Wawako Bertha Lepas Calon Jamaah Haji Kota Pagaralam

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Suasana khidmat menyelimuti Masjid Al-Akbar Gunung Gare pada Sabtu malam (09/05/2026). Wakil Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, secara resmi melepas keberangkatan Jamaah Calon Haji asal Kota Pagar Alam menuju ke Embarkasi Palembang sebelum bertolak ke tanah suci Mekkah.

​Acara pelepasan ini menjadi momen spesial karena di antara para jamaah haji, turut serta Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah, bersama Ketua TP PKK Kota Pagar Alam, Hera Parianti Ludi, yang akan menunaikan rukun Islam kelima tahun ini.

Pada kesempatan ini Wawako berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan dan juga kebersamaan dan kesatuan.”jangan lupa jaga kesehatan sehingga bisa melaksanakan rukun rukun haji dengan baik dan sempurna sehingga mendapatkan predikat haji Mabrur dan Hajja Mabruroh.”pesan Bertha.

Untuk diketahui tahun ini (2026-red) jemaah haji asal kota Pagaralam sebanyak 208 orang. Jemaah mulai bertolak ke Palemnalbang usai isya dengan menggunakan 7 bus.

Dan untuk memastikan tidak adanya hambatan hingga di Palembang (atau asrama haji-red) Satlantas Polres Pagaralam diterjunkan melakukan pengawalan yang digawangi oleh Kasatlantas AKP. Windya Feilena (Rep)

Wali Kota Ludi Oliansyah Ajak Pelajar Pagar Alam Fokus Pendidikan dan Hindari Pernikahan Dini

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Pernikahan dini  kebanyakan tidak bertahan lama, pemicu utamanya antara lain Maslah ekonomi,emosi yang tidak stabil dan lain nya. Berkenaan dengan hal diatas,  Wali Kota Ludi Oliansyah bersama Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam Hera Parianti Ludi, menghadiri kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini tingkat SMP dan SMA se-Kota Pagar Alam, bertempat di SMP Negeri 4 Kota Pagar Alam, Jum’at (08/05/2025).

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelajar mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun masa depan generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan edukasi kepada siswa agar lebih fokus dalam menempuh pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ludi Oliansyah menyampaikan bahwa pernikahan dini dapat berdampak terhadap tumbuh kembang anak, serta berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan peran bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini. (Rep)

Wali Kota Bandar Lampung Dampingi Wakil Presiden RI Kunjungi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka Kunjungi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Dalam kunjungan, Wapres didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Kunjungan rombongan Wapres dan Gubernur Lampung ke RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, disambut Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana beserta jajaran Kepala OPD dan Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati.

Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati mengatakan, kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat pelayanan di gedung IGD serta perkembangan pembangunan masjid kecil yang berada di area rumah sakit.

“Kami ingin memperlihatkan pelayanan dari IGD. Selain itu juga meninjau bangunan di samping IGD untuk melihat proses pembangunan masjid kecil,” ujar Teti.

Menurutnya, respons Wakil Presiden terhadap pengembangan rumah sakit cukup positif. Bahkan, pihaknya mendapat sinyal dukungan untuk membantu pengembangan fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut.

“Alhamdulillah sambutan dari Pak Wapres sangat baik dan beliau akan membantu proses pembangunan rumah sakit ini sehingga bisa mengurangi rujukan pasien,” katanya.

Teti mengungkapkan, salah satu bantuan yang diharapkan berasal dari pemerintah pusat ialah alat kesehatan berupa MRI.

Ia menjelaskan, MRI merupakan alat penting untuk mendeteksi gangguan saraf hingga pembuluh arteri sehingga sangat dibutuhkan guna meningkatkan layanan kesehatan di Bandar Lampung.

Dalam kunjungan itu, Wakil Presiden juga sempat berkeliling melihat pelayanan perawatan pasien. Selain itu, Wapres turut memberikan bingkisan kepada anak-anak pasien dan bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut.

“Ada tiga bayi yang tadi diberikan bingkisan,” ujarnya.

Terkait pesan khusus dari Wakil Presiden, Teti menyebut area rumah sakit dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi fasilitas kesehatan yang lebih maju di masa mendatang.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwian mengapresiasi kunjungan Wapres RI tersebut.

“Alhamdulillah, kami sangat menyambut baik dan merasa bangga atas kunjungan Bapak Wakil Presiden ke RSUD dr A. Dadi Tjokrodipo. Kehadiran beliau menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Pihaknya berupaya melakukan pembenahan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan terbaik (red).

Wako dan Wawako Pimpin Rakor Persiapan HUT Kota Pagaralam 2026

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota Pagar Alam mulai melakukan persiapan awal dalam menyambut hari jadi Kota Pagar Alam ke-25. Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah, didampingi Wakil Wali Kota, Hj. Bertha, memimpin langsung rapat koordinasi perdana persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Pagar Alam tahun 2026.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Besemah I, Kantor Wali Kota Pagar Alam, pada Kamis siang (07/05/2026), dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Wali, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagar Alam.

Dalam arahannya, Wali Kota Ludi Oliansyah menekankan bahwa peringatan tahun ini sangat spesial karena menandai usia perak (25 tahun) berdirinya Kota Pagar Alam. Wako Ludi meminta seluruh panitia untuk mempersiapkan rangkaian acara yang tidak hanya meriah, tetapi juga menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

​”Usia 25 tahun adalah tonggak sejarah. Saya ingin perayaan HUT Kota tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus pesta rakyat. Libatkan semua tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda yang ada di Kota Pagar Alam, karena fokus kita bukan hanya pada seremoni, tapi bagaimana geliat ekonomi kreatif dan promosi pariwisata kita juga ikut terangkat,” terang Wako Ludi.

Meskipun detail teknis masih akan dibahas dalam rapat lanjutan, Pemkot Pagar Alam memastikan bahwa rangkaian acara akan dimulai sejak awal Juni mendatang.

​Melalui rapat perdana ini, diharapkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi demi menyukseskan perhelatan akbar HUT ke-25 Kota Pagar Alam Tahun 2026.(rep)

Pemkot Pagaralam Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) resmi menuntaskan tahapan konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk komoditas kertas HVS. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses pengadaan pemerintah.

Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Zaily Oktosab Fitri Abidin dan diikuti 7 perusahaan penyedia yang  berlangsung di Ruang Rapat Besemah Tige, Rabu (6/5/2026).

Kepala Bagian ULP, Huge Ichsan, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan konsolidasi ini merujuk pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 121 serta Keputusan Deputi Bidang Transformasi Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman tata cara pelaksanaan konsolidasi.

Dijelaskan Huge dalam proses lelang, awalnya terdapat delapan perusahaan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang pada 28 April 2026. Namun, satu perusahaan mengundurkan diri sehingga jumlah penyedia berkurang menjadi tujuh, yakni HSS Media Infotama, Toko Maju Jaya BD, CV Facri, Toko Purnama, CV Besemah Sinergi Berdikari, Toko Eris, dan CV Pangestu Abadi.

Huge menjelaskan, kesepakatan konsolidasi hanya tercapai untuk kertas HVS 80 gram. Sementara itu, untuk kertas HVS 70 gram tidak ditemukan keseragaman harga di antara para penyedia.

“Berdasarkan arahan LKPP, konsolidasi untuk HVS 70 gram dibatalkan karena tidak adanya keseragaman harga. Sehingga kontrak payung yang disepakati hanya untuk HVS 80 gram,” ujarnya.

Pada tahap lanjutan, kegiatan dilakukan penandatanganan kontrak payung antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan tujuh penyedia yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan sekaligus menjamin keterbukaan dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Sekda Zaily Oktosab Fitri Abidin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung program Pemerintah Kota Pagar Alam.

“Ini merupakan langkah strategis dalam mendukung program Pemerintah Kota, khususnya dalam mewujudkan pengadaan yang lebih efisien dan transparan,” pungkasnya.(Rep)

Sekda Lantik 11 Pejabat Pemkot Pagaralam

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, melantik dan mengambil sumpah/janji 11 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Kepala Sekolah, serta Jabatan Fungsional.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Besemah Due, Kantor Wali Kota Pagar Alam, Rabu (6/5/2026).

Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Sekda juga menekankan pentingnya menunjukkan kinerja terbaik, dedikasi, dan loyalitas guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sekda menjelaskan bahwa proses pelantikan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Sekda juga menyebutkan pelantikan ini memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Para pejabat diharapkan mampu menjalin kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai motor penggerak organisasi, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Di akhir sambutannya, Sekda mengingatkan bahwa jabatan yang diraih merupakan amanah dan tidak semua aparatur memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu, para pejabat diminta menjaga kehormatan jabatan dan menjadi teladan bagi Aparatur Sipil Negara lainnya. (Rep)

Ground breaking RTLH Harapkan Kenyamanan Penghuni

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah didampingi Ketua TP PKK Hera Parianti Ludi, menghadiri Video Conference (Vidcon) Launching Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Secara Serentak se Sumatera Selatan dan peletakan batu pertama (Groundbreaking), di Dusun Jangkar Ayek Salak, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, pada Selasa (05/05/2026).

Dalam sambutannya, Wako Ludi Oliansyah menjelaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar dan aspek penting dalam kehidupan, serta menjadi sarana pembinaan keluarga yang memiliki fungsi perlindungan pertama dan utama.

“Sehingga, penting bagi kita untuk memastikan rumah itu layak huni sehingga kualitas hidup penghuninya dapat meningkat, sekaligus guna memastikan aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi dengan baik,” lanjut Wako.

Wali Kota Ludi Oliansyah juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Dinas Perkimtan dan Baznas Kota Pagar Alam dan stakeholder terkait, atas kerjasama dan amanah dalam menyalurkan bantuan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana APBN, APBD dan Baznas Kota Pagar Alam.

“Saya berharap kerjasama ini akan dapat terus terjalin, sebagai wujud sinergitas, perhatian dan komitmen bersama demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan daerah yang kita cintai ini,” pungkas Wako Ludi.( Rep)

Paripurna Laporan Hasil Panja Dihadiri Walikota Pagaralam

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Pagar Alam dengan agenda Laporan hasil Pembahasan Panitia Kerja pembahasan Rencana Kerja DPRD Kota Pagar Alam tahun 2027, serta Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Pagar Alam, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Senin (4/5/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj Jenni Shandiyah Didampingi Wakil Ketua I Hj Dessy Siska dan Wakil Ketua II H Syahrol Effendi, dan diikuti seluruh Anggota DPRD Kota Pagar Alam.

Dalam sambutannya Wali Kota Ludi Oliansyah menyampaikan dengan telah disusunnya Rencana Kerja DPRD Kota Pagar Alam tahun 2027, berarti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pihak Legislatif akan dapat dilaksanakan sebaik baiknya, sehingga bersama pihak Eksekutif dapat mewujudkan aspirasi masyarakat yang diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan secara bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan

“Saya mengimbau dalam rencana kerja perlu berkolaborasi sekala prioritas, kita harus bisa melirik apa yang kita kelola serta potensi yang dapat meningkatkan PAD, saya juga juga berharap kepada seluruh OPD juga dapat berkolaborasi dalam menjalankan pembangunan Kota Pagar Alam, sehingga pengelolaan anggaran dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Pagar Alam” pesan Wali Kota.(Rep)

Penutupan Kawasan Wisata oleh PTPN Regional VII di kawasan Dempo, Wali Kota Pagar Alam Siapkan Solusi

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Penutupan akses menuju lokasi wisata Bukit Tungguan serta sejumlah titik wisata di kawasan perkebunan teh oleh Manajemen PTPNTRegional VIl Unit Usaha Gunung Dempo mendapat respons dari Pemerintah Kota Pagar Alam.

Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah menegaskan bahwa meskipun pihaknya menghormati kewenangan manajemen PTPN, namun aspek kepentingan masyarakat dan sektor pariwisata yang merupakan urat nadi ekonomi daerah harus tetap menjadi prioritas.

Kepada awak media pada Sabtu malam (2/5/2026), Wali Kota menegaskan Pemerintah Kota Pagar Alam tidak pernah memberikan izin terkait usaha tersebut serta tidak pernah melakukan penutupan lokasi wisata tersebut. Penutupan lokasi wisata tersebut murni dilakukan oleh manajemen PTPN Regional VIl Unit Usaha Gunung Dempo.

Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas terkait akan segera memfasilitasi atau menjembatani antara pelaku usaha pariwisata dengan pihak Manajemen PTPN TRegional VII Unit Usaha Gunung Dempo, dengan tujuan mencari solusi jalan tengah, agar pariwisata di Kawasan Wisata Gunung Dempo tetap berjalan.

Wali Kota juga mengimbau para wisatawan dan pelaku industri pariwisata untuk tetap tenang. Pemerintah Kota tetap berkomitmen menjadikan Pagar Alam sebagai destinasi wisata utama di Sumatera Selatan. Kepada Wisatawan, Wali Kota mempersilahkan untuk mengunjungi dan menikmati objek-objek wisata yang ada di Kota Pagar Alam.

Pemerintah Kota Pagar Alam akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak PTPN Regional VIl Unit Usaha Gunung Dempo, agar tercipta sinergi yang saling menguntungkan.(Rep)

Opsen PKB 2025 Lampung dan Perbaikan Jalan 2026 Kabupaten/Kota

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Jalan rusak kini bukan lagi sekadar keluhan—ia telah menjelma menjadi tuntutan. Suaranya bergema dari desa ke kota, dari lorong sempit hingga jalan utama yang setiap hari dilalui roda kehidupan. Di masa kepemimpinan sebelumnya, keluhan itu sempat memuncak, bahkan meledak.

Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru kepemimpinan muda. Tanpa banyak komando, para kepala daerah seperti serentak pula siap-siap menginjak pedal gas. Perbaikan jalan menjadi prioritas, seolah menjadi janji tak tertulis kepada rakyat yang menunggu perubahan.

Namun jalan menuju jalan yang baik—ironisnya—tidaklah mudah. Keterbatasan fiskal menjadi batu sandungan. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencari celah untuk memperkuat pendapatan yang salah satunya lewat pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Langkah berikutnya, membagi hasil opsen pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang memang yang dibayarkan masyarakat karena memiliki kendaraan bermotor sudah seharusnya dipakai untuk memperbaiki dan merawat jalan kabupaten/kota.

Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ini menjadi semacam “darah tambahan” bagi kas daerah, mempercepat distribusi bagi hasil pajak ke kabupaten/kota.

Harapannya jelas: mempercepat perbaikan jalan yang selama ini menjadi luka lama. Walau, hal itu, perlu kesadaran masyarakat taat pajak sebagai bagian dari sumber dana yang akan dikembalikan dalam bentuk perawatan dan perbaikan jalan.

Menariknya, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota saat inintak cuma mengandalkan dana opsen. Mereka justru “menombok”—mengalokasikan anggaran jauh lebih besar demi mengejar ketertinggalan infrastruktur.

Kabupaten Lampung Selatan, misalnya, menerima opsen sebesar Rp69,38 miliar. Namun anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan jalan mencapai Rp249,29 miliar—hampir empat kali lipat. Dari total 1.204,10 km jalan, sekitar 443,83 km masih dalam kondisi rusak, baik ringan maupun berat.

Kabupaten Lampung Timur tak kalah agresif. Dengan penerimaan Rp57,12 miliar, daerah ini menganggarkan Rp283,41 miliar untuk memperbaiki 1.158,33 km jalan, di mana hampir setengahnya masih rusak.

Sementara itu, Kota Metro mengalokasikan Rp104,64 miliar dari penerimaan Rp29,51 miliar untuk memperbaiki 387,31 km jalan.

Di sisi lain, Kota Bandarlampung yang memperoleh penerimaan terbesar—Rp235,14 miliar—justru hanya membutuhkan sekitar separuhnya untuk perbaikan 478,02 km jalan. Kondisi jalannya relatif lebih baik, dengan kerusakan sekitar 17,11 km.

Fenomena ini menunjukkan satu hal: keseriusan daerah dalam menjawab tuntutan publik, meski dengan kemampuan fiskal yang berbeda-beda.

Secara umum, pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten/kota se-Lampung masih menghadapi tantangan besar. Panjang jalan yang harus dirawat tak sebanding dengan kekuatan anggaran yang tersedia.

Namun upaya terus dilakukan—pelan, bertahap, dan sering kali harus bersaing dengan kebutuhan lain yang tak kalah mendesak.

Data dari Diskominfotik Lampung mengungkapkan opsen PKB dan BBNKB tahun 2025 serta rencana pembangunan jalan tahun 2026 di 15 kabupaten/kota di Lampung:

(1) Lampung Barat.

Dana pembangunan infrastruktur yang diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 sebanyak Rp19.874.020.217 berhasil menganggarkan lebih dari itu, yakni Rp20.535.737.147 untuk perawatan dan perbaikan 668,90 km panjang jalan dengan kondisi 274 km rusak berat dan ringan.

(2) Lampung Selatan.

lebih dahsyat lagi. Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp69.386.914.091, kabupaten ini menganggarkan Rp249. 290.841.439 untuk perawatan dan perbaikan 1.204,10 km panjang jalan dengan kondisi 443,83 km rusak berat dan ringan.

(3) Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah. Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp74.748.751.290, kabupaten ini menganggarkan Rp378.671.312.509 untuk perawatan dan perbaikan 1.119,67 km panjang jalan dengan kondisi 649,34 km rusak berat dan ringan.

(4) Lampung Timur

Tak kalah hebat dengan Kabupaten Lampung Selatan. Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp57.124.357.956, kabupaten ini menganggarkan Rp283.418.774.009 untuk perawatan dan perbaikan 1.158,33 km panjang jalan dengan kondisi 496,95 km rusak berat dan ringan.

(5) Lampung Utara.

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp34.124.173.366, kabupaten ini menganggarkan Rp66.099.965.200 untuk perawatan dan perbaikan 1.025,33 km panjang jalan dengan kondisi 571,59 km rusak berat dan ringan.

(6) Mesuji.

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp13.546.470.360, kabupaten ini menganggarkan Rp14.173.366.729 untuk perawatan dan perbaikan 511.74 km panjang jalan dengan kondisi 361 56 km rusak berat dan ringan.

(7) Pesawaran.

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp23.344.506.437, kabupaten ini menganggarkan Rp23.052.171.260 untuk perawatan dan perbaikan 1.053,92 km panjang jalan dengan kondisi 461,72 km rusak berat dan ringan.

(8) Pesisir Barat.

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp23.344.506.437, kabupaten ini menganggarkan Rp23.052.171.260 untuk perawatan dan perbaikan 1.053,92 km panjang jalan dengan kondisi 461,72 km rusak berat dan ringan.

(9) Pringsewu

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp23.991.681.453, kabupaten ini menganggarkan Rp11.790.729.600 untuk perawatan dan perbaikan 689,52 km panjang jalan dengan kondisi 360,41 km rusak berat dan ringan.

(10) Tanggamus

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp23.819.935.570, kabupaten ini menganggarkan Rp67. 659.891.686 untuk perawatan dan perbaikan 939,13 km panjang jalan dengan kondisi 524,41 km rusak berat dan ringan.

(11) Tulangbawang Barat

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp14.779.040.401, kabupaten ini menganggarkan Rp35.300.194.250 untuk perawatan dan perbaikan 596,29 km panjang jalan dengan kondisi 334,52 km rusak berat dan ringan.

(12) Tulangbawang

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp25.491.631.110, kabupaten ini menganggarkan Rp35.300.194.250 untuk perawatan dan perbaikan 798,58 km panjang jalan dengan kondisi 636,63 km rusak berat dan ringan.

(13) Waykanan

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp20.236.708.079, kabupaten ini menganggarkan Rp35.300.194.250 untuk perawatan dan perbaikan 1.055,90 km panjang jalan dengan kondisi 801,74 km rusak berat dan ringan.

(14) Bandarlampung

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp235. 147.115.543, kota ini menganggarkan Rp104. 648.803.000 untuk perawatan dan perbaikan 478,02 km panjang jalan dengan kondisi 17.11 km rusak berat dan ringan.

(15) Metro

Dengan dana masuk PKB dan BBNKB Rp29.512.743.903, kota ini menganggarkan Rp104. 648.803.000 untuk perawatan dan perbaikan 387,31 km panjang jalan dengan kondisi 104,81 km rusak berat dan ringan.

Pada akhirnya, jalan bukan sekadar hamparan aspal. Ia adalah urat nadi ekonomi, penghubung harapan, dan cermin kehadiran negara di tengah masyarakat.

Setiap lubang yang ditambal bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga memulihkan kepercayaan. Dan setiap kilometer yang diperbaiki adalah langkah kecil menuju janji besar: menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke depan pintu rumah rakyat.