Kategori: PemProv

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi peluncuran empat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) baru di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (FK Unila).

Keempat program tersebut yakni PPDS Penyakit Dalam, Anestesiologi dan Terapi Intensif, Kesehatan Anak, serta Bedah.

Peluncuran program pendidikan spesialis tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Lampung, Senin (10/8/2026).

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, hadirnya empat program PPDS tersebut merupakan sejarah baru bagi FK Unila sekaligus langkah penting dalam memperkuat sumber daya manusia di bidang kesehatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Universitas Lampung. Kami akan terus membersamai Unila dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang semakin baik dan kuat untuk mendukung pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Jihan.

Menurut Jihan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Investasi sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama karena menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan.

“Pembangunan yang sesungguhnya juga harus memberikan perhatian besar terhadap investasi jangka panjang yang menjadi fondasi masa depan daerah. Investasi itu adalah pembangunan sumber daya manusia,” katanya.

Ia menilai keberadaan PPDS di FK Unila sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

Jihan menyebut kebutuhan dokter spesialis masih menjadi salah satu tantangan besar di sektor kesehatan. Persoalannya bukan hanya menyangkut jumlah dokter spesialis, tetapi juga pemerataan distribusinya hingga ke daerah.

“Kita ingin menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis, khususnya di daerah. Namun, selain persoalan jumlah, kita juga menghadapi tantangan bagaimana memastikan pemerataan distribusi dokter spesialis di seluruh wilayah,” jelasnya.

Ia mengatakan dokter spesialis saat ini masih cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Karena itu, Jihan menegaskan pemerataan dokter spesialis harus dibarengi dengan kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.

“Ke depan agar untuk bisa sama-sama kita uraikan agar dokter spesialis ini mau berpraktik di daerah,” ujarnya.

Jihan menambahkan, Pemprov Lampung akan terus mengevaluasi berbagai kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. Dukungan terhadap dokter spesialis yang bertugas di daerah, menurutnya, harus diberikan agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas proses pendidikan PPDS. Para peserta didik tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik dan klinis, tetapi juga harus memiliki integritas, empati, etika, serta jiwa kepemimpinan.

“Saya menitipkan khususnya kepada para ketua program studi untuk mengawal para peserta didiknya untuk menjalani program studi dengan sebaik-baiknya dan mewariskan ekosistem pendidikan kepada adik-adik tingkatnya dengan baik,” tegas Jihan.

Jihan juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit mitra, organisasi profesi, serta seluruh pihak terkait untuk menjaga kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis.

Ia mengibaratkan kerja sama berbagai pihak tersebut seperti membangun sebuah rumah tangga yang harus memiliki visi dan tujuan yang sama.

“Rumah tangga yang kita bangun ini adalah ekosistem pendidikan dokter spesialis. Untuk menyatukan visi dan misi berbagai institusi memang tidak mudah, tetapi saya percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan dokter spesialis berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Jihan optimistis PPDS FK Unila dapat berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan dokter spesialis terbaik di wilayah Sumatera.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota agar memberikan rekomendasi pendidikan spesialis berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing daerah.

“Rekomendasi harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan dokter spesialis di daerah masing-masing. Kita harus memastikan dokter yang mendapat rekomendasi memiliki kompetensi dan komitmen untuk kembali mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan,” tegasnya.

Menurut Jihan, langkah tersebut penting agar investasi pemerintah daerah melalui pendidikan dokter spesialis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai seseorang mendapatkan rekomendasi dari daerah untuk menempuh pendidikan spesialis, tetapi setelah selesai justru tidak kembali mengabdi ke daerahnya. Kita harus memastikan investasi yang dilakukan daerah benar-benar kembali memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan FK Unila Evi Kurniawaty mengatakan, peluncuran empat program PPDS tersebut menjadi momentum penting bagi pengembangan pendidikan dokter spesialis di Lampung.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Januari 2026, FK Unila memperoleh kesempatan menambah empat program PPDS. Dengan demikian, jumlah program studi PPDS di FK Unila yang sebelumnya dua bertambah menjadi enam program.

“Dengan terbitnya SK Kemendiktisaintek pada Januari 2026, ini menjadi kado yang sangat indah bagi keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kami mendapatkan kesempatan menambah program studi PPDS yang sebelumnya berjumlah dua menjadi enam program studi,” kata Evi.

Sejak keputusan tersebut diterbitkan, FK Unila melakukan berbagai persiapan, mulai dari penyusunan kurikulum, penyiapan sumber daya manusia, hingga membangun kerja sama dengan sejumlah institusi.

“Kami melakukan MoU dengan FK Unpad sebagai pembina kami, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit utama, serta sejumlah rumah sakit jejaring di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia menyebutkan pada Mei 2026, FK Unila bersama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek melaksanakan seleksi calon peserta PPDS untuk empat program studi tersebut.

Seleksi meliputi administrasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan buta warna, pemeriksaan narkoba, hingga wawancara.

Selanjutnya, pada Juni 2026 diumumkan calon mahasiswa PPDS dari empat program studi yang dinyatakan lulus seleksi.

Evi mengatakan, pembukaan program pendidikan dokter spesialis tersebut merupakan salah satu upaya menjawab kebutuhan dokter spesialis di Provinsi Lampung.

“Lahirnya PPDS di Provinsi Lampung merupakan jawaban atas kebutuhan dokter spesialis yang masih dirasakan kurang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah kabupaten dan wilayah di Lampung yang belum memiliki dokter spesialis secara memadai.

Karena itu, penerimaan peserta PPDS diarahkan kepada dokter umum yang berasal dari kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung.

“Kami berharap para dokter umum yang mengikuti pendidikan spesialis ini nantinya telah memiliki tempat untuk kembali dan mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan,” kata Evi.

Dengan begitu, FK Unila berharap lulusan PPDS tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota yang layanan dokter spesialisnya sudah relatif lengkap, tetapi dapat kembali ke daerah asal untuk mengisi kekurangan tenaga dokter spesialis.

“Harapannya tentu saja, para spesialis nantinya tidak akan bekerja di kota ataupun provinsi yang layanan dokter spesialisnya sudah dirasa lengkap dan cukup,” pungkasnya.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mulai memetakan kebutuhan air permukaan di berbagai sektor sebagai langkah menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan perubahan iklim harus diantisipasi melalui pengelolaan sumber daya air yang terencana dan berbasis data. Menurut dia, ketersediaan air menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus keberlangsungan aktivitas ekonomi di Lampung.

“Fenomena El Nino yang terjadi secara berkala telah memberikan dampak terhadap berbagai sektor pembangunan. Debit sungai mulai menurun, embung mengalami penyusutan volume air lebih cepat, kebutuhan air baku meningkat, sehingga pertanian, industri, perkebunan, peternakan, pertambangan, pembangkit listrik hingga sektor usaha lainnya ikut terdampak,” ujar Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansyah saat membacakan sambutan Gubernur dalam kegiatan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Khususnya Fenomena El Nino, di Balai Keratun, Kamis (6/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Lampung melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) mulai melakukan pendataan kebutuhan air permukaan yang digunakan berbagai sektor usaha di daerah itu. Pendataan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar daerah memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengoptimalkan sumber air yang tersedia.

Yanyan mengatakan, langkah tersebut penting karena Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan sektor industri dan perkebunan membuat kebutuhan air di daerah terus meningkat.

“Semakin lengkap dan akurat data yang kita miliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, serta keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Yanyan.

Menurut dia, perubahan iklim saat ini tidak lagi hanya menjadi isu global. Pola musim yang semakin sulit diprediksi, curah hujan yang tidak menentu, serta meningkatnya risiko kekeringan telah menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah.

Dampak El Nino juga berpotensi dirasakan pada ketersediaan air di sejumlah sumber. Penurunan debit sungai dan penyusutan volume embung yang lebih cepat dapat meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan air baku masyarakat maupun kebutuhan berbagai sektor ekonomi.

Karena itu, Pemprov Lampung akan menggunakan hasil pendataan untuk menyusun peta kebutuhan air secara lebih komprehensif. Data tersebut juga akan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dan sektor usaha yang berpotensi mengalami defisit air selama musim kemarau.

Selain itu, pemetaan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan mitigasi perubahan iklim serta prioritas pembangunan infrastruktur sumber daya air. Penentuan prioritas akan mempertimbangkan kebutuhan daerah sekaligus kemampuan keuangan pemerintah.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Presiden RI sebelumnya menegaskan komitmen tersebut melalui penguatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk peresmian lima bendungan pada 10 Juli 2026.

Kementerian Pertanian juga meminta pemerintah daerah memetakan wilayah yang rawan kekeringan serta mengoptimalkan seluruh sumber air yang tersedia. Pemprov Lampung kemudian menindaklanjutinya melalui pendataan kebutuhan air yang lebih rinci pada sektor-sektor pengguna air.

Terkait kondisi cuaca, Eva Nurhayati, M.Si dari BMKG menyampaikan bahwa Juli 2026 diprakirakan menjadi salah satu periode yang sangat kering/paling parah dari tahun sebelum-sebelumnya sejak 1991, dengan perkiraan musim kemarau akan berlangsung hingga November 2026.

Sekretaris Dinas PSDA Lampung Hermawan mengatakan informasi BMKG menunjukkan fenomena anomali iklim El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di bawah normal. Kondisi tersebut dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kering.

“Pendataan ini akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan sumber daya air, pengembangan infrastruktur seperti embung dan jaringan air, serta penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor usaha dan pembangunan daerah,” ujar Hermawan.

Hermawan menyebut kebutuhan air di Lampung terus meningkat seiring berkembangnya sejumlah sektor, mulai dari pembangkit listrik, perkebunan, industri gula, industri tapioka, industri kelapa sawit, peternakan hingga pertambangan.

Karena itu, Pemprov Lampung meminta perusahaan dan instansi lintas sektor menyampaikan data penggunaan air secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data riil dari para pengguna air dinilai penting agar pemerintah dapat menghitung kebutuhan sekaligus potensi ketersediaan air secara lebih akurat.

Pendataan tersebut juga diarahkan agar kebijakan pengelolaan air tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak ingin langkah mitigasi kekeringan justru mengganggu aktivitas ekonomi dan iklim investasi di Lampung.

“Mitigasi ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan bentuk adaptasi yang wajib dilakukan demi menjaga keberlangsungan sektor usaha dan bisnis dalam jangka panjang. Langkah yang disusun harus adil, tidak mengganggu iklim investasi, namun tetap mampu menjaga kelestarian sumber daya air,” kata Hermawan.

Pemprov Lampung juga mengaitkan penguatan kebijakan berbasis data tersebut dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya melalui peluncuran Satelit Lampung 1 pada 5 Agustus 2026 yang diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan pembangunan secara lebih akurat.

Dengan pemetaan kebutuhan air yang lebih terukur, pemerintah berharap risiko kekurangan air selama musim kemarau dapat diantisipasi lebih awal. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, melindungi sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus memastikan kegiatan industri dan usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya air di Lampung.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meninjau sekaligus mendistribusikan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak musim kemarau di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Senin (10/8/2026).

​Di hadapan warga, Ketua PMI Provinsi Lampung yang akrab disapa Batin Wulan menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian serta komitmen kemanusiaan PMI Provinsi Lampung dan PMI Pusat untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami krisis air akibat kekeringan.

​”Kita di sini bermaksud untuk menyalurkan air bersih untuk warga di Way Laga Kecamatan Sukabumi ini. Alhamdulillah ini merupakan bentuk kasih sayang kami, dukungan kami untuk warga di sini, tentunya dari PMI Pusat juga. Mudah-mudahan bantuan air bersih ini bermanfaat ya Bu,” ujar Batin Wulan.

​Ia menyadari bahwa minimnya curah hujan pada musim kemarau menyebabkan sumber air dan sumur warga mengering. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dan lembaga kemanusiaan di tengah krisis yang dihadapi masyarakat.

​”Musim panas mungkin kesediaan air, sumur juga kering ya Bu. Tapi namanya juga alam Bu ya, enggak ada yang bisa protes kita ya. Tapi yang penting PMI hadir di tengah-tengah Ibu-Ibu semua di sini untuk memberikan bantuan,” tegasnya.

​Selain menyerahkan bantuan air, Batin Wulan juga memberikan edukasi secara langsung mengenai efisiensi dan manajemen penggunaan air bersih agar pemanfaatannya berdaya guna secara optimal bagi pemenuhan kebutuhan keluarga.

​”Sebenarnya bukan cuma musim panas aja, kita memang harus bijak menggunakan air bersih. Di kala musim panas apalagi sekarang, curah air juga sedikit kan. Nah tapi ini ada bantuan, insya Allah digunakan Ibu-Ibu dengan bijak. Hemat air, digunakan yang hemat dulu nih, kita hemat air,” imbaunya.

​Ketua PMI Provinsi Lampung selanjutnya menjelaskan terkait pengelolaan air di tingkat rumah tangga, mulai dari pembatasan volume air untuk keperluan mandi dan membilas toilet, penyediaan wadah penampung yang memadai, hingga pentingnya menjaga higienitas air yang telah ditampung.

​”Gunakan wadah untuk menampung air. Bilas toilet juga secukupnya Bu, jangan hambur-hambur air karena memang lagi panas. Untuk mandi, untuk cuci, untuk masak, terus untuk air wudu yang penting. Mandi juga yang biasanya kita mandi hambur-hambur gitu kan, mandinya juga mesti irit-irit. Cuci tangan juga efisien menggunakan air, jangan buang air cuma-cuma. Artinya kran itu harus ditutup, harus saling ingetin di anggota keluarga,” jelasnya.

​Untuk menjamin kualitas dan kebersihan air konsumsi warga, Batin Wulan mengingatkan agar wadah penampungan selalu ditutup rapat dan diletakkan di lokasi yang steril.

​”Wadah airnya ditutup Bu, kalau enggak ditutup nanti bisa kemasukan kotoran, nanti enggak higienis. Air juga disimpan di tempat yang teduh, air juga dijauhkan dari kotoran ya, artinya sampah atau apa,” tambahnya.

​Ketua PMI Provinsi Lampung kemudian mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempertahankan semangat kebersamaan, serta memperbanyak rasa syukur dalam menghadapi cobaan bencana alam.

​”Mudah-mudahan warga di Way Laga ini sehat semua. Dengan bantuan air bersih ini bisa sangat bermanfaat untuk Ibu-Ibu mengerjakan pekerjaan rumah dan tentunya tetap beribadah. Tetap beribadah dan tetap bersyukur Bu ya. Kita dalam keadaan panas, kekurangan air ini tetapi ada bantuan kebaikan dari Allah SWT tentunya lewat PMI ini,” tutupnya.

​Usai memberikan pengarahan, Batin Wulan bersama jajaran pengurus PMI Provinsi Lampung berbaur dengan warga dan membantu langsung proses pengisian air bersih ke dalam wadah-wadah penampungan milik warga setempat.

Sementara itu, Kepala Bagian Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Lampung, Rizki Adevta, menyampaikan bahwa operasi distribusi air bersih telah digerakkan secara masif sejak 27 Juli 2026. Dalam pendistribusian di Kelurahan Way Laga ini, PMI Provinsi Lampung mengerahkan tiga armada dengan total bantuan air bersih sebanyak 12.000 liter.

​Rizki menjelaskan, Kelurahan Way Laga menjadi salah satu kawasan prioritas intervensi PMI lantaran kondisi sumber air warga yang kian memprihatinkan akibat dampak musim kemarau.

Hingga saat ini, PMI Provinsi Lampung telah melakukan pendistribusian di beberapa titik rawan krisis air bersih di Kota Bandar Lampung, antara lain Kelurahan Way Laga (tiga kali penyaluran), Kelurahan Sukarame 2 Kecamatan Telukbetung Barat (empat kali penyaluran), serta wilayah Jalan Malaka, Panjang Selatan (dua kali penyaluran).

​PMI juga menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan kekeringan di tingkat kabupaten/kota, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) pertama Kodam XXI/Raden Intan yang digelar di Aula Sudirman, Markas Kodam XXI/Raden Intan, Senin (10/8/2026).

Peringatan satu tahun berdirinya Kodam XXI/Raden Intan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat atas HUT pertama Kodam XXI/Raden Intan. Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur mengapresiasi perjalanan Kodam XXI/Raden Intan selama satu tahun yang dinilai telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah sekaligus mendukung berbagai program pembangunan.

“Selamat ulang tahun yang pertama kepada seluruh keluarga besar Kodam XXI/Raden Intan. Semoga momentum satu tahun ini menjadi titik awal bagi pengabdian yang semakin kuat, semakin dekat dengan rakyat, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Lampung dan Bengkulu,” ujar Gubernur.

Menurutnya, meskipun baru berusia satu tahun, Kodam XXI/Raden Intan mengemban amanah yang besar dalam menjaga pertahanan negara dan menciptakan stabilitas wilayah.

Gubernur menegaskan, pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya keamanan dan stabilitas. Sebaliknya, pertahanan yang kuat juga membutuhkan masyarakat yang sejahtera, bersatu, serta memiliki kepercayaan terhadap negara.

Karena itu, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Pertahanan dan pembangunan harus berjalan bersama. Stabilitas menjadi syarat penting bagi pembangunan, sementara kesejahteraan dan persatuan masyarakat menjadi bagian penting dari kekuatan pertahanan negara,” katanya.

Gubernur juga memberikan apresiasi atas keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Lampung memiliki peran strategis dalam menjaga produksi dan ketersediaan pangan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri dinilai memberikan dampak positif terhadap produktivitas pertanian sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

Gubernur menyebut produksi pertanian, khususnya padi dan jagung, terus menunjukkan perkembangan positif. Stabilitas harga di tingkat petani juga menjadi perhatian bersama agar peningkatan produksi dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi TNI dan pemerintah daerah dalam mendampingi petani, meningkatkan produksi, serta menjaga ketahanan pangan merupakan kerja sama yang sangat strategis,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan produksi dan stabilitas harga pangan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat, termasuk dalam mendukung sektor pertanian, menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pangan yang kuat.

Gubernur menilai, keterlibatan TNI yang tidak hanya berada di ruang-ruang pertahanan, tetapi juga hadir di tengah sawah, mendampingi petani, dan membantu masyarakat merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Semakin dekat TNI dengan rakyat, semakin kuat pula pertahanan negara. Semakin kuat hubungan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, Insyaallah semakin kuat pula pembangunan daerah kita,” tegasnya.

Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung siap terus berjalan bersama Kodam XXI/Raden Intan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas serta mempercepat pembangunan daerah.

Ia berharap Kodam XXI/Raden Intan dapat terus menjadi benteng pertahanan yang kokoh sekaligus menjadi sahabat masyarakat, hadir untuk menjaga, membantu, membangun, serta memberikan rasa aman dan harapan bagi masyarakat.

“Dirgahayu Kodam XXI/Raden Intan. Teruslah menjadi benteng pertahanan, penjaga persatuan, sahabat rakyat, dan mitra pembangunan daerah,” pungkasnya.

Sementara itu Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kodam XXI/Raden Intan dibentuk pada 10 Agustus 2025 bersama sejumlah Kodam baru lainnya. Kehadiran Kodam XXI/Raden Intan merupakan bagian dari penguatan organisasi pertahanan dan pelayanan teritorial di wilayah.

Menurutnya, selama satu tahun perjalanan, Kodam XXI/Raden Intan menghadapi berbagai dinamika sekaligus memperoleh sejumlah capaian dan dukungan, baik dari internal TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kodam XXI/Raden Intan,” ujar Pangdam.

Ia menegaskan, sebagai satuan kewilayahan, Kodam XXI/Raden Intan memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat pertahanan negara sekaligus mendukung masyarakat dan pembangunan daerah.

Untuk itu, seluruh prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kodam XXI/Raden Intan didorong untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, memperkuat soliditas internal, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

Pangdam juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas, termasuk dalam proses rekrutmen prajurit TNI. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik permainan uang, rekomendasi yang tidak sesuai ketentuan, maupun bentuk penyimpangan lainnya.

“Kami ingin memberikan prajurit yang betul-betul memiliki kualitas dan standar sebagai seorang prajurit,” tegasnya.

Pangdam menjelaskan bahwa kebutuhan personel TNI saat ini masih cukup besar sehingga proses rekrutmen akan terus dilakukan secara optimal. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan memiliki keinginan untuk bergabung dengan TNI dipersilakan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain profesional, Pangdam menekankan pentingnya sikap adaptif bagi setiap prajurit dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan tantangan tugas.

Menurutnya, kemampuan beradaptasi diwujudkan melalui berbagai inovasi dan peningkatan kapasitas, termasuk pembekalan kemampuan bahasa asing serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Adaptif berarti mampu mengikuti perkembangan lingkungan strategis, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu merespons berbagai tantangan secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam juga menyampaikan sejumlah dukungan Kodam XXI/Raden Intan terhadap pemerintah daerah, termasuk dalam penanganan bencana dan percepatan pembangunan.

Sejumlah fasilitas dan kemampuan satuan, seperti kendaraan, alat berat, tangki air, serta personel terlatih, dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah daerah ketika terjadi kondisi darurat maupun kebutuhan pembangunan tertentu.

Kemampuan tersebut juga mencakup kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun laut.

Pangdam menyampaikan, Kodam XXI/Raden Intan juga terus berupaya mendukung program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menyebut sejumlah capaian pembangunan dan program teritorial terus dikembangkan, termasuk penguatan peran satuan di tingkat desa agar keberadaan TNI semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mengusung tema “Bekerja dengan Hati, Profesional dan Adaptif”, peringatan HUT pertama Kodam XXI/Raden Intan menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen pengabdian.

Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas pembangunan bangsa dan negara.

Peringatan HUT pertama Kodam XXI/Raden Intan kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi. Tumpeng tersebut diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Bengkulu.

Kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan oleh Pangdam XXI/Raden Intan kepada sejumlah prajurit berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas.

Turut hadir seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, jajaran Kepala Daerah se-Provinsi Lampung dan Bengkulu serta seluruh jajaran Kodam XXI/Raden Intan, Korem dan Kodim wilayah Lampung dan Bengkulu. (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan menargetkan seluruh kesiapan teknis dan administratif tuntas pada akhir tahun 2026.

Fokus utama pembangunan ini adalah pematangan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi proyek di Desa Purwotani, Jati Agung, agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menegaskan bahwa keseriusan ini merupakan wujud syukur pemerintah daerah atas terpilihnya Lampung sebagai salah satu lokasi proyek strategis nasional.

“Wujud syukur kami adalah dengan lebih serius menangani program ini. Kami pastikan pematangan lahan akan segera terealisasi dengan dukungan alokasi anggaran, karena ini kunci utama sebelum groundbreaking Desember mendatang,” ujarnya usai mengikuti Rapat Program Strategis Energi Terbarukan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (10/8/2026).

Rapat koordinasi tersebut mempertemukan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan Danantara, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan perwakilan Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Walikota Bandar Lampung juga tampak hadir pada rakor tersebut. Pertemuan ini secara spesifik membahas akselerasi pembangunan PSEL Lampung Raya yang direncanakan mulai beroperasi penuh pada kuartal keempat tahun 2028.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan intervensi anggaran melalui perubahan APBD untuk memastikan pematangan lahan dapat segera dilakukan. Selain itu, pengerjaan akses jalan sepanjang 1,7 kilometer menuju lokasi proyek ditargetkan dapat segera dimulai konstruksinya pada awal tahun depan.

Pihak Danantara selaku pendamping proyek menekankan bahwa target groundbreaking pada Desember 2026 merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai target operasional. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menjadi poin krusial yang harus diselesaikan pihak pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan.

Terkait pasokan bahan baku sampah, pemerintah daerah telah memetakan sistem rantai pasok dari kabupaten/kota yang beraglomerasi, yakni Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Pemerintah provinsi akan segera menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatur pola pengangkutan agar target pasokan sampah sebanyak 1.168 ton per hari dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara badan usaha pemenang proyek dan pemerintah daerah akan segera difinalisasi. Dokumen kerja sama ini akan disesuaikan dengan regulasi lokal untuk menjamin kepastian hukum operasional proyek, sesuai dengan standar yang ditetapkan Kemendagri.

Adapun terkait tantangan teknis mengenai kebutuhan air operasional proyek yang mengemuka pada rakor tersebut juga telah masuk dalam kajian untuk segera dicarikan solusinya. Pemerintah daerah dan pihak pengembang sepakat akan mendiskusikan opsi yang paling efektif, baik melalui penyediaan pipa ke sungai terdekat maupun pemanfaatan air tanah, untuk kelancaran operasional PSEL.

Untuk memastikan keberhasilan proyek, pihak pengembang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal dalam operasionalnya. Tenaga kerja lokal ditargetkan mendominasi hingga 90 persen saat proyek beroperasi penuh, yang nantinya akan dibekali dengan program pelatihan khusus guna memastikan adanya transfer pengetahuan teknologi.

Implementasi PSEL ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Lampung, terutama dalam mengatasi masalah timbunan sampah secara tuntas dan ramah lingkungan. Selain itu, proyek ini akan memperkuat kemandirian energi daerah melalui pemanfaatan sampah menjadi listrik, yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah strategis bersama Pemerintah Pusat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengoptimalkan penerimaan pajak melalui integrasi layanan pertanahan, serta mengawal percepatan program bedah rumah nasional di tahun 2026.

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah di Ruang Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/08/2026).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya menyoroti program prioritas Presiden yakni pelaksanaan bedah rumah sebanyak 400.000 unit di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit. Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026, akan ada berbagai kemudahan agar penerima manfaat bedah rumah bisa lebih mudah dalam prosesnya,” ujar Mendagri.

Terkait SEB antara Menteri ATR/BPN dan Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa langkah tersebut diinisiasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan Kementerian ATR/BPN sangat krusial agar tercipta pelayanan yang cepat, transparan, memberikan kepastian hukum, sekaligus mengoptimalkan penerimaan BPHTB sebagai sumber pajak daerah.

Lebih lanjut, Mendagri menyambut positif rilis inflasi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren perbaikan. Tercatat, inflasi nasional berhasil turun dari 3,34% (Year on Year) pada periode yang sama tahun lalu, menjadi 2,88%.

“Ini angka yang ideal karena target kita adalah 2,5% dengan deviasi 1%, atau pada rentang 1,5% sampai dengan 3,5%,” ungkap Mendagri.

Penurunan ini dibuktikan dengan angka deflasi month-to-month (Juni ke Juli) sebesar 0,14%. Mendagri menggarisbawahi bahwa sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,89%.

“Good news-nya adalah yang paling kita jaga betul terkait masalah perut ini mengalami deflasi, artinya harga-harga relatif turun dan komoditas penting harganya terjaga,” terangnya.

Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap beberapa komoditas penyumbang kenaikan harga seperti bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa secara umum harga-harga pada Juli 2026 relatif terkendali. Namun, siklus tahunan tahun ajaran baru memberikan andil inflasi pada sektor pendidikan sebesar 0,55% yang terjadi di 32 provinsi.

“Inflasi ini disumbang oleh kenaikan biaya pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%,” papar Amalia.

Terkait Indeks Perubahan Harga (IPH) di Pulau Sumatera, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka Selatan (4,27%) yang didominasi oleh daging ayam ras, beras, dan cabai merah. Sementara di Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi berada di Kabupaten Sidoarjo (2,45%) dengan komoditas penyumbang utama meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kolaborasi kebijakan antarinstansi ini ditujukan untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik.

“Target kami pada tahun ini adalah melakukan transformasi pelayanan untuk meningkatkan Indeks Business Ready (B-Ready) kita, di mana saat ini peringkat Indonesia masih di urutan 40 dari 101 negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, mutlak diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering,” pungkas Nusron Wahid.

LAMSEL -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung penguatan peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan saat membuka acara Konsolidasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (8/8/2026).

​Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menekankan pentingnya peran historis pesantren dalam membentuk karakter bangsa. Namun, di tengah arus modernisasi, tantangan pembangunan daerah tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia yang adaptif terhadap kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

​”Saat ini kita memasuki era transformasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan dan dakwah. Karena itu saya berharap pondok pesantren di Provinsi Lampung mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa kehilangan jati dirinya,” kutip Sekdaprov membacakan amanat Gubernur.

​Gubernur juga mendorong para santri untuk membekali diri dengan berbagai keahlian modern tanpa melupakan pondasi agama.

“Santri harus tetap kokoh dalam akidah, kuat dalam akhlak, luas dalam ilmu agama, namun juga memiliki literasi digital, kemampuan berkomunikasi, keterampilan berwirausaha, penguasaan teknologi, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” tambahnya.

​Selain penguatan kapasitas digital, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi langkah pondok pesantren yang telah berhasil membangun kemandirian ekonomi melalui berbagai sektor produktif seperti koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM berbasis syariah.

​Usai menyampaikan sambutan resmi, Sekdaprov Marindo Kurniawan secara simbolis menyerahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung yang telah resmi ditetapkan. Pergub ini diharapkan menjadi panduan serta payung hukum dalam penguatan sinergi antara Pemprov Lampung, Kanwil Kemenag, dan FKPP.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung H. Zulkarnain menginformasikan terkait terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengakuan dan perhatian konkrit pemerintah terhadap kemandirian pondok pesantren.

Kakanwil Kemenag Lampung juga mengimbau seluruh pimpinan dan pengajar pondok pesantren untuk bersama-sama menjaga nama baik lembaga pendidikan Islam dengan mewujudkan Pesantren Ramah Anak serta berkomitmen penuh mencegah segala bentuk kekerasan.

​”Lembaga pendidikan apapun, baik sekolah, madrasah, pondok pesantren harus ramah anak. Empat model kekerasan terhadap anak yang harus kita hindarkan, satu kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, yang keempat penelantaran atau pembiaran terhadap anak,” pungkas H. Zulkarnain.

Di kesempatan yang sama, Ketua FKPP Provinsi Lampung Andi Warisno memaparkan potensi besar pendidikan pesantren di Provinsi Lampung. Saat ini tercatat ada lebih dari 2.000 pondok pesantren di Lampung, di mana sekitar 1.400 di antaranya telah mengantongi izin resmi.

​”Di Lampung, hampir 1.400 pondok yang ada izin dan ada 600-an yang belum ada izin. Jadi sekitar 2.000 lebih pondok pesantren. Ini tentu menjadi PR bersama karena pondok pesantren ini menjadi wadah penggemblengan ilmu agama dan akhlak. Mudah-mudahan dengan penguatan pondok pesantren, anak-anak kita di masa yang akan datang akhlaknya lebih baik,” tegasnya.

FKPP Provinsi Lampung juga turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas komitmen nyata melalui penyiapan Perda dan Pergub tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, serta penyaluran hibah daerah bagi ratusan pesantren.

​”Saya menghaturkan ribuan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi dengan membuat Perda dan Pergub Pondok Pesantren. Dan juga tahun lalu ada bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk hampir 100 pondok pesantren,” tutur Andi Warisno.

​FKPP juga menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat yang membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama RI. Langkah ini diharapkan mampu memperbesar alokasi anggaran guna peningkatan pembinaan bagi lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia. (Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data secara jujur dan apa adanya. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (08/08/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat partisipasi dalam pelaksanaan sensus.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa data memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan pembangunan daerah. Menurutnya, semangat persatuan yang dahulu diwujudkan melalui Sumpah Pemuda, kini dapat diperkuat melalui kesadaran bersama terhadap pentingnya data.

“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, sensus berbeda dengan survei karena sensus dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih lengkap. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata.

Ia juga menyoroti perubahan struktur ekonomi masyarakat, termasuk berkembangnya ekonomi digital yang semakin banyak melibatkan masyarakat bekerja dari rumah melalui teknologi.

“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.

Menurutnya, data yang diberikan masyarakat dapat dianalogikan seperti proses pemeriksaan kesehatan. Dokter membutuhkan informasi yang jujur dari pasien agar dapat memberikan diagnosis dan penanganan yang tepat. Begitu pula pemerintah membutuhkan data yang benar agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat,” jelasnya.

Gubernur juga mengajak para tokoh masyarakat dan pengurus FPK yang mewakili berbagai suku dan etnis di Lampung untuk menjadi penggerak partisipasi masyarakat. Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan dan menyampaikan pentingnya sensus kepada komunitas masing-masing.

“Bapak dan Ibu adalah kelompok referensi. Mari gelorakan kepada masyarakat bahwa sensus yang sukses akan menghasilkan data yang lengkap, sehingga kita bisa memproyeksikan ekonomi kita dan menentukan kebijakan yang lebih tepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung telah menunjukkan capaian yang membanggakan. Pada tahap pertama, Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama secara nasional.

Namun, capaian tersebut masih harus dipertahankan melalui dua tahapan evaluasi berikutnya. Karena itu, BPS mengajak seluruh elemen masyarakat turut memberikan dukungan agar Lampung dapat mempertahankan prestasi tersebut.

Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Mereka mendatangi berbagai lokasi, mulai dari pasar, pertokoan, industri, keluarga, hingga usaha yang dijalankan dari rumah tangga.

Ahmadriswan menegaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus bukan terletak pada anggaran, metodologi, maupun teknologi, melainkan pada bagaimana membangun kepercayaan masyarakat.

“Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Ketika tokoh masyarakat mengajak komunitasnya mendukung sensus, menyampaikan bahwa data BPS aman, dan mengajak masyarakat menerima petugas, maka kepercayaan itu akan tumbuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data Sensus Ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gambaran perekonomian hingga wilayah yang lebih rinci. Saat ini, data ekonomi tingkat kabupaten/kota masih banyak menggunakan pendekatan survei sehingga belum dapat menggambarkan struktur ekonomi hingga tingkat kecamatan secara lengkap.

“Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap. Melalui Sensus Ekonomi inilah kita berupaya mendapatkan data tersebut,” jelasnya.

Ahmadriswan juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak.

Ia mencontohkan, struktur ekonomi Lampung saat ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, pendataan mengenai pendapatan, pengeluaran, maupun aset masyarakat diperlukan untuk memperoleh gambaran ekonomi Lampung secara lebih utuh.

“Memang pertanyaannya bisa terkesan kepo, tetapi itulah modal kita untuk menyajikan potret terkini ekonomi Lampung,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan sensus juga menyesuaikan perkembangan zaman. Masyarakat yang memiliki aktivitas padat, khususnya di kawasan perumahan, dapat memanfaatkan mekanisme pendataan mandiri yang disediakan BPS.

“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah. Kalau ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan,” tegasnya.

Ketua FPK Provinsi Lampung, Hi. Darussalam, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. FPK yang menjadi wadah komunikasi berbagai kelompok etnis dan suku di Lampung dinilai memiliki peran penting dalam membantu BPS menjangkau masyarakat.

Darussalam mengajak seluruh anggota FPK untuk memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya. Harapan saya kepada seluruh anggota FPK, bantulah memberikan data Sensus Ekonomi di Lampung dengan fakta yang ada,” ujarnya.

Ia juga menilai kerja sama antara FPK dan BPS dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk membantu menyediakan data mengenai keberadaan dan jumlah anggota berbagai kelompok suku dan etnis di Lampung.

Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Rahmat Yuda Kesatria dalam paparannya menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.

Menurutnya, konsolidasi BPS dan FPK menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah kesalahpahaman yang dapat terjadi antara petugas sensus dan masyarakat.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Rahmat menyebut, hingga saat ini capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai sekitar 87 persen. Dengan dukungan FPK, Kesbangpol, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkat sekaligus mempertahankan posisi Lampung sebagai daerah dengan kinerja terbaik.

Ia menekankan pentingnya peran FPK sebagai wadah komunikasi yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan etnis. Selain sebagai agen sosialisasi, FPK juga diharapkan membantu mengantisipasi potensi penolakan, kesalahpahaman, maupun informasi keliru terkait pelaksanaan sensus.

“Ketika dunia sudah berubah, maka strateginya pun harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Kunci keberhasilan sensus adalah keterbukaan dan penerimaan dari masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Lampung bersama BPS, dan FPK berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan keterangan yang benar sesuai kondisi sebenarnya.

Dengan data yang akurat dan lengkap, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)– Wakil Gubernur Lampung yang juga Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung, Jihan Nurlela, mendorong Gerakan Pramuka UIN Raden Intan Lampung untuk memperkuat pendidikan karakter dan menyiapkan generasi muda yang berintegritas, adaptif, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Hal tersebut disampaikan Jihan saat melantik Pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) dan Pembina Gugus Depan 09-029 dan 09-030 Gerakan Pramuka UIN Raden Intan Lampung Masa Bakti 2025–2027 di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Jumat (7/8/2026).

Jihan mengatakan, amanah sebagai pengurus Mabigus dan pembina gugus depan bukan sekadar tanggung jawab organisasi, tetapi juga bagian dari pengabdian dalam membentuk karakter generasi muda melalui pengalaman, kepemimpinan, kerja sama, dan kegiatan sosial.

“Jadikanlah pengabdian di Gerakan Pramuka sebagai ladang ibadah, ladang pengabdian, dan ladang untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Jihan.

Menurutnya, pendidikan karakter tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran di ruang kelas. Gerakan Pramuka memiliki ruang yang lebih luas untuk membentuk karakter melalui kegiatan yang menanamkan kedisiplinan, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta pengalaman langsung di tengah masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial, Jihan berharap Pramuka dapat menjadi salah satu wadah yang membantu generasi muda memiliki ketahanan karakter dan tidak mudah terpengaruh berbagai persoalan sosial.

Jihan menambahkan, penguatan peran Pramuka sejalan dengan upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut juga sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65, “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.”

Ia juga mendorong Gerakan Pramuka untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan membangun citra sebagai organisasi yang modern, kreatif, dan menyenangkan tanpa meninggalkan nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma.

“Lakukan branding Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang juga modern, yang kreatif, yang gembira dan menyenangkan tanpa meninggalkan nilai-nilai Trisatya Dasa Dharma Pramuka,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Raden Intan Lampung, Wan Jamaluddin, mengatakan pembinaan Pramuka di lingkungan kampus akan terus diarahkan secara adaptif dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan aspirasi dan kepemimpinan.

Ia menyebut capaian Akreditasi A menjadi bukti kualitas tata kelola Gerakan Pramuka UIN Raden Intan Lampung yang didukung kerja keras pengurus dan dukungan berbagai pihak.

Menurutnya, Gerakan Pramuka juga menjadi bagian dari komitmen UIN Raden Intan mendukung visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui penyiapan SDM unggul yang berakar pada kearifan lokal Lampung dan nilai-nilai keislaman dengan wawasan global.

Melalui kepengurusan baru tersebut, diharapkan Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung semakin aktif membentuk generasi muda yang berkarakter, adaptif, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat serta bangsa.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Tanggamus bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang digelar secara virtual dari Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2026).

Dalam pengantarnya Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa tuberkulosis masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung. Selain berdampak pada kesehatan, penyakit ini juga memengaruhi produktivitas masyarakat karena membutuhkan pengobatan minimal selama enam bulan.

“Penanggulangan tuberkulosis bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena itu, percepatan eliminasi TB harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.

Wagub juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mendukung target nasional eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Target tersebut, menurutnya, hanya dapat tercapai apabila seluruh kabupaten/kota memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan penemuan kasus secara aktif, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, serta menghilangkan stigma terhadap penderita TB.

Kabupaten Tanggamus, lanjutnya, memiliki potensi besar untuk mempercepat pencapaian target tersebut melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, kader pekon, hingga seluruh elemen masyarakat.

Dalam paparannya, Wagub juga menyampaikan estimasi kasus tuberkulosis di Provinsi Lampung pada tahun 2026 mencapai 30.745 kasus, sedangkan Kabupaten Tanggamus diproyeksikan memiliki 2.532 kasus. Namun hingga saat ini, capaian notifikasi kasus di Kabupaten Tanggamus baru mencapai sekitar 37 persen dari target sehingga masih diperlukan penguatan penemuan kasus di lapangan.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tengah mengembangkan website Peduli TB Lampung sebagai media skrining dini dan pelacakan kasus. Platform tersebut diharapkan menjadi pintu awal identifikasi masyarakat berisiko tinggi sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat sarana dan prasarana penunjang diagnosis tuberkulosis, termasuk pengadaan alat kesehatan dan penguatan layanan pemeriksaan di daerah. Di sisi lain, dukungan terhadap pasien juga dilakukan melalui usulan program bantuan rumah layak huni bagi penderita tuberkulosis yang memenuhi persyaratan.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, Jihan menyoroti masih rendahnya capaian Treatment Success Rate TBC RO (1/2) serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada kontak serumah. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus memperkuat skrining kelompok berisiko, mengoptimalkan pemanfaatan layanan diagnosis, meningkatkan pelaporan kasus melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), mempercepat investigasi kontak, memperkuat peran kader TB dan Desa Siaga, serta mengintensifkan koordinasi lintas sektor.

Jihan juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah memiliki dokumen perencanaan penanggulangan tuberkulosis secara lengkap. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama ditemukannya pasien dengan gejala klinis tuberkulosis tetapi hasil pemeriksaan penunjang belum mengonfirmasi penyakit tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan alat kesehatan dan fasilitas penunjang diagnosis dapat segera direalisasikan. Ia juga meminta pemerintah daerah mempersiapkan aspek administrasi, sumber daya manusia, serta sarana pendukung agar layanan dapat segera berjalan optimal ketika bantuan terealisasi.

“Saya mohon penanggulangan tuberkulosis ini dilakukan secara serius. Eliminasi TB pada tahun 2030 merupakan arahan Presiden dan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Suaidi, mengatakan estimasi kasus tuberkulosis di wilayahnya mencapai 2.532 kasus, namun hingga saat ini baru 960 kasus yang berhasil ditemukan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi evaluasi bersama agar seluruh unsur yang telah tergabung dalam TP2TB dapat bekerja lebih efektif.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah membentuk tim hingga tingkat kecamatan, pekon, puskesmas, dan Desa Siaga sebagai ujung tombak penanggulangan tuberkulosis. Hasil rapat koordinasi ini akan menjadi pedoman untuk memperkuat upaya penemuan kasus serta meningkatkan kualitas penanganan di lapangan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung. Berbagai bentuk dukungan yang diberikan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Tanggamus,” ujar Suaidi.