Kategori: PemProv

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/11/2026).

Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneguhkan semangat pengabdian dalam melanjutkan perjuangan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf.

Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani selaku inspektur upacara menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan pengingat atas keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat perjuangan tersebut perlu terus diwujudkan melalui kerja nyata, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama.

Mengusung tema ‘Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan’, peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Kepahlawanan tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan di medan perang, tetapi juga diwujudkan melalui pengabdian sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan, pelayanan publik, maupun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sosial juga menekankan pentingnya menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945, sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal-pasal tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan hak pendidikan, pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong pembangunan sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, serta berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial, termasuk program Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, tema ‘Melangkah Bersama’ mengandung pesan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemuda, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

Kesetiakawanan sosial juga menjadi salah satu nilai penting yang perlu terus dipelihara melalui kepedulian, semangat saling membantu, dan kehadiran nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Sosial juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dan terus meneladani pengorbanan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh serta memberikan manfaat bagi bangsa dan sesama.

Dalam rangkaian upacara, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyerahkan bantuan hibah dan bantuan sosial berupa sembako serta kursi roda kepada perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Lampung. Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pejuang dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Perwakilan LVRI Lampung, Sardiono, menyampaikan harapannya agar generasi muda dapat mempersiapkan diri menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berkualitas sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain.

Ia juga berharap Provinsi Lampung terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga pembangunan daerah, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih maju, makmur, dan sejahtera.

“Kepada generasi muda, selagi masih muda, berkaryalah. Yang pertama, sekolah dahulu. Kalau pendidikan kita maju dan kita terus berlomba untuk menjadi lebih baik, ke depan daerah kita juga akan semakin maju,” ujarnya.

Senada dengan itu, perwakilan LVRI Lampung lainnya, Nasrun Siregar, berpesan agar generasi muda senantiasa menjaga perilaku, bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan masa depan, serta memanfaatkan kesempatan untuk berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk meneruskan perjuangan para pendahulu melalui pendidikan, persatuan, pengabdian, dan kepedulian sosial.

Semangat kepahlawanan hendaknya terus hidup dalam setiap langkah dan karya untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang semakin maju serta Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

LAMSEL -(deklarasinews.com) –Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kawasan Kotabaru, Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pembangunan jalan akses menuju kawasan PSEL guna memastikan kesiapan infrastruktur sebelum dimulainya pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengawal percepatan program strategis tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung progres pembangunan jalan akses menuju kawasan PSEL Kotabaru, Senin (9/11/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Jihan melihat secara langsung perkembangan pekerjaan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan operasional fasilitas PSEL ke depan.

Pembangunan jalan akses dengan panjang keseluruhan sekitar 1,7 kilometer tersebut saat ini telah mencapai progres sekitar 80 persen. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terus mengupayakan percepatan penyelesaian pekerjaan agar infrastruktur tersebut dapat segera dimanfaatkan sesuai tahapan pembangunan PSEL.

Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Ir. Asep Wirakarsa, S.T., M.T., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan peninjauan langsung Wakil Gubernur terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Bu Wagub. dan saat ini kita sudah berproses di 80 persen untuk jalan menuju PSEL. Kita lihat di depan, ya, intinya insyaallah di akhir ini kita akan coba percepat sehingga nanti di bulan 12 ground breaking akan dilaksanakan. Jadi totalnya panjang totalnya 1,7 km,” ujar Asep.

Percepatan pembangunan jalan akses ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyiapkan ekosistem infrastruktur yang mendukung realisasi PSEL di kawasan Kotabaru.

Ketersediaan akses jalan yang memadai diharapkan dapat menunjang mobilitas kendaraan pengangkut sampah, distribusi material konstruksi, serta kebutuhan transportasi lainnya selama proses pembangunan hingga operasional fasilitas berlangsung.

Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur jalan, kesiapan akses menuju kawasan PSEL juga memiliki arti penting dalam mendukung transformasi pengelolaan sampah di Provinsi Lampung.

Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan, sekaligus mengubah sampah dari persoalan lingkungan menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat melalui pemanfaatan energi listrik.

Selain mendukung kelancaran operasional PSEL, pembangunan infrastruktur kawasan juga berpotensi meningkatkan konektivitas wilayah, mempermudah akses menuju kawasan Kotabaru, serta membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi dan pengembangan kawasan di sekitarnya.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung ini, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan tahapan realisasi PSEL. Sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor penting agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,29 persen secara kumulatif hingga triwulan III 2026. Capaian tersebut menempatkan Lampung pada posisi kedua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 7,19 persen.

Selain itu, Lampung memberikan kontribusi sebesar 10,05 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera, terbesar keempat setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution dalam Press Release Berita Resmi Statistik (BRS) yang berlangsung di Aula Radin Imba Kusuma, BPS Provinsi Lampung, Kamis (05/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, BPS Provinsi Lampung memaparkan lima indikator strategis, meliputi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026, keadaan ketenagakerjaan Agustus 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2026, serta luas panen dan produksi padi dan jagung tahun 2026 berdasarkan angka sementara hasil Kerangka Sampel Area (KSA) amatan September 2026.

Ahmadriswan menjelaskan, berdasarkan data BRS Nomor 75, ekonomi Lampung pada triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,02 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) dan 0,43 persen secara triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q). Sementara secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/c-to-c), pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,29 persen.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan III 2026 mencapai Rp150,55 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp80,42 triliun.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung masih ditopang oleh sejumlah sektor utama, meskipun terdapat dinamika pada beberapa lapangan usaha, khususnya pertanian yang menghadapi tantangan kondisi cuaca.

Dari sisi produksi, peningkatan penjualan listrik sebesar 10,40 persen mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi. Realisasi pengadaan semen juga meningkat 6,63 persen, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas pembangunan dan konstruksi. Selain itu, kinerja industri pengolahan menguat sejalan dengan peningkatan ekspor produk industri.

Di sisi lain, fenomena El Nino yang sangat kuat berpotensi memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian. Sementara dari sisi konsumsi, inflasi Lampung tercatat sebesar 3,51 persen, sedikit di atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,50 persen. Aktivitas perdagangan digital melalui e-retail dan marketplace juga terus menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan lapangan usaha, tiga sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Lampung pada triwulan III 2026 adalah pertanian sebesar 21,17 persen, industri pengolahan 19,38 persen, dan perdagangan 13,68 persen.

Industri pengolahan tumbuh 5,63 persen dengan kontribusi sebesar 20,73 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara perdagangan tumbuh 5,78 persen dengan kontribusi 16,50 persen. Adapun pertanian tumbuh 2,05 persen dengan kontribusi sebesar 10,73 persen.

Pertumbuhan tertinggi pada triwulan III 2026 dicapai lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 9,74 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,46 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sebesar 59,23 persen dan pertumbuhan 4,87 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,08 persen, sedangkan ekspor tumbuh 2,63 persen. Konsumsi pemerintah juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,77 persen.

Secara kumulatif hingga triwulan III 2026, sektor pertanian dengan distribusi sebesar 27,42 persen tumbuh 4,50 persen dan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 21,36 persen. Industri pengolahan tumbuh 5,30 persen dengan kontribusi 18,33 persen, sedangkan perdagangan tumbuh 6,89 persen dengan kontribusi 19,18 persen.

Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,22 persen, diikuti jasa keuangan sebesar 7,81 persen serta pengadaan listrik dan gas sebesar 7,32 persen.

Dari sisi pengeluaran secara kumulatif, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,08 persen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 57,86 persen. Sementara itu, investasi atau PMTB tumbuh 4,53 persen dan ekspor tumbuh 2,55 persen. Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,63 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, BPS Provinsi Lampung juga menyampaikan perkembangan pembangunan manusia. IPM Provinsi Lampung tahun 2026 mencapai 74,74 atau meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam kategori pembangunan manusia tinggi.

Peningkatan IPM didukung oleh sejumlah indikator, di antaranya umur harapan hidup saat lahir sebesar 74,93 tahun, harapan lama sekolah 12,80 tahun, rata-rata lama sekolah 8,70 tahun, serta pengeluaran riil per kapita sebesar Rp12,327 juta atau meningkat Rp644 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada indikator ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2026 tercatat sebesar 70,76 persen, meningkat 0,32 poin persentase dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,01 persen atau turun 0,20 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk sektor pertanian, produksi padi tahun 2026 berdasarkan angka sementara diperkirakan mencapai 3.093,57 ribu ton gabah kering giling (GKG), turun 4,89 persen dibandingkan tahun 2025. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras Lampung diperkirakan mencapai 1,78 juta ton.

Sementara itu, produksi jagung pipilan kering tahun 2026 diperkirakan mencapai 1.254,58 ribu ton, turun 0,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengapresiasi BPS Provinsi Lampung beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan dan pengolahan data statistik sebagai dasar penyusunan informasi pembangunan daerah.

Ia berharap data dan narasi statistik yang disampaikan BPS dapat terus dimanfaatkan sebagai rujukan bersama dalam memahami perkembangan serta potensi pembangunan Provinsi Lampung.

Ganjar juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis terhadap berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan, dengan menjadikan data statistik sebagai dasar dalam melihat capaian sekaligus mengidentifikasi tantangan yang perlu ditangani.

Melalui penyampaian lima indikator strategis tersebut, data BPS diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memahami kondisi sosial ekonomi Lampung serta mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Pembukaan Rapat Paripurna Nasional (Raparnas) BAPOR Korpri Tahun 2026 sekaligus pengukuhan Pengurus BAPOR Korpri Provinsi Lampung Masa Bakti 2023–2028, di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (5/11/2026).

Raparnas  BAPOR Korpri 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, serta membahas berbagai agenda penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII yang akan digelar di Lampung pada November 2027 mendatang.

Kegiatan diawali dengan prosesi pengukuhan Pengurus BAPOR Korpri Provinsi Lampung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat BAPOR Korpri, Prof. Dr. H. Muhammad Asrorun Ni’am. Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat BAPOR Korpri Nomor : Kep-6/PP.BAPOR KORPRI/XI/2026 tanggal 4 November 2026.

Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan yang disaksikan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, serta penyerahan bendera pataka BAPOR Korpri Provinsi Lampung sebagai simbol amanah dan tanggung jawab dalam membina olahraga di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Suasana kegiatan semakin semarak dengan peluncuran theme song, logo, dan maskot Pornas Korpri XVIII Tahun 2027. Ketiga identitas tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan persiapan menuju pesta olahraga nasional ASN yang akan mempertemukan kontingen Korpri dari berbagai provinsi serta kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Lampung menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Lampung untuk menjadi tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.

Gubernur menyampaikan bahwa olahraga memiliki makna yang luas, tidak hanya sebagai sarana menjaga kesehatan dan kebugaran, tetapi juga membangun semangat, meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan persaudaraan di antara ASN.

“Sebagai tuan rumah, Lampung berkomitmen memberikan penyambutan dan pelayanan terbaik. Masyarakat Lampung menjunjung tinggi nilai-nilai keramahan dan keterbukaan dalam menerima tamu, serta semangat berbaur dan membangun kebersamaan. Kami ingin seluruh kontingen merasa nyaman dan diterima seperti di rumah sendiri,” jelas Gubernur.

Ia menegaskan, persiapan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 membutuhkan kerja bersama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengurus pusat BAPOR Korpri, KONI, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.

Pemprov Lampung juga mengharapkan masukan, koreksi, dan arahan dari seluruh peserta Raparnas agar persiapan penyelenggaraan semakin matang, terarah, dan mampu menjawab berbagai tantangan.

Lampung menargetkan empat keberhasilan utama dalam penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.

Pertama, sukses penyelenggaraan melalui pelaksanaan yang tertib, lancar, dan berkualitas. Kedua, sukses prestasi melalui kompetisi yang membanggakan serta menjunjung tinggi sportivitas. Ketiga, sukses administrasi melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Keempat, sukses peningkatan perekonomian dengan memastikan kegiatan olahraga nasional tersebut memberikan manfaat nyata bagi UMKM, sektor pariwisata, dan masyarakat Lampung.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Pornas Korpri bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, melainkan peluang besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Dengan kehadiran kontingen, atlet, pendamping, dan pejabat dari berbagai daerah, kegiatan ini diharapkan mendorong peningkatan aktivitas sektor perhotelan, transportasi, kuliner, perdagangan, serta destinasi wisata.

Pada penyelenggaraan Pornas Korpri sebelumnya di Sumatera Selatan, tercatat sebanyak 103 kontingen berpartisipasi. Untuk pelaksanaan di Lampung, jumlah peserta diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar 140 kontingen, sehingga diperlukan persiapan yang terencana dan terkoordinasi.

Sebagai bagian dari kesiapan tersebut, Pemprov Lampung telah mulai menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, termasuk venue pertandingan, identitas kegiatan, serta dukungan teknis lainnya.

Peluncuran logo dan maskot yang melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk ASN dan pelajar, menjadi salah satu upaya membangun semangat kebersamaan menyambut pesta olahraga nasional tersebut.

“Di tengah kebijakan efisiensi, hal ini bukan menjadi penghalang, melainkan tantangan yang harus kita jawab bersama. Dengan soliditas, kreativitas, dan komitmen seluruh pihak, kita optimistis Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 dapat terlaksana dengan sukses,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh peserta untuk menikmati kekayaan alam, budaya, dan kuliner Lampung, mulai dari keindahan Pulau Pahawang, Taman Nasional Way Kambas, Kebun Raya Liwa, hingga berbagai destinasi wisata alam lainnya. Kopi robusta Lampung dan aneka kuliner khas daerah turut menjadi bagian dari daya tarik yang diharapkan dapat memperkuat promosi pariwisata selama penyelenggaraan Pornas.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum VI KONI Pusat, Josef Nae Soi mewakili Ketua Umum KONI Pusat menyampaikan apresiasi atas kesiapan Lampung menjadi tuan rumah. Ia menekankan pentingnya olahraga sebagai sarana membangun kesehatan, kebersamaan, dan semangat berprestasi, sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.

Ia juga mengapresiasi peran BAPOR Korpri dalam membudayakan olahraga di kalangan ASN, tidak hanya melalui kompetisi, tetapi juga dengan mendorong gaya hidup sehat dan memperkuat hubungan antarlembaga pemerintahan.

Ketua Umum Pengurus Pusat BAPOR Korpri Prof. Dr. H. Muhammad Asrorun Ni’am, yang sekaligus membuka Raparnas BAPOR Korpri Tahun 2026, menyampaikan bahwa Pornas Korpri merupakan agenda penting dalam memperkuat pembinaan olahraga di lingkungan ASN.

Menurutnya, penyelenggaraan Pornas yang telah berlangsung sebanyak 17 kali menjadi pengalaman berharga untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan, baik dari sisi prestasi maupun tata kelola kegiatan.

Ia berharap persiapan yang dimulai lebih awal dapat memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan evaluasi, menyempurnakan perencanaan, serta memastikan penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 berjalan optimal.

Asrorun Ni’am juga menekankan bahwa olahraga dapat menjadi ruang interaksi informal yang efektif untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan persaudaraan di antara ASN serta pimpinan pemerintahan dari berbagai daerah.

Pembukaan Raparnas BAPOR Korpri Tahun 2026 ditandai dengan pemukulan alat musik gamolan oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, Ketua BAPOR Korpri, dan Wakil Ketua Umum VI KONI Pusat. Prosesi tersebut menjadi simbol keselarasan dan kebersamaan dalam melangkah menyukseskan agenda olahraga nasional.

Melalui Raparnas ini, Provinsi Lampung semakin memperkuat langkah menuju Pornas Korpri XVIII Tahun 2027. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, Lampung optimis mampu menghadirkan penyelenggaraan yang sukses, berprestasi, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Red)

 

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera menuntaskan permasalahan kepegawaian terkait pengangkatan lima Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan Administrator yang dinilai belum sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran terhadap ketentuan manajemen ASN yang terjadi di Pemprov Sulbar tidak hanya menjadi persoalan administratif antara instansi pemerintah dan lembaga pengawas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi ASN Pemprov Sulbar sendiri.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Hardianawati, menegaskan bahwa praktik pengisian jabatan yang tidak sesuai NSPK dan prinsip Sistem Merit dapat mengganggu keadilan dalam pengembangan karier ASN, terutama bagi pegawai yang telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan untuk menduduki jabatan, tetapi tidak memperoleh kesempatan yang setara dalam proses pengisian jabatan. “Kerugian tersebut dapat terlihat dari terhambatnya kesempatan promosi, terganggunya kepastian jenjang karier, serta hilangnya kesempatan memperoleh pengalaman kepemimpinan dan pengembangan kompetensi melalui jabatan yang seharusnya dapat diakses secara objektif,” terangnya pada Rabu (04/11/2026).

Dari aspek kesejahteraan, tambahnya, terkait pula dengan ketidakpastian kedudukan jabatan yang berpotensi berdampak pada hak keuangan ASN, termasuk tunjangan jabatan dan komponen penghasilan lain yang berkaitan dengan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu menurutnya kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam administrasi kepegawaian, penilaian kinerja, serta perencanaan pengembangan karier berikutnya.

BKN mengingatkan Pemprov Sulbar bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ASN yang secara langsung terkait dengan keputusan pengangkatan, tetapi juga dapat memengaruhi ASN lainnya dalam organisasi. “Ketika pengisian jabatan tidak didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja secara objektif, kepercayaan ASN terhadap sistem merit dapat menurun. Hal ini berpotensi menciptakan iklim kerja yang tidak sehat, mengurangi motivasi dan profesionalisme, serta menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian,” pesannya.

Karena itu sebagai bentuk ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen ASN, BKN telah mengambil langkah dengan melakukan pemblokiran terhadap data kepegawaian PNS yang bersangkutan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Langkah tersebut disampaikan melalui surat BKN Nomor 7010/B-AK.02.02/SD/F/2026 tanggal 23 Oktober 2026. Tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BKN yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat Nomor 6277/R-AK.02.02/SD/F/2026 tanggal 1 Oktober 2026.

Di samping itu, Hardianawati menjelaskan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada sejumlah pejabat, termasuk gubernur selaku PPK di tingkat provinsi. Sementara itu, Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) memiliki kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah ruang untuk mengambil keputusan secara bebas tanpa batas. Setiap pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, bersifat implementatif, administratif, dan operasional, serta menjunjung tinggi prinsip Sistem Merit.

“Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tidak hanya menghambat terwujudnya tata kelola ASN yang profesional dan akuntabel, tetapi juga berpotensi merugikan ASN. Kerugian tersebut dapat berupa terhambatnya kesempatan promosi dan pengembangan karier, terganggunya kepastian jenjang jabatan, hingga berpotensi memengaruhi hak keuangan dan penghasilan yang berkaitan dengan jabatan. ASN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi harus mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan prinsip Sistem Merit, bukan justru dirugikan akibat keputusan kepegawaian yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, BKN terus memastikan setiap instansi pemerintah patuh terhadap NSPK dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Provinsi Lampung, bertempat di Hotel Grand Mercure, Selasa (3/11/2026).

​Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Riski Sofyan, ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat sinergi antara regulator dan dunia usaha dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

​Dalam sambutannya, Kadis Lingkungan Hidup Riski Sofyan menyampaikan bahwa Permen LH Nomor 6 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 25 Mei 2026 menghadirkan kepastian hukum melalui pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Dinas Lingkungan Hidup. Langkah ini ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang akuntabel, terukur, dan transparan.

​Riski memaparkan lima tingkatan sanksi administratif yang diatur dalam regulasi tersebut, meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pencabutan perizinan berusaha, hingga pembekuan perizinan berusaha. Meski demikian, pemerintah daerah tidak menargetkan penjatuhan sanksi ekstrem seperti pembekuan atau pencabutan izin.

​”Kami dari pengawas kalau melakukan pengawasan itu tidak ada target harus ada yang dibekukan izinnya. Semangat kita semata-mata untuk menjaga lingkungan, tetapi Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen menjaga keseimbangan iklim investasi agar tetap sehat,” ujar Riski.

​Terkait denda administratif, Riski menegaskan bahwa besaran denda untuk setiap pelanggaran dapat mencapai paling banyak Rp3 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 44. Penerapan denda ini menyasar pelanggaran mendasar, seperti beroperasi tanpa persetujuan lingkungan, melebihi baku mutu air limbah dan emisi melalui pembuktian ilmiah laboratorium terakreditasi, hingga kelalaian yang memicu pencemaran lingkungan.

​Ia juga meluruskan bahwa dana denda administratif masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​”Perlu digarisbawahi bahwa tujuan penerapan denda ini bukan untuk menambah PAD, melainkan untuk memberikan efek jera dan mewujudkan keadilan bagi lingkungan. Selain itu, sesuai prinsip polluter pays principle, pembayaran denda tidak menghapuskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan,” tegasnya.

​DLH Provinsi Lampung juga mendorong pergeseran paradigma pengawasan dari yang semula reaktif menjadi preventif. Pengawasan rutin, baik secara langsung maupun melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup (SIMPEL), terus diintensifkan tanpa menunggu aduan masyarakat atau kasus viral di media sosial.

​Di samping itu, para pelaku usaha diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengingat Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 telah melarang pembakaran lahan dalam kondisi apa pun tanpa terkecuali, faktor kelalaian sarana prasarana pemadaman dapat berimplikasi pidana.

​Menutup sambutannya, Riski mengajak seluruh pelaku usaha di Provinsi Lampung untuk memandang kepatuhan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL, UPL, Persetujuan Teknis (Pertek), dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), sebagai investasi jangka panjang demi keberlanjutan bisnis.

​”Pelaku usaha bukan semata-mata sebagai objek pengawasan, melainkan mitra strategis pemerintah di dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengawal pembangunan berkelanjutan. Lebih murah dan mudah taat sejak awal daripada harus menanggung denda hingga miliaran rupiah serta sanksi hukum lanjutan,” pungkas Riski.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait penerapan sanksi dan denda administratif bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 oleh Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Rahma Venita. (Red)

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pemerataan pelayanan sosial hingga ke wilayah pelosok guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan dan kesempatan hidup yang lebih baik melalui Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) 2026 yang menghadirkan berbagai layanan dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya pemerataan pelayanan sosial dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Yansos Jejama 2026 di Aula Kantor Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Senin (2/11/2026).

Dalam sambutannya, Jihan menyampaikan bahwa Yansos Jejama memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan sosial.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat sasaran. Terlebih, Kabupaten Pesisir Barat memiliki wilayah serta karakteristik masyarakat yang beragam sehingga pemerataan akses pelayanan sosial perlu menjadi perhatian bersama.

Ia menekankan bahwa masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan harus tetap mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pemerintah.

“Semangat yang ingin kita bangun melalui Yansos Jejama adalah pelayanan yang mendekat kepada masyarakat, menyentuh kebutuhan nyata, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung,” ujar Jihan.

Selain pemerataan pelayanan sosial, Jihan juga menyoroti pentingnya memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.

Ia menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi, kemampuan, dan kesempatan untuk berkembang. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Jihan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, pelayanan yang baik, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Karena itu, pembangunan sosial harus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat, baik di Kabupaten Pesisir Barat maupun kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Lebih lanjut, Jihan berharap Yansos Jejama tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi gerakan kepedulian sosial yang terus tumbuh di tengah masyarakat.

“Yansos Jejama tidak boleh berhenti sebagai sebuah kegiatan hari ini. Saya ingin semangatnya terus hidup. Hidup di desa-desa, hidup di sekolah-sekolah, hidup di lingkungan kerja, dan hidup di tengah keluarga,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, organisasi sosial, dunia usaha, perguruan tinggi, media, hingga komunitas untuk terus membangun kolaborasi dan bergandengan tangan dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula harapan dan manfaat yang dapat dihadirkan bagi masyarakat, sehingga tidak ada warga yang merasa sendiri dalam menghadapi keterbatasan maupun persoalan sosial.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan berharap kegiatan Yansos Jejama dapat semakin mempererat hubungan silaturahmi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) ini,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, pelayanan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan dukungan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

“Kami berharap bantuan dan pelayanan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat, memenuhi kebutuhan yang diperlukan, serta memberikan manfaat nyata bagi para penerima dan keluarganya,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut menyerahkan sejumlah bantuan sosial dan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Bantuan yang diberikan meliputi lima unit kursi roda, lima unit tongkat kruk, lima unit tongkat netra, lima unit tongkat kaki tiga, serta 100 paket sembako.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, sekaligus membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penyandang disabilitas agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Melalui Yansos Jejama 2026, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelayanan sosial semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menjangkau warga yang membutuhkan secara lebih luas, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Barat Dian Hardiyanti Dedi, jajaran Forkopimda Pesisir Barat, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat, Camat Pesisir Selatan, Kepala Pekon Biha, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tamu undangan lainnya.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Aktivitas Gunung Anak Krakatau Level Siaga (Level III) dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi yang digelar di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Rabu (04/11/2026).

Rakor tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta seluruh BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan langkah dan memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana, baik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau maupun kondisi cuaca pada masa peralihan menuju musim penghujan.

Terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, Aswarodi menjelaskan bahwa berdasarkan pemaparan PVMBG, aktivitas erupsi yang terjadi saat ini merupakan bagian dari karakteristik gunung api yang sedang berkembang. Meski demikian, hal yang perlu menjadi perhatian adalah potensi sebaran abu vulkanik.

“Berdasarkan informasi dari PVMBG dan laporan BPBD Lampung Selatan serta relawan di Pulau Sebesi, sebaran abu vulkanik saat ini masih dalam kondisi aman dan belum mencapai Desa Tejang, Pulau Sebesi,” ujarnya.

Aswarodi menambahkan, status Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Level III (Siaga). Masyarakat, nelayan, maupun wisatawan diimbau untuk tidak mendekati kawasan gunung api dalam radius lima kilometer dari kawah.

Dalam rakor tersebut, BPBD Kabupaten Lampung Selatan juga mengusulkan pemasangan rambu-rambu peringatan bagi masyarakat dan pengunjung agar tidak memasuki kawasan berbahaya. Usulan tersebut telah mendapat respons dari PVMBG untuk segera ditindaklanjuti.

Selain mitigasi aktivitas vulkanik, rakor juga membahas kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi seiring memasuki masa pancaroba dan musim penghujan.

Aswarodi menyampaikan bahwa BPBD Provinsi Lampung bersama BPBD Kabupaten/Kota akan melakukan peninjauan terhadap kondisi saluran air dan drainase, terutama pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan genangan maupun banjir. Peninjauan akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk berkoordinasi terkait infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kami akan turun meninjau saluran-saluran air yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional. Sementara itu, untuk kewenangan kabupaten/kota, kami meminta Kalaksa BPBD masing-masing melakukan peninjauan agar seluruh saluran air dapat berfungsi dengan baik dan potensi banjir bisa diantisipasi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong penerbitan imbauan Gubernur kepada Bupati/Wali Kota agar mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan gotong royong membersihkan selokan dan drainase, serta memastikan kondisi atap rumah tetap kuat menghadapi potensi angin kencang.

Berdasarkan pemaparan BMKG, sejumlah wilayah dengan karakteristik topografi dataran, seperti Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga puting beliung selama masa pancaroba.

Aswarodi turut menyampaikan pesan Gubernur Lampung agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan secara mandiri dengan mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, tebing, maupun pepohonan besar diimbau lebih waspada. Pohon-pohon tua yang berpotensi tumbang juga perlu segera ditangani, sementara saluran drainase harus dipastikan tidak tersumbat, terutama menjelang puncak musim penghujan.

Selain itu, masyarakat diminta menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan penting dan mudah dijangkau ketika terjadi keadaan darurat.

“Pak Gubernur berpesan agar seluruh masyarakat siap menghadapi bencana dan tidak lengah. Salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah menyiapkan tas siaga bencana yang ditempatkan di lokasi mudah dijangkau, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat dapat segera menyelamatkan diri,” katanya.

Aswarodi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi atau hoaks terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau maupun potensi bencana lainnya. Informasi resmi dapat diakses melalui kanal Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, PVMBG, dan BMKG.

Sementara itu, Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan pada periode sebelumnya, Andi Suhardi, menjelaskan bahwa Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api muda yang masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan melalui fase konstruksi dan destruksi secara berulang.

Ia menerangkan bahwa aktivitas erupsi merupakan bagian dari karakteristik Gunung Anak Krakatau dalam melepaskan energi vulkaniknya. Berbeda dengan peristiwa letusan dahsyat pada 1883, yang didahului proses akumulasi energi dalam waktu panjang, aktivitas erupsi yang terjadi secara berulang saat ini menjadi bagian dari dinamika gunung api tersebut.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa masyarakat tetap harus mematuhi rekomendasi keselamatan dengan tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius lima kilometer dari kawah.

“Untuk saat ini, asap kawah yang teramati berwarna putih tipis dengan ketinggian sekitar 500 meter. Potensi bahaya sekunder yang perlu diperhatikan adalah sebaran abu vulkanik, yang dipengaruhi oleh intensitas aktivitas erupsi dan arah angin,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat, wisatawan, dan nelayan agar tidak melakukan aktivitas di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau selama status Siaga (Level III) masih berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Inten II, Rudi Haryanto, memaparkan bahwa awal musim penghujan di Provinsi Lampung berlangsung secara bertahap karena perbedaan karakteristik wilayah dan kondisi geografis.

Wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat telah memasuki musim penghujan sejak Oktober. Selanjutnya, pada awal November, musim penghujan mulai terjadi di wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.

Sementara itu, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, serta sebagian wilayah Lampung Timur dan Lampung Selatan diprakirakan mulai memasuki musim penghujan pada akhir November hingga awal Desember 2026.

Rudi menjelaskan bahwa November 2026 masih menjadi periode pancaroba dengan karakteristik hujan lebat berdurasi singkat dan bersifat lokal. Kondisi tersebut juga berpotensi disertai angin kencang, petir, hingga puting beliung yang dapat terbentuk dari awan cumulonimbus.

Adapun puncak musim penghujan di Provinsi Lampung diprakirakan berlangsung pada Januari hingga Maret 2027, dengan sifat musim secara umum berada dalam kategori normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat, BMKG secara rutin menyampaikan informasi prakiraan cuaca harian, peringatan dini cuaca ekstrem, serta informasi potensi bencana melalui situs resmi, grup komunikasi, dan layanan diseminasi lainnya, termasuk SMS blast dan WhatsApp blast apabila diperlukan.

Sementara itu, Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Neneng Kusrini, menjelaskan bahwa BMKG Maritim setiap hari menyusun prakiraan cuaca dan kondisi gelombang untuk enam wilayah perairan di Lampung, meliputi Perairan Barat Lampung, Selat Sunda Selatan, Perairan Timur Lampung bagian Utara dan Selatan, serta Teluk Lampung bagian Utara dan Selatan.

Ia menyampaikan bahwa peringatan dini gelombang tinggi diterbitkan apabila tinggi gelombang mencapai minimal 1,25 meter sesuai ketentuan BMKG. Namun, karakteristik setiap wilayah perairan perlu menjadi perhatian karena kondisi gelombang dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat berbeda-beda.

“Untuk Perairan Timur Lampung, gelombang setinggi satu meter saja sudah dapat mengganggu aktivitas nelayan karena kondisi rata-rata gelombang hariannya relatif rendah. Sementara itu, di Perairan Barat Lampung, gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter merupakan kondisi yang lebih umum karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia,” jelasnya.

Selain gelombang tinggi, BMKG Maritim juga memantau potensi banjir rob yang dapat berdampak lebih besar terhadap wilayah pesisir apabila terjadi bersamaan dengan musim penghujan, angin kencang, dan gangguan cuaca di wilayah perairan sekitar Sumatra bagian barat maupun selatan Jawa.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat dalam memperkuat upaya mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Provinsi Lampung.

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian regulasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut disiapkan untuk menarik lebih banyak investor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Provinsi Lampung siap bersinergi dan memfasilitasi para investor dan mitra global untuk satu tujuan yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung berkelanjutan,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2026 di Grand Ballroom Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam forum yang diselenggarakan Pemprov Lampung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung tersebut, Gubernur memaparkan tiga komitmen utama pemerintah daerah untuk memperkuat daya tarik investasi. Ketiganya meliputi percepatan perizinan yang transparan dan berbasis digital, penguatan regulasi melalui kepastian tata ruang, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta penciptaan iklim investasi kondusif melalui fasilitasi proaktif, kepastian lahan, dan dukungan infrastruktur.

LEIF 2026 mengusung tema “From Potential to Partnership: Accelerating Sustainable Investment in Lampung”. Forum ini menjadi wadah pertemuan pemerintah, pelaku usaha, dan calon investor untuk membangun kemitraan strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Lampung.

Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 100 calon investor potensial, baik dari dalam maupun luar negeri. Minat investasi itu selanjutnya ditindaklanjuti melalui pertemuan bisnis secara langsung atau one-on-one meeting serta penandatanganan letter of intent (LoI).

Optimisme pemerintah daerah dalam menarik investasi didukung oleh kinerja ekonomi Lampung yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Lampung pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year), menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Sumatera.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh basis komoditas unggulan serta konektivitas infrastruktur dan logistik yang strategis. Kondisi ini menjadi modal bagi Lampung untuk mengembangkan sektor-sektor produktif sekaligus memperluas peluang kerja sama dengan investor domestik dan internasional.

Pemprov Lampung melihat sejumlah sektor masih memiliki peluang investasi yang besar. Sektor tersebut meliputi pertanian, industri pengolahan, energi terbarukan, pariwisata, dan infrastruktur. Pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutan pembukaan LEIF 2026 menekankan pentingnya forum tersebut sebagai momentum memperluas kemitraan strategis. Menurut Wagub Jihan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta memastikan investasi memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan terhadap penguatan investasi daerah juga disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Muzani. Dalam pidato kuncinya, ia menyoroti pentingnya sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Investasi yang produktif, menurut Ahmad Muzani, diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat kontribusi Lampung terhadap perekonomian nasional. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat realisasi investasi.

Kepercayaan investor terhadap prospek Lampung juga tercermin dari 11 kisah keberhasilan investasi atau investment success stories yang diangkat dalam LEIF 2026. Kisah tersebut menjadi gambaran peluang pengembangan usaha sekaligus menunjukkan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan dunia usaha.

Dalam sesi diskusi panel, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan bahwa perekonomian Lampung pada 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0–5,6 persen. Proyeksi tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga, sektor pertanian, industri pengolahan, dan investasi.

“Fundamental ekonomi Lampung yang kuat menjadi modal penting untuk mendorong investasi. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri bernilai tambah,” ujar Bimo.

Peluang pengembangan industri berbasis komoditas unggulan juga mendapat perhatian dari pemilik Sungai Budi Group, Widarto. Sementara itu, Direktur Investasi PT Danantara Investment Management, Fadli Rahman, menekankan pentingnya kesiapan proyek dan kemitraan strategis agar peluang investasi dapat diwujudkan menjadi realisasi penanaman modal.

Untuk mendukung langkah tersebut, BI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus memperkuat ekosistem investasi. Sepanjang 2026, BI telah memfasilitasi delapan kegiatan penguatan ekosistem investasi, mulai dari peningkatan kapasitas investment project ready to offer (IPRO) hingga fasilitasi jejaring investor.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memastikan proyek-proyek investasi memiliki kesiapan yang memadai dan dapat ditawarkan kepada calon investor. Dengan demikian, pertemuan bisnis dan penjajakan kerja sama yang berlangsung dalam LEIF 2026 diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan awal, tetapi berlanjut pada realisasi investasi.

Melalui penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, dan dunia usaha, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan investasi berkualitas yang mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya aktivitas usaha lokal, dan meningkatnya kesejahteraan secara lebih merata.