Kategori: Pemerintahan

KRUI -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (10/6/2026). Kehadiran rumah sakit tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga ke wilayah pesisir dan daerah terpencil di Provinsi Lampung.

Pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan bagian dari program percepatan pembangunan rumah sakit pemerintah pusat yang diinisiasi menyusul usulan Gubernur Lampung agar masyarakat Pesisir Barat dan wilayah sekitarnya memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas hadirnya fasilitas kesehatan modern di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

“Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” ujar Presiden.

Sebelum peresmian, Presiden bersama Gubernur Lampung dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah tersedia, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan, hingga poli penyakit dalam.

Gubernur Lampung menilai kehadiran RSUD KH Muhammad Thohir menjadi langkah penting dalam memperkuat pemerataan pembangunan kesehatan di Lampung, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah sakit rujukan.

Rumah sakit tersebut dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp152,99 miliar. Pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen pada akhir tahun 2025 dan kini siap memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong pembangunan bidang kesehatan dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui usulan pembangunan rumah sakit di Pesisir Barat oleh Gubernur Lampung pada  November 2024, usulan pembangunan jalan masuk ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan usulan pembangunan jalan melalui IJD tahun 2026.

Pemprov juga mendorong pengaktifan pelayanan BPJS dan mou kembali layanan BPJS, serta pemenuhan tenaga Dokter Spesialis untuk layanan prioritas RS KJSU KIA dan non KJSU.

Dari sisi kapasitas, RSUD KH Muhammad Thohir mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya sekitar 98 tempat tidur menjadi 137 tempat tidur. Rumah sakit ini juga telah dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), layanan hemodialisa, kamar operasi, radiologi, laboratorium, layanan rawat jalan, serta ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa RSUD KH Muhammad Thohir merupakan salah satu dari 66 rumah sakit yang dibangun pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan daerah. Rumah sakit tersebut diproyeksikan mampu menangani lima kelompok penyakit penyebab kematian tertinggi, yakni stroke, jantung, kanker, gangguan ginjal, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Selain gedung dan fasilitas pelayanan yang telah selesai dibangun, pemerintah juga terus melengkapi kebutuhan alat kesehatan modern dan tenaga medis spesialis guna memastikan layanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Dengan beroperasinya RSUD KH Muhammad Thohir, Pemerintah Provinsi Lampung berharap masyarakat Pesisir Barat, Lampung Barat, dan wilayah sekitarnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan rujukan yang lebih mudah dijangkau, sekaligus mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke Bandar Lampung maupun ke luar daerah.

Kehadiran rumah sakit ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemerataan pembangunan kesehatan, sehingga masyarakat di wilayah pesisir dan daerah terpencil mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengajak para pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) untuk menjadi pelopor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus motor penggerak pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Provinsi Lampung yang digelar di lingkungan Pendidikan Muhammadiyah Lampung, Rabu (10/6/2026).

Di hadapan ratusan kader IPM dari berbagai kabupaten dan kota di Lampung, Jihan menegaskan bahwa pelajar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Menurutnya, terdapat tiga fondasi utama yang harus dimiliki setiap pelajar agar mampu menjadi pemimpin dan agen perubahan di tengah masyarakat.

“Pertama adalah intelektualitas. Tugas utama pelajar adalah belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Ilmu pengetahuan akan menjadi kompas dalam menentukan arah kehidupan,” ujar Jihan.

Selain intelektualitas, Jihan menekankan pentingnya karakter dan moral sebagai pondasi utama dalam membangun pribadi yang unggul. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa integritas tidak akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setinggi apa pun pendidikan yang diraih, tanpa karakter yang baik, tanpa integritas dan akhlak yang mulia, maka ilmu tersebut tidak akan bertahan lama manfaatnya. Masyarakat akan lebih menghargai pribadi yang berakhlak daripada sekadar pintar,” katanya.

Pilar ketiga yang harus dimiliki pelajar, lanjut Jihan, adalah kepekaan sosial. Menurutnya, generasi muda harus mampu memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar dan memiliki kepedulian untuk turut memberikan solusi.

“Pelajar harus memiliki sense of crisis, peka terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga memahami realitas sosial dan berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengajak IPM untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang saat ini masih perlu terus ditingkatkan.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi daerah adalah tingginya angka putus sekolah di sejumlah wilayah. Karena itu, peran organisasi pelajar dinilai sangat penting untuk membangun motivasi pendidikan di kalangan generasi muda.

“Saya berharap teman-teman IPM dapat menjadi influencer positif dan motor penggerak bagi anak-anak yang putus sekolah agar kembali memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus kita kerjakan bersama,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Jihan, saat ini tengah merumuskan berbagai program intervensi di bidang pendidikan guna memperluas akses belajar bagi masyarakat, termasuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk IPM, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM Lampung,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW IPM Lampung, Firdaus Armansyah, menyampaikan bahwa selama periode kepengurusan 2023–2026, IPM Lampung telah menjalankan berbagai program yang berdampak bagi pelajar dan masyarakat.

Dengan mengusung tema besar “Rumah Karya Pelajar”, IPM Lampung berhasil melaksanakan 63 kegiatan yang melibatkan lebih dari 28 ribu pelajar dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar non-Muhammadiyah dan non-Muslim sebagai bentuk komitmen terhadap nilai inklusivitas.

Firdaus menjelaskan bahwa berbagai program kaderisasi, pengembangan kepemimpinan, peningkatan literasi, hingga pengabdian masyarakat terus dijalankan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, termasuk persoalan perundungan (bullying) dan rendahnya budaya literasi.

“IPM harus hadir sebagai solusi. Kami percaya bahwa penguatan kepemimpinan pelajar, nilai-nilai Islam, dan semangat berkarya dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda saat ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini jaringan organisasi IPM di Lampung terus berkembang dengan keberadaan 15 Pimpinan Daerah IPM, 53 Pimpinan Cabang IPM, dan 184 Pimpinan Ranting IPM yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

Muswil XXIII IPM Lampung menjadi momentum penting bagi organisasi pelajar Muhammadiyah untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja strategis, serta memilih kepemimpinan baru yang akan melanjutkan estafet perjuangan organisasi dalam mencetak generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

Melalui forum musyawarah ini, diharapkan lahir berbagai gagasan dan keputusan yang mampu memperkuat kontribusi pelajar Muhammadiyah dalam pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Lampung yang maju dan berdaya saing.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut jajaran pengurus pusat dan daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam acara Ramah Tamah Jamuan Makan Malam yang berlangsung di Mahan Agung, Selasa malam (9/6/2026).

​Acara ini digelar sebagai rangkaian penyambutan menjelang pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI yang dijadwalkan berlangsung di Novotel Bandar Lampung pada 10-11 Juni 2026. Agenda nasional ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta dan tamu undangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas agenda strategis organisasi, Munas kali ini juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode mendatang dan dijadwalkan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

​Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Munas HIPMI tahun ini.

​”Saya sangat senang sekali, kami sangat berbangga sekali, Provinsi Lampung tahun ini menjadi tuan rumah Munas, diberi kepercayaan oleh BPP HIPMI sebagai tuan rumah Munas HIPMI di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

​Gubernur yang juga merupakan mantan Ketua BPD HIPMI Lampung tersebut mengisahkan perjalanan emosionalnya selama 20 tahun bernaung di organisasi pengusaha muda ini. Baginya, Munas memiliki esensi yang jauh lebih besar daripada sekadar suksesi kepemimpinan.

​”Saya rasa selain Munas, selain pemilihan Ketua Umum, ada energi-energi yang dibawa oleh BPD-BPD se-Indonesia ketika kembali untuk menjalankan organisasi-organisasi ini. Semoga Munas di Lampung ini akan memberikan energi yang sangat luar biasa bagi seluruh BPD di seluruh Indonesia,” tambahnya.

​Gubernur selanjutnya memaparkan kondisi fundamental ekonomi Lampung yang saat ini tengah mengalami tren positif yang signifikan. Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen, sebuah capaian yang berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional setelah hampir sepuluh tahun terakhir. Dua motor penggerak utama pertumbuhan tersebut adalah sektor pertanian dan pariwisata, di mana kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung pada tahun lalu melonjak hingga 10 juta kunjungan, melampaui statistik kunjungan ke Bali.

​Gubernur menilai, geliat ekonomi di tingkat akar rumput ini tidak terlepas dari intervensi kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi dari bawah ke atas (bottom-up economic) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini sukses mendongkrak harga komoditas pertanian serta meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan, yang terlihat dari naiknya indeks pembelian kendaraan bermotor dan hewan ternak secara signifikan.

​Meski demikian, Gubernur mengingatkan adanya tantangan baru terkait kesiapan sumber daya manusia di daerah yang belum sepenuhnya terlatih dalam mengelola potensi usaha secara mandiri. Untuk itu, ia menaruh harapan besar agar HIPMI mengambil peran strategis sebagai inkubator wirausaha hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

​”Harapan saya ke depan, teman-teman sekalian, semoga HIPMI ke depan bisa terus menciptakan wirausahawan baru, terutama di daerah desa-desa, terutama di kecamatan-kecamatan. Karena saya Gubernur, saya melihat, tidak ada cara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kecuali mendorong para pengusaha,” tegasnya.

​Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat datang kepada para peserta Munas serta mengajak para pengusaha nasional untuk tidak ragu mengeksplorasi peluang investasi serta menikmati keindahan wisata dan kekayaan kuliner yang ada di Provinsi Lampung.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Akbar Himawan Buchari, mengungkapkan bahwa sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat andal dalam mengawal persiapan agenda nasional ini.

​”Pak Gubernur sama Forkopimda sangat men-support acara Munas HIPMI, sehingga habis landing langsung meeting-meeting, gladi sama protokoler, dan di-support sama Pak Gubernur dan seluruh Forkopimda. Kita berikan apresiasi dan applause terhadap Pemprov Lampung,” ujar Akbar di hadapan ratusan pengusaha muda dari seluruh tanah air.

Melalui momentum jamuan makan malam tersebut, BPP HIPMI berharap keakraban serta jalinan silaturahmi antar-kader pengusaha muda dari 38 provinsi dapat terajut semakin kuat. Terlebih, Gubernur Lampung saat ini juga merupakan bagian dari keluarga besar organisasi tersebut selaku mantan Ketua Umum BPD HIPMI Lampung.

​”Kami berharap acara malam ini bisa intimate, bisa menambah keakraban kita, dan menyambung silaturahmi kita, dan besok juga acara Munasnya juga bisa dengan kita laksanakan dengan riang dan gembira,” tambah Akbar.

Founder HIPMI sekaligus Mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief mengenang kembali latar belakang historis pendirian HIPMI pada tahun 1972. Terinspirasi dari riset entrepreneurship di 23 negara, ia menegaskan mimpi besar yang mendasari HIPMI adalah melahirkan pengusaha yang nasionalis dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

​”Saya bilang, HIPMI akan saya dirikan organisasi yang melahirkan entrepreneurs nasionalis. Patriot! Pengisi kemerdekaan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi sampai hari ini kita belum menjadi tuan rumah. Belakangan hilirisasi itu, itulah menjadi tuan rumah yang diperjuangkan sekarang,” ujar Abdul Latief.

​Tokoh senior nasional tersebut selanjutnya mengapresiasi posisi HIPMI yang konsisten berada dalam sirkulasi strategis pembangunan nasional, termasuk kontribusi nyata 12 kader terbaik HIPMI yang saat ini dipercaya memperkuat jajaran Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengimbau agar seluruh komponen pengusaha muda merapatkan barisan guna menyukseskan program ekonomi pemerintah.

Menjelang agenda pemilihan internal organisasi, Abdul Latief menggaungkan kembali falsafah dasar HIPMI, yakni “Abang yang tua dihormat, yang muda disayang”. Ia meminta agar iklim kompetisi di tubuh HIPMI senantiasa berlandaskan asas kekeluargaan demi keberlanjutan organisasi ke depan.

​”Tapi ingat, bertanding, bersanding. Nanti yang tidak menang dari yang empat, jangan mutung. Duduk sama-sama bersanding. Ini harus kita lakukan sama-sama untuk mempersatukan organisasi yang baik ini untuk ke depan,” pungkasnya.

​Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota DPR RI Muhammad Kadafi, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta para ketua BPD HIPMI dari seluruh provinsi di Indonesia.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menghadiri Pelantikan Pengurus Daerah Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan (PWP SS) Provinsi Lampung serta Pengurus Cabang Lampung Selatan dan Pesawaran yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Selasa (9/6/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Susantini Sani kembali dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Daerah PWP SS Provinsi Lampung. Selain itu, Sri Supatma dilantik sebagai Ketua PWP SS Cabang Lampung Selatan dan Nurhayati sebagai Ketua PWP SS Cabang Pesawaran.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan organisasi, tetapi merupakan kesempatan untuk mengabdikan diri, berbuat kebaikan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semangat pengabdian yang tulus harus menjadi landasan dalam menjalankan organisasi,” ujarnya.

Menurut Batin Wulan, sapaan akrab Ketua TP PKK Provinsi Lampung, keberadaan PWP SS memiliki peran strategis dalam memperkuat persaudaraan, melestarikan budaya daerah, serta mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Provinsi Lampung.

Ia menilai hubungan historis dan budaya antara Lampung dan Sumatera Selatan menjadi modal penting dalam membangun sinergi yang lebih kuat. Melalui kolaborasi yang erat, kedua daerah dapat terus menjaga warisan budaya sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat.

“PWP SS telah menunjukkan kiprahnya melalui berbagai kegiatan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah masyarakat yang membutuhkan, organisasi perempuan harus hadir dan mengambil peran,” katanya.

Sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Pembina PWP SS Provinsi Lampung, Batin Wulan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program organisasi yang sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga sejahtera di Provinsi Lampung.

Ia berharap kepengurusan yang baru dapat melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan berbagai elemen masyarakat.

“PWP SS bukan hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga harus menjadi ruang untuk membangun sinergi, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Hanita Farial, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PWP SS dalam menjaga kerukunan sosial dan melestarikan budaya di tengah keberagaman masyarakat Lampung.

Ia mengatakan organisasi kedaerahan seperti PWP SS memiliki peran penting dalam mempererat tali persaudaraan, membangun kepedulian sosial, serta meningkatkan kapasitas perempuan agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.

“Perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan. Dari keluarga yang kuat akan lahir generasi yang berkualitas, dan dari perempuan yang berdaya akan tumbuh masyarakat yang maju,” ujar Hanita.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan perempuan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Hanita berharap kepengurusan baru PWP SS mampu menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan dan menjaga kerukunan sosial di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat PWP SS, Anisa Djuita, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya kembali Susantini Sani sebagai Ketua Pengurus Daerah PWP SS Provinsi Lampung.

Menurutnya, terpilihnya kembali Susantini merupakan bentuk kepercayaan anggota atas keberhasilan kepemimpinan yang telah ditunjukkan selama periode sebelumnya.

“Saya berharap berbagai prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Pengurus Daerah Lampung telah menjadi salah satu contoh terbaik di lingkungan PWP SS karena keberhasilan program-program kerja yang dijalankan selama tiga tahun terakhir,” kata Anisa.

Ia juga mengajak seluruh pembina, penasihat, dan jajaran pengurus untuk terus memberikan dukungan kepada kepengurusan yang baru agar organisasi dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PWP SS Provinsi Lampung untuk memperkuat peran organisasi dalam melestarikan budaya, meningkatkan kepedulian sosial, memberdayakan perempuan, serta mempererat persaudaraan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Lampung yang maju, harmonis, dan sejahtera. (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda nasional ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memetakan kekuatan ekonomi daerah sekaligus menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka acara Pencanangan dan Komitmen Bersama untuk Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, kantor Gubernur Lampung, Selasa (09/06/2026).

“Mari jadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan Lampung yang lebih maju, produktif, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Wagub Jihan.

Menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi penipuan atau penyalahgunaan data, Wagub Jihan memastikan bahwa seluruh petugas lapangan Badan Pusat Statistik (BPS) telah dibekali atribut resmi dan tanda pengenal khusus yang dilengkapi dengan barcode.

“Nanti silakan kalau kurang percaya atau ragu-ragu untuk menerima mereka, silakan dicek saja kelengkapan atributnya untuk bisa nanti berdiskusi dan komunikasi lebih lanjut,” tutur Wagub.

Selain itu, Pemprov Lampung menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh masyarakat dan pelaku usaha akan dijaga ketat kerahasiaannya sesuai undang-undang yang berlaku. Hasil sensus hanya akan disajikan dalam bentuk data agregat (kelompok) untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan sebagai dasar pemungutan pajak.

Sebagai bentuk keseriusan, Wagub Jihan menyatakan kesiapannya untuk turun langsung mengawal pelaksanaan sensus di lapangan jika waktu memungkinkan. Ia juga menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak aktif. Pemerintah Kabupaten/Kota pun diminta mengintensifkan sosialisasi hingga ke tingkat RW, RT, dan masyarakat luas dengan pendekatan kearifan lokal agar petugas mendapat kelancaran serta jaminan pengamanan saat mendata.

“Dengan kebersamaan dan partisipasi aktif seluruh pihak, saya optimistis Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan sukses,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Wagub beserta jajaran Pemprov Lampung. Menurut Riswan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan mandat negara yang hadir untuk memotret secara riil di mana letak kekuatan ekonomi Lampung saat ini. Melalui sensus ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran jelas berbagai hal, seperti :

– Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

– Perkembangan sektor usaha dan kondisi dunia kerja

– Tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha dan masyarakat.

Bagi pelaku usaha sendiri, hasil sensus ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai peta peluang untuk melihat sektor bisnis apa yang paling potensial dan menguntungkan di masa depan. (Red).