Kategori: Pemkab

Pemkab

Bupati dan Wabup Sambut Presiden RI Prabowo Subianto Resmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui

PESIBAR -(deklarasinews.com)– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui, Rabu (10/06/2026).

Kedatangan Presiden Prabowo beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan bersama Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn., unsur Forkopimda, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, Pekon Seray, Krui.

Usai penyambutan, Presiden Prabowo bersama rombongan langsung menuju lokasi peresmian RSUD KH. Muhammad Thohir Krui. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah sakit, ribuan masyarakat tampak memadati sisi jalan untuk menyaksikan secara langsung kedatangan Kepala Negara.

Sorak sorai, lambaian tangan, serta teriakan penuh antusias dari masyarakat mengiringi perjalanan Presiden menuju lokasi acara. Suasana haru dan bangga begitu terasa ketika warga dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum, berjejer di sepanjang ruas jalan untuk menyambut orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut.

Setibanya di lokasi peresmian, Presiden Prabowo disambut hangat oleh masyarakat dan tamu undangan yang telah menantikan kehadirannya. Momentum kunjungan Presiden ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, mengingat kunjungan Kepala Negara ke daerah tersebut merupakan peristiwa bersejarah yang sangat dinantikan.

Peresmian RSUD KH. Muhammad Thohir Krui merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah. Dengan peningkatan fasilitas dan layanan rumah sakit, masyarakat Pesisir Barat diharapkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke daerah lain.

Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, kehadiran Presiden secara langsung untuk meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan hingga ke daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kunjungan kerja serta perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Pesisir Barat. Semoga keberadaan RSUD KH. Muhammad Thohir dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah ini,” ujar Bupati.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Pesisir Barat tidak hanya menjadi momentum penting bagi penguatan sektor kesehatan, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat yang menyambut dengan penuh antusias, kebanggaan, dan harapan akan semakin meningkatnya pembangunan di Bumi Para Sai Batin dan Ulama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, unsur Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat, jajaran pejabat kementerian terkait, serta para tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. (Arnandes)

Lampung Selatan Pemkab

Kendalikan Inflasi, Pemkab Lampung Selatan Gelar Penetrasi Pasar Murah di Tiga Kecamatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar Gerakan Serentak Penetrasi Pasar sebagai langkah konkret mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Kegiatan tersebut diawali di Pasar Inpres Kalianda, Rabu (10/6/2026), dan menjadi bagian dari program serentak yang dilaksanakan di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Gerakan penetrasi pasar ini difokuskan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama di tengah kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, Mirliansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, serta bidang perdagangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Gerakan penetrasi pasar ini bertujuan untuk menekan laju inflasi daerah, khususnya menyikapi kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Mirliansyah.

Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, kegiatan penetrasi pasar dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Pasar Kalianda, Pasar Sidomulyo, dan Pasar Katibung.

Pelaksanaan di Pasar Kalianda berlangsung pada 9-10 Juni 2026, kemudian dilanjutkan di Pasar Sidomulyo pada pekan depan dan ditutup di Pasar Katibung pada akhir Juni 2026.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipatif apabila terdapat tambahan pasokan dari Bulog. Jika stok tersedia, kegiatan serupa akan diperluas ke Pasar Bakauheni guna menjawab laporan kekosongan stok Minyakita yang sempat terjadi di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas strategis dengan harga lebih terjangkau, yakni beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000, gula pasir Rp17.500 per kilogram, serta Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp31.000.

Khusus pembelian Minyakita, masyarakat diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena jumlah stok yang tersedia masih terbatas.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai. Seluruh komoditas yang disediakan selalu habis terjual, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih stabil di tengah fluktuasi pasar.

Menurut Mirliansyah, tingginya respons masyarakat menjadi indikator bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Harapan kami, gerakan penetrasi pasar ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil serta mencegah terjadinya lonjakan harga, khususnya untuk komoditas minyak goreng, beras, dan gula,” katanya.

Untuk memastikan informasi kegiatan menjangkau masyarakat secara luas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan menggandeng camat, lurah, kepala desa, serta pengelola pasar dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Melalui gerakan penetrasi pasar ini, Pemkab Lampung Selatan berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan upaya pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif.

 

Lampung Selatan Pemkab

Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko, Pemkab Lampung Selatan Percepat Implementasi SPIP Terintegrasi

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta Manajemen Risiko.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian penilaian mandiri SPIP yang saat ini baru mencapai 25 dari 53 perangkat daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Hadir pula Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman, para kepala perangkat daerah, camat, serta peserta bimtek lainnya.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Apriyanto, mengatakan bahwa Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah yang masuk dalam target pembinaan SPIP tahun 2026 bersama sejumlah pemerintah daerah lainnya di Provinsi Lampung.

Menurut Ade, setelah pemerintah daerah menyelesaikan penilaian mandiri dan proses penjaminan kualitas, hasilnya dapat diajukan kepada BPKP Perwakilan Lampung untuk dilakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP.

Ia menegaskan bahwa penerapan SPIP saat ini tidak lagi sekadar berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi harus benar-benar menjadi bagian dari proses kerja dan tata kelola pemerintahan sehari-hari.

“SPIP bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh bagian tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh ASN, mulai dari kepala daerah hingga pelaksana di tingkat paling bawah,” ujar Ade.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus berlandaskan prinsip-prinsip SPIP agar risiko dapat diminimalkan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Muhammad Darmawan menegaskan bahwa SPIP dan manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, implementasi SPIP dan manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi setiap program dan kegiatan pemerintahan.

Namun demikian, Darmawan mengungkapkan bahwa progres pengisian penilaian mandiri SPIP terintegrasi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan masih memerlukan perhatian serius.

“Saat ini progres pengisian penilaian mandiri SPIP terintegrasi baru mencapai 25 dari 53 perangkat daerah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama,” kata Darmawan.

Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera mempercepat penyelesaian penilaian mandiri SPIP, menyusun risk register, serta memperkuat langkah-langkah pengendalian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Darmawan menekankan bahwa tujuan utama penerapan SPIP bukan semata-mata mengejar nilai maturitas, melainkan membangun birokrasi yang bersih, efektif, minim risiko, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Melalui penguatan budaya pengendalian dan manajemen risiko, kita berharap mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mendukung Lampung Selatan Maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Darmawan.

 

Asahan Pemkab

Jamaah Haji Kloter 7 Asahan Tiba di Tanah Air, Satu Orang Masih Dirawat di Tanah Suci

MEDAN -(deklarasinews.com)- Sebanyak 234 orang jamaah haji Kloter 7 Kabupaten Asahan tiba kembali di tanah air dan disambut secara resmi di Asrama Haji Medan, Selasa siang (9/6/2026). Penyambutan berlangsung khidmat mulai pukul 12.20 WIB dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta instansi terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Asahan Rianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Zulkifli Sitorus, Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. Zulkifli Sitorus menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah. “Selamat kembali di tanah air. Semoga ibadah haji yang telah Bapak dan Ibu laksanakan diterima Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Asahan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warganya, serta menegaskan komitmen pihaknya memberikan pelayanan terbaik mulai dari keberangkatan hingga kepulangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan rasa syukur dan doa dari pemerintah daerah. “Selamat kembali di tanah air tercinta. Kami mendoakan agar amal ibadah Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur, membawa perubahan sikap dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan kondisi terkini jamaah. Dari total 234 orang, seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Namun terdapat satu orang jamaah, Muhammad Yusuf Siregar asal Kecamatan Tinggi Raja, yang sementara masih berada di Tanah Suci untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, sambutan, dilanjutkan dengan pengalungan selempang penghargaan kepada Ketua Kloter dan Dokter Kloter 7 oleh Wakil Bupati Asahan. Pemberian tersebut sebagai bentuk apresiasi atas pengawalan dan pelayanan yang diberikan selama perjalanan ibadah berlangsung.(Jun)

Pemkab

Bupati Pringsewu Ikuti RDP Tiga Kementerian Dengan Komisi II DPR RI Secara Virtual

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengikuti acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB dengan Komisi II DPR RI terkait Permasalahan PPPK dan Honorer serta Relaksasi Kebijakan dan Penyusunan Regulasi atas Besaran Belanja Pegawai di Pemerintah Daerah yang melebihi 30% APBD.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Ir.M.Andi Purwanto, S.T., M.T. dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Arif Nugroho, S.E., M.P.  beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengikuti secara virtual melalui Video Conference dari Ruang Rapat Bupati Pringsewu, pada Senin (8 Juni 2026).

Pada Rapat Dengar Pendapat tersebut, Menteri Dalam Negeri M.Tito Karnavian memastikan bahwa pemerintah tidak berharap adanya opsi pemberhentian para pegawai. Menteri Dalam Negeri juga memaparkan beberapa strategi penyesuaian postur belanja pegawai maksimal 30% sebagaimana amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mulai 2027 mendatang.

Dari sisi belanja, Mendagri mendorong pemerintah daerah agar tegas tidak merekrut maupun memberhentikan pegawai yang sudah ada. Sedangkan dari sisi pendapatan, agar pemerintah daerah kreatif dalam meningkatkan PAD. Disamping mengoptimalikan BUMD sebagai instrumen peningkatan PAD masing-masing daerah. [Mulia Mega]

Pemkab

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pemkab Pesisir Barat Dengan Balai Basar TNBBS

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) resmi memperkuat sinergytas pembangunan akses jalan menuju Way Hau segerara berlajut dan terwujut dan telah melakukan penandatanganan  Perjanjian Kerja Sama Penandatanganan PKS dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, bersama Balai Besar TNBBS di Ruang Rapat Payung Agung, Gedung A Lantai 4, Selasa (9/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, S.H., M.Kn., Plh. Sekretaris Daerah Ir. Armand Achyuni, Kepala Balai Besar TNBBS Hifzon Zawahiri, S.E., M.M., beserta jajaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mesrawan, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Amrul Haq, S.E., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian M. Belly Oscar, S.H., M.H., Kepala Bagian Pemerintahan Muhamad Ikhsan Haqiqi, S.IP., M.IP., serta perwakilan Yonif TP 944/RSC.

Penandatanganan PKS tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Balai Besar TNBBS guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi sebagai aset penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar TNBBS, Hifzon Zawahiri, S.E., M.M., menjelaskan bahwa kerja sama yang dituangkan dalam PKS berpedoman pada prinsip 3P, yakni pemanfaatan, perlindungan, dan pengamanan kawasan konservasi.

Menurutnya, seluruh aspek teknis yang menjadi ruang lingkup kerja sama telah diatur secara resmi dalam dokumen PKS. Ruang lingkup tersebut mencakup pembangunan jalan patroli yang diberikan izin dengan lebar 2 meter serta bahu jalan masing-masing 1 meter di sisi kiri dan kanan. Selain itu, pembangunan jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya juga telah disepakati sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

“Semua ruang lingkup kerja sudah kita masukkan dalam PKS, sehingga bersifat resmi dan sesuai prosedur,” ujar Hifzon.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses yang selama ini mengalami keterbatasan, tanpa mengesampingkan fungsi utama kawasan konservasi sebagai wilayah perlindungan ekosistem.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menegaskan bahwa penandatanganan PKS tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan.

Menurut Bupati, pembukaan akses menuju Way Haru menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang telah direncanakan sejak awal masa kepemimpinannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup utama dalam kerja sama tersebut adalah peningkatan dan pemeliharaan jalan patroli sepanjang 6,2 kilometer beserta jembatan penghubung di Zona Khusus Way Heni–Way Haru. Program tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Peningkatan akses jalan ini akan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas antarwilayah. Dengan akses yang lebih baik, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin berkembang,” ujar Bupati Dedi Irawan.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan harus berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Kawasan konservasi yang terjaga dengan baik akan memberikan manfaat ekologis yang besar, sementara masyarakat yang sejahtera akan menjadi mitra utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar TNBBS atas komitmen dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam memperkuat perlindungan kawasan, mendukung pemulihan ekosistem, mengembangkan potensi wisata alam berkelanjutan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atas komitmen dan sinergi yang telah terjalin. Semoga kerja sama ini memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang,” tutup Bupati.

Melalui penandatanganan PKS ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Balai Besar TNBBS menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperkuat perlindungan kawasan konservasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju Way Haru, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.(Arnanden)

Lampung Selatan Pemkab

Lampung Selatan Siap Jadi Pusat Kendaraan Listrik, Pemkab Dukung Investasi 110 Titik Pengisian Daya oleh PT Rekadaya Indotama

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyambut baik dan siap mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui kemudahan perizinan serta integrasi tata ruang untuk pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih, mengurangi emisi karbon, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Komitmen itu mengemuka saat Pemkab Lampung Selatan menerima audiensi PT Rekadaya Indotama (RDI) terkait rencana investasi pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Kabupaten Lampung Selatan

Audiensi yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (9/6/2026) tersebut, dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab, Tri Umaryani, bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Sementara dari pihak perusahaan hadir jajaran PT Rekadaya Indotama yang dipimpin Eggy Hamzah.

Dalam pertemuan itu, PT Rekadaya Indotama memaparkan rencana pembangunan sebanyak 110 titik fasilitas pengisian daya kendaraan listrik yang akan tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan jaringan pengisian kendaraan listrik yang saat ini tengah dijalankan perusahaan di berbagai daerah di Indonesia.

Eggy Hamzah menjelaskan, PT Rekadaya Indotama saat ini sedang melakukan penjajakan dan pengurusan perizinan pemasangan fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik roda dua maupun roda empat di sejumlah daerah.

“Kami sedang berkeliling Indonesia untuk mengurus perizinan pemasangan charger kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Saat ini kami ingin menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lokasi penempatan fasilitas tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan membutuhkan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Salah satu opsi yang menjadi prioritas adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah melalui mekanisme kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Eggy menyampaikan, skema yang ditawarkan berupa pemanfaatan aset daerah dengan sistem sewa selama lima tahun dan pembayaran dilakukan setiap tahun. Pada tahap awal, fokus perusahaan adalah investasi pembangunan serta pengoperasian fasilitas pengisian daya.

“Kami biasanya melakukan kerja sama selama lima tahun dan pembayaran dilakukan setiap tahun sesuai aturan yang berlaku. Untuk tahap awal ini fokus kami adalah investasi dan pengembangan jaringan terlebih dahulu,” jelasnya.

Selain membangun infrastruktur, PT Rekadaya Indotama juga berencana memberikan layanan pengisian daya gratis bagi pengemudi ojek online selama tiga tahun.

Program tersebut diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi biaya operasional para pengemudi.

Perusahaan juga berkomitmen memberdayakan tenaga kerja lokal dalam operasional fasilitas yang akan dibangun.

Lampung Selatan menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan jaringan yang nantinya terintegrasi dengan wilayah lain di Provinsi Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Tri Umaryani menyatakan Pemkab Lampung Selatan menyambut positif rencana investasi yang dinilai selaras dengan upaya mendorong kemajuan daerah dan membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Tentu ini menjadi peluang yang sangat baik bagi Lampung Selatan. Selain mendukung perkembangan kendaraan listrik, kehadiran fasilitas ini juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke Lampung Selatan,” ujar Tri.

Menurut Tri, keberadaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik akan menjadi kebutuhan penting di masa depan seiring meningkatnya penggunaan transportasi berbasis listrik, baik oleh masyarakat umum, pengemudi ojek online, maupun layanan transportasi lainnya.

“Kami sangat menyambut baik rencana ini. Pada prinsipnya akan dikaji lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait, khususnya menyangkut asset-aset pemerintah daerah yang berpotensi dimanfaatkan dalam kerja sama tersebut. Kami berharap investasi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Lampung Selatan,” kata Tri.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara Pemkab Lampung Selatan dan PT Rekadaya Indotama dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus memperkuat iklim investasi hijau yang ramah lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan.

 

 

Lampung Selatan Pemkab

Dorong CSR Produktif Berkelanjutan, Bupati Egi: Disabilitas Bukan untuk Dikasihani, tetapi Diberdayakan

LAMSEL -(deklarasinews.com)-  Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Radityo Egi Pratama saat menghadiri penyaluran bantuan CSR PT PLN Nusantara Power bersama Yayasan Peduli Abadi Nusantara (PAN) di Balai Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Selasa (9/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, PT PLN Nusantara Power menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat berupa tongkat bantu jalan untuk lansia, kursi roda, alat bantu dengar, serta paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Pembina Yayasan Peduli Abadi Nusantara Ilhamnudin, Manager PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung Ali Anwar, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Anasrullah, Kepala Desa Merak Belantung Joni Harizon, serta sejumlah masyarakat penerima bantuan dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Egi mengapresiasi kepedulian PT PLN Nusantara Power dan Yayasan PAN yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Lampung Selatan.

Namun demikian, ia berharap program CSR ke depan dapat lebih banyak menyentuh aspek pemberdayaan yang berkelanjutan.

Menurut Egi, masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik tidak seharusnya dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan individu yang memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan dan kesempatan yang tepat.

“Saya ingin masyarakat Lampung Selatan menjadi pribadi yang mandiri. Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, tetapi harus kita motivasi dan jadikan inspirasi. Mereka memiliki kemampuan yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat,” ujar Egi.

Ia juga menekankan pentingnya mengubah pola bantuan sosial menjadi program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya tidak ingin masyarakat memiliki mental ketergantungan. Karena itu, apabila ada program CSR, saya berharap dapat diarahkan pada kegiatan yang produktif sehingga masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat lebih mandiri dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung, Ali Anwar, mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus bentuk kepedulian sosial untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Program CSR di Desa Merak Belantung ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami kepada masyarakat. Meskipun bantuan yang diberikan tidak besar, yang terpenting adalah bagaimana kehadiran PT PLN Nusantara Power dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” kata Ali Anwar.

Lebih lanjut, Ali menegaskan kesiapan PT PLN Nusantara Power untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, perusahaan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan UMKM maupun pemanfaatan potensi daerah lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Ke depan kami siap mendukung program-program ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kami tidak bisa membantu seluruh kebutuhan, tetapi kami akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan ,” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Lampung Selatan.

 

Asahan Pemkab

359 Jamaah Haji Kloter 7 Asahan Kembali, Bupati Taufik Sambut Dengan Baik

ASAHAN -(deklarasinews.com)- Sebanyak 359 orang jamaah haji Kloter KNO 07 asal Kabupaten Asahan tiba kembali di daerah dan disambut secara resmi di Gedung Tahfiz Masjid Ahmad Bakrie, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Selasa malam (9/6/2026). Acara berlangsung khidmat mulai pukul 17.00 WIB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, tokoh agama, serta keluarga jamaah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Ketua DPRD Asahan H. Efi Irwansyah Pane, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, Kajari Asahan Mochamad Judhy Ismono, Sekda Zainal Aripin Sinaga, Ketua MUI Asahan H. Salman Abdullah Tanjung, Ketua IMTAQ H. Ahmad Qosim Marpaung, serta para kepala perangkat daerah, camat, dan tamu undangan lainnya.

Kepala Kantor Haji dan Umrah Kabupaten Asahan, Jamaluddin, melaporkan perjalanan lengkap kloter tersebut. Jamaah berangkat dari Kisaran menuju Asrama Haji Medan pada 28 April 2026, lalu diterbangkan ke Madinah pada 29 April pukul 07.05 WIB dan tiba di tujuan pukul 16.00 WIB. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah, mereka berangkat dari Jeddah pada 8 Juni pukul 01.00 WIB dan mendarat di Bandara Kualanamu pukul 10.15 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia GA-3407.

Dari total 360 jamaah yang diberangkatkan, sebanyak 359 orang kembali ke tanah air. Satu orang, Muhammad Yusuf Siregar (68 tahun), masih menjalani perawatan di Rumah Sakit King Abdullah Medical Complex, Makkah, akibat gangguan jantung. Sementara itu, satu jamaah lainnya, Sudarwin, langsung dirujuk ke RSUD HAMS Kisaran untuk perawatan lanjutan. Secara rinci, dari 241 orang jamaah asal Asahan yang tergabung dalam kloter ini, 240 orang telah kembali ke daerah.

Mewakili sesama jamaah, H. Edi Sucipno menyampaikan kesan mendalam selama di Tanah Suci. “Perjalanan ini memberikan pengalaman spiritual yang sangat berharga, memperkuat iman, serta mempererat silaturahmi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan pemerintah dan petugas sejak keberangkatan hingga kepulangan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyambut hangat kepulangan para jamaah. “Selamat datang kembali di tanah air, selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga ibadah haji yang Bapak Ibu laksanakan menjadi haji yang mabrur dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar,” ujar Taufik Zainal Abidin.

Ia juga mengajak seluruh hadirin mendoakan kesembuhan Muhammad Yusuf Siregar. “Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan agar segera dapat berkumpul kembali di rumah,” tambahnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari perwakilan jamaah kepada Kantor Haji dan Umrah Kabupaten Asahan sebagai bentuk apresiasi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar hingga selesai pukul 18.00 WIB.(Jun)

 

Pemkab

Lagi dan Lagi, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Raih Apresiasi atas Layanan LARIS MANIS

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)– Inovasi LARIS MANIS (Layanan Roya & Waris 5 Menit Selesai) yang dihadirkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang kembali menuai apresiasi dari masyarakat. Kemudahan proses yang serba digital, pelayanan yang cepat, serta petugas yang responsif menjadi nilai tambah yang dirasakan langsung oleh para pengguna layanan 8 Juni 2026.

Salah satu pengguna layanan, Sigit Saputra, mengaku puas dengan kemudahan yang diberikan melalui LARIS MANIS. Menurutnya, seluruh persyaratan dapat diunggah secara daring sehingga proses menjadi lebih praktis tanpa harus bolak-balik datang ke Kantor Pertanahan.

“Pelayanannya sangat cepat. Saya cukup masuk ke aplikasi LARIS MANIS dan mengunggah seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Jadi sangat praktis, tidak perlu bolak-balik ke Kantor Pertanahan. Dua hari kemudian saya dihubungi untuk datang. Setelah membayar SPS, benar hanya sekitar lima menit prosesnya dan semuanya langsung selesai,” ujar Sigit Saputra.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Suzan, yang membagikan pengalaman positifnya saat menggunakan fasilitas LARIS MANIS.

“Pengalaman saya menggunakan fasilitas LARIS MANIS BPN Kabupaten Tangerang sangat baik. Pelayanannya cepat, petugas ramah, serta siap memberikan informasi dan sosialisasi singkat terkait pertanyaan yang diajukan, termasuk cara mengecek barcode beserta penjelasannya. Terima kasih BPN Kabupaten Tangerang, semoga pelayanannya semakin baik,” ungkap Suzan.

Tidak hanya itu, Nur Priyanto, sebagai pengguna layanan LARIS MANIS, juga memberikan apresiasi atas sistem pelayanan yang telah terdigitalisasi.

“Semua prosesnya dilakukan secara online. Sebagai pekerja, layanan ini sangat membantu karena saya tidak perlu sering-sering mengambil cuti hanya untuk mengurus roya. Prosesnya mudah, cepat, dan efisien,” ujar Nur Priyanto.

Berbagai testimoni positif tersebut menjadi bukti nyata bahwa inovasi LARIS MANIS mampu memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan kepastian layanan bagi masyarakat. Dengan sistem pengajuan yang dilakukan secara online, masyarakat hanya perlu datang ke Kantor Pertanahan pada tahap akhir penyelesaian, sehingga mengurangi waktu tunggu dan mobilitas yang tidak perlu.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui berbagai inovasi berbasis digital. LARIS MANIS menjadi salah satu wujud transformasi pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, transparan, dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan.(Nan)