Kategori: Lampung Selatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar Gerakan Serentak Penetrasi Pasar sebagai langkah konkret mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Kegiatan tersebut diawali di Pasar Inpres Kalianda, Rabu (10/6/2026), dan menjadi bagian dari program serentak yang dilaksanakan di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Gerakan penetrasi pasar ini difokuskan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama di tengah kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, Mirliansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, serta bidang perdagangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Gerakan penetrasi pasar ini bertujuan untuk menekan laju inflasi daerah, khususnya menyikapi kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita yang terjadi sejak Mei 2026. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Mirliansyah.

Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, kegiatan penetrasi pasar dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Pasar Kalianda, Pasar Sidomulyo, dan Pasar Katibung.

Pelaksanaan di Pasar Kalianda berlangsung pada 9-10 Juni 2026, kemudian dilanjutkan di Pasar Sidomulyo pada pekan depan dan ditutup di Pasar Katibung pada akhir Juni 2026.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipatif apabila terdapat tambahan pasokan dari Bulog. Jika stok tersedia, kegiatan serupa akan diperluas ke Pasar Bakauheni guna menjawab laporan kekosongan stok Minyakita yang sempat terjadi di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, masyarakat dapat membeli sejumlah komoditas strategis dengan harga lebih terjangkau, yakni beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000, gula pasir Rp17.500 per kilogram, serta Minyakita kemasan 2 liter seharga Rp31.000.

Khusus pembelian Minyakita, masyarakat diwajibkan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena jumlah stok yang tersedia masih terbatas.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak kegiatan dimulai. Seluruh komoditas yang disediakan selalu habis terjual, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih stabil di tengah fluktuasi pasar.

Menurut Mirliansyah, tingginya respons masyarakat menjadi indikator bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Harapan kami, gerakan penetrasi pasar ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil serta mencegah terjadinya lonjakan harga, khususnya untuk komoditas minyak goreng, beras, dan gula,” katanya.

Untuk memastikan informasi kegiatan menjangkau masyarakat secara luas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan menggandeng camat, lurah, kepala desa, serta pengelola pasar dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Melalui gerakan penetrasi pasar ini, Pemkab Lampung Selatan berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan upaya pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta Manajemen Risiko.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian penilaian mandiri SPIP yang saat ini baru mencapai 25 dari 53 perangkat daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Hadir pula Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman, para kepala perangkat daerah, camat, serta peserta bimtek lainnya.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Apriyanto, mengatakan bahwa Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah yang masuk dalam target pembinaan SPIP tahun 2026 bersama sejumlah pemerintah daerah lainnya di Provinsi Lampung.

Menurut Ade, setelah pemerintah daerah menyelesaikan penilaian mandiri dan proses penjaminan kualitas, hasilnya dapat diajukan kepada BPKP Perwakilan Lampung untuk dilakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP.

Ia menegaskan bahwa penerapan SPIP saat ini tidak lagi sekadar berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi harus benar-benar menjadi bagian dari proses kerja dan tata kelola pemerintahan sehari-hari.

“SPIP bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh bagian tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh ASN, mulai dari kepala daerah hingga pelaksana di tingkat paling bawah,” ujar Ade.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus berlandaskan prinsip-prinsip SPIP agar risiko dapat diminimalkan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Muhammad Darmawan menegaskan bahwa SPIP dan manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, implementasi SPIP dan manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi setiap program dan kegiatan pemerintahan.

Namun demikian, Darmawan mengungkapkan bahwa progres pengisian penilaian mandiri SPIP terintegrasi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan masih memerlukan perhatian serius.

“Saat ini progres pengisian penilaian mandiri SPIP terintegrasi baru mencapai 25 dari 53 perangkat daerah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama,” kata Darmawan.

Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera mempercepat penyelesaian penilaian mandiri SPIP, menyusun risk register, serta memperkuat langkah-langkah pengendalian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Darmawan menekankan bahwa tujuan utama penerapan SPIP bukan semata-mata mengejar nilai maturitas, melainkan membangun birokrasi yang bersih, efektif, minim risiko, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Melalui penguatan budaya pengendalian dan manajemen risiko, kita berharap mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mendukung Lampung Selatan Maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Darmawan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyambut baik dan siap mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui kemudahan perizinan serta integrasi tata ruang untuk pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih, mengurangi emisi karbon, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Komitmen itu mengemuka saat Pemkab Lampung Selatan menerima audiensi PT Rekadaya Indotama (RDI) terkait rencana investasi pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Kabupaten Lampung Selatan

Audiensi yang berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (9/6/2026) tersebut, dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab, Tri Umaryani, bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Sementara dari pihak perusahaan hadir jajaran PT Rekadaya Indotama yang dipimpin Eggy Hamzah.

Dalam pertemuan itu, PT Rekadaya Indotama memaparkan rencana pembangunan sebanyak 110 titik fasilitas pengisian daya kendaraan listrik yang akan tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan jaringan pengisian kendaraan listrik yang saat ini tengah dijalankan perusahaan di berbagai daerah di Indonesia.

Eggy Hamzah menjelaskan, PT Rekadaya Indotama saat ini sedang melakukan penjajakan dan pengurusan perizinan pemasangan fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik roda dua maupun roda empat di sejumlah daerah.

“Kami sedang berkeliling Indonesia untuk mengurus perizinan pemasangan charger kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Saat ini kami ingin menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lokasi penempatan fasilitas tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan membutuhkan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Salah satu opsi yang menjadi prioritas adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah melalui mekanisme kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Eggy menyampaikan, skema yang ditawarkan berupa pemanfaatan aset daerah dengan sistem sewa selama lima tahun dan pembayaran dilakukan setiap tahun. Pada tahap awal, fokus perusahaan adalah investasi pembangunan serta pengoperasian fasilitas pengisian daya.

“Kami biasanya melakukan kerja sama selama lima tahun dan pembayaran dilakukan setiap tahun sesuai aturan yang berlaku. Untuk tahap awal ini fokus kami adalah investasi dan pengembangan jaringan terlebih dahulu,” jelasnya.

Selain membangun infrastruktur, PT Rekadaya Indotama juga berencana memberikan layanan pengisian daya gratis bagi pengemudi ojek online selama tiga tahun.

Program tersebut diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi biaya operasional para pengemudi.

Perusahaan juga berkomitmen memberdayakan tenaga kerja lokal dalam operasional fasilitas yang akan dibangun.

Lampung Selatan menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan jaringan yang nantinya terintegrasi dengan wilayah lain di Provinsi Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Tri Umaryani menyatakan Pemkab Lampung Selatan menyambut positif rencana investasi yang dinilai selaras dengan upaya mendorong kemajuan daerah dan membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Tentu ini menjadi peluang yang sangat baik bagi Lampung Selatan. Selain mendukung perkembangan kendaraan listrik, kehadiran fasilitas ini juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke Lampung Selatan,” ujar Tri.

Menurut Tri, keberadaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik akan menjadi kebutuhan penting di masa depan seiring meningkatnya penggunaan transportasi berbasis listrik, baik oleh masyarakat umum, pengemudi ojek online, maupun layanan transportasi lainnya.

“Kami sangat menyambut baik rencana ini. Pada prinsipnya akan dikaji lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait, khususnya menyangkut asset-aset pemerintah daerah yang berpotensi dimanfaatkan dalam kerja sama tersebut. Kami berharap investasi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Lampung Selatan,” kata Tri.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara Pemkab Lampung Selatan dan PT Rekadaya Indotama dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus memperkuat iklim investasi hijau yang ramah lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)-  Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendorong program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Radityo Egi Pratama saat menghadiri penyaluran bantuan CSR PT PLN Nusantara Power bersama Yayasan Peduli Abadi Nusantara (PAN) di Balai Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Selasa (9/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, PT PLN Nusantara Power menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat berupa tongkat bantu jalan untuk lansia, kursi roda, alat bantu dengar, serta paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Pembina Yayasan Peduli Abadi Nusantara Ilhamnudin, Manager PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung Ali Anwar, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Anasrullah, Kepala Desa Merak Belantung Joni Harizon, serta sejumlah masyarakat penerima bantuan dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Egi mengapresiasi kepedulian PT PLN Nusantara Power dan Yayasan PAN yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Lampung Selatan.

Namun demikian, ia berharap program CSR ke depan dapat lebih banyak menyentuh aspek pemberdayaan yang berkelanjutan.

Menurut Egi, masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik tidak seharusnya dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan individu yang memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan dan kesempatan yang tepat.

“Saya ingin masyarakat Lampung Selatan menjadi pribadi yang mandiri. Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, tetapi harus kita motivasi dan jadikan inspirasi. Mereka memiliki kemampuan yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat,” ujar Egi.

Ia juga menekankan pentingnya mengubah pola bantuan sosial menjadi program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya tidak ingin masyarakat memiliki mental ketergantungan. Karena itu, apabila ada program CSR, saya berharap dapat diarahkan pada kegiatan yang produktif sehingga masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat lebih mandiri dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung, Ali Anwar, mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus bentuk kepedulian sosial untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Program CSR di Desa Merak Belantung ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami kepada masyarakat. Meskipun bantuan yang diberikan tidak besar, yang terpenting adalah bagaimana kehadiran PT PLN Nusantara Power dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” kata Ali Anwar.

Lebih lanjut, Ali menegaskan kesiapan PT PLN Nusantara Power untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, perusahaan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan UMKM maupun pemanfaatan potensi daerah lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Ke depan kami siap mendukung program-program ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kami tidak bisa membantu seluruh kebutuhan, tetapi kami akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan ,” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Lampung Selatan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat berbagai langkah pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok masyarakat di tengah inflasi nasional yang pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi aktif TPID Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual, Senin (8/6/2026).

Selain mengikuti arahan pemerintah pusat, TPID Lampung Selatan juga secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar tradisional serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Rakor yang diikuti dari Ruang Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan tersebut membahas perkembangan inflasi nasional sekaligus langkah-langkah strategis dalam mengendalikan harga sejumlah komoditas yang menjadi perhatian pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap seluruh pergerakan harga, baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan ekstrem.

Menurutnya, harga yang turun terlalu tajam juga berpotensi merugikan petani dan peternak sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

“Betul-betul fokus pada harga yang baik. Harga yang turun tajam dan merugikan petani maupun peternak juga perlu disampaikan. Kita harus menjaga agar harga-harga tersebut tidak merugikan produsen maupun konsumen,” ujar Tomsi.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pudji Ismartini, memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi inflasi sepanjang Mei 2026.

Pudji menjelaskan, produksi cabai merah di sejumlah sentra nasional mengalami penurunan dibandingkan April 2026, antara lain di Garut, Temanggung, dan Malang.

Kondisi serupa juga terjadi pada produksi bawang merah di beberapa daerah sentra seperti Sampang, Enrekang, Bojonegoro, Pati, dan Demak.

“Penurunan produksi tersebut dipengaruhi oleh perubahan cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah,” kata Pudji.

Di sisi lain, menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, permintaan terhadap sejumlah komoditas hortikultura, khususnya tomat, mengalami peningkatan di berbagai daerah. Kondisi ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Selain komoditas pangan, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga LPG non-subsidi sekitar 19 persen yang mulai diberlakukan PT Pertamina (Persero) sejak 18 April 2026.

Sementara itu, harga minyak sawit dan minyak mentah mengalami koreksi pada Mei 2026 setelah sebelumnya menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun.

Berdasarkan data BPS, inflasi nasional secara bulanan (month to month) pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen. Adapun inflasi tahunan (year on year) mencapai 3,08 persen, sedangkan inflasi tahun kalender berada di angka 1,35 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,12 persen. Disusul kelompok transportasi sebesar 0,07 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Menyikapi perkembangan tersebut, TPID Lampung Selatan berkomitmen terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi gejolak harga, menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Melalui langkah-langkah tersebut, TPID Lampung Selatan berharap stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga, sekaligus menciptakan keseimbangan yang sehat antara kepentingan produsen dan konsumen di tengah dinamika perekonomian nasional.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelopor kepatuhan pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, saat rapat koordinasi mingguan Pemkab Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (8/6/2026).

Dalam arahannya, Tri Umaryani meminta seluruh perangkat daerah hingga kecamatan mempercepat realisasi pembayaran PBB-P2 menjelang batas akhir jatuh tempo pada Juni 2026. Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai teladan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Karena itu, seluruh ASN yang berdomisili dan memiliki objek pajak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diminta segera melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Kebijakan tersebut juga telah ditegaskan melalui Surat Edaran tentang Pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 yang mewajibkan ASN menjadi contoh kepatuhan perpajakan bagi masyarakat.

Selain mendorong kepatuhan di lingkungan ASN, Pemkab Lampung Selatan juga meminta para camat mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah desa maupun berbagai forum pertemuan di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk mengingatkan stafnya agar segera membayar PBB. Bulan Juni ini merupakan jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Khusus kepada ASN, kami juga meminta agar segera melakukan pembayaran,” ujar Tri Umaryani.

Pemkab Lampung Selatan mengingatkan bahwa wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 setelah melewati masa jatuh tempo akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari keterlambatan pembayaran.

Lebih dari sekadar kewajiban, pembayaran PBB-P2 merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah yang berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Dana yang dihimpun dari sektor pajak daerah menjadi penopang berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Gerakan ASN Pelopor Pajak, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat menghadirkan teladan nyata di tengah masyarakat sekaligus mendorong tercapainya target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 secara optimal demi keberlanjutan pembangunan daerah.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menggelar apel mingguan di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (10/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat, kekompakan, dan integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Apel dipimpin Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, serta diikuti seluruh jajaran ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Badruzzaman menegaskan bahwa tantangan birokrasi ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, perkembangan teknologi yang pesat, serta tuntutan pelayanan publik yang terus berubah.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk tidak lagi bekerja dengan pola lama. ASN harus mampu beradaptasi, responsif terhadap perubahan, serta bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena itu, birokrasi tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Kita harus menjadi birokrasi yang adaptif, responsif, dan mampu bergerak lebih cepat dari perubahan,” ujar Badruzzaman menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan.

Seluruh ASN juga diajak menjadikan setiap perangkat daerah sebagai pusat solusi bagi masyarakat. Setiap program yang dijalankan diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Badruzzaman juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki modal besar untuk terus berkembang. Selain didukung sumber daya manusia yang baik dan aparatur yang berpengalaman, daerah ini juga memiliki semangat kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan dalam mendorong berbagai kemajuan.

Karena itu, seluruh aparatur diminta menyatukan energi dan komitmen untuk melompat lebih jauh melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme kerja, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat.

Menutup amanat tersebut, Badruzzaman mengajak seluruh ASN untuk terus menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik sebagai pelayan masyarakat.

“Mari kita buktikan bahwa ASN Lampung Selatan adalah ASN yang melayani, ASN yang bekerja, dan ASN yang membawa perubahan,” kata Badruzzaman.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Suasana berbeda terasa di Bioskop Mall Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Sabtu (6/6/2026). Ratusan warga memadati lokasi untuk menghadiri Gala Premiere film Jangan Buang Ibu, sebuah film keluarga yang sarat pesan tentang kasih sayang, pengorbanan, dan pentingnya menghargai orang tua.

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendapat kesempatan menghadiri sekaligus menyaksikan langsung pemutaran perdana film tersebut melalui 120 tiket gratis yang diberikan kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.

Kehadiran para pemain utama seperti Nirina Zubir dan Refal Hady semakin menambah kemeriahan acara. Sejak beberapa jam sebelum pemutaran dimulai, area MBK dipenuhi pengunjung yang ingin bertemu langsung dengan para pemeran sekaligus menjadi saksi pertama penayangan film yang mengangkat kisah keluarga tersebut.

Namun, kemeriahan di luar studio berubah menjadi suasana penuh haru ketika lampu bioskop mulai dipadamkan. Di dalam Theater 4, tawa penonton perlahan berganti menjadi keheningan.

Seiring alur cerita berkembang, tak sedikit penonton yang terlihat menitikkan air mata. Film Jangan Buang Ibu berhasil menyentuh sisi emosional penonton dengan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang hubungan anak dan orang tua.

Pesan sederhana yang disampaikan film tersebut terasa begitu relevan. Di tengah kesibukan pekerjaan, aktivitas, dan tuntutan hidup, banyak orang tanpa sadar mulai mengurangi waktu bersama keluarga, khususnya dengan orang tua yang semakin menua.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengaku sangat tersentuh setelah menyaksikan film tersebut.

Menurutnya, film ini menjadi pengingat bagi siapa saja agar tidak menunda memberikan perhatian kepada orang tua selama masih memiliki kesempatan.

“Ini bagus banget filmnya. Jangan Buang Ibu memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa selagi kita masih punya orang tua jangan pernah menunda untuk mengunjungi, makan bersama, karena itu hal sederhana tapi itulah perekat keluarga. Kita juga nggak pernah tahu kalau itu hari terakhirnya,” ujar Tri Umaryani usai menonton.

Pesan itulah yang menjadi benang merah sepanjang film. Bahwa kasih sayang tidak selalu diwujudkan melalui sesuatu yang besar atau mewah. Kehadiran, perhatian, serta waktu yang diberikan kepada orang tua justru menjadi bentuk cinta yang paling berharga.

Tingginya antusiasme masyarakat dalam gala premiere ini juga menunjukkan bahwa film bertema keluarga masih memiliki tempat istimewa di hati penonton.

Banyak yang keluar dari studio dengan mata berkaca-kaca, bahkan saling berpelukan dengan anggota keluarga yang datang bersama.

Melalui kisah yang dekat dengan realitas kehidupan, Jangan Buang Ibu tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk kembali mengingat hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Sebuah pesan yang mungkin terdengar sederhana, namun mampu meninggalkan kesan mendalam bagi setiap orang yang menyaksikannya.

Bagi Pemkab Lampung Selatan, kesempatan menghadiri gala premiere ini bukan sekadar menonton film bersama. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi ruang refleksi tentang pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat. (Red)

RAJABASA -(deklarasinews.com)- Komitmen masyarakat Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, dalam menjaga lingkungan mendapat apresiasi dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Pada Jumat (5/6/2026), Bupati Egi meresmikan Bank Sampah Lapah Khagom Jejama yang digagas oleh masyarakat dan komunitas setempat sebagai upaya nyata mengelola sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lingkungan.

Peresmian tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, kepala perangkat daerah terkait, Camat Rajabasa, pengelola bank sampah, serta masyarakat Desa Canti, Kecamatan Rajabasa.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas inisiatif warga yang telah membentuk bank sampah secara mandiri. Menurutnya, keberadaan Bank Sampah Lapah Khagom Jejama menjadi bukti bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari program pemerintah, melainkan dapat lahir dari gerakan masyarakat di tingkat desa.

“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan salah satu inisiatif dari masyarakat dan komunitas, yaitu Bank Sampah Lapah Khagom Jejama yang ada di Desa Canti. Inisiatifnya Masya Allah sangat bagus. Saya tertarik untuk kita kolaborasikan dengan program yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Bupati Egi.

Bupati Egi menilai, pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan langkah konkret dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Selain membantu mengurangi timbunan sampah, keberadaan bank sampah juga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap mendorong sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar program serupa dapat berkembang di berbagai wilayah serta memberikan manfaat yang lebih luas.

Lebih lanjut, Bupati Egi berharap Bank Sampah Lapah Khagom Jejama dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun budaya peduli lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi dari pengelolaan sampah.

“Mudah-mudahan ini menjadi embrio untuk gerakan bersama menuju Kabupaten Helau di Lampung Selatan,” kata Egi.

Keberadaan Bank Sampah Lapah Khagom Jejama diharapkan tidak hanya berperan dalam mengurangi volume sampah di lingkungan sekitar, tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan serta mendukung Program Kabupaten Helau yang tengah digalakkan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, Bank Sampah Lapah Khagom Jejama diharapkan menjadi salah satu motor penggerak perubahan menuju Lampung Selatan yang lebih bersih, sehat, produktif, dan berkelanjutan. (Red)