Kategori: PemKot

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Senin (1/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Eva Dwiana, nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Selain itu, setiap kebijakan dan program pemerintah harus mencerminkan semangat kemanusiaan serta keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Eva.

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, Eva juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan demi kemajuan Kota Bandar Lampung.

Menurutnya, kekompakan antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga keamanan, kebersihan, dan pembangunan daerah.

“Yang bisa menjaga daerah kita adalah kita sendiri. Bagusnya, bersih dan cemerlangnya  Kota Bandar Lampung karena kita semua,” katanya.

Eva menambahkan, semangat gotong royong dan kolaborasi harus terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya mencegah kenakalan remaja dan aksi tawuran yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

Ia berharap momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk semakin mempererat persatuan dan bersama-sama membangun Kota Bandarlampung.

“Dengan Hari Pancasila ini, ayo kita semakin erat, semakin kompak, gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi harus terus kita jaga,” tandasnya. (*)

TANGERANG –(deklarasinews.com)– Dengan konsep berbagai layanan tersedia dalam satu lokasi terintegrasi, kehadiran layanan pertanahan dan tata ruang di Mall Pelayanan Publik (MPP) memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan pemerintah. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan loket informasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan jelas sebagai langkah awal menuju ke proses kepengurusan selanjutnya.

Di antara pengunjung loket ATR/BPN di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Tia dan Lilis, mengaku sengaja datang untuk bertanya-tanya terkait sertipikat tanah warisan keluarga. Mereka memilih datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena dinilai lebih praktis dan mudah dijangkau dari rumahnya.

“Pelayanannya bagus, cepat, dan kita bisa langsung tahu harus ke mana. Penjelasannya dari petugas BPN juga jelas dan detail. Setelah dijelasin petugas BPN, habis ini kami antre di Dukcapil untuk urus KK,” ujar Lilis usai berkonsultasi di loket ATR/BPN.

Saat berkonsultasi, petugas layanan menjelaskan tahapan pengurusan yang perlu dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen seperti surat keterangan alih waris sebelum proses sertipikasi dapat dilanjutkan. Menurut kedua warga Tangerang ini, penjelasan dari petugas BPN disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti sehingga tahu langkah lanjutan apa yang perlu dikerjakan.

Hal serupa disampaikan Martin, seorang karyawan swasta yang datang ke MPP Kota Tangerang untuk berkonsultasi terkait proses balik nama sertipikat tanah. Karena baru pertama kali mengurus dokumen pertanahan, ia mengaku memilih datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mendapatkan kepastian informasi mengenai syarat dan dokumen yang diperlukan.

Martin juga merasa MPP lebih efisien karena bisa mengurus beberapa hal dari instansi yang berbeda sekaligus dalam satu kunjungan. “Habis dari loket Bapenda, lihat ada loket ATR/BPN sekalian saya lanjut konsultasi. Tadi dijelaskan kebutuhan dokumennya apa saja, dicek juga apakah dokumennya sudah benar atau belum. Jadi lebih pasti sebelum lanjut mengurus ke Kantor Pertanahan,” katanya.

Konsep MPP sangat membantu masyarakat karena berbagai layanan tersedia dalam satu lokasi yang saling terintegrasi. Menurut Martin, model pelayanan seperti ini membuat proses administrasi menjadi lebih praktis dan efisien.

“Bagus sih. Kalau seperti ini sebenarnya harus ada juga di daerah lain karena masyarakat jadi tidak repot bolak-balik dan tempat layanannya juga berdekatan, penjelasannya juga jelas tadi petugas BPN-nya,” ungkapnya.

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang ini, loket ATR/BPN tersedia setiap hari Senin dan Kamis, mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Jadwal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang.(Nan)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Raihan opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan pemerintah. Capaian tersebut juga menunjukkan kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang kembali diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung serta seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras,” ujar Eva.

Ia menambahkan, penghargaan WTP bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dipertahankan ke depannya. Pemkot Bandar Lampung akan terus melakukan evaluasi serta peningkatan pengelolaan keuangan agar semakin efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan kembali diraihnya opini WTP dari BPK RI, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas (red).

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Wali Kota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras kepada Puluhan Ribu KPM di Kota Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan Dinas Pangan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pangan warga.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data penerima bantuan, sebanyak 43.582 KPM menerima bantuan melalui Dinas Sosial dan 102.624 KPM menerima bantuan melalui Dinas Pangan.

Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat semangat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat (red).

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Warga di wilayah Cipondoh Makmur disebut menuntut kejelasan terkait status ketua RW terpilih, khususnya dalam polemik pemilihan Ketua RW 11 Taman Jaya. Permasalahan ini sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Kota Tangerang.

Menurut hasil RDP, persoalan muncul karena panitia dinilai tidak menjalankan tata tertib pemilihan dengan benar. Dalam aturan disebutkan bahwa apabila hanya ada satu calon Ketua RW, maka penetapan dapat dilakukan secara aklamasi tanpa pemungutan suara.

Kasus ini menjadi perhatian warga karena posisi Ketua RW dianggap penting sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pihak kelurahan dan pemerintah daerah.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cipondoh Nur Alamsyah, S.Sos, M.Si, memberikan penjelasan terkait polemik pemilihan Ketua RW yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam keterangannya, pihak kecamatan menegaskan bahwa proses pemilihan harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap mengedepankan kondusivitas lingkungan.

Sekcam menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan telah menerima berbagai masukan serta aspirasi dari warga terkait dinamika pemilihan Ketua RW. Oleh karena itu, pihak kecamatan bersama kelurahan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak agar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Perbedaan pendapat dalam proses pemilihan merupakan hal yang wajar, namun kami berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan ketertiban lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, pihak kecamatan juga memastikan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sekcam menegaskan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

Pemerintah Kecamatan Cipondoh mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta tetap menjaga suasana aman dan harmonis di lingkungan masing-masing.

Lurah Cipondoh Makmur H. Asad Nasrulloh, S.E.. menambahkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan bersama warga dan tokoh masyarakat, telah dicapai kesepakatan secara aklamasi. Dalam forum tersebut, warga sepakat memilih Pak Chandra sebagai Ketua RW.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah bersama demi menjaga kekompakan dan keharmonisan warga di lingkungan setempat. Pihak kelurahan berharap seluruh masyarakat dapat menerima hasil keputusan tersebut dan kembali fokus menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan.

“Dalam waktu dekat saya akan membuat SK kepada Ketua RW 11 Taman Jaya yang terpilih secara aklamasi, untuk menetapkan keputusan secara administrasi,” tutupnya.(Nan)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wali Kota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polda Lampung pada Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung menyampaikan sikap serta langkah konkret dalam merespons kasus TPPO yang menimpa anak-anak.

Walikota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keberlanjutan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota akan segera melakukan peninjauan lanjutan terkait penanganan korban TPPO.

Salah satu fokus utama ialah memastikan masa depan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin. Pemerintah Kota Bandar Lampung siap memfasilitasi pendidikan korban di sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK di Kota Bandar Lampung apabila tidak memungkinkan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

“Insyaallah besok kami akan melakukan peninjauan. Setelah itu, walaupun mereka tidak disarankan masuk sekolah negeri, kami di Pemerintah Kota Bandar Lampung akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah swasta, baik SMK maupun SMA yang ada di Bandar Lampung.

Menurut beliau hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terputus hanya karena menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan kasus TPPO dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berkoordinasi dengan Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, serta Kapolresta Bandar Lampung guna memastikan penanganan berjalan maksimal dan kasus serupa tidak kembali terulang.

Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung dengan fokus pengawasan penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar.

“Kami akan mengadakan sidak ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung. Anak-anak sekarang harus sangat berhati-hati dalam menggunakan HP, apalagi jika tidak perlu. Pengawasan orang tua dan guru sangat penting.

Menurut beliau pengawasan bersama antara sekolah dan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak-anak dari kejahatan berbasis digital, termasuk modus penipuan lowongan kerja yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang (red).