Kategori: PemKot

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Festival Pintu Air sebagai wujud nyata pelestarian sejarah dan budaya, khususnya Bendung Pasar Baru atau Bendung Pintu Air Sepuluh (Bendung Sangego) sebagai ikon bersejarah yang dibangun pada 1929 dan rampung pada 1935.

Festival ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai sejarah, budaya, dan identitas Kota Tangerang sebagai kota yang multietnis dan multikultural.

Dalam sambutannya di Taman Eco Park, Kamis (06/11/2025), Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan pentingnya menjaga warisan sejarah dan budaya sebagai bagian dari jati diri dan arah pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Kota Tangerang memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta berpengaruh bagi wilayah sekitarnya. Salah satunya, Bendung Pintu Air Sepuluh merupakan bendungan pertama dan terbesar yang menggunakan konstruksi beton bertulang sebagai warisan penting masa kolonial yang masih berfungsi hingga kini,” ujar Sachrudin.

Lebih dari sekadar infrastruktur, lanjutnya, bendung tersebut menjadi simbol kebanggaan dan daya tarik wisata sejarah serta edukasi bagi masyarakat.

“Festival ini bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga napak tilas sejarah yang mengingatkan kita akan pentingnya Pintu Air Sepuluh dalam perjalanan Kota Tangerang,” tambahnya.

Festival yang digelar 6–8 November 2025 ini dimeriahkan dengan pertunjukan seni tradisional, diskusi sejarah, dan aksi bersih-bersih sungai, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian kawasan sekitar bendung.

“Melalui festival ini, kita ingin menumbuhkan kecintaan terhadap warisan sejarah dan budaya sebagai kekuatan membangun Kota Tangerang yang maju, berkarakter, dan berdaya tarik,” ungkap Sachrudin.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan sejarah dan budaya kota.

“Mari kita rawat bersama khazanah sejarah dan budaya Kota Tangerang yang multietnis dan multikultural. Inilah identitas khas yang menjadi kebanggaan dan daya tarik bagi masyarakat lokal, nasional, hingga mancanegara,” tutupnya.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pelantikan Pengurus Karang Taruna Kota Palembang masa bakti 2025–2030 yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Talang Semut (Tasik), Selasa (28/10/2025). Acara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa itu menjadi momentum penting bagi organisasi sosial kepemudaan tertua di Indonesia untuk melangkah ke babak baru.

‎‎Salah satu sorotan utama dalam pelantikan tersebut adalah bergabungnya Budi Mulya, S.H., M.M., yang juga dikenal sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, ke jajaran pengurus inti Karang Taruna. Ia kini resmi mengemban amanah baru sebagai Sekretaris Karang Taruna Kota Palembang untuk periode 2025–2030.

‎‎Usai pelantikan, Budi Mulya tak dapat menyembunyikan rasa bangga dan tanggung jawab besar yang kini ia pikul. Dengan wajah penuh keyakinan, ia menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Karang Taruna sebagai motor penggerak sosial di tengah masyarakat Palembang.

‎‎“Saya merasa bangga sekaligus berterima kasih atas kepercayaan ini. Karang Taruna adalah wadah pembinaan generasi muda yang sangat penting, dan saya siap bekerja maksimal untuk membawa organisasi ini lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Budi dengan nada tegas namun hangat.

‎‎Sebagai tokoh legislatif sekaligus pegiat sosial, Budi memandang jabatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan pengabdian nyata untuk membentuk generasi muda Palembang yang berkarakter, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

‎‎Dalam masa bakti 2025–2030, Karang Taruna Kota Palembang menempatkan empat bidang prioritas utama yang menjadi arah gerak organisasi, yaitu:

‎‎1. Pemberdayaan sosial masyarakat dan generasi muda,

‎2. Pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba,

‎3. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, serta,

‎4. Gerakan sosial lingkungan dan kemanusiaan.

‎‎Budi menegaskan bahwa keempat program tersebut akan menjadi fondasi pembinaan pemuda Palembang ke depan.

‎‎ “Kami ingin membangun generasi muda Palembang yang berkarakter, mandiri, dan peduli sosial,” ujarnya.

‎‎Sebagai sekretaris organisasi, Budi menyoroti pentingnya sinergi dan komunikasi aktif antarstruktur Karang Taruna, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

‎‎ “Kami akan memperkuat sistem komunikasi dan pelaporan antar pengurus. Setiap kegiatan sosial akan diintegrasikan dengan program pemerintah kota agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

‎‎Ia menilai keberhasilan Karang Taruna tidak dapat dicapai tanpa kerja sama lintas sektor. Karena itu, Budi menegaskan kesiapannya untuk menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Kota Palembang, serta menggandeng TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan melakukan pembinaan generasi muda.

‎‎”Kami akan menjadi mitra strategis Pemkot Palembang. Dukungan dari Wali Kota Ratu Dewa sangat kami apresiasi, termasuk dalam bentuk pembinaan dan bantuan operasional,” katanya.

‎‎Budi juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi generasi muda di era digital. Ia menilai Karang Taruna harus bertransformasi menjadi garda terdepan dalam menangkal berita hoaks, mencegah kenakalan remaja, serta memperkuat literasi digital di kalangan pemuda.

‎‎ “Anak muda harus cerdas bermedia sosial. Karang Taruna akan hadir untuk mengedukasi dan mengarahkan energi positif generasi muda Palembang,” tegasnya.

‎‎Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi, Karang Taruna tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial. Melainkan harus berfungsi sebagai ruang pembinaan karakter, edukasi digital, dan wadah aksi sosial nyata.

‎‎Dalam kesempatan yang sama, Budi juga memberikan pesan inspiratif bagi para pemuda Palembang agar tidak apatis terhadap lingkungan sosial.

‎‎ “Ayo bergabung dan berkontribusi. Jadikan Karang Taruna sebagai wadah untuk berkarya, mengabdi, dan belajar menjadi pemimpin masa depan,” ujarnya dengan penuh motivasi.

‎‎Ia menambahkan bahwa Karang Taruna bukan sekadar tempat berorganisasi, tetapi ruang belajar hidup—tempat anak muda dilatih untuk peduli, tangguh, dan berjiwa sosial.

‎‎Budi juga memaparkan langkah konkret organisasi ke depan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pendataan ulang Karang Taruna di tingkat kelurahan, sekaligus menggelar pelatihan sosial bagi para pemuda.

‎‎Sementara untuk jangka panjang, ia menargetkan terbentuknya sistem kaderisasi berkelanjutan agar regenerasi di tubuh Karang Taruna dapat terus berjalan dengan baik.

‎‎“Kami ingin memperkuat peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sosial,” jelasnya.

‎‎Dengan formasi kepengurusan baru di bawah Ketua Ahmad Catur Nugraha dan Sekretaris Budi Mulya, Karang Taruna Kota Palembang kini memulai langkah baru dengan semangat yang lebih segar, kreatif, dan inklusif.

‎ “Kami ingin Karang Taruna benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Palembang,” tutup Budi. (Ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎Langit yang cerah menyambut halaman Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Kelurahan Talang Semut, Selasa (28/10/2025) sekelompok anak muda berdiri tegap dengan wajah penuh semangat. Mereka adalah generasi baru Karang Taruna Kota Palembang masa bakti 2025–2030, yang hari ini resmi dilantik oleh Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa.

‎‎Upacara pelantikan yang sederhana namun khidmat itu menjadi simbol awal perjalanan baru bagi organisasi sosial kepemudaan tertua di Indonesia ini. Sejak didirikan pada 26 September 1960, Karang Taruna telah menjadi wadah tumbuhnya nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

‎‎Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan kembali jati diri Karang Taruna sebagai ruang belajar kehidupan bagi para pemuda.

‎‎“Karang Taruna adalah wadah bagi generasi muda untuk berkarya, mengembangkan potensi, dan berkontribusi dalam pembangunan sosial. Kata ‘Karang’ berarti tempat, sedangkan ‘Taruna’ berarti pemuda. Jadi inilah tempat para pemuda mengabdi bagi lingkungannya,” ujarnya.

‎‎Ratu Dewa menyebut Karang Taruna bukan sekadar organisasi kepemudaan, melainkan pilar sosial yang tumbuh dari masyarakat. Fokusnya meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta pelaksanaan program kesejahteraan berbasis komunitas.

‎‎Ia juga memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi ini akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

‎‎ “Segala biaya pelaksanaan kebijakan ini akan dibebankan pada APBD Kota Palembang dan mulai berlaku sejak 27 Oktober 2025,” tegasnya.

‎‎Nada nostalgia terdengar ketika Ratu Dewa menceritakan pengalamannya semasa kecil.

‎‎”Sejak saya masih SD, Karang Taruna sudah dikenal luas sebagai tempat belajar kehidupan. Di sana anak muda belajar kerja sama, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan,” kenangnya.

‎‎Baginya, Karang Taruna adalah “universitas kehidupan” tempat anak muda belajar bukan dari buku, melainkan dari aksi nyata di lapangan. Ia mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan solidaritas sosial nilai yang menjadi ruh organisasi ini sejak awal berdirinya. Tak hanya itu, Wali Kota juga memastikan bentuk dukungan nyata dari pemerintah.

‎‎ “Saya sudah koordinasi dengan Kepala BPKAD, insyaallah bantuan operasional dan satu unit mobil ambulans akan segera diberikan untuk mendukung kegiatan sosial Karang Taruna,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

‎‎Ratu Dewa berharap Karang Taruna Palembang tak hanya aktif di internal organisasi, tapi juga hadir nyata di tengah masyarakat.

‎‎“Saya ingin Karang Taruna menjadi warna bagi organisasi kepemudaan lain, bukan hanya terasa bagi anggotanya, tapi juga bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

‎‎Ketua Karang Taruna Kota Palembang yang baru dilantik, Ahmad Catur Nugraha, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Karang Taruna sebagai organisasi sosial yang aktif, solutif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

‎‎“Dengan dukungan penuh dari Pemkot Palembang, kami yakin Karang Taruna akan semakin berdaya dan berguna bagi masyarakat ke depan,” kata Catur.

‎‎Menurutnya, Karang Taruna bukan sekadar wadah aktivitas, tetapi tempat menempa generasi muda menjadi manusia yang peka terhadap lingkungan sosialnya.

‎‎“Sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2025, Karang Taruna adalah lembaga pengembangan sumber daya manusia muda yang bergerak di bidang sosial. Permasalahan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua,” tegasnya.

‎‎Catur menyebut kepengurusan periode ini akan menitikberatkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan kewirausahaan pemuda, serta kegiatan sosial kemanusiaan.

‎‎Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan, Yudha Novanza, mengingatkan pentingnya peran Karang Taruna di era digital.

‎“Karang Taruna harus menjadi ujung tombak dalam memerangi berita hoaks. Jadilah mitra strategis pemerintah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas sosial,” pesannya.

‎Yudha menekankan bahwa Karang Taruna harus tetap setia pada jati dirinya sebagai organisasi sosial kepemudaan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat.

‎ “Fokus kita bukan hanya menangani masalah sosial, tapi juga memperkuat solidaritas di tingkat kelurahan hingga kota,” ujarnya. ‎(Ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎‎‎Ratusan massa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Sriwijaya Corruption Watch (SCW) mendatangi kantor Wali Kota Palembang di Jalan Merdeka, Kamis (23/10/2025). Kedatangan mereka merupakan bentuk protes terhadap dugaan kecurangan dan intervensi politik dalam proses seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Musi Palembang.

‎‎Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar Wali Kota Palembang segera membatalkan hasil seleksi Direksi PDAM yang baru diumumkan.

‎‎Ketua SCW, Sanusi, menyebut proses seleksi tersebut tidak mencerminkan asas profesionalitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan. Ia menuding ada campur tangan kepentingan politik dalam penentuan hasil akhir UKK.

‎‎Sanusi mengungkapkan, salah satu peserta berinisial H, yang diketahui masih aktif menjabat sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Musi, justru tidak lolos seleksi UKK kali ini. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, karena pada periode sebelumnya, peserta yang sama dinyatakan lolos oleh Panitia Seleksi (Pansel).

‎‎“Ini aneh. Dulu dinilai layak, tapi sekarang tiba-tiba dinyatakan tidak memenuhi standar. Apa yang berubah? Ini harus diusut karena bisa jadi ada perbedaan standar penilaian antara Pansel lama dan Pansel baru,” tegas Sanusi dalam orasinya di depan kantor Wali Kota Palembang.

‎‎Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan kebingungan publik dan dugaan kuat adanya konflik kepentingan. SCW menilai proses seleksi kali ini telah mencederai prinsip good governance dan semangat reformasi birokrasi yang bersih dari kepentingan politik.

‎‎Dalam pernyataannya, SCW menguraikan sejumlah pelanggaran prosedural yang diduga terjadi dalam seleksi Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.

‎‎Pertama, mereka menilai proses seleksi yang tidak transparan dan tidak profesional melanggar prinsip good governance, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 57 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017.

‎‎Kedua, SCW menyoroti adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila Panitia Seleksi memiliki hubungan pribadi atau politik dengan salah satu calon. Hal itu dilarang dalam Pasal 59 ayat (2) PP 54/2017 dan Permendagri 37/2018.

‎‎Ketiga, berdasarkan Pasal 58 ayat (3) PP 54/2017, Wali Kota Palembang memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan hasil seleksi dan membentuk ulang Pansel jika ditemukan pelanggaran atau konflik kepentingan.

‎‎Keempat, SCW menilai tindakan Pansel yang tidak objektif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

‎‎Terakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019, setiap tahapan seleksi Direksi PDAM wajib diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan kontrol sosial masyarakat.

‎‎“Sayangnya, semua tahapan kali ini berlangsung tertutup. Tidak ada publikasi hasil penilaian, tidak ada pelibatan unsur masyarakat. Ini sangat mencurigakan,” kata Sanusi menegaskan.

‎‎Dalam aksinya, SCW menyampaikan poin-poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Wali Kota Palembang:

‎‎1. Mendesak Wali Kota Palembang membatalkan hasil seleksi calon Direksi Perumda Tirta Musi yang dianggap sarat kepentingan politik dan golongan tertentu.

‎‎2. Membubarkan Panitia Seleksi (Pansel) yang dianggap tidak profesional dan berpotensi berkolusi dengan pihak tertentu.

‎‎3. Membatalkan hasil seleksi Direktur Utama PDAM Tirta Musi, karena dinilai tidak memenuhi prinsip transparansi, integritas, dan profesionalitas.

‎‎4. Menuntut sikap tegas Wali Kota agar tidak menutup mata terhadap keresahan publik dan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan daerah.

‎‎5. Mengusut dugaan keterlibatan Wakil Wali Kota Palembang dan seorang anggota DPR RI asal Sumsel dalam proses seleksi ini.

‎‎6. Mendorong Wali Kota Palembang agar benar-benar menaati aturan hukum dalam setiap kebijakan BUMD demi mewujudkan manajemen yang bersih dan akuntabel.

‎7. Menuntut Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab penuh, mengingat Pemkot adalah pemilik modal tunggal PDAM Tirta Musi.

‎Sanusi juga menegaskan bahwa SCW akan melanjutkan laporan resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat untuk menuntut investigasi lebih lanjut dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap dugaan konspirasi politik yang terjadi.

‎“Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan gelar aksi lanjutan di Jakarta, di depan kantor Kemendagri. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal integritas dan keadilan publik,” ujarnya lantang.

‎Menanggapi aksi tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, Herison, menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan tuntutan yang disampaikan SCW. Ia memastikan seluruh tuntutan akan segera dilaporkan kepada Wali Kota Palembang untuk menjadi bahan evaluasi.

‎“Apa yang disampaikan ormas SCW kami anggap sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan, karena itu penting untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan publik,” ujar Herison.

‎Ia menambahkan, Pemkot Palembang akan tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. (Ning)

‎PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Bertempat di dusun Tegur Wangi Baru Kelurahan Pagarwangi Kecamatan Dempo Utara dilaksanakan peletakan batu pertama bantuan bedah rumah dan sanitasi individual bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bergandeng dengan serah terima kunci bantuan rumah CSR BAZNAS. Acara dihadiri langsung oleh direktur  perumahan kawasan permukiman (PKP) Edwar Abdurahman

Wakil Walikota Pagaralam Bertha SH.Mkn dalam sambutannya, bedah rumah ini bersumber dari Pemkot Pagaralam serta juga  CSR BAZNAS. “Zakat zakat yang kita kumpulkan diaplikasikan dalam bentuk perbaikan rumah tak layak huni (RTHL) bagi penerima manfaat yakni MBR.” hendaknya hal ini bisa menjadi ladang pahala bagi kita.”ucapnya.

Lanjut Wawako,rumah merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan karenanya RTLH dibedah agar bisa merasa nyaman penghuninya dan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang baik dan handal.

“rumah adalah kebutuhan mendasar sehingga harus nyaman didiami.”imbuhnya. Terimakasih kepada BAZNAS atas kerjasamanya,kata Wawako.

Sementara itu, Edward Abdurahman direktur pengembangan kawasan permukiman (PKP) mengatakan, sebenarnya kota Pagaralam tidak termasuk daerah yang menerima bantuan sanitasi. Akan tetapi setelah kita (PKP) memperoleh data ternyata  Pagaralam juga perlu sanitasi.”terimakasih untuk Pagaralam yang sudah siap dengan datanya, urai Edwar.

Daerah daerah yang sudah siap kita bantu sesuai dengan data,ada yang 50,100 dan seterusnya.”daerah yang sudah siap kita bantu sesuai data masing masing.”terangnya.

Kedepan kita harapkan datanya dalam bentuk elektronik sehingga mudah diakses.”data ini sangat berguna dalam mengalokasikan kebutuhan, jadi cukup buka website nya kita sudah tahu jumlah nya.’tandas Edwar Abdurahman.

Pantauan di lapangan nampak hadir Kepala Balai  kawasan permukiman V Sumatera,Yustin .Patria Primordia, Kepala Satuan Kerja Kawasan Permukiman Sumsel Erwin Feriyanto,kepala dinas Perkimtan David  Kenedy,Assisten II,camat Dempo Utara,Camat Dempo Selatan,para lurah, penerima manfaat dan tamu undangan penting lainnya (Rep)