Kategori: Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi kesehatan keluarga bagi kaum ibu melalui Seminar Kesehatan bertema “Jaga ION Tubuh Saat Tubuh Demam” yang digelar di Kantor DWP Provinsi Lampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan dokter spesialis anak, dr. Oktadoni Saputra, M.Med.Ed., M.Sc., Sp.A., sebagai narasumber dan diikuti pengurus serta anggota DWP Provinsi Lampung.

Ketua DWP Provinsi Lampung, Agnes Bulan Marindo, mengatakan seminar kesehatan ini menjadi wadah edukasi penting bagi para ibu agar lebih tenang, sigap, dan tepat dalam menangani anak saat mengalami demam.

Menurutnya, masih banyak orang tua yang langsung panik ketika anak mengalami kenaikan suhu tubuh, padahal demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi.

“Sebagai orang tua, melihat anak tiba-tiba badannya terasa panas adalah momen yang pasti memicu rasa khawatir. Seringkali, reaksi pertama kita adalah panik. Padahal, demam sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk melawan infeksi,” ujar Agnes dalam sambutannya.

Namun demikian, Agnes mengingatkan bahwa ada kondisi yang kerap luput dari perhatian saat anak demam, yakni dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh yang meningkat drastis.

Ia menilai pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan cairan dan ion tubuh menjadi hal yang sangat penting diketahui para ibu, terutama dalam memberikan penanganan pertama di rumah.

“Anak-anak memiliki metabolisme yang berbeda dengan orang dewasa. Saat suhu tubuh mereka naik, risiko kehilangan cairan juga meningkat drastis. Jika kita terlambat menyadari tanda-tandanya, dampaknya bisa sangat serius bagi organ tubuh mereka,” katanya.

Melalui seminar tersebut, DWP Provinsi Lampung ingin membekali para ibu dengan pengetahuan praktis dan berbasis medis agar tidak hanya mengandalkan kepanikan saat menghadapi kondisi anak demam.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai kapan demam pada anak perlu diwaspadai, cara mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini, hingga langkah pertolongan pertama yang tepat sebelum mendapatkan penanganan lanjutan.

Agnes berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para ibu sebagai garda terdepan kesehatan keluarga.

“Kami ingin Ibu-Ibu tidak lagi merasa cemas berlebihan, tetapi tetap waspada dan memahami langkah yang tepat saat anak mengalami demam,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dr. Oktadoni Saputra selaku narasumber serta kepada tim Pocari Sweat yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan seminar kesehatan tersebut.

Seminar berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti sesi edukasi dan diskusi mengenai kesehatan anak, hidrasi tubuh, serta pola penanganan demam yang aman dan tepat di lingkungan keluarga.(Red).

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengoptimalkan berbagai potensi strategis yang dimiliki Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Bandarlampung, Senin (18/05/2026).

Dalam paparannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan, dari total luas wilayah Lampung sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, dan kakao.

“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional. Bahkan nanas kita menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” ujar Mirza.

Menurutnya, besarnya potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi industri agar nilai tambah komoditas tidak keluar dalam bentuk bahan mentah.

Saat ini, lanjutnya, sebagian besar hasil komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk raw material sehingga manfaat ekonomi belum optimal dirasakan di daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong pengembangan kawasan industri dan hilirisasi berbasis sektor pertanian dan perkebunan.

“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” katanya.

Selain sektor industri, Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan dan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Lampung.

Ia menyebut, saat ini terdapat sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan, mulai dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga pengembangan bioetanol berbasis singkong dan jagung.

Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah menyiapkan kawasan wisata terintegrasi guna meningkatkan lama tinggal wisatawan dan mendorong peningkatan perputaran ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Mirza menekankan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi lintas sektor, termasuk bersama instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperkuat, terutama dalam optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset idle, penguatan pengawasan pajak, hingga sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih produktif dan berkelanjutan.

“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mirza.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Kementerian Keuangan di daerah harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Lampung.

Menurutnya, selain memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah, Kementerian Keuangan juga siap mendukung alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai instrumen pembiayaan negara, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).

“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti sawit dan industri pengolahan.

Selain itu, Ditjen Pajak juga tengah melakukan penegakan hukum terhadap sejumlah aktivitas ilegal, termasuk di sektor bahan bakar minyak ilegal.

“Kami ingin memastikan dunia usaha bisa tumbuh secara sehat dan adil, termasuk dalam kepatuhan perpajakan,” kata Sigit.

Di sisi lain, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Menurutnya, aset daerah tidak hanya menjadi catatan administratif dalam laporan keuangan, namun juga harus mampu dimanfaatkan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto menyampaikan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Karena itu, selain fokus pada penerimaan negara, Bea Cukai juga memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan penyelundupan narkotika yang melintas melalui wilayah Lampung.

Di sisi lain, Bea Cukai juga terus mendorong pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor daerah melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” ujar Bier Budy.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Lampung dan Bengkulu. (Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan Obligasi dan Sukuk Daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan yang digelar di Grand Mercure Bandarlampung, Senin (18/5/2026).

Seperti diketahui, seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan secara bersama-sama.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut keberanian untuk berinovasi dalam pembiayaan.

Ia menyampaikan bahwa daerah perlu lebih maju, mandiri, dan inovatif dengan menghadirkan skema pendanaan baru yang mampu mempercepat pembangunan.

“Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, obligasi daerah dan sukuk daerah menjadi salah satu solusi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat struktur pembiayaan pembangunan.

Ia menjelaskan Lampung saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera, bahkan menjadi yang terbaik dalam sektor primer.

Meski begitu, menurut Gubernur Mirza, pertumbuhan tersebut belum sejalan dengan kemampuan fiskal daerah. Sumber pendapatan daerah masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan retribusi yang terbatas, sementara kebutuhan pelayanan publik terus meningkat untuk sekitar 9,5 juta penduduk.

“Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, sementara kemampuan fiskal kita masih terbatas,” ujarnya.

Gubernur Mirza turut menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar daerah.

Ia mengingatkan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia mencontohkan komoditas gabah dan kopi Lampung yang masih banyak dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga lebih tinggi.

“Ini adalah bentuk capital outflow yang terus terjadi, sehingga sektor primer belum sepenuhnya menjadi penggerak kesejahteraan daerah,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya hilirisasi agar daerah mampu mengolah sendiri komoditas unggulan sehingga nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.

Gubernur Mirza menilai obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi solusi pembiayaan produktif untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan sektor strategis.

Instrumen ini dinilai memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pajak dan transfer pusat, tetapi juga memiliki sumber pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan.

“Obligasi daerah dan sukuk daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan alternatif untuk membangun proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proyek-proyek strategis agar tidak hanya menjadi pemilik lahan atau pemberi izin, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberhasilan penerbitan obligasi dan sukuk daerah membutuhkan kesiapan regulasi, kapasitas SDM, kualitas perencanaan, serta tata kelola yang baik.

Ia mengajak sinergi antara pemerintah pusat, OJK, pelaku pasar keuangan, investor, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan sukuk daerah di Indonesia,” katanya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, serta membawa Lampung menuju daerah yang lebih mandiri dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam mendorong alternatif pembiayaan daerah melalui obligasi dan sukuk.

Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut telah diperjuangkan cukup lama dan diharapkan menjadi awal yang konkret bagi wilayah Sumatera Bagian Selatan.

“Upaya mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah sedang menjadi perhatian serius sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Arifin berharap Sumatera Bagian Selatan dapat menjadi pelopor dan role model penerbitan obligasi dan sukuk daerah di Indonesia, mengingat keterbatasan fiskal daerah yang ada saat ini.

Ia juga menyoroti potensi besar Lampung, termasuk Pelabuhan Panjang yang masih memiliki ruang pengembangan, serta peran Lampung sebagai penopang ekspor kopi nasional.

Nilai transaksi ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang disebut mencapai triliunan rupiah.

Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan obligasi daerah agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaat ekonominya secara langsung.

“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan ini secara bersama-sama.

Arifin juga mencontohkan praktik di sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura yang berhasil membangun daerah melalui obligasi daerah dengan partisipasi masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota. Hal tersebut dibuktikan melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp125 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2026.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, usai memimpin Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (18/5/2026).

​Sekdaprov Marindo Kurniawan merincikan bahwa total anggaran tersebut dibagi ke dalam dua pos jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.

​”Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya, dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya, telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar,” ujar Sekdaprov Marindo.

​Ia menambahkan bahwa anggaran dengan total Rp125 miliar tersebut dialokasikan untuk masa satu tahun penuh guna menyisir masyarakat yang belum terakomodasi oleh jaminan kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

​”Untuk satu tahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten/kota. Tentunya kan di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover yang kabupaten/kota yang belum,” jelasnya.

​Guna menjaga agar kepesertaan masyarakat tetap aktif, Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan mengawal proses administrasi pembiayaan ini secara berkala.

“Dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik,” imbuh Sekdaprov.

​Di sisi lain, menanggapi persoalan adanya kepesertaan PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala data maupun administrasi pembiayaan, Pemprov Lampung secara tegas meminta pihak BPJS Kesehatan untuk lebih fleksibel dan mengedepankan komunikasi persuasif. Sekdaprov meminta agar BPJS tidak serta-merta memutus hak jaminan kesehatan masyarakat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

​”Yang dinonaktifkan itu kan ada banyak kendala, dari sisi data, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Kita minta kepada BPJS untuk bisa memastikan, di-warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat belum dibayar mungkin preminya. Nah, ini yang menjadi kendala, oleh karenanya jangan buru-buru diputus,” tegas Marindo.

​Melalui mekanisme peringatan dini tersebut, diharapkan seluruh pihak pemberi kerja, baik pemerintah maupun sektor mandiri, dapat segera merespons kewajibannya.

​”Untuk bisa dikasih warning dulu, peringatan dulu, sehingga si pemberi pekerja, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataupun yang dari mandiri itu segera melakukan pembayaran premi, sehingga si pemilik BPJS ini bisa menggunakannya dengan baik,” pungkas Sekdaprov Lampung.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menggarisbawahi bahwa persoalan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah masyarakat memerlukan penanganan yang adaptif dan solutif. Menurutnya, dinamika di lapangan sering kali tidak selaras dengan kaku-nya regulasi administratif yang ada.

​”Masyarakat di bawah itu, Pak, kadang-kadang enggak mau tahu apakah wilayah itu sudah masuk kategori UHC atau belum, itu katanya bukan urusan kami. ‘Urusan Bapak bantu kami, gimana caranya kalau kami sakit hari ini, BPJS-nya mati, ya harus aktif hari ini.’ Memang itu problem, karena hampir sebagian masyarakat kita tahu BPJS-nya mati setelah di rumah sakit. Itu masalahnya,” ujar Yanuar.

​Guna mengatasi persoalan tersebut, Yanuar memberikan apresiasi sekaligus meminta komitmen berkelanjutan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk terus mengedepankan asas fleksibilitas dalam pelayanan penanganan pasien darurat.

Sementara itu, ​Asisten Deputi Wilayah III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengungkapkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung saat ini telah menyentuh angka 96%, dengan tingkat keaktifan peserta berada pada kisaran 70%. Porsi terbesar dari kepesertaan ini dikontribusi oleh segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Guna memastikan ketepatan sasaran dari bantuan iuran tersebut, pihaknya berencana menggelar koordinasi lanjutan berbasis data terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota.

​Selain akurasi data kepesertaan, fokus kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rujukan. Fauzi menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan untuk menambal sejumlah kebutuhan krusial di faskes.

​”Tadi kami angkat tentang hal-hal yang perlu kita support, dapat support dalam hal ini penambahan dokter umum, lalu penambahan perawat bersertifikat hemodialisa, dan ruang tempat tidur kelas tiga,” imbuhnya.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)– Prestasi membanggakan kembali diraih civitas academica Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Dosen DKV, Sigit Yudi Prasetyo., M.Ds, bersama mahasiswa angkatan 2023, Randy Max Sumaxer, ikut serta dalam pameran nasional pada HIKAYART–GoRo 2026 yang digelar di Galeri Hang Nadim, Pekanbaru, Riau.

Pameran seni rupa tersebut berlangsung pada 16 Mei hingga 17 Juni 2026 dan menghadirkan karya-karya pilihan dari seniman, akademisi, hingga kreator visual dari berbagai daerah di Indonesia. Keikutsertaan dosen dan mahasiswa DKV Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya menjadi bukti bahwa karya kreatif kampus mampu bersaing dan mendapat apresiasi di tingkat nasional.

Dalam pameran tersebut, Sigit Yudi Prasetyo, M.Ds menampilkan karya berjudul “POLA”. Karya tersebut menggambarkan struktur pola yang repetitif namun harmonis sebagai metafora kehidupan sosial yang terorganisir. Melalui pendekatan visual yang simbolis, karya itu menyoroti bagaimana kebersamaan mampu menciptakan ketahanan dan keindahan dalam kehidupan masyarakat.

Sigit mengatakan bahwa karya “POLA” lahir dari refleksi terhadap hubungan sosial manusia yang saling terhubung satu sama lain. Menurutnya, pola-pola kecil yang terlihat sederhana sejatinya membentuk kekuatan besar ketika disusun secara harmonis.

“Saya ingin menggambarkan bahwa keteraturan dan kebersamaan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan sosial yang kuat. Dari pola-pola yang berulang itu lahir harmoni dan ketahanan,” ujar Sigit Yudi Prasetyo.

Sementara itu, Randy Max Sumaxer menghadirkan karya bertajuk “From the Palm of the Hand to the Web of Life”. Karya tersebut mengangkat isu kolektivitas di era digital dengan mengeksplorasi hubungan manusia dengan jaringan sistemik dan teknologi. Randy mencoba menghadirkan refleksi tentang batas tipis antara konektivitas digital dan makna kehadiran yang sesungguhnya dalam kehidupan modern.

Randy mengungkapkan bahwa karya yang dibuatnya merupakan bentuk keresahan terhadap kehidupan manusia yang semakin dekat secara digital, namun terkadang terasa jauh secara emosional. Ia ingin mengajak audiens untuk merenungkan kembali makna hubungan antarmanusia di tengah derasnya arus teknologi.

“Melalui karya ini saya ingin mempertanyakan apakah kedekatan digital masih memberi ruang bagi makna yang mendalam dan rasa utuh sebagai manusia,” kata Randy Max Sumaxer.

Keberhasilan lolos kurasi pameran nasional ini menjadi pencapaian penting bagi Program Studi DKV Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dalam mendorong budaya kreatif, inovatif, dan kompetitif di kalangan dosen maupun mahasiswa. Selain menjadi ruang apresiasi karya seni, partisipasi tersebut juga membuka peluang kolaborasi dan memperluas jejaring kreatif di tingkat nasional. (**)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yanyan Ruchyansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (18/05/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Rakor rutin mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dari seluruh pemerintah daerah untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan strategis. Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rapat tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Rapat koordinasi ini kita laksanakan secara rutin dalam rangka mengendalikan harga-harga agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat berharap daerah itu berupaya untuk mengendalikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harapannya, masyarakat membeli dengan harga yang baik,”  ujar Tomsi Tohir.

Tomsi kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, mencakup pemantauan harga di pasar, pelaksanaan operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pengawasan distribusi komoditas strategis agar harga tetap terkendali di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

“Saya berharap teman-teman daerah untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, turun langsung ke pasar. Rutin mengecek perubahan harga kemudian melaksanakan upaya-upaya. Ini harus kita lakukan dan kita harus fokus terhadap harga-harga barang-barang tertentu yang setiap daerah berbeda-beda,” ucap Tomsi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan kondisi inflasi nasional terkini. Secara nasional, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,13 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 2,42 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06 persen pada April 2026.

Rakor ini menghadirkan laporan dari berbagai kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog. Seluruh instansi menyampaikan perkembangan ketersediaan stok dan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan menjelang periode krusial.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui TPID serta seluruh perangkat daerah terkait, untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan tetap mencukupi di seluruh wilayah Provinsi Lampung.(Red)