Wagub Ajak Siswa SMK Sumsel Hadirkan Inovasi untuk Petani, Nelayan, dan UMKM

PALEMBANAG –(deklarasinews.com)– Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, secara resmi membuka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di SMK Negeri 2 Palembang, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tahunan tersebut berlangsung semarak dan diikuti perwakilan SMK dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Ajang ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menampilkan kemampuan, kreativitas, serta inovasi unggulan di berbagai bidang kejuruan.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menegaskan pentingnya hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mendorong para siswa SMK untuk menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumsel.

“Bangunlah teknologi yang bisa membantu petani karet kita, ciptakan mesin yang meringankan kerja nelayan Sungai Musi, dan kembangkan aplikasi yang mengangkat UMKM lokal wong kito. Jadikan keahlian kalian merakyat dan berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Cik Ujang.

Menurutnya, kompetensi dan keterampilan yang dimiliki siswa SMK harus mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mendukung potensi unggulan daerah. Ia berharap melalui ajang LKS ini akan lahir generasi muda yang kreatif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Cik Ujang juga mengingatkan bahwa kompetisi tingkat provinsi ini merupakan langkah awal menuju persaingan yang lebih besar di tingkat nasional. Para juara nantinya akan mewakili Sumsel pada LKS Tingkat Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2026.

“Tantangan sesungguhnya menanti kalian pada LKS Tingkat Nasional nanti. Siapa pun yang menjadi Juara 1 dari tanggal 19 hingga 21 Mei ini harus mempersiapkan diri dengan baik. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, aman, dan anak-anak kita mampu menjadi perwakilan yang tangguh di tingkat nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa LKS SMK Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2026 digelar selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Mei 2026. Sebanyak 31 bidang lomba dipertandingkan, mencakup berbagai kompetensi dan keahlian kejuruan modern.

Ia mengatakan sistem kompetisi dilakukan secara berjenjang dan ketat guna menjaring talenta-talenta terbaik yang nantinya dipersiapkan untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

“Pemenang lomba ini akan mengikuti lomba di tingkat nasional, dan yang menang di sana nanti akan dilombakan lagi di tingkat internasional. Jadi persaingannya berjenjang. Insyaallah melalui seleksi ketat di 31 bidang lomba ini, kita akan mendapatkan peserta terbaik untuk mengharumkan nama Sumsel di tingkat selanjutnya,”ungkapnya. (Ning)

Wali Kota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras Kepada Puluhan Ribu KPM

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Wali Kota Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras kepada Puluhan Ribu KPM di Kota Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan Dinas Pangan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pangan warga.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data penerima bantuan, sebanyak 43.582 KPM menerima bantuan melalui Dinas Sosial dan 102.624 KPM menerima bantuan melalui Dinas Pangan.

Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat semangat kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat (red).

Bupati Lambar Dorong MUI Berperan Aktif Dukung Program Pemerintah

LAMBAR –(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mempimpin Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Ke-II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Lampung Barat, Selasa (19/05/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah Drs. Nukman, M.M., para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat KH. Pairozi, M.Pd.I. beserta jajaran pengurus MUI.

Dalam sambutannya, Parosil Mabsus menegaskan bahwa MUI Kabupaten Lampung Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah, terutama dalam mendukung serta mengimplementasikan berbagai program pemerintah di tengah masyarakat.

“Peran MUI Kabupaten Lampung Barat ini sangat strategis,” ujar Parosil.

Ia berharap melalui Musyawarah Kerja Daerah Ke-II tersebut, MUI Kabupaten Lampung Barat dapat mendukung dan mengimplementasikan berbagai macam program pemerintah daerah, baik itu Program Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ditengah tengah masyarakat.

Menurut Parosil, keberadaan MUI sangat penting karena para ulama dan tokoh agama merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan pesan-pesan moral.

“Karena memang peran serta MUI ini sangat vital, mereka inilah yang paling dekat dengan masyarakat,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Parosil menyampaikan, Melalui Musyawarah Kerja Daerah Ke-II tersebut, Parosil berharap MUI Kabupaten Lampung Barat mampu melahirkan berbagai inovasi dan gagasan baru dalam mendukung pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan ditengah masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa di era modern dan digital saat ini, MUI harus terus berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah dan menjaga kehidupan masyarakat tetap kondusif.

“Saya berharap kepada Ketua MUI beserta jajarannya, munculkanlah pemikiran-pemikiran dan gagasan sebagai jawaban terhadap tantangan yang akan kita hadapi ke depan dalam membantu pemerintah daerah,” tutupnya.(Andri)

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dicanangkan di Pesawaran: Membangun Peta Ekonomi Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, bersama Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution secara resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa (19/5), menandai dimulainya proses pemetaan menyeluruh terhadap kondisi riil pelaku usaha dan potensi ekonomi wilayah di Kabupaten Pesawaran.

Turut hadir dalam acara Pencanangan dan Sosialisasi SE2026 itu, Plh. Kepala BPS Kabupaten Pesawaran, Rosadi Zein, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pesawaran, pelaku usaha, serta mitra BPS Kabupaten Pesawaran.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar rutinitas statistik. SE2026 adalah navigasi ekonomi yang akan menentukan arah kebijakan Indonesia satu dekade ke depan.

Ia menjelaskan bahwa SE2026 berperan sebagai navigasi ganda: bagi pemerintah, hasilnya akan menentukan dasar perumusan kebijakan strategis, evaluasi program, dan pengambilan keputusan nasional; sementara bagi pelaku usaha, data sensus menjadi kompas untuk membaca tren, melihat peluang, sekaligus memetakan tantangan bisnis di masa depan.

Ahmadriswan juga menyoroti perubahan lanskap ekonomi yang berlangsung cepat. Gelombang ekonomi digital, mulai dari usaha online, penjualan lewat media sosial, jasa kreatif, content creator, hingga bisnis berbasis platform internet kini menjadi potensi riil yang harus dicatat dan dipetakan secara akurat.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan mendata berbagai aktivitas ekonomi tersebut secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur ekonomi modern, potensi usaha baru, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Salah satu momen paling menarik dalam sambutan Ahmadriswan adalah ketika ia menghubungkan semangat SE2026 dengan visi pembangunan Kabupaten Pesawaran yang diusung Bupati Nanda dan Wakil Bupati Antonius: “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Sesungguhnya, SE2026 dan visi CAKEP Pesawaran berjalan beriringan. Keduanya memiliki tujuan yang sama: mewujudkan Pesawaran yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. SE2026 adalah kontribusi nyata BPS dalam mendukung visi mulia tersebut,” ujarnya.

Ia merinci keterkaitan lima pilar CAKEP dengan agenda sensus: Cerdas membutuhkan data yang cerdas pula, SE2026 hadir menyajikan data ekonomi akurat sebagai basis kebijakan berbasis bukti; Aman terwujud ketika pemerintah memiliki peta lengkap potensi usaha daerah; Kreatif menuntut pendataan geliat usaha digital dan UMKM yang selama ini belum sepenuhnya terdata; Efektif berarti tidak ada lagi kebijakan yang berjalan tanpa data; dan Produktif mensyaratkan daerah mengetahui di mana kekuatannya dan bagaimana mengoptimalkannya.

Pesan khusus juga disampaikan Ahmadriswan kepada para petugas sensus yang akan bertugas di lapangan mulai hari ini. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan mereka bukan sekadar mengisi formulir melainkan merajut masa depan.

“Setiap ketukan pintu yang Anda lakukan, dan setiap data valid yang Anda input, adalah kontribusi nyata Anda dalam merajut masa depan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih sejahtera,” katanya.

Ia menekankan bahwa kejujuran data adalah hal yang tidak bisa ditawar. Petugas diminta bekerja secara riil sesuai standar operasional prosedur (SOP), menjaga kesehatan, dan senantiasa berkoordinasi dengan aparat desa selama pendataan berlangsung.

Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, juga tegas menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Baginya, hasil SE2026 bukan sekadar data statistik, melainkan fondasi utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jangan sampai ada pelaku usaha atau masyarakat yang tidak terdata, karena kami berharap hasil SE2026 ini akan menjadi fondasi dan kompas utama bagi Pemkab dalam menyusun RPJMD serta kebijakan ekonomi yang objektif dan terukur,” tegas Antonius.

Untuk memastikan kelancaran pendataan, Antonius mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan seluruh jajaran dari tingkat OPD hingga kepala desa untuk ikut mengawal jalannya sensus.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh OPD dan jajaran, camat, kepala desa untuk turut mengawal dan memastikan petugas sensus mendapatkan akses data yang valid di lapangan,” ungkapnya.

Antonius juga secara langsung mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di Bumi Andan Jejama untuk menyambut kedatangan petugas sensus dengan terbuka. Ia memastikan bahwa kerahasiaan data terjamin secara hukum.

“Data Sensus Ekonomi ini dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Terima kedatangan petugas dengan baik, periksa identitas resminya demi keamanan, dan berikan jawaban yang jujur dan akurat. Karena kejujuran Anda menentukan ketepatan program kebijakan ekonomi,” pungkasnya.

Ia menutup pesannya dengan seruan kolektif: “Mari bersama-sama kita membangun ekonomi Pesawaran CAKEP dan berbasis data yang valid.”

Dalam acara tersebut juga dipaparkan kondisi perekonomian Kabupaten Pesawaran terkini. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi lebih dari 35 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mulai memberikan kontribusi yang kian signifikan, menandai adanya transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Ahmadriswan menambahkan, Kabupaten Pesawaran sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata bahari, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, hingga usaha mikro dan kecil. Namun selama ini potensi tersebut belum sepenuhnya terpetakan.

Data SE2026 diharapkan dapat memotret secara komprehensif seluruh potensi ekonomi pesisir dan agraris Pesawaran tersebut, sebagai modal penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan daerah yang lebih terarah.

Ahmadriswan mengingatkan bahwa keberhasilan SE2026 tidak bisa ditopang oleh BPS semata. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, pelaku usaha, akademisi, serta media sebagai prasyarat mutlak.(Red)

Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Provinsi Lampung Periode 2025–2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurut Gubernur, program MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik,” ujar Mirza.

Ia menuturkan, gagasan MBG telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.

Mirza menjelaskan, Lampung memiliki tantangan besar karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong selama bertahun-tahun berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani.

“Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat,” katanya.

Saat ini, kata Mirza, telah terbentuk lebih dari seribu dapur MBG di Provinsi Lampung yang mulai menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi antara dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

“Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Tengku Syahdana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan program MBG.

Ia menyebut Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi kerakyatan dalam skala besar.

“Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ujarnya.

Menurut Tengku, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat desa.

Ia juga mendorong agar setiap dapur MBG melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu.

“Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Gapenbi, Alven Sony, menegaskan bahwa para mitra MBG telah berkontribusi besar dalam mendukung program pemerintah melalui investasi pembangunan dapur secara mandiri.

Menurutnya, ribuan dapur MBG yang telah berdiri di berbagai daerah merupakan hasil investasi para mitra tanpa menggunakan dana pembangunan dari APBN.

“Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan tujuan Program MBG.

Pelantikan pengurus Gapenbi Provinsi Lampung tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penggerak ekonomi desa dan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (Red)

Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan penguatan pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman multidimensi.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun Akademik 2025–2026 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).

“Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda,” kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Gubernur menilai tema “Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi” relevan dengan kondisi global yang diwarnai ancaman siber, disinformasi, konflik geopolitik, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga perubahan iklim.

Kegiatan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI berlangsung di Provinsi Lampung pada 17–22 Mei 2026 dengan melibatkan 59 mahasiswa program magister beserta dosen dan staf Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI. Para peserta melakukan riset, pemetaan wilayah, dan audiensi terkait potensi daerah, ekonomi, serta ketahanan nasional di Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas manusia dan distribusi logistik nasional. Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan dan stabilitas nasional.

Menurut Gubernur, posisi strategis tersebut sekaligus menghadirkan tantangan besar, mulai dari pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara serius.

Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ekonomi dalam memperkuat pertahanan negara. Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, tebu, udang, dan singkong. Bahkan, Lampung disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.

Selain sektor pangan, Gubernur juga mendorong hilirisasi pertanian dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Penguatan konektivitas melalui jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri logistik juga terus dilakukan untuk mendukung peran Lampung sebagai Gerbang Sumatera.

Di bidang sumber daya manusia, Gubernur menaruh perhatian pada penguatan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pemerintah daerah ingin menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi transformasi teknologi dan tantangan global di masa depan.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Anton Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Forkopimda terhadap pelaksanaan KKDN. Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif pertahanan nasional karena menjadi jalur logistik penting sekaligus memiliki potensi pertanian, maritim, dan pariwisata yang besar.

Menurut Anton, kondisi geopolitik global yang tidak menentu saat ini membuat ancaman terhadap negara berkembang menjadi lebih kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk militer konvensional, tetapi juga perang informasi, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap keamanan maritim dan ketahanan masyarakat.

Ia menambahkan, hasil penelitian mahasiswa selama KKDN diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan pertahanan negara dan pembangunan ketahanan wilayah di Lampung. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara aspek pertahanan, keamanan, pembangunan daerah, dan stabilitas nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Hasil kajian mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi masukan strategis bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Lampung menghadapi berbagai ancaman multidimensi di masa depan.(Red)

Asahan Segera Miliki Zona Baru 300 Hektar untuk Pendidikan dan Kesehatan dalam Revisi RTRW 2026-2046

MEDAN -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Asahan resmi melangkah ke tahap krusial dalam penataan ruang wilayahnya untuk dua dekade ke depan. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H., memimpin langsung delegasi daerah dalam Rapat Pembahasan dan Sinkronisasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asahan Tahun 2026-2046. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (19/5/2026).

Rapat ini menjadi tonggak penting mengingat revisi RTRW ini menjadi landasan utama pembangunan daerah hingga tahun 2046. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara, Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos., beserta jajaran, perangkat daerah dari Kabupaten Asahan, serta perwakilan dari Kabupaten/Kota tetangga seperti Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Toba, dan Batu Bara.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Perkim Sumut, Rahmat Hidayat Siregar, menegaskan landasan hukum pelaksanaan rapat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ia mengingatkan bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW oleh Bupati ke DPRD wajib dilengkapi dengan berita acara pembahasan hasil sinkronisasi dari pihak Provinsi.

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan mekanisme teknis yang harus dipatuhi, mengingat Provinsi Sumatera Utara sendiri sedang dalam proses merevisi RTRW-nya. “Bagi kabupaten/kota yang RTRW-nya direncanakan ditetapkan lebih dulu dibanding revisi RTRW Provinsi, wajib memiliki berita acara sinkronisasi dan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi agar dokumen ini sesuai harapan dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H., menyampaikan apresiasi mendalam atas fasilitasi yang diberikan Pemerintah Provinsi. Ia mengungkapkan rencana strategis besar yang tertuang dalam revisi ini, di mana seluas 300 hektar wilayah Asahan dialokasikan khusus untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan guna melayani kebutuhan masyarakat.

Tak hanya fasilitas sosial, pengembangan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas utama tahun ini. “Pada tahun 2026 ini, kami juga akan membangun sejumlah ruas jalan di wilayah perbatasan. Langkah ini kami ambil untuk mendorong konektivitas dan tentu saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut,” ungkap Sekda Asahan.

Menyadari pentingnya keselarasan tata ruang antarwilayah, Zainal Aripin membuka diri terhadap masukan dari daerah tetangga yang hadir. “Kami sangat mengharapkan dukungan dan saran konstruktif. Jika ada aspek yang belum selaras dengan program daerah tetangga, kami siap melakukan penyesuaian demi satu tujuan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tambahnya.(Jun)

Gubernur Sumsel Usulkan Skema Dukungan Fiskal Daerah Lewat Obligasi Daerah

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, mengusulkan penguatan pembiayaan pembangunan daerah melalui penerbitan obligasi daerah dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat sesuai kemampuan APBD masing-masing daerah.

Usulan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI, Selasa (19/5/2026), yang membahas alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Herman Deru, banyak kepala daerah di Indonesia menghadapi tantangan dalam merealisasikan program pembangunan akibat keterbatasan fiskal daerah, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.

“Sumsel siap menjadi role model penerbitan obligasi daerah,” ujar Herman Deru di hadapan peserta sarasehan.

Ia menjelaskan, terdapat 44 daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan fiskal baik dan layak menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi solusi agar program pembangunan dan janji kampanye kepala daerah tetap dapat direalisasikan.

Selain mendorong penerbitan obligasi daerah, Herman Deru juga mengusulkan pola dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat berdasarkan porsi APBD daerah.

“Daerah yang kuat didorong lebih mandiri, sementara daerah yang masih membutuhkan tetap mendapatkan dukungan,” katanya.

Sarasehan Nasional ke-7 MPR RI tersebut mengusung tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.”

Kegiatan itu dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, para kepala daerah se-Sumsel, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumsel, Forkopimda, pimpinan BUMN dan BUMD, serta akademisi. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan yang berlangsung di Bumi Sriwijaya tersebut.

Dalam kesempatan itu, Melchias Markus Mekeng mengatakan bahwa wacana obligasi daerah telah dibahas sejak tahun 2000 dan hingga kini masih relevan dengan kondisi fiskal daerah.

“Agar daerah bisa maju, maka daerah dapat menerbitkan obligasi daerah. Kami dari Fraksi Golkar sedang menggodok hal ini. Saya berharap tahun ini obligasi daerah dapat menjadi undang-undang,” ujar Melchias.

Ia juga mengakui bahwa proses penerbitan obligasi daerah tidak mudah sehingga membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar regulasi yang disusun tepat dan tidak membebani daerah.

Obligasi daerah sendiri merupakan salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan panjang yang berasal dari masyarakat. Sejumlah negara, seperti Jepang dan Senegal, telah menerapkan skema tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Kemas Umar Jaya Negara, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini di Bumi Sriwijaya,” ujarnya.

Jika regulasi obligasi daerah berhasil diselesaikan, Sumsel yang telah menyatakan kesiapan berpeluang menjadi daerah percontohan nasional dalam penerapan skema pembiayaan tersebut. (Ning)

Wabup Umi Laila Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Gading Rejo

GADING REJO -(deklarasinews.com)- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak di wilayah Kecamatan Gading Rejo, Senin (18/5/2026). Sosialisasi yang digelar di GSG setempat ini  dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag., dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Arif Nugroho, S.E., M.P., Kepala Bapenda Yanwir, S.Pd., Camat serta para Kapekon se-Kecamatan Gading Rejo.

Menurut Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag., sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan implementasi kebijakan nasional bagi memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.  Dikatakan, pajak daerah memiliki peran sangat strategis sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pringsewu.

“Untuk mendukung peningkatan target penerimaan Pajak Daerah, perlu optimalisasi segala potensi yang ada. Terlebih Pemkab Pringsewu saat ini tengah berupaya menggali potensi PAD khususnya pajak daerah, yang memiliki target setiap tahunnya cukup tinggi. Dan pajak daerah ini bukan semata kewajiban, tetapi bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.

Wabup berharap melalui sosialisasi ini kepatuhan para wajib pajak di Bumi Jejama Secancanan akan semakin meningkat, sehingga pembangunan berjalan seperti yang diharapkan. Pungkasnya. [Mulia Mega]

Riyanto Pamungkas Resmikan UPT SDN 1 Gunung Raya

PAGELARAN UTARA -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas meresmikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gunung Raya, Pekon Gunung Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, pada Senin (18/5/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh bupati dan pembukaan selubung papan nama, serta pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Pekon Gunung Raya yang telah peduli dan berjuang untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, khususnya di Pekon Gunung Raya. Sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya bagi pembangunan sekolah tersebut.

“Peresmian ini merupakan bentuk dukungan serta jawaban aspirasi masyarakat pada acara Ngopi Serasi beberapa waktu lalu, yang berharap sekolah ini menjadi sekolah definitif, tidak lagi menjadi kelas jauh atau filial dari UPT SD Negeri 1 Kamilin. Sehingganya kami menerbitkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 100.3.3.2-314 Tahun 2026 tertanggal 30 April  2026 tentang Pendirian UPT SD Negeri 1 Gunung Raya. Kini anak-anak tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh menuju Pekon Sumber Bandung, Neglasari, atau Kamilin untuk bersekolah,” ujarnya.

Peresian UPT SDN 1 Gunung Raya ini dihadiri Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dra.Titik Puji Lestari, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ihsan Hendrawan, S.H., M.H., Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Dr.Supriyanto, Kepala BKPSDM Endi Fauzi, S.T., M.T., Kadis PUPR Ahmad Syaifudin, S.T., M.T., Kadis PMP Judi Muljana, S.T., M.T., Camat Pagelaran Utara Erli Yunarni, S.E., M.H., Kapekon, mKUPT SDN 1 serta tokoh masyarakat Gunung Raya.

Untuk diketahui, UPT SDN 1 Gunung Raya dengan NPSN 70062404 dan mengantungi SK Izin Operasional No.33/800/KPTS/D.01/2026 tertanggal 5 Mei 2026, awalnya merupakan kelas jauh/filial UPT SDN 1 Kamilin. Pada 2010, salah satu tokoh masyarakat setempat menghibahkan tanah bagi pembangunan SD. Pemkab Pringsewu kemudian membangun tiga ruang kelas untuk menampung anak-anak usia SD di Pekon Gunung Raya. Saat itu, kegiatan belajar mengajar masih menyatu dengan SDN 1 Kamilin.

Pada 2022, ahli waris tokoh masyarakat yang pernah menghibahkan tanahnya pada 2010, menghibahkan kembali sebagian tanahnya bagi pembangunan ruang kelas baru, dimana pemerintah daerah kembali membangun 3 ruang kelas baru. Dengan demikian sekolah tersebut hingga diresmikan menjadi UPT SDN 1 Gunung Raya telah memiliki 6 ruang kelas. [Mulia Mega]