Pernyataan Bahlil adalah Racun Demokrasi bagi Indonesia, Sangat Tak Pantas !!

JAKARTA – (deklarasinews.com) – Apa yang disampaikan Menteri Investasi / Kepala BKPM, Bahlil La Hadalia dimana sebagian kalangan usaha meminta Pemilu 2024 diundur sangat bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 7).

Tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, pernyataan semacam ini sangat berbahaya sebab bisa menjadi sumber kegaduhan bahkan memicu gesekan berbagai elemen. Bisa antara pengusaha dengan serikat buruh, atau rakyat dengan sebagian elite ekonomi dan elite politik yang pro pada penundaan Pemilu 2024.

Tentu kita menghargai pendapat atau aspirasi sebagian pengusaha, namun harus dipahami indonesia adalah Negara Demokrasi, kita coba ingat kembali 17 Agustus 1945 saat bapak pendiri bangsa Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan indonesia itu dengan menyebut “Atas nama Rakyat Indonesia” bukan Atas Nama Pengusaha Indonesia, oleh sebab itu dengan alasan apapun Pemilu tidak bisa diundur hanya dengan pertimbangan ketidakpastian investasi pada dunia usaha.

Kegiatan usaha di Indonesia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang telah diletakan sebelumnya, dan iklim investasi di indonesia sejauh ini berjalan dalam kendali pemerintah yang ditopang oleh DPR dan regulasi yang berlaku, dan juga. Sampai saat ini tidak ada situasi luar biasa seperti tahun 1997-1998 sehingga pemilu diundur tahun 1999.

Hal ini disampaikan Gubernur LIRA Papua, Toenjes Swansen Maniagasi, dalam keterangan pers Jumat (14/1/2022) di Jakarta.

Menurut Toenjes, seharusnya sebagai pembantu Presiden Jokowi, Bahlil fokus saja pada tugasnya sebagai Menteri Investasi. Jangan lagi bermain politik.

Karena sekali lagi, wacana semacam ini hanya akan merugikan bangsa Indonesia, diakui bahwa presiden jokowi ditunjang dengan PDIP dan juga partai koalisi lainnya, telah melahirkan suatu iklim demokrasi yang dapat dipandang cukup baik sampai hari ini, dan pernyataan Bahlil telah merusak hal tersebut, dan juga dapat dipandang pernyataan bahlil adalah pernyataan pemerintah.

“Kalau dilihat dari videonya, Bahlil menyampaikan kekhawatiran dunia usaha atau sebagian pengusaha kalau Pemilu 2024 akan membuat ketidakpastian berusaha, padahal ekonomi  baru saja rebon karena Covid juga tidak punya dasar yang kuat”, ujar Toenjes.

Memang di berbagai Negara sejak Covid 19 menerjang dunia, ada yang melakukan penundaan Pemilu, tetapi itu hanya satu sampai tiga bulan, jadi bukan bertahun-tahun. Nah ini yang diusulkan ini bertahun-tahun. Jadi kalau di undur misalnya 2026 atau 2027 ada tambahan dua sampai tiga tahun bagi Presiden Jokowi.

Dan yang diuntungkan jika ini terjadi, bukan saja Jokowi, namun banyak pihak akan ketiban keuntungan dengan pengunduran ini. Bisa, legislator, partai tertentu, pengusaha yang menjadi Bandar politik dan parpol, para broker, dan lain-lain. Rakyat hanya menjadi komoditas yang diperdagangkan yang dikemas dengan rapi. Sangat berbahaya, dan pernyataan tersebut adalah  Racun Demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Toenjes mengingatkan Bahlil untuk tidak membuat pernyataan kontroversial lagi. Saya yakin Presiden Jokowi komitmen dengan konstitusi bahwa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia hanya sampai 2024 sebagaimana dengan amanat Konstitusi yang ada di Negara Indonesia tercinta ini,  dan hal tersebut itu sudah ditegaskan berkali-kali oleh pak Jokowi.

Oleh sebab itu, pernyataan menteri investasi tersebut telah menyebabkan timbulnya pandangan miring kepada pemerintah maka, Maniagasi meminta kepada presiden Joko Widodo untuk mereshuffle anak buahnya tersebut, karena hanya menyebabkan kegaduhan demokrasi di Indonesia. (Gambar. Doc. TSM)

 

DIBACA - 2 KALI

Check Also

LIRA Papua Meminta Pemerintah Pusat dan Papua Serius Jawab tuntutan GPMP

JAYAPURA – (deklarasinews.com) – Pernyataan Publik Nomor 02/GPMP-01/2022 yang disampaikan oleh Gabungan Asosiasi/Ikatan/Perhimpunan Mahasiswa Papua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *