Kategori: Hukum & Kriminal

Hukum & Kriminal Komando

Sat Samapta Polres Pagar Alam Imbau Pelajar Jauhi Narkoba, Balapan Liar, dan Kenakalan Remaja

PAGAR ALAM -(deklarasinews.com)- Satuan Samapta Polres Pagar Alam terus meningkatkan upaya pencegahan kenakalan remaja melalui kegiatan patroli dan penyampaian imbauan kamtibmas kepada para pelajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (27/10/2026), di kawasan sekitar Bank BRI, Kota Pagar Alam.

Kegiatan di bawah kepemimpinan Kasat Samapta Polres Pagar Alam, Iptu Make Rudi, S.H., ini bertujuan memberikan edukasi kepada generasi muda agar senantiasa menjaga perilaku, menaati aturan, serta tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif.

Dalam kesempatan tersebut, personel Samapta mengingatkan para pelajar agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, tidak terlibat aksi balapan liar, serta menghindari berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Para pelajar juga diajak untuk lebih fokus belajar, menghormati orang tua dan guru, serta mengisi waktu dengan kegiatan positif.

Kapolres Pagar Alam, AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa pembinaan generasi muda merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami mengajak seluruh pelajar untuk menjauhi narkoba, tidak melakukan balapan liar, dan menghindari kenakalan remaja. Manfaatkan masa muda untuk belajar, mengembangkan potensi diri, dan meraih cita-cita demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagar Alam, Iptu Adi Candra, S.H., mengimbau para pelajar agar selalu berhati-hati dalam memilih pergaulan dan mematuhi aturan yang berlaku. Ia juga mengajak orang tua serta pihak sekolah untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak agar terhindar dari perilaku negatif.

Melalui kegiatan ini, Polres Pagar Alam berharap kesadaran para pelajar terhadap pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan semakin meningkat. Polres Pagar Alam berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan preventif dan edukatif demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman serta kondusif. (*)

Hukum & Kriminal Komando

Polres Morowali Ungkap Kasus Pencurian Uang Di Depan BRI Unit Bungku

MOROWALI –(deklarasinews.com)- Kepolisian Resor (Polres) Morowali, Polda Sulawesi Tengah, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian uang tunai sebesar Rp300 juta yang terjadi di depan Bank BRI Unit Bungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, pada Kamis, 21 Mei 2026.

Kapolres Morowali AKBP REZA KHOMEINI, S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP WAWAN KURNADI, S.Tr.K., S.I.K., menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya Polres Morowali dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak tegas tindak pidana yang merugikan masyarakat.

Dalam perkara tersebut, dua orang berinisial AA dan S diduga terlibat dalam aksi pencurian dengan peran berbeda. Berdasarkan data perkara, korban berinisial Mardiana mengalami kerugian materiil sebesar Rp300 juta.

Peristiwa tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/87/V/2026/SPKT/RES MOROWALI/POLDA SULTENG, tertanggal 21 Mei 2026.

Berawal dari Rencana Melakukan Pencurian

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut bermula pada 13 Mei 2026, ketika tersangka S menghubungi AA melalui WhatsApp dan mengajaknya berangkat ke Morowali dengan tujuan melakukan pencurian.

Keduanya kemudian melakukan perjalanan dari Palembang menuju Surabaya, sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Morowali menggunakan sepeda motor Honda Sonic berwarna hitam. Setibanya di wilayah Bungku Tengah, keduanya menginap di sebuah hotel dan memantau situasi di sekitar sejumlah lokasi perbankan.

Pada Kamis, 21 Mei 2026, sekitar pukul 07.20 WITA, kedua tersangka menuju Bank BRI Unit Bungku menggunakan sepeda motor tersebut. Dalam menjalankan aksinya, AA diduga membawa alat pemecah kaca atau safety hammer, sedangkan S berperan sebagai pengendara yang menjemput AA setelah aksi dilakukan.

Sekitar pukul 07.47 WITA, keduanya melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki keluar dari Bank BRI. Berdasarkan pengamatan mereka, korban membawa uang tunai yang disimpan dalam kantong plastik berwarna hitam.

Kedua tersangka kemudian mengikuti kendaraan korban. Namun, karena situasi di sekitar lokasi masih ramai, mereka belum melancarkan aksinya.

Sekitar pukul 10.20 WITA, korban kembali mendatangi Bank BRI Unit Bungku. Saat korban berada di dalam bank, kedua tersangka diduga mendekati mobil korban dan mengamati uang tunai yang berada di dalam kendaraan tersebut.

Sekitar pukul 10.30 WITA, AA diduga memecahkan kaca tengah sebelah kiri mobil menggunakan safety hammer, kemudian mengambil uang tunai yang berada di dalam mobil. Setelah itu, AA melarikan diri bersama S menggunakan sepeda motor.

Kerugian Korban Capai Rp300 Juta

Setelah melakukan aksinya, kedua tersangka menuju hotel untuk mengambil barang-barang mereka, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kendari. Dalam perjalanan, alat pemecah kaca yang digunakan diduga dibuang di pinggir laut.

Berdasarkan keterangan dalam dokumen perkara, kedua tersangka kemudian menghitung dan membagi uang hasil pencurian dengan total Rp300 juta. AA diduga memperoleh Rp120 juta, sedangkan S memperoleh Rp180 juta.

Hasil pemeriksaan juga mengungkap dugaan bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk bermain judi daring dan membeli narkotika jenis sabu.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp300 juta.

Sejumlah Barang Bukti Diamankan

Dalam penanganan perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

1. Satu kartu ATM Bank BCA berwarna biru.
2. Satu buku BPKB kendaraan bermotor.
3. Satu unit telepon genggam Nokia berwarna biru.
4. Satu unit telepon genggam Realme Ice Blue.
5. Satu unit sepeda motor Honda Sonic berwarna hitam.
6. Satu unit flashdisk yang berisi rekaman CCTV.

Atas dugaan perbuatannya, kedua orang tersebut dipersangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g KUHP, dengan subsider Pasal 476 KUHP. Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam dokumen perkara adalah maksimal tujuh tahun penjara.

Imbauan kepada Masyarakat

Kapolres Morowali melalui Kasat Reskrim juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan saat membawa atau menyimpan uang tunai dalam jumlah besar.

Masyarakat diharapkan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan tanpa pengawasan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana.

Polres Morowali berkomitmen untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rpdm)

Hukum & Kriminal Palembang

Karutan Kelas I Palembang Bersama Jajaran Panen Kangkung, Dukung Ketahanan Pangan dan Optimalisasi Lahan Produktif

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, Aris Supriyadi, A.Md.I.P., S.H., M.Si., bersama jajaran melaksanakan kegiatan panen kangkung di area lahan pertanian Rutan Kelas I Palembang, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi pemanfaatan lahan produktif sekaligus dukungan terhadap program ketahanan pangan.

Kegiatan panen yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas I Palembang dalam mengembangkan kegiatan pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Karutan bersama jajaran turut berpartisipasi secara langsung dalam proses panen sebagai wujud komitmen untuk memanfaatkan lahan yang tersedia agar memberikan manfaat nyata bagi lingkungan rutan.

Pemanfaatan lahan untuk budidaya kangkung menunjukkan upaya Rutan Kelas I Palembang dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan pertanian, sekaligus menciptakan lingkungan yang hijau, asri, dan produktif. Selain menghasilkan komoditas sayuran, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan serta pentingnya pengelolaan lahan secara optimal.

Partisipasi langsung Kepala Rutan bersama jajaran juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, semangat gotong royong, dan kerja sama antarpegawai. Dengan keterlibatan seluruh jajaran, diharapkan kegiatan pertanian di lingkungan rutan dapat terus dikembangkan dan memberikan hasil yang berkelanjutan.

Kegiatan ini sejalan dengan semangat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta upaya mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya dan lahan yang tersedia secara produktif.

Melalui kegiatan panen kangkung ini, Rutan Kelas I Palembang berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi lingkungan rutan, mengembangkan kegiatan pertanian, serta menumbuhkan budaya kerja yang produktif dan peduli lingkungan.

Ke depannya, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, dan mewujudkan lingkungan Rutan Kelas I Palembang yang bersih, hijau, asri, serta memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. (Ning)

Hukum & Kriminal

Bambang Hartono C.BJ.E.BJ Siapkan Langkah Hukum melalui Tim Kuasa Hukum di PN Kota Agung

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Langkah hukum Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ, selaku Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Agung, mulai dipersiapkan melalui penunjukan tim kuasa hukum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dalam proses peradilan. Sabtu 24/10/2026

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2026, Bambang Hartono menunjuk dua advokat untuk mendampingi dan mewakilinya dalam menghadapi perkara tersebut. Keduanya adalah Dr. (Can.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM., dan Marojahan Hutabarat, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Rekan.

Siapkan Strategi Pembelaan

Dalam dokumen surat kuasa, tim advokat diberikan kewenangan untuk mendampingi klien dalam proses mediasi, menghadiri agenda persidangan, menyampaikan jawaban, mengajukan bukti surat dan saksi, menyampaikan kesimpulan, serta melakukan upaya hukum lain sesuai kewenangan yang diberikan dan ketentuan perundang-undangan.

Penunjukan kuasa hukum tersebut menunjukkan bahwa Tergugat II menyiapkan pendampingan profesional untuk menghadapi proses hukum yang berjalan. Melalui tim advokat, kepentingan hukumnya diharapkan dapat disampaikan secara terstruktur berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi hukum yang relevan.

Dalam proses peradilan, setiap pihak memiliki hak untuk memberikan keterangan, menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan, serta mengajukan bukti yang dinilai mendukung posisinya di hadapan majelis hakim.

Fokus pada Posisi Tergugat II

UngkapKasus.id secara khusus menyoroti langkah hukum Bambang Hartono sebagai Tergugat II berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk mendahului penilaian majelis hakim ataupun menyimpulkan siapa yang benar dan salah dalam perkara tersebut.

Adapun substansi gugatan, pokok perselisihan, dan tanggapan terhadap dalil pihak penggugat masih memerlukan verifikasi melalui dokumen perkara dan keterangan resmi pihak terkait. Oleh karena itu, penilaian mengenai pokok sengketa tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Redaksi mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, serta praduga tak bersalah. Hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait tetap terbuka demi menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian sesuai dengan dokumen dan fakta persidangan yang dapat diverifikasi.

Hukum & Kriminal Palembang

Demo LTKP Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Pembelian BBM Ilegal oleh KPS

PALEMBANG (deklarasinews.com— Ratusan massa dari Lembaga Transparansi Kebijakan Publik (LTKP) Provinsi Sumatera Selatan menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Jumat (23/10/2026), untuk mendesak pengusutan dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan Karya Pasifik Shipping (KPS) dan perusahaan terkait.

Dalam aksi yang berlangsung LTKP menyoroti dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) ilegal, underinvoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya, persoalan perpajakan, serta keselamatan operasional kapal.

LTKP juga mengklaim adanya potensi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Mereka mendesak Kejati Sumsel menelusuri transaksi perusahaan, memeriksa kepatuhan pajak, serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, dan instansi terkait.

Selain itu, LTKP meminta evaluasi kelayakan kapal, dokumen, kompetensi awak, prosedur navigasi, dan standar keselamatan pelayaran. Penghentian sementara operasional kapal juga diminta apabila ditemukan pelanggaran keselamatan dengan dasar hukum yang memadai.

Menanggapi tuntutan tersebut, Iwan selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel menyatakan pihaknya terbuka terhadap komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Namun, ia menegaskan setiap laporan harus disertai bukti pendukung agar dapat ditelaah sesuai prosedur yang berlaku.

“Yang pastinya, kami tetap meminta kepada rekan-rekan segera memberikan bukti-bukti terkait. Silakan nanti menghubungi saya secara pribadi. Saya selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan dan akan menjawab sejauh mana penanganan laporan yang dimasukkan,” ujar Iwan kepada massa aksi.

Ia juga mempertanyakan dasar klaim potensi kerugian negara hingga Rp1 triliun dan meminta LTKP menyerahkan dokumen serta perhitungan pendukung agar laporan dapat ditelaah lebih lanjut.

Hingga berita ini disusun, seluruh dugaan yang disampaikan LTKP masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh instansi berwenang. Belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan klaim tersebut, sementara klarifikasi dari KPS dan perusahaan terkait masih diperlukan.

Aksi berakhir kondusi Massa membubarkan diri dengan tertib dan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut guna mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. (Ning).

Hukum & Kriminal Palembang

Aksi GPSB di Bea Cukai Sumbagtim Sempat tegang, Ini Tuntutan yang Disampaikan

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Unjuk rasa yang digelar Gerakan Pemuda Sumsel Bersatu (GPSB) di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim), Palembang, Jumat (23/10/2026), sempat berlangsung tegang. Situasi di lokasi aksi dilaporkan memanas akibat gesekan antara massa dan pihak terkait, yang menurut dugaan dipicu provokasi oleh oknum Bea Cukai Sumbagtim. Keadaan kemudian berhasil dikendalikan.

Dalam aksi tersebut, GPSB menyuarakan desakan agar dugaan persoalan kepabeanan dan pengawasan yang dianggap tidak konsisten segera ditelusuri. Organisasi ini menilai dugaan pelanggaran dalam aktivitas sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan SWM Group perlu mendapat perhatian serius dari aparat berwenang.

Berdasarkan pernyataan sikap yang disampaikan, GPSB menyoroti sejumlah perusahaan, yakni PT Sukses Wahana Maritim, PT Anugrah Niaga Bahari, dan PT Kharisma Bahari. Massa meminta pengawasan serta penegakan hukum dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak membeda-bedakan pihak yang diperiksa.

Dalam tuntutannya, GPSB menyampaikan empat poin utama. Pertama, mendesak Bea Cukai Sumbagtim menelusuri dugaan pengangkutan kontainer yang berisi barang ilegal dan diduga berkaitan dengan SWM Group.

Kedua, meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kepabeanan, manifest, serta asal-usul barang yang diangkut. GPSB juga mendesak agar dugaan keterlibatan maupun perlindungan oleh oknum pejabat Bea Cukai dan pihak lain diperiksa sesuai ketentuan hukum.

Ketiga, GPSB meminta adanya pemeriksaan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait insiden kapal tunda yang menabrak tiang pelindung LRT di Palembang.

Keempat, massa menuntut pemberian sanksi tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tanpa mempertimbangkan jabatan, kedudukan, ataupun kepentingan perusahaan.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Humas Bea Cukai Sumbagtim, Andika, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Pernyataan itu disampaikan setelah situasi demonstrasi berhasil diredam.

“Ini artinya publik masyarakat benar-benar peduli dengan kinerja Bea Cukai… saya tidak merasa anti untuk menerima masukan,” ujar Andika saat diwawancarai.

Meski demikian, Andika menjelaskan bahwa penanganan kepabeanan terhadap barang impor maupun ekspor memiliki ruang lingkup tersendiri. Ia menyebut perusahaan pengangkut tidak secara langsung menjadi pihak utama yang berhubungan dengan Bea Cukai dalam proses kepabeanan.

“Tuntutan itu intinya dugaan mengenai barang ilegal yang diangkut oleh PT SWM… Nah, PT SWM itu sebenarnya tidak berhubungan langsung sama Bea Cukai, dia itu adalah bagian pengangkutannya. Kalau Bea Cukai berurusannya sama importir atau eksportirnya,” kata Andika.

Mengenai insiden kapal tunda yang menabrak tiang pelindung LRT, Andika juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak berkaitan langsung dengan tugas kepabeanan.

“Itu cukup jauh hubungannya dengan Bea Cukai. Karena Bea Cukai adalah barangnya, dan tidak berurusan dengan kapal penariknya,” tambahnya.

Pihak Humas Bea Cukai Sumbagtim menyatakan aspirasi serta dugaan pelanggaran yang disampaikan GPSB akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan awal secara internal. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memastikan kebenaran informasi dan dugaan yang menjadi sorotan massa.

Aksi GPSB menjadi bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengawasan kepabeanan dan dugaan pelanggaran yang disuarakan masyarakat. GPSB menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum untuk melindungi penerimaan negara dan aset infrastruktur publik di Sumatera Selatan.

Hingga informasi ini disusun, dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam aksi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas tuduhan yang disampaikan. (Ning).

Hukum & Kriminal

Kajari Kota Tangerang Sebut Pemberitaan  Panti Pijat Mawar Bodas Ngaco

KOTA TANGERANG  -(deklarasinews.com)- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tangerang, Pradana menyebut pemberitaan mengenai dugaan adanya oknum jaksa yang membekingi tempat pijat yang diduga menyediakan layanan esek-esek di wilayah Kotabumi Kabupaten Tangerang sebagai berita “ngaco”. Dalam percakapan melalui WhatsApp dengan wartawan yang menerbitkan berita tersebut. Selasa (20/10/2026).

Pernyataan itu muncul setelah media menerbitkan berita berjudul “Panti Pijat Esek-esek di Kotabumi Diduga Dibekingi Oknum Jaksa? APH Pasar Kemis Tutup Mata”. Dalam percakapan tersebut, Pradana menanggapi pemberitaan itu dengan mengatakan berita tersebut ngaco.

“Ya ngaco lah. Namanya media yang kompeten, kalau pihak menyampaikan ada beking, dikejar dong siapa namanya, tugas di mana. dan dihubungi, bukan buat tulisan yang bias,” ujar Pradana sebagaimana dikutip dari percakapan WhatsApp dengan pihak media.

Dalam percakapan yang sama, Pradana meminta doanya agar cepat keluar dari Kota Tangerang.“Doain aja sy cepet mutasi om keluar dari Kota Tangerang,” ungkapnya tanpa menjelaskan maksud dari pesan tersebut.

Sementara Adib Miftahul Akademisi dan Analis Kebijakan Publik mengatakan seharusnya kejari kota Tangerang melakukan investigasi ke dalam, tidak harus terburu-buru mengatakan berita tersebut ngaco.

Adib mengatakan dari berita yang ia sudah baca, prinsip kaidah jurnalistik atau prinsip cover both side sudah ditempuh, yaitu ada pihak-pihak yang terkait sudah dimintai pendapatnya atau keterangannya.

“Saya melihat dari berita yang sudah tayang, sudah menempuh kaidah jurnalistik, pihak-pihak terkait sudah diminta pendapatnya, baik pemilik usaha yang menyebut adanya nama Jaksa, ataupun pihak Kejaksaan itu sendiri, bahkan adanya pengakuan dari pihak pengusaha yang minta maaf terkait penyebutan nama Jaksa,”ujarnya.

Adib yang sudah dua tahun sebagai peniliti di Dewan Pers, yang disebut oleh Dewan Pers sebagai Peniliti Indeks Kemerdekaan Pers di Banten, mengatakan berita tersebut sudah benar dan sudah menempuh prinsip jurnalistik.

Hingga berita ini disusun, diperlukan konfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan adanya oknum jaksa yang disebut membekingi tempat pijat tersebut, termasuk identitas pihak yang dimaksud dan bukti yang mendasari dugaan itu.

Media tetap membuka ruang bagi klarifikasi dari Kajari Kota Tangerang maupun pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang, akurat, dan sesuai dengan prinsip jurnalistik.(Nan)

Hukum & Kriminal

12 Advokat PERSADIN Ikuti Sumpah di PT Banten, Oking Apresiasi Pengadilan

SERANG -(deklarasinews.com)- Organisasi Advokat Persatuan Advokasi Indonesia (OA PERSADIN) kembali melahirkan advokat baru di Provinsi Banten. Sebanyak 12 advokat yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) resmi dilantik sebelum mengikuti pengambilan sumpah atau janji advokat di Pengadilan Tinggi Banten.

Prosesi pelantikan 12 advokat PERSADIN angkatan ke-14 tersebut dipimpin langsung Ketua Umum PERSADIN, Dr. KRT. Oking Ganda Miharja, SH, MH, di Hotel Ledian, Kota Serang, Banten, Selasa (20/10/2026)

Dalam sambutannya, Ketua Umum PERSADIN yang akrab disapa Bang Oking menyampaikan ucapan selamat kepada para advokat yang baru dilantik. Ia berpesan agar para advokat senantiasa menjaga nama baik profesi sekaligus berkontribusi dalam membesarkan organisasi PERSADIN.

“Saya ucapkan selamat kepada para advokat PERSADIN yang baru saja dilantik. Mari kita bersama-sama tetap menjaga nama baik dan membesarkan PERSADIN. Karena berdasarkan aturan yang ada saat ini, Sekali anda diambil sumpah di Pengadilan Tinggi (PT) dan memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) dari PT, Maka selamanya Anda akan menjadi Advokat. Karena tidak ada aturan yang berlaku surut,” ujar Oking.

Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan solidaritas di antara sesama advokat, terutama dalam menjalankan tugas dan menghadapi berbagai persoalan hukum di lapangan.

Menurutnya, profesi advokat tidak hanya menuntut kemampuan dan pemahaman hukum, tetapi juga integritas, tanggung jawab, serta komitmen dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Oking mengungkapkan, PERSADIN terus memperluas jangkauan organisasi di berbagai daerah. Hingga saat ini, kepengurusan PERSADIN telah terbentuk di 25 provinsi di Indonesia. Sementara itu, para advokat PERSADIN yang telah mengikuti pengambilan sumpah atau janji di pengadilan tinggi tercatat telah mencapai 31 angkatan.

“Dari keseluruhan angkatan tersebut, 14 angkatan lahir di wilayah hukum Provinsi Banten,” Ungkapnya.

Capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan organisasi dalam memperluas jaringan advokat sekaligus memperkuat eksistensi PERSADIN di tingkat nasional.

Kegiatan pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERSADIN Nur Mariyah Yazid, SH, MH, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan Ayu Larasati, SH, MH, dan Wasekjen Tri Rubiyanti, Wakil Ketua Umum Bidang Informasi dan Komunikasi Mustofa Adam Kamal, SH, MH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERSADIN Banten Donny Ferdiyansyah, SH, Ketua DPW PERSADIN Jawa Barat Ahmad Yazid, SH, SE, MM, serta Ketua DPW PERSADIN DKI Jakarta Awy Eziary, SH, SE, MM.

Melalui pelantikan tersebut, Oking berharap para advokat PERSADIN yang baru bergabung dapat menjalankan profesinya secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Usai pelantikan, pada Rabu (21/10/2026), ke-12 advokat OA PERSADIN tersebut mengikuti pengambilan sumpah atau janji advokat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tinggi Banten. Mereka mengikuti prosesi tersebut bersama advokat dari organisasi advokat lainnya.

Pada kesempatan itu,  Oking juga menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Tinggi Banten atas pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat. Menurutnya, pengambilan sumpah tersebut merupakan tahapan penting bagi para calon advokat sebelum menjalankan profesinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap sinergi antara organisasi advokat dan lembaga peradilan dapat terus terjalin dengan baik, sehingga para advokat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, menjunjung tinggi kode etik, serta berkontribusi dalam penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi masyarakat.

Seperti diketahui, Pengambilan sumpah atau janji tersebut diikuti sebanyak 116 advokat dari 13 organisasi advokat, termasuk OA PERSADIN. Prosesi berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Suwidya, S.H., LL.M..

Setelah pelaksanaan pengambilan sumpah/janji, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi E-Court dan Kode Etik Advokat bagi seluruh advokat yang telah diambil sumpahnya. (*)

Hukum & Kriminal Politik

Lapas Pagar Alam Terima Audiensi KPU dan Bawaslu

PAGAR ALAM -(deklarasinews.com)– Lapas Kelas III Pagar Alam menerima kunjungan audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Pagar Alam, Angki Setyo Andrianto, A.Md.IP., S.H., M.M., di Aula Dr. Sahardjo Lapas Pagar Alam, Rabu (21/10/2026).

Audiensi ini turut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Pagar Alam, Ibrahim Putra, dan Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam, Nurweni, beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi sebagai upaya memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menyukseskan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki hak pilih. Langkah ini dilakukan guna memastikan data pemilih dapat tersusun secara akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hak konstitusional warga binaan tetap dapat terjamin.

Kepala Lapas Pagar Alam menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Melalui sinergi dan koordinasi yang baik antar instansi, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus dapat berjalan optimal serta mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.(Rep)

Hukum & Kriminal

Pihak Panti Pijat Mawar Bodas Meminta Maaf Catut Nama Jaksa Kejari Kota Tangerang

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)- Prahara kutipan yang mencatut nama Kejaksaan Kota Tangerang sebagai pengurus, oleh pegawai panti pijat Mawar Bodas, akhirnya meminta maaf, Selasa (20/10).

Nanda, narasumber yang menyebutkan bahwa ada oknum Jaksa diduga membackup, mengatakan ucapannya adalah statement yang keliru, lantaran ia spontan mengatakannya karena baru bangun tidur saat diwawancarai.

“Bahwa saya tidak mempunyai saudara/kerabat seorang Jaksa. Asal sebut saja karena saya bangun tidur saat media datang. Saya juga tidak mempunyai teman atau saudara seorang Jaksa yang disampaikan sama media, ” tukas Nanda dalam pernyataan resminya, didampingi Acep, Kasi Tramtib di Kantor Kecamatan Pasar Kemis, Senin (19/10) kemarin.

Nanda juga mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada seluruh jajaran Kejaksaan, karena telah mencatut nama Korps Adhyaksa itu.

“Bahwa nama ABM itu tidak benar dan saya baru bangun tidur saat ditanya wartawan. Saya meminta maaf kepada Kejaksaan Kota Tangerang, ” tambahnya.

Sebelumnya, diberitakan di media bahwa salah seorang penjaga Panti Pijat Mawar Bodas, Nanda, mengaku bahwa ada keterlibatan oknum Jaksa dan Wartawan, yang diduga membekingi usaha tersebut.

“Ini punya bos saya, dia juga temennya Jaksa kota Tangerang yang jagain tempat ini namanya (ABM). Ada wartawan juga mba (L) disini, ” cetusnya, Senin (12/10) lalu.

Sementara, Subsi Intel Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Vera, membantah, kalau ada anggotanya terlibat, ia memastikan tak ada nama yang tercantum dalam korps Adhyaksa tersebut.

“Dipastikan tidak ada nama tersebut di Kejari kota Tangerang, karena lokasi tersebut juga bukan di kota Tangerang, ” ujarnya saat ditemui di Kantor Kejari Kota Tangerang, Rabu (14/10) sore.(Nan)