Kategori: Nasional

Nasional PemProv

Presiden Buka Munas HIPMI XVIII di Lampung, Pemprov Perkuat Sinergi Dunia Usaha dan Pemerintah

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII. Acara yang mempertemukan ribuan delegasi pengusaha muda dari seluruh penjuru tanah air tersebut diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Munas XVIII ini juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 HIPMI yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2026. Turut hadir mendampingi Kepala Negara dalam pembukaan tersebut jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

​Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan esensi penting nasionalisme dalam menggerakkan roda perekonomian kebangsaan. Presiden menggarisbawahi bahwa kemajuan ekonomi sebuah negara modern tidak akan pernah tercipta secara mandiri tanpa adanya stimulasi komitmen kebangsaan yang kuat dari para pelaku usahanya.

​”Lahirnya HIPMI napasnya adalah nasionalisme. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sebenarnya tidak ada,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para kader HIPMI seluruh Indonesia.

​Presiden juga mengajak seluruh pengusaha muda untuk melakukan refleksi mendalam mengenai implementasi sistem ekonomi Pancasila, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah, menurut Presiden, saat ini tengah menaruh perhatian serius terhadap penguatan struktur ekonomi di tingkat bawah serta mengoreksi kejanggalan-kejanggalan dalam akses pembiayaan yang selama ini dirasa memberatkan para pelaku usaha super mikro dan UMKM di daerah.

​Terkait arah strategis pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengakselerasi program industrialisasi berbasis hilirisasi komoditas serta swasembada energi dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini dinilai strategis agar pasar domestik sepenuhnya dikuasai dan dinikmati oleh kekuatan industri dalam negeri.

​”Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit, karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia,” ujar Presiden.

​Di samping itu, guna menghadapi situasi ketidakpastian geopolitik global, Presiden Prabowo mengajak dunia usaha nasional untuk merapatkan barisan di bawah naungan semangat kolaborasi kebangsaan, melalui prinsip Indonesia Incorporated.

“Kita bersaing bukan bersaing untuk saling membunuh, kita bersaing untuk saling mengangkat, bersaing untuk saling memperkuat,” ucap Presiden.

Sebelum menghadiri Pembukaan Munas HIPMI XVIII, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Kehadiran rumah sakit tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga ke wilayah pesisir dan daerah terpencil di Provinsi Lampung.

Pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan bagian dari program percepatan pembangunan rumah sakit pemerintah pusat yang diinisiasi menyusul usulan Gubernur Lampung agar masyarakat Pesisir Barat dan wilayah sekitarnya memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas.(Red)

Daerah

HUT ke-65 BKOW Lampung Jadi Momentum Penguatan Peran Perempuan dan Pemberdayaan UMKM

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Mengusung tema “Perempuan Bergerak, Lampung Maju”, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi organisasi perempuan, tetapi juga mendorong berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penasihat BKOW Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai pendidik pertama dalam keluarga.

Menurutnya, peran ibu tidak hanya menjaga kesehatan dan keharmonisan keluarga, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual kepada generasi penerus.

Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan BKOW yang telah memasuki usia 65 tahun.

Ia berharap organisasi tersebut semakin berkembang, solid, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung.

Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Wulan juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak.

Ia menilai keberadaan BKOW menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan berbagai kegiatan sosial hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, bertambahnya jumlah organisasi yang tergabung dalam BKOW dari 69 menjadi 74 anggota menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi organisasi perempuan di Lampung.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menekankan bahwa organisasi perempuan harus menghadirkan program kerja yang nyata dan berkelanjutan, tidak sekadar kegiatan seremonial.

Berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pemberdayaan perempuan, hingga aksi sosial harus terus dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ia juga menilai kepemimpinan yang inovatif dan dukungan pengurus yang solid menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi.

Karena itu, BKOW diharapkan dapat menjadi teladan bagi organisasi perempuan lainnya dalam menjalankan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kegiatan HUT BKOW juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempromosikan produknya.

Salah satu peserta bazar, Owner Mutiara Sikep, Susilawati Balga, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana memperkenalkan produk etnik khas Lampung kepada masyarakat.

Susilawati menjelaskan, produk yang dipasarkan meliputi berbagai kerajinan dan fesyen khas Lampung seperti tas, pakaian, hingga aksesori.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar karena tidak hanya mendukung promosi produk lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM di Lampung. (Red)

Nasional

Ketika Kekuasaan Tidak Terawasi Maka Kemanusiaan Akan Menjadi Korban

Benz Jono Hartono

Praktisi Media Massa

Wadir CAJ PWI Pusat

ED HIAWATHA Institut

Kekuasaan pada dasarnya adalah amanah. Ia diberikan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipakai menindas, dan bukan pula untuk mengukuhkan kesombongan segelintir manusia di atas penderitaan rakyat banyak. Namun sejarah dunia telah berkali-kali membuktikan, ketika kekuasaan tidak diawasi, maka ia berubah menjadi monster yang melahap nilai-nilai kemanusiaan.

Tidak ada tirani yang lahir secara tiba-tiba. Semua berawal dari pembiaran. Dari rakyat yang dibungkam. Dari kritik yang dianggap ancaman. Dari hukum yang dipelintir demi melayani penguasa. Dari aparat yang kehilangan nurani. Dan dari elite yang mulai merasa dirinya lebih tinggi daripada konstitusi dan moralitas.

Ketika kekuasaan berdiri tanpa pengawasan, maka yang pertama kali mati adalah keadilan. Setelah keadilan roboh, kebenaran akan dibeli. Setelah kebenaran dibeli, hukum hanya akan tajam kepada rakyat kecil namun tumpul kepada pemilik kuasa dan modal. Pada titik itulah negara perlahan kehilangan jiwanya.

Sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan bahwa kehancuran sering bukan datang dari serangan musuh luar, melainkan dari kerakusan elite di dalam negerinya sendiri. Kekuasaan yang tidak dikontrol akan melahirkan budaya takut. Media dibungkam. Aktivis dicurigai. Mahasiswa diawasi. Ulama dibatasi. Bahkan rakyat dipaksa diam demi menjaga citra penguasa.

Padahal kritik bukan ancaman bagi negara. Kritik adalah vitamin demokrasi. Pengawasan bukan tindakan makar. Pengawasan adalah pagar agar kekuasaan tidak keluar jalur. Sebab manusia, siapapun dia, tetap memiliki nafsu, ambisi, dan kelemahan.

Itulah sebabnya dalam kehidupan berbangsa diperlukan sistem yang sehat,  pers yang merdeka, lembaga hukum yang independen, parlemen yang berani, serta rakyat yang sadar hak dan kewajibannya. Tanpa semua itu, kekuasaan akan berjalan liar seperti kendaraan tanpa rem.

Lebih berbahaya lagi ketika penguasa mulai membangun kultus individu. Saat rakyat dipaksa menganggap pemimpin tidak boleh salah. Ketika pujian lebih dihargai daripada nasihat. Ketika penjilat mendapat tempat terhormat sementara orang jujur disingkirkan. Di situlah awal kehancuran moral sebuah pemerintahan.

Kemanusiaan selalu menjadi korban pertama dari kekuasaan yang rakus. Rakyat kecil kehilangan tanahnya. Buruh kehilangan haknya. Anak-anak kehilangan masa depannya. Dan suara-suara kebenaran perlahan dihilangkan dari ruang publik.

Ironisnya, banyak penguasa lupa bahwa jabatan hanyalah sementara. Hari ini dipuja, besok bisa dilupakan sejarah. Hari ini dielu-elukan, besok bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang abadi hanyalah akibat dari tindakan kekuasaan itu sendiri.

Bangsa yang besar bukan bangsa yang memiliki penguasa paling kuat, tetapi bangsa yang mampu mengawasi kekuasaan agar tetap tunduk pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Sebab tanpa pengawasan, kekuasaan mudah berubah menjadi alat penindasan yang menghancurkan martabat manusia.

Maka jangan pernah alergi terhadap kritik. Jangan pernah membenci pengawasan. Karena ketika kekuasaan tidak terawasi, sesungguhnya yang sedang menunggu untuk menjadi korban adalah kemanusiaan itu sendiri.

Nasional

Sajikan Informasi Ketenagakerjaan yang Akurat, Kemnaker Raih Dua Penghargaan GSMS 2026

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih dua penghargaan pada Government Social Media Summit (GSMS) 2026 atas upayanya menyajikan informasi dan layanan ketenagakerjaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial. Kedua penghargaan tersebut adalah Terbaik Pertama Best Use of Video dan Terbaik Ketiga Best Account untuk Kategori Kementerian.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh tim dalam memperkuat komunikasi publik dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan memastikan masyarakat memperoleh informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami,” kata Faried usai menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Faried, penyebarluasan informasi melalui media sosial penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, hubungan industrial, hingga berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya secara lebih mudah.

“Bagi kami di Kemnaker, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai pintu masuk masyarakat untuk memperoleh informasi layanan, menyampaikan pertanyaan, dan berinteraksi dengan pemerintah secara langsung,” ujarnya.

Faried mengapresiasi seluruh jajaran Biro Humas Kemnaker yang selama ini konsisten mengelola dan menyajikan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

Selain itu, ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan layanan informasi kepada masyarakat.

“Kami menyadari bahwa kami masih memiliki kekurangan. Oleh karenanya, penghargaan ini adalah apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik,” tegasnya.

Sebagai informasi, GSM Award merupakan bagian dari Government Social Media Summit (GSMS), yaitu ajang apresiasi tahunan bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil mengelola media sosial secara optimal. Seluruh proses penilaian dilakukan tanpa pendaftaran maupun pemungutan biaya dan ditentukan berdasarkan penilaian objektif berbasis data analitik, sehingga menjamin prinsip inklusivitas, integritas, serta independensi penyelenggara.

Daerah

Angkutan Umum Ngetem Macetkan Jl Raya Tipar Cakung Sukapura

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Maraknya angkutan umum yang mangkal di sekitar pintu keluar Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jalan Raya Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, dikeluhkan warga pengguna jalan. Sebab angkutan umum jenis KWK angkutan kota yang ngetem itu membuat kawasan tersebut macet parah, khususnya pada jam masuk dan pulang kerja.

Pantauan pelita ekspres com, di sekitar pintu keluar KBN sedikitnya ada tiga titik lokasi yang dijadikan awak angkutan umum  KWK U 03 untuk ngetem. Lokasi pertama tepat di depan pintu keluar KBN, di sekitaran SPBU dan dekat kantor Kelurahan Sukapura.

Irman (34), salah seorang warga RT 10/07, Sukapura, mengatakan, maraknya angkutan umum yang ngetem di sekitar pintu keluar KBN sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun hingga kini tidak pernah ada upaya penertiban dari pihak terkait.

“Jadi yang dari arah Cakung sebagian pada muter di situ. Begitu juga yang dari arah Semper. Sepintas seperti terminal bayangan,” kata Irman, Selasa (9/6).

Selain memutarkan kendaraannya, banyak diantara awak angkutan umum  yang ngetem dalam waktu lama. Tidak hanya satu, dalam satu waktu antrean angkutan yang ngetem bisa mencapai belasan unit kendaraan.

“Puncaknya biasa pada saat jam pulang kerja, mulai dari jam 16.00 sampai jam 20.00. Kalau lagi macet bisa sampai dua jam hanya untuk melintasi jalan sepanjang 200 meter,” keluh Irman.

Warga minta walikota jakarta utara camat Lurah sudin disup satpol pp  tertipkan parkir liar banyak PKL.yang ada di jalan tipar cakung Sukapura Cilincing Biyang Macet.(SW)

Daerah

Adanya Pembiyaran PKL di Jalan Tipar Cakung Sukapura Bikin Macet Jalur Lalu Lintas

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan.

Pantauan Pelita ekspres com lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara segera menertibkan pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Selasa (9/6)

Penataan pedagang ini dilakukan dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang ada di wilayah tersebut. serta dalam rangka memperbaiki lagi dan kembali dengan fungsi trotoar.

Warga Sukapura Cilincing bambang wilayah tersebut memang terlihat semrawut dengan maraknya para PKL di trotoar jalan, serta banyaknya pengendara sepeda motor yang  arus lalu lintas, ditambah angkot sering ngetem seenaknya, terutama di saat jam sibuk, pagi dan sore hari. Kondisi Jalan Tipar Cakung yang macet total akibat banyak pedagangnya (SW)

 

Daerah

Pembiaran PKL Berjualan Dibadan Jalan dan Trotoar Diwilayah Jakarta Utara, Bikin Bertambah Banyak kumuh

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kinerja Lurah dan satpol pp dijakarta Utara, Perlu di Evaluasi, sebab diduga Adanya pembiaran berdirinya lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar (bangli) di sejumlah akses jalan raya protokol maupun jalan lingkungan dikecamatan dan Kelurahan Jakarta utara.

Dampak menjamurnya PKL terjadi kesemerawutan dan pemicu terjadinya banyak gubuk PKL dan Tercipta “Manusia Gerobak” serta penumpukan Sampah yang terjadi tiap hari.

Seperti terlihat di jalan Raya kopyor di belakang kantor kelurahan kelapa gading Timur, di jalan Raya pegangsaan dua, di jalan Sindang terusan RBU, di jalan budi mulya pedemangan barat, di kolong Tol Tanjung Priok Warakas, di jalan kelapa dua Cilincing Kalibaru, jalan Raya Pademangan Timur, jalan kebon bawang, jalan gorongtalo, di Jalan Kramat Jaya Tugu, Simpang Lima Semper,
Jalan Raya Kapuk Muara (jembatan DHI), Jalan Warakas, Jalan Buleverd Gading Raya (BGR) Gading Timur dan Jalan Sungai Landak. Cilincing di jalan pegangsaan dua, di sepanjang Jalan Kramat Islamik Center, Sepanjang Jalan warakas pasar Bahari, Di jalan kelapa dua cilincing, di jalan bkt marunda Rorotan, jalan Bendungan Melayu RBS, di Jalan Kebantenan Semper Timur dan dijalan sunter permai raya dan jalan ancol selatan RW 01 Kelurahan Sunter Agung.

Pembiaran ini justru dimanfaatkan pkl baru untuk berdiri, yang berdampak kumuh dan juga berdampak kemacetan dan melanggar Perda No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum.

Sebelum berita ini diterbitkan sebagai tupoksi dan otoritas atas profesional kinerja media telah ddilaksanakan.(SW)

 

Nasional

Kemnaker Gandeng Tiga Kampus di Bandung untuk Pengembangan SDM, Riset, dan Pengabdian Masyarakat

BANDUNG -(deklarasinews.com)- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi di Bandung, yakni Universitas Teknologi Bandung (UTB), Universitas Pasundan (Unpas), dan Universitas Langlangbuana (UNLA), dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kerja ama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/6/2026), oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi bersama para rektor dari ketiga perguruan tinggi tersebut.

Cris Kuntadi mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional serta memperkecil kesenjangan (gap) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Ia berpendapat perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi dan riset. Di sisi lain, Kemnaker memegang mandat untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan memperluas kesempatan kerja.

“Kesepahaman Bersama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional. Sinergi ini menjadi kunci dalam menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional,” ujar Cris Kuntadi.

Cris menambahkan kerja sama ini diharapkan memicu program konkret yang meningkatkan kualitas lulusan lewat pengembangan hard skills maupun soft skills. Lulusan perguruan tinggi nantinya akan mendapatkan akses lebih luas terhadap program pelatihan, sertifikasi, magang, serta penempatan kerja.

Bagi Kemnaker, kolaborasi ini memperkuat penyusunan kebijakan berbasis riset, sementara bagi kampus akan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

“Saya berharap penandatanganan hari ini tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi titik awal dari implementasi program-program kolaboratif yang nyata, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Secara rinci, ruang lingkup kerja sama antara Kemnaker dan mitra perguruan tinggi ini mencakup tiga poin utama. Pertama, Pengembangan Kapasitas SDM, dengan meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.

Kedua, Pengkajian Kebijakan yakni melakukan riset mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Ketiga, Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyelenggarakan program-program aplikatif yang mendukung penguatan ekosistem kerja di lingkungan masyarakat.

“Melalui kolaborasi akademis dan pemerintah ini, Kemnaker berharap lahir inovasi-inovasi baru yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan global sekaligus mempercepat pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi di Indonesia,” kata Cris.

 

Daerah

Jelang Munas HIPMI, Ketua KNPI Lampung Minta Seluruh Elemen Pemuda Jaga Kondusivitas

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Provinsi Lampung dijadwalkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang akan digelar pada 10–11 Juni 2026 di Hotel Novotel Bandar Lampung dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 3.000 hingga 5.000 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah berharap Munas HIPMI ini dapat berlangsung aman, lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

Kata dia, Munas HIPMI merupakan agenda nasional yang memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi organisasi pengusaha muda, tetapi juga bagi daerah yang dipercaya menjadi tuan rumah.

Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga kondusivitas serta mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kita berharap pesta demokrasi HIPMI dapat berlangsung dengan riang gembira, menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan, serta menghasilkan kepemimpinan terbaik bagi organisasi,” ujar Iqbal, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada Lampung sebagai tuan rumah Munas HIPMI merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan agenda berskala nasional.

“Munas semakin memperkuat posisi Lampung sebagai daerah yang siap menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional di masa mendatang,” ucap dia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Lampung kepada para peserta yang datang dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, kehadiran ribuan peserta Munas HIPMI juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pariwisata, jasa, dan promosi investasi daerah.

Karena itu, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat citra Lampung sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi dan pengembangan dunia usaha.

“Pemerintah daerah bersama masyarakat Lampung siap menyambut seluruh peserta yang hadir. Ini menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan keramahan masyarakat sekaligus potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung,” katanya.

Iqbal mengajak seluruh elemen pemuda yg ada di lampung untuk turut menjaga kenyamanan dan keamanan agar pelaksanaan MUNAS HIPMI bisa berjalan lancar dan kondusif. (Red)

Nasional

Kemendagri Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 secara hybrid, di Ruang Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Pada sambutannya, Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RKPD merupakan amanat Pasal 102 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Fasilitasi tersebut bertujuan memberikan masukan substansi guna menyempurnakan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memenuhi seluruh persyaratan fasilitasi rancangan akhir RKPD Tahun 2027. Dokumen yang telah disampaikan meliputi surat permohonan fasilitasi, rancangan akhir RKPD Tahun 2027, berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD, hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan, hasil reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), serta daftar isian fasilitasi rancangan Pergub tentang RKPD Tahun 2027.

Dalam proses fasilitasi, Iwan Kurniawan menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama dalam menjamin konsistensi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan. “Pelaksanaan fasilitasi RKPD Tahun 2027 Provinsi Jawa Timur juga dilakukan berbasis SIPD untuk memastikan keselarasan antara perencanaan daerah dan kebijakan pembangunan nasional,” kata Iwan, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (8/6/2026).

Iwan juga menjelaskan bahwa hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang tercatat pada e-Dalev SIPD menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi keuangan mencapai 87,82 persen, capaian kinerja program sebesar 86,19 persen, dan capaian kinerja subkegiatan sebesar 91,14 persen. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah yang tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat evaluasi berbasis outcome, serta memastikan program pembangunan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga menegaskan posisi strategis RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama satu tahun, acuan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, instrumen pengendalian kinerja, serta dasar penyusunan dokumen penganggaran daerah. “Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mempercepat penetapan RKPD Tahun 2027 agar proses penyusunan dokumen penganggaran berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” imbuh Iwan.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 sendiri berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 yang menjadi instrumen penghubung antara arah kebijakan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 dan hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penyusunannya juga tetap memperhatikan karakteristik wilayah dan target RPJMD Tahun 2025–2029.

Pada forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memaparkan capaian dan proyeksi indikator makro pembangunan daerah, alokasi pendanaan pembangunan Tahun 2027, program prioritas yang mendukung kebijakan nasional, dukungan terhadap Program Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN), serta capaian dan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2027 dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2027. Setelah ditetapkan, salinan peraturan tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat tujuh hari setelah penetapan. Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur juga diharapkan menyampaikan matriks tindak lanjut hasil fasilitasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.