Kategori: Pemerintahan

PemProv

Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi PAD dan Penertiban Retribusi Infrastruktur Telekomunikasi

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan dan pemungutan retribusi pemanfaatan lahan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel dan tiang, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).

Dalam rapat tersebut Marindo menegaskan bahwa upaya optimalisasi PAD merupakan bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah.

“Kegiatan ini pada dasarnya adalah bagaimana kita memastikan sumber-sumber pembiayaan untuk APBD Provinsi Lampung. Kita mencari solusi pembiayaan, baik yang masuk ke APBD maupun yang bersifat creative financing. Kita lakukan semua hal demi memperoleh penerimaan daerah. Ujung dari semua ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Marindo.

Marindo menjelaskan bahwa pemanfaatan aset milik daerah oleh pihak lain untuk kepentingan bisnis wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Prinsip dasarnya, kita memiliki tanah, kebun, atau lahan milik daerah yang dipakai oleh pihak lain untuk kepentingan bisnis. Baik lahan itu digunakan untuk penanaman kabel FO (fiber optic), ditanami singkong, maupun untuk kegiatan lainnya, pengguna wajib membayar sewa karena telah diatur dalam Peraturan Daerah,” jelasnya.

Terkait tarif pemanfaatan aset, Marindo menyampaikan bahwa dalam Peraturan Daerah tentang pemanfaatan aset, jenis pemanfaatan tersebut masuk dalam kategori lain-lain. Kategori ini dibentuk untuk mengakomodasi berbagai bentuk pemanfaatan bisnis yang belum diatur secara spesifik saat peraturan tersebut disusun.

Dalam upaya menuntaskan persoalan tunggakan retribusi pemanfaatan aset daerah oleh sejumlah penyedia jaringan internet, Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan langkah strategis yang akan dijalankan secara paralel.

Pertama, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat pendampingan hukum formal melalui kerja sama dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan. Langkah ini dilakukan melalui pembaruan nota kesepahaman (MoU) guna memperoleh pendampingan hukum dan dukungan mediasi.

Kedua, Pemerintah Provinsi Lampung akan segera mengirimkan surat peringatan terakhir kepada BUMN yang masih memiliki tunggakan kewajiban retribusi. Dalam surat tersebut, pemerintah memberikan tenggat waktu sesuai dengan aturan, dengan tiga pilihan yang harus dipenuhi, yaitu membayar retribusi yang menjadi kewajiban, melakukan pembongkaran infrastruktur secara mandiri, atau menerima tindakan penertiban berupa pembongkaran maupun penyegelan.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Lampung tetap membuka ruang dialog dan audiensi sebagai bentuk iktikad baik dalam penyelesaian permasalahan.

Melalui tiga langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan, melindungi aset daerah, serta memastikan seluruh pihak yang memanfaatkan aset milik pemerintah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui langkah mitigasi yang terukur ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap para penyedia jaringan internet dapat segera menunjukkan iktikad baik guna mendukung pembangunan daerah serta menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat di Provinsi Lampung.(Red)

Pemkab

Bupati Pesibar Sambut Tim Surveior LARS DHP, RSUD KH. Muhammad Thohir

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Dedi Irawan Sambut Tim Penilai Survei Akreditasi Surveior Lars DHP, di RSUD Muhammat Thohir Pesisir Barat

Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menerima kunjungan Tim Penilai Surveior Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dalam rangka pelaksanaan survei akreditasi di RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat, Jumat, (12/06/2026).

Pada kegiatan tersebut, Bupati Dedi Irawan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Septono, S.KM., M.M., Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir, dr. Eva Hadaniah Asryati, Sp.Rad. jajaran Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Farmasi, Komite Mutu, serta para dokter spesialis dan dokter umum. Adapun Tim Penilai Surveior LARS DHP terdiri dari drg. Syarifah Aini, M.P.H Fisqua., dan Ns. Yeti Parwati, S.Kep., M.KM.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perkembangan pelayanan kesehatan yang terus ditunjukkan oleh RSUD KH. Muhammad Thohir. Menurutnya, keberadaan rumah sakit tersebut telah menjadi kebanggaan sekaligus harapan masyarakat Pesisir Barat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Alhamdulillah, ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pesisir Barat. Rumah sakit yang kita miliki terus berkembang dan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana, serta penerapan tata kelola rumah sakit yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan bahwa RSUD KH. Muhammad Thohir lahir dari perjuangan panjang pemerintah daerah dalam menghadirkan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan merata bagi masyarakat. Saat ini, rumah sakit tersebut telah menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diandalkan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam proses penilaian akreditasi, Tim Surveior LARS DHP melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek strategis penyelenggaraan rumah sakit. Pembahasan meliputi tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan, penerapan kendali biaya dan kendali mutu untuk menjaga efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan, pembentukan tim ad hoc dalam pengadaan alat kesehatan agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, penguatan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan anggaran, serta strategi pengembangan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan, daya saing, dan kemandirian institusi.

Bupati Dedi Irawan berharap proses akreditasi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi RSUD KH. Muhammad Thohir dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Harapan kita bersama, RSUD KH. Muhammad Thohir dapat terus berbenah, meningkatkan mutu pelayanan, melengkapi fasilitas, serta memenuhi berbagai persyaratan sehingga suatu saat dapat meningkat menjadi rumah sakit tipe A. Ini merupakan cita-cita besar yang harus kita perjuangkan bersama demi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ungkapnya.

Menurut Bupati, akreditasi bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan bentuk komitmen bersama dalam membangun budaya mutu, keselamatan pasien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

“Mari kita jadikan akreditasi ini sebagai penyemangat untuk terus memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkualitas. Tujuan utama kita adalah memastikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya,” tutup Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan.

Kegiatan penerimaan Tim Surveior Akreditasi LARS DHP di RSUD KH. Muhammad Thohir ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin prima, profesional, dan berdaya saing, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. (Arnandes)

Palembang PemProv

Dari Palembang untuk Sumsel: Herman Deru Siapkan Revolusi Pendidikan Lewat Guru Berkualitas

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan, khususnya tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Komitmen tersebut disampaikan Herman Deru saat meresmikan operasional SMA Negeri Hayza Nur Ilmi dan SLB Negeri Hayza Nur Ilmi Palembang, Jumat (12/6/2026). Perubahan status sekolah yang sebelumnya dikelola yayasan menjadi sekolah negeri dinilai sebagai momentum penting untuk menghadirkan lembaga pendidikan yang unggul dan mampu mencetak lulusan berkualitas serta berdaya saing tinggi.

Dalam sambutannya, Herman Deru menekankan bahwa keberhasilan sebuah sekolah tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana. Menurutnya, faktor utama yang menentukan kualitas pendidikan adalah keberadaan guru yang mampu membimbing, mendidik, dan mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal.

Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel segera melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik serta kualitas guru yang ada di seluruh daerah. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan asesmen dan seleksi terbuka guna menjaring guru-guru terbaik.

“Anak-anak yang sebelumnya berstatus siswa yayasan kini menjadi siswa sekolah negeri. Ini harus menjadi sekolah yang istimewa. Keberhasilan siswa sangat ditentukan oleh peran guru. Karena itu, saya minta data kebutuhan dan kualitas guru segera disampaikan agar kita bisa membuka asesmen dan seleksi terbuka,” ujar Herman Deru.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membuka kesempatan secara luas dan objektif bagi para guru dari seluruh kabupaten dan kota untuk mengikuti seleksi tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan setiap sekolah mendapatkan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi terbaik.

Herman Deru menilai masih banyak guru berkualitas di daerah yang belum teridentifikasi secara optimal. Bahkan, sejumlah guru dinilai memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik dalam mengelola lingkungan pendidikan, namun belum mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih luas.

“Kita kadang tidak mengetahui bahwa di daerah ada guru-guru hebat yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola sekolah. Semua potensi itu harus didata. Kita akan membuka seleksi terbuka dengan penilaian independen agar guru terbaik dapat mengisi kebutuhan di sekolah-sekolah,” katanya.

Program seleksi terbuka tersebut merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Herman Deru menargetkan seluruh sekolah tingkat SMA, SMK, maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumatera Selatan memiliki standar kualitas yang setara.

“Saya ingin suatu saat nanti lulusan SMA, SMK, dan SLB di Sumsel memiliki kualitas yang sama. Tidak ada lagi kesenjangan mutu pendidikan antarsekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondyaboni, menjelaskan bahwa SMA dan SLB Hayza Nur Ilmi sebelumnya merupakan SMA Karya Ibu dan SLB Karya Ibu yang dikelola oleh Yayasan Dharma Wanita dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

Menurutnya, yayasan telah menyerahkan seluruh aset dan pengelolaan sekolah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga kini resmi berstatus sekolah negeri.

“Yayasan telah menyerahkan aset dan pengelolaan sekolah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga kini resmi menjadi sekolah negeri,” ujar Mondyaboni.

Ia menjelaskan, proses perubahan status tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang hingga akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 232/KPTS/2026 tanggal 22 April 2026.

Di kesempatan yang sama, Kepala SMA Negeri Hayza Nur Ilmi Palembang, Masagus H. Siddik, S.Pd., M.Si, mengungkapkan bahwa kompleks pendidikan tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 3,5 hektare. Dari total luas tersebut, dua hektare diperuntukkan bagi SMA Negeri Hayza Nur Ilmi, sedangkan 1,5 hektare digunakan untuk SLB Negeri Hayza Nur Ilmi.

Saat ini, SMA Negeri Hayza Nur Ilmi memiliki sekitar 200 siswa, sementara SLB Negeri Hayza Nur Ilmi menampung sekitar 264 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026, pihak sekolah menerapkan kebijakan khusus dengan mengalokasikan lebih dari 50 persen kuota bagi jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Kebijakan ini sesuai arahan Bapak Gubernur agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti siswa lainnya,” jelasnya.

Selain memberikan akses pendidikan yang lebih luas, sekolah juga akan menerapkan kurikulum yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

Pihak sekolah berharap kehadiran SMA Negeri dan SLB Negeri Hayza Nur Ilmi dapat menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Sumatera Selatan dalam mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter generasi masa depan. (Ning)

PemProv

Agnesia Bulan Marindo Buka Wedding Fair 2026, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Lampung

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua I TP PKK Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo membuka Wedding Fair 2026 yang ditandai dengan pemukulan gong, didampingi Ketua Badan Pengurus Masjid Raya Al-Bakrie, Basyaruddin Maisir.

Wedding Fair 2026 digelar oleh Yayasan Bakrie untuk Negeri melalui Badan Pengurus Masjid Raya Al-Bakrie, bertempat di Ballroom Masjid Raya Al-Bakrie Bandar Lampung, Jumat (12/6/2026).

Pada kesempatan tersebut Agnesia menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya acara Wedding Fair 2026. Ia juga mengapresiasi kontribusi para pelaku usaha di bidang wedding organizer, dekorasi, tata rias, busana, fotografi, hingga kuliner yang turut memeriahkan acara tersebut. Ke depan, ia berharap sinergi lintas sektor semakin diperkuat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.

“Kami berharap semakin banyak kolaborasi yang terjalin antara pelaku usaha, pemerintah, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kegiatan lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif,” ujar Agnesia.

Wedding Fair 2026 diinisiasi sebagai wadah strategis yang mempertemukan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi para pelaku usaha di bidang industri pernikahan. Selain menjadi sarana edukasi dan inspirasi bagi para calon pengantin dalam mempersiapkan hari bahagianya, Wedding Fair 2026 juga berperan serta untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus mempromosikan kekayaan budaya serta kearifan lokal Lampung.

Rangkaian kegiatan Wedding Fair 2026 berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 12–14 Juni 2026 dengan menghadirkan 26 vendor pernikahan pilihan yang siap membantu masyarakat mewujudkan konsep pernikahan impian. Untuk menyemarakkan acara sekaligus memberikan nilai tambah bagi publik, Badan Pengurus Masjid Raya Al-Bakrie juga memberikan penawaran khusus berupa potongan harga penyewaan ballroom yang berlaku sepanjang periode kegiatan tersebut.

Agenda ini terbuka bagi masyarakat umum, khususnya para calon pengantin yang ingin mendapatkan referensi terbaik, edukasi persiapan pernikahan, sekaligus memanfaatkan penawaran eksklusif dari para mitra vendor yang hadir pada acara tersebut. (Red)

PemProv

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Pimpin Rapat Pengembangan Ekonomi Daerah

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah di Provinsi Lampung bersama perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta jajaran perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jum’at (12/6/2026).

Rapat ini bertujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah daerah melalui APBD.

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal daerah menuntut adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, serta berbagai instansi vertikal guna mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Lampung.

“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyukseskan RPJMN, RPJMD, dan mewujudkan visi Indonesia Emas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Gubernur Mirza menilai Lampung memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dimana berbagai indikator makro daerah menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional hingga penurunan angka kemiskinan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar harus bersifat inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan, serta menurunnya angka kemiskinan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong harus inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, maupun penurunan kemiskinan,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan prioritas nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan terukur.

Melalui rapat tersebut, ia berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menjelaskan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi penting mengingat adanya kesenjangan pembiayaan pembangunan yang dihadapi daerah.

Menurut Bimo, kebutuhan pembangunan di berbagai sektor terus meningkat, sementara kemampuan pendanaan melalui APBD memiliki keterbatasan.

Karena itu diperlukan upaya mencari sumber pembiayaan alternatif dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya mengukur dampak riil investasi terhadap perekonomian Lampung, termasuk pengaruhnya terhadap sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan proyek bioetanol yang memanfaatkan bahan baku dari kelapa sawit, tebu, sorgum dan komoditas lainnya.

Menurutnya, pengembangan industri tersebut perlu dikaji secara mendalam agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai sektor primer Lampung.

“Yang penting bukan hanya nilai investasinya, tetapi bagaimana dampaknya terhadap perekonomian daerah dan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bimo menegaskan bahwa Bank Indonesia bersama OJK dan DJPb siap mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.(Red)

PemProv

Pemprov Lampung Pertahankan WTP 12 Kali Berturut-turut, Gubernur: Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Lampung.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap Gubernur Mirza dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung. Laporan tersebut diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Novi Gregory Antonius Pelenkahu, Kepala BPK Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo, pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, BPK menyatakan opini WTP atas LKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 setelah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

BPK menilai laporan keuangan Pemprov Lampung telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD, serta proses pengawasan yang dilakukan berbagai pihak.

Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan yang berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan memberikan berbagai rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan menjadi bahan penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Meski kembali memperoleh opini WTP, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.

Gubernur mengatakan berbagai temuan yang masih perlu disempurnakan telah ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi sebagai pedoman perbaikan di masing-masing perangkat daerah.

Langkah tersebut dilakukan agar proses pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novi Gregory Antonius Pelenkahu, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang mampu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Novi, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Ia menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan profesional dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah ke depan, antara lain :

  1. meningkatkan ketepatan dalam perencanaan pendapatan daerah agar lebih selaras dengan kondisi riil;
  2. memperkuat pengendalian belanja daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan;
  3. mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada perangkat daerah;
  4. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah;
  5. mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih dalam proses penyelesaian;
  6. memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; serta
  7. terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan kualitas laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan efektivitas penganggaran, pengendalian belanja, serta penguatan sistem pengendalian internal.

BPK juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, DPRD Provinsi Lampung diharapkan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap melaksanakan seluruh tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan terus memperbaiki berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lampung.

Melalui tata kelola keuangan yang semakin baik, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Pemkab

Bupati Pringsewu Buka Gerakan Pangan Murah Di Tulungagung

GADINGREJO -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) di Komplek Pendopo R.Mas Soemardi Sopawiro, Pekon Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada Jumat (12 Juni 2026).

Menurut Bupati Pringsewu, GPM merupakan salah satu cara yang efektif, sekaligus intervensi pemerintah bagi menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga murah di bawah harga pasaran,” ucapnya, didampingi Wabup Umi Laila, anggota DPRD Anton Subagyo, Kadis Ketahanan Pangan Budi Efriyanto serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.

GPM di Pekon Tulungagung ini mendapat sambutan dan antusiasme warga yang menyerbu lokasi kegiatan guna mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga murah, diantaranya beras yang dijual Rp 51,000/5 kg, serta minyak goreng, telur, cabai, dan lain sebagainya. (Mm, KW-RI)

Pemkab

Pemkab Pringsewu Gelar Ngopi Serasi Ke-25 Di Tulungagung

GADINGREJO -(deklarasinews.com)- Acara Ngopi Serasi (Ngobrol Bareng Bupati Serap Aspirasi) Edisi 25 digelar di Pendopo R.Mas Soemardi Sopawiro, Pekon Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Jumat (12 Juni 2026). Rangkaian acara diawali dengan Gowes Bareng Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wabup Umi Laila beserta jajaran pemerintah daerah dengan mengunjungi sejumlah UMKM dan membuka Gerakan Pangan Murah di pekon setempat.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan tujuan digelarnya Ngopi Serasi adalah dalam rangka menjalin dan mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, khususnya di Pekon Tulungagung. Menurut Riyanto, minum kopi bersama bukanlah rutinitas melepaskan penat, melainkan sebuah filosofi kebersamaan.

“Kami hadir untuk bersilaturahmi dan ingin ngobrol dengan bapak dan ibu semua, karena bisa jadi kita di kabupaten belum tahu apa yang ada di Pekon Tulungagung ini. Tadi kita berkesempatan mengunjungi beberapa UMKM, dan ternyata di sini juga ada potensi peternakan kambing dan potensi perikanan, serta potensi lainnya,” katanya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk membangun interaksi melalui kegiatan Ngopi Serasi, dengan mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta keluhan terkait apa saja. Dan sedapat mungkin pemerintah daerah akan mencarikan solusinya sesuai wewenang yang ada, dimana bisa harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat, ataupun dengan lintas sektoral atau instansi vertikal.

“Kami sampaikan bahwa Pemkab Pringsewu telah melakukan efisiensi, dimana uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membangun jalan, yang salah satunya adalah di wilayah Pekon Tulungagung ini, mulai Simpang ABC hingga Pekon Mataram. Kami berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama merawat jalan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kapekon Tulungagung Sugianto pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih dari masyarakat kepada Pemkab Pringsewu atas telah dibangunnya jalan antara Pekon Tulungagung sampai dengan Pekon Mataram. Pihaknya juga berharap melalui acara Ngopi Serasi yang diselenggarakan Pemkab Pringsewu ini dapat terbangun sinergi antara kabupaten dengan kecamatan dan pekon beserta masyarakat.

Pada acara Ngopi Serasi yang juga dihadiri anggota DPRD Pringsewu Dapil Gadingrejo Anton Subagyo, Ketua TP-PKK Ny.Rahayu Riyanto, Ketua BAZNAS Pringsewu Untung Suhendro, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah dan bagian, camat dan uspika beserta para perangkat dan tokoh masyarakat pekon setempat, berbagai saran dan masukan serta aspirasi dari warga Pekon Tulungagung juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan tersebut, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas juga menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim dan kaum dhuafa dari pemerintah daerah serta BAZNAS Kabupaten Pringsewu. (Muia mega)

Asahan Pemkab

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Canangkan Sensus Ekonomi 2026

ASAHAN -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus membuka rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumut. Kegiatan berlangsung pada Kamis (11/6/2026) pukul 15.00 WIB di Open Stage Prapat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah maupun pusat.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Simalungun, Kepala BPS Sumut, kepala daerah se-Sumut, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis sebagai landasan utama perencanaan pembangunan daerah. “Kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi ini berbarengan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Hasil sensus akan menghasilkan data mutakhir dan terupdate yang menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi demi menyukseskan proses pendataan tersebut.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pendataan akan dilaksanakan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan metode kunjungan langsung ke rumah-rumah pelaku usaha.

“Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelaku usaha terbanyak di Indonesia. Kami mengimbau masyarakat menerapkan prinsip TIR: Tolong terima petugas, Isi data dengan benar, dan yakinlah bahwa kerahasiaan data akan terjaga sepenuhnya,” tegasnya. Data yang terkumpul nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan program pembangunan ekonomi.

Wakil Bupati Asahan Rianto turut menyampaikan komitmen penuh pemerintahannya. “Data yang akurat akan membantu kami memetakan kondisi perekonomian di Asahan, sehingga langkah dan kebijakan yang diambil tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya seraya menghimbau warga agar menyambut petugas dan memberikan informasi yang sebenarnya.

Kegiatan diawali dengan tari penyambutan, pembacaan lagu Indonesia Raya, dan doa, dilanjutkan dengan rangkaian sambutan dari para pejabat. Acara ditutup pukul 17.00 WIB dan berjalan dengan aman, lancar, serta sukses.(Jun)

Lampung Selatan Pemkab

Sukses Dongkrak Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi, Bupati Radityo Egi Raih Top Regional Leader Awards 2026

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, sukses menorehkan prestasi di kancah nasional. Ia resmi menerima penghargaan bergengsi dalam ajang Disway Top Regional Leader Awards 2026 yang diserahkan langsung oleh founder Disway National Network, Dahlan Iskan, di JW Marriott Hotel, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Egi dinilai sebagai salah satu kepala daerah paling progresif di Indonesia yang berhasil memacu roda perekonomian lewat sektor pariwisata. Atas dedikasi tersebut, ia dianugerahi penghargaan khusus untuk kategori Pendorong Pengembangan Pariwisata Daerah.

Ajang apresiasi nasional yang baru pertama kali digelar oleh Disway National Network ini mengusung tema besar “Mendorong Daerah Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional”.

Selain penganugerahan, acara ini juga dirangkai dengan program Leadership Forum yang mempertemukan para pemimpin daerah visioner dari seluruh penjuru negeri dengan narasumber Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono.

Bupati Egi hadir langsung menerima penghargaan tersebut didampingi Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan.

Usai menerima penghargaan, Bupati Egi menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan kepada Kabupaten Lampung Selatan.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan, khususnya sektor pariwisata yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Menurut saya ini adalah salah satu event skala nasional yang positif, sehingga dapat memotivasi figur-figur yang memiliki dampak besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia,” ujar Bupati Egi.

Bupati Egi menegaskan, penghargaan yang diterima bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah dari kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama masyarakat yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, tentu ini adalah sebuah apresiasi yang kami syukuri. Ini juga merupakan apresiasi untuk tim kerja saya, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih juga atas doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan sehingga daerah kita terpilih menerima penghargaan ini,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati Egi berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan berbagai inovasi pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat

“Harapan saya ke depan kegiatan seperti ini dapat terus berkelanjutan. Semoga juga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kepala daerah lainnya untuk terus menghadirkan inovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.

Penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 diharapkan menjadi energi baru bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk terus memperkuat pembangunan di berbagai sektor, khususnya pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)