Kategori: Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan dengan tema ‘Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware’ diharapkan dapat menjadi langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasinya kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memilih Lampung sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan keamanan siber tersebut.

Ganjar menegaskan bahwa keamanan siber akan menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan digital di masa depan. Menurutnya, peran para pengelola keamanan siber di pemerintah daerah akan semakin vital seiring meningkatnya ketergantungan layanan publik terhadap sistem digital.

“Rasanya masa depan pemerintah daerah di Indonesia itu ada di tangan Bapak-Ibu sekalian. Ketika seluruh layanan sudah berbasis digital, maka pengelola keamanan siber inilah yang menjadi penjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber hingga kalangan praktisi teknologi untuk memperkuat pertahanan siber daerah. Menurutnya, pola berbagi informasi mengenai modus dan ancaman siber harus terus dibangun agar pemerintah tidak gagap saat menghadapi serangan.

“Kalau ada serangan siber, jangan sampai kita baru bergerak setelah kejadian. Sistem pengamanan harus dibangun sejak awal, seperti siskamling di lingkungan masyarakat. Ketika penjagaan kuat, maka kesempatan pelaku kejahatan akan semakin kecil,” ujarnya.

Ganjar juga mengingatkan pentingnya membangun budaya keamanan digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat hingga peningkatan kesadaran seluruh aparatur terhadap ancaman phishing, pencurian data, dan ransomware.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menekankan bahwa ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi telah menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi keamanan sebuah negara.

Ia mencontohkan informasi mengenai operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang disebut dilakukan melalui serangan terhadap sistem keamanan dan radar negara tersebut dari jarak ribuan kilometer. Menurut Ganjar, terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, peristiwa itu menjadi pelajaran penting mengenai betapa krusialnya keamanan siber dalam menjaga kedaulatan negara.

“Ancaman yang paling nyata sudah ada, bukan hayalan lagi. Perkembangan teknologi siber ini eksponensial, sangat cepat berubah. Yang satu belum selesai dipelajari, sudah muncul ancaman baru,” katanya.

Ganjar menambahkan, keamanan digital menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi Satu Data Indonesia yang membutuhkan interoperabilitas serta pertukaran data antarlembaga.

“Di atas keamanan digital itulah berlangsung SPBE dan proses Satu Data Indonesia. Apa yang mau dipertukarkan kalau sistemnya tidak aman? Karena itu keamanan siber menjadi sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, dalam sambutan yang disampaikan oleh Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Didik Hardiyanto, menegaskan bahwa ancaman siber kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.

“Setiap inovasi digital yang diluncurkan pemerintah daerah akan membuka peluang serangan siber dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan ransomware, kebocoran data sensitif dan berbagai ancaman lainnya terus meningkat secara eksponensial,” ujar Didik.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan layanan publik.

Menurut Didik, keberadaan TTIS bukan sekadar memenuhi indikator penilaian indeks keamanan siber, tetapi menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap serangan.

“Tim tanggap insiden siber harus benar-benar diisi sumber daya manusia yang kompeten, responsif dan berintegritas. Serangan siber tidak mengenal jam kerja maupun hari libur,” katanya.

Dalam arahannya, BSSN menekankan enam poin strategis, yakni penguatan TTIS di seluruh pemerintah daerah, tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, standarisasi SOP penanganan insiden, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, serta pembangunan budaya kesadaran keamanan siber.

Didik juga menegaskan pentingnya pelaporan cepat setiap insiden siber kepada BSSN agar dampak serangan dapat dicegah meluas ke daerah lain.

“Dalam dunia siber tidak ada satu entitas yang bisa berdiri sendiri. Serangan di satu daerah bisa menjadi bagian dari kampanye serangan yang lebih besar hingga level nasional,” ujarnya.

BSSN turut mendorong implementasi kolaborasi Quad Helix dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, industri dan komunitas keamanan siber dalam membangun ekosistem keamanan digital yang kuat di daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan kapasitas keamanan siber daerah dapat berjalan lebih optimal guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), interoperabilitas data, serta perlindungan data masyarakat dari berbagai ancaman digital.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, di Ruang Abung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/5/2026).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan bertindak sebagai Pemimpin Upacara, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi Lampung M. Aprizal Arsyita.

​Meskipun kondisi cuaca tidak mendukung akibat diguyur hujan deras, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat khidmat para peserta. Upacara Harkitnas yang semula direncanakan berlangsung di Lapangan Korpri, dengan sigap dan cepat dialihkan ke area dalam ruangan (indoor) Ruang Abung Balai Keratun.

​Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara”, peringatan tahun ini menitikberatkan pada kesiapan bangsa menghadapi pergeseran zaman. Dalam sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital yang dibacakan Wagub Jihan Nurlela, disampaikan bahwa esensi kebangkitan nasional pada era modern merupakan proses dinamis yang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

​”Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ujar Wagub Jihan saat membacakan sambutan.

​Selanjutnya, dalam sambutan tersebut dipaparkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian diwujudkan melalui program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga penyediaan layanan cek kesehatan gratis. Selain itu, pemerintah menggalakkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai poros kekuatan ekonomi mandiri di tingkat hilir.

​Sektor digital dan perlindungan anak turut menjadi perhatian krusial. Pemerintah telah secara penuh memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

​”Per 28 Maret 2026, pemerintah telah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” tegas Wagub Jihan Nurlela.

​Melalui momentum Harkitnas ke-118 ini, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, praktisi, dan generasi muda untuk menjadikan Asta Cita sebagai kompas utama pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat.

“Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumuiasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan Bangsa Nasional ke-118. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara,” pungkasnya.

​Upacara ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung, diantaranya perwakilan Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Kabinda Lampung, perwakilan Pangdam XXI/Radin Intan, perwakilan Danrem 043/Gatam, perwakilan Kapolda Lampung, perwakilan Kajati Lampung, Danlanal, Danlanud, Danbrigif 4 Marinir/BS, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinew.com)- Dua gelombang massa buruh Pelabuhan Panjang mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5). Keduanya membawa aspirasi berbeda terkait polemik tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Panjang, Kota Bandarlampung.

Gelombang pertama berasal dari Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP). Massa datang membawa tuntutan terkait persoalan kesejahteraan buruh yang mereka sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun di lingkungan kerja Pelabuhan Panjang.

Dalam keterangannya, Dewan Penasehat FBBMP, A. Kennedy, menyampaikan bahwa salah satu persoalan utama yang mereka soroti adalah dugaan pemotongan upah buruh melalui mekanisme koperasi.

Kennedy menyebut aspirasi yang dibawa pihaknya bukan bertujuan membubarkan koperasi maupun menciptakan kegaduhan di pelabuhan. Melainkan meminta adanya perhatian serius terhadap hak dan kesejahteraan para buruh.

“Kami hanya ingin hak-hak buruh diperhatikan. Jangan sampai persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini terus berlarut tanpa penyelesaian,” ujarnya.

FBBMP mengklaim, berdasarkan laporan yang diterima dari para buruh, nilai potongan yang dialami pekerja diperkirakan mencapai sekitar Rp24 miliar per tahun dan disebut telah berlangsung kurang lebih selama tujuh tahun terakhir.

Selain persoalan dugaan potongan upah, kelompok ini juga menyoroti adanya dugaan potongan dana perumahan yang dinilai belum memiliki kejelasan peruntukan. Mereka meminta pemerintah ikut melakukan pengawasan agar hak-hak pekerja benar-benar terlindungi.

Dalam penyampaiannya, FBBMP juga mengklaim terdapat sekitar 900 buruh yang terdampak persoalan tersebut. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi penengah sekaligus membuka ruang penyelesaian yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Massa dari FBBMP juga sempat menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, persoalan hubungan industrial di Pelabuhan Panjang dapat ditata lebih baik sehingga tidak terus menimbulkan konflik di internal buruh.

Tak lama berselang, gelombang kedua datang dari perwakilan resmi Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang menegaskan posisi mereka sebagai anggota sah dan terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan bongkar muat di pelabuhan.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Jolly Sanggam, menegaskan bahwa seluruh buruh yang hadir merupakan anggota resmi koperasi dan organisasi pekerja yang dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Kami bukan pihak baru ataupun rombongan cabutan. Seluruh yang hadir hari ini memiliki KTA dan terdaftar resmi sebagai bagian dari keluarga besar TKBM Pelabuhan Panjang,” tegas Jolly.

Menurutnya, legalitas keanggotaan menjadi hal penting dalam sistem kerja TKBM di pelabuhan. Sebab, ketika berbicara mengenai serikat pekerja dan tenaga kerja bongkar muat, maka yang diakui adalah pekerja yang memang tercatat dan memiliki dasar keanggotaan yang jelas.

Dalam penyampaiannya, Jolly menyampaikan tujuh poin aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu poin utama yakni meminta ketegasan pemerintah terkait penerapan sistem “satu pelabuhan, satu koperasi TKBM” yang dinilai memiliki dasar hukum jelas melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, ketentuan Kementerian Koperasi, hingga regulasi ketenagakerjaan pelabuhan lainnya.

Mereka menilai sistem tersebut penting untuk menjaga stabilitas kerja, kepastian hukum, keamanan pelabuhan, serta menjaga solidaritas antarburuh di Pelabuhan Panjang sebagai objek vital nasional.

Selain itu, mereka juga menolak berbagai kelompok maupun gerakan yang dinilai berpotensi memecah persatuan buruh.

“Kami ingin suasana kerja tetap aman, tertib, damai, dan kondusif agar aktivitas pelabuhan berjalan lancar dan kesejahteraan buruh tetap terjaga,” ujar Jolly.

Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang juga memaparkan berbagai program kesejahteraan yang selama ini telah berjalan bagi anggotanya. Di antaranya program rumah tanpa DP dan tanpa angsuran, bantuan sosial, program umroh, hingga dukungan pendidikan bagi keluarga buruh.

Disebutkan, dari sekitar 1.098 anggota koperasi, sebanyak kurang lebih 750 anggota telah menempati rumah melalui program perumahan yang dijalankan koperasi.

Menanggapi dua gelombang aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan secara objektif dan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Dalam dialog bersama perwakilan massa, Marindo meminta seluruh pihak tetap menjaga hubungan baik dan kondusivitas di lingkungan Pelabuhan Panjang. Menurutnya, persoalan hubungan industrial tidak bisa diselesaikan secara emosional ataupun dengan keputusan sepihak, melainkan harus melalui kajian teknis yang mendalam serta mengacu pada aturan yang berlaku.

“Tolong perhatikan kondisi kita bersama. Hubungan antarmanusia di sini harus terus dijaga dengan baik. Karena itu saya meminta persoalan ini dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk diselesaikan secara bertanggung jawab,” ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berdiri pada kepentingan kelompok tertentu. Melainkan berada pada posisi penegakan regulasi dan perlindungan terhadap stabilitas ketenagakerjaan.

“Ini bukan soal siapa benar atau siapa salah, bukan soal suka atau tidak suka, dan bukan soal siapa dengan siapa. Pemerintah berdiri di atas regulasi,” tegasnya.

Menurut Marindo, setiap persoalan yang disampaikan kedua belah pihak akan dikaji secara teknis bersama instansi terkait. Termasuk Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Kajian teknis dengan tetap memperhatikan aturan dari kementerian maupun lembaga yang berkaitan dengan sistem tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Ia juga meminta seluruh pihak tidak membangun opini yang berpotensi memperkeruh situasi di lapangan. Hal ini mengingat Pelabuhan Panjang merupakan salah satu objek vital yang aktivitasnya berkaitan langsung dengan distribusi logistik dan perekonomian daerah.

“Saya minta semua pihak menahan diri. Pemerintah akan membuka ruang dialog dan pembahasan lanjutan agar persoalan ini benar-benar bisa diselesaikan dengan baik, adil, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di internal buruh,” katanya.

Marindo memastikan Pemerintah Provinsi Lampung akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang masuk sesuai SOP, mekanisme hukum, dan kewenangan yang berlaku.

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)–  Wakil Gubernur Jihan Nurlela menjadi narasumber utama dalam acara Talkshow bertajuk “SPPG Profesional Untuk Indonesia Emas 2045″. Kegiatan yang diinisiasi oleh Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Radisson, Selasa (19/5/2026).

​Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan pentingnya profesionalisme dan komitmen moral para mitra BGN dalam mengelola Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Wagub Jihan menggarisbawahi bahwa anggaran besar yang digelontorkan pemerintah merupakan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak.

Wagub ​Jihan yang juga berlatar belakang sebagai dokter memaparkan bahwa program MBG merupakan langkah intervensi strategis guna mengurai permasalahan kedaruratan gizi nasional atau triple burden of malnutrition, yang mencakup tantangan stunting, obesitas, serta defisiensi zat besi pada anak-anak.

​”Tidak ada bangsa maju kalau anak-anaknya kelaparan. Tidak ada bangsa maju kalau anak-anaknya susah makan, tidak ada akses makan yang baik,” kutip Wagub menyitir arahan Presiden.

Ia menambahkan, angka stunting nasional yang sempat berada pada angka 21% di tahun 2023 telah berhasil ditekan menjadi 19,8% di tahun 2024. Melalui pelaksanaan MBG yang kini telah berjalan lebih dari satu tahun, akselerasi penurunan stunting ditargetkan melaju secara signifikan di seluruh klaster daerah, termasuk Provinsi Lampung.

​Selain berimplikasi pada sektor kesehatan dan pendidikan siswa, program MBG terbukti memberikan dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang masif di Provinsi Lampung. Hingga saat ini, program tersebut telah menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat lokal dengan mengoptimalkan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui pelibatan petani, kelompok ekonomi desa (BUMDes), serta pengusaha jasa boga lokal.

​Kendati mencatatkan capaian positif, Wagub Jihan Nurlela memberikan catatan kritis terkait standardisasi operasional SPPG di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1096 Tahun 2011, unit SPPG dikategorikan sebagai jasa boga Golongan B yang melayani pemesanan di atas 750 porsi per hari, sehingga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wagub mengimbau GAPEMBI untuk mengoordinasikan serta mengolektifkan anggotanya guna menyelesaikan administrasi kewajiban, termasuk SLHS.

​Standardisasi mutu kesehatan ini dinilai krusial mengingat tantangan geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembapan tinggi. Menurut Wagub Jihan, bakteri atau mikroba makanan sangat cepat berkembang biak pada rentang suhu biologis 6°C hingga 70°C, yang kerap memicu kasus keracunan pangan. Oleh karena itu, pengawasan rutin seperti audit gizi, pemeriksaan berkala kandungan bakteri E. coli, serta sertifikasi kompetensi bagi para penjamah makanan menjadi rencana tindak lanjut yang wajib dipatuhi.

​Menutup arahannya, Pemerintah Provinsi Lampung berharap DPD GAPEMBI Provinsi Lampung yang baru dilantik dapat menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem penyediaan pangan yang sehat, aman, halal, dan akuntabel demi menjemput visi besar Indonesia Emas 2045. (Red)