Kategori: Pemkab

Pemkab

Buka Muskomda VI, Bupati Pringsewu Sebut Pemuda Katolik Berkontribusi Nyata Dukung Program Pemerintah

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan Pemuda Katolik merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang memiliki kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dikatakan Bupati Pringsewu saat membuka Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) VI Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Lampung di Hotel Urban Pringsewu, pada Sabtu (30/5/2026).

Bupati Pringsewu menyebut sejumlah kegiatan Pemuda Katolik selama ini yang patut diapresiasi, di antaranya Perisai BPJS Ketenagakerjaan, Sekolah Pasar Modal bagi generasi muda, kegiatan sosial berupa penyaluran alat bantu disabilitas bekerja sama dengan Komnas Disabilitas, serta keterlibatan dalam pengamanan hari raya keagamaan, partisipasi dalam program pengawasan partisipatif bersama Bawaslu, serta Diklatsar Pasukan Komando Pemuda Katolik bekerja sama dengan kelolisian.

“Ini membuktikan bahwa Pemuda Katolik hadir bukan hanya sebagai organisasi kader, tetapi juga sebagai mitra kolaboratif pemerintah dalam menjaga persatuan, toleransi serta pembangunan SDM yang berkualitas,” katanya, pada acara yang dihadiri jajaran pemerintah daerah,  DPRD dan forkopimda, pengurus Pemuda Katolik Komda Lampung  dan berbagai Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten/Kota, serta sejumlah ormas kepemudaan lainnya.

Menurut Bupati Riyanto Pamungkas, Musyawarah Komisariat Daerah Pemuda Katolik Lampung yang mengangkat tema ‘Akselerasi Pemuda Katolik yang Mandiri untuk Mewujudkan Lampung Makmur dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas, sangat sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat dewasa ini, dan menjadi kesempatan penting dalam menentukan arah organisasi ke depan, termasuk melakukan evaluasi terhadap kepengurusan sebelumnya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan organisasi, serta memilih Ketua Pemuda Katolik Lampung yang baru.

“Saya berharap proses musyawarah dapat berjalan dengan baik, demokratis, penuh semangat persaudaraan dan menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan organisasi dan masyarakat Provinsi secara umum. Pemkab Pringsewu tentunya berharap sinergi dan kolaborasi bersama dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung program-program strategis pemerintah daerah, pemberdayaan generasi muda, penguatan toleransi antarumat beragama, serta pembangunan sosial kemasyarakatan,” ujarnya. (*Mulia Mega)

Pemkab

Pemkab Pringsewu Kembali Raih Opini WTP Dari BPK-RI

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini WTP untuk kesebelas kalinya ini diraih Pemkab Pringsewu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas didampingi Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Sekda M.Andi Purwanto beserta jajaran Pemkab Pringsewu, selepas menerima LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, Teluk Betung, pada Jumat (29/5/2026),  mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergitas bersama seluruh jajaran Pemkab Pringsewu bersama DPRD dan seluruh pihak terkait lainnya.

“Serta sebagai bukti atas komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini tentunya menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, maupun pelayanan publik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemkab Pringsewu untuk kali pertama memperoleh opini WTP dari BPK-RI adalah pada 2016, berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2015. Dan yang membanggakan bahwa opini WTP tersebut terus diraih oleh Pemkab Pringsewu setiap tahunnya secara berturut-turut hingga 2026 ini. (*Mulia Mega)

Lampung Selatan Pendidikan

Ketua Prodi Manajemen IIB Darmajaya Dr. Novita Sari Jadi Narasumber Latsar CPNS se-Lampung

LAMPUNG SELATAN –(deklarasinews.com)- Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang juga Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Novita Sari, S.Sos., M.M., menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2026 pada Jumat, (29/5/26) bertempat di ruang kelas BPSDM Provinsi Lampung.

Adapun pelatihan diikuti peserta CPNS dari berbagai instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Pelatihan dasar ini bertujuan membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi dan karakter pelayanan publik yang baik.

Dalam pemaparannya, Dr. Novita Sari menyampaikan materi terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia, etika pelayanan publik, serta pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif dan inovatif di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, CPNS sebagai generasi baru ASN harus mampu menghadapi tantangan birokrasi modern dengan meningkatkan kompetensi, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi.

“ASN saat ini dituntut tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta pelatihan.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Dengan nilai-nilai tersebut, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kehadiran dosen IIB Darmajaya sebagai narasumber dalam kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu, kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah dinilai penting untuk menciptakan ASN yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan era digital.

Melalui kegiatan tersebut, IIB Darmajaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengabdian dan kontribusi nyata dosen di berbagai bidang, termasuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintah di Provinsi Lampung. (**)

Pemkab Tulang Bawang Barat

Tangani Kerusakan Jalan, Sejumlah Ruas Jalan Jadi Prioritas

TUBABA –(deklarasinews.com)– Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba) segera menangani kerusakan di sejumlah ruas jalan utama yang sering dilintasi masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan jalan yang dilaksanakan pada Jum’at (29/05) di ruang rapat Dinas Perhubungan Tubaba.

Dalam rapat yang dihadiri oleh para Asisten Setdakab Tubaba, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat terkait tersebut menetapkan tiga wilayah yang akan menjadi prioritas penanganan. Pemkab Tubaba melalui OPD dan Camat segera melakukan identifikasi titik dan ruas jalan rusak guna mempermudah proses tindak lanjut saat pelaksanaan turun lapangan.

Sejumlah ruas jalan yang saat ini menjadi  titik yang menjadi perhatian pertama diantaranya sekitar Tugu Rato Nago Besanding, serta ruas jalan dari Monumen Empat Marga, RSUD Tubaba hingga ke Pasar Panaragan Jaya.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemkab Tubaba akan melakukan penambalan jalan yang berlubang melalui sistem gotong royong. Pemkab Tubaba akan melibatkan aparat tiyuh/kelurahan serta masyarakat setempat guna mempercepat penanganan kerusakan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Dalam upaya penanganan kerusakan jalan, Pemkab Tubaba menetapkan tiga langkah utama.

Pertama, penanganan darurat melalui perbaikan dan penambalan jalan berlubang sebagai respons cepat terhadap meningkatnya risiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak.

Kedua, menghimbau masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor, agar selalu berhati-hati saat berkendara dan menggunakan helm demi meminimalkan risiko fatalitas apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ketiga, menyiapkan program jangka menengah dan panjang berupa regulasi pengendalian portal serta pembatasan kendaraan bertonase berlebih. Langkah tersebut dilakukan mengingat kerusakan jalan selama ini sebagian besar dipicu oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas tonase.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tubaba akan segera menyusun Peraturan Bupati yang mengatur jalur lintasan kendaraan angkutan barang, termasuk ruas jalan yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk dilalui kendaraan bertonase besar.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tubaba terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung terkait rencana perbaikan di sejumlah ruas jalan secara permanen.

Pemkab Tubaba turut menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Karim, warga Tiyuh Gunung Katun Malai akibat kecelakaan beberapa hari yang lalu. Pemkab Tubaba berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dan senantiasa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi agar dapat menyediakan infrastruktur yang aman dan nyaman digunakan.

Ini adalah bentuk komitmen Pemkab Tubaba untuk terus bekerja menghadirkan infrastruktur jalan yang baik dan berkualitas di tengah keterbatasan serta efisiensi anggaran saat ini, demi mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. (Mar)

Lampung Selatan Pemkab

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukuhkan komitmennya dalam transparansi anggaran dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini sekaligus menandai keberhasilan Kabupaten Lampung Selatan dalam mempertahankan predikat bergengsi tersebut selama sepuluh tahun berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar.

Prosesi penyerahan ini berlangsung bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).

Merespons pencapaian satu dekade ini, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah.

Menurutnya, prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10,” ujar Bupati Radityo Egi.

Bupati Egi menambahkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pencapaian di atas kertas, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pihaknya berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai pemacu inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami. Penghargaan ini juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk kebermanfaatan masyarakat banyak melalui program-program yang berdampak positif serta berkelanjutan,” kata Egi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah, sinergi seluruh perangkat daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan.

Menurutnya, penguatan sistem pengendalian internal dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga menjadi faktor krusial.

“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel,” tambah Rini.

Dengan raihan WTP kesepuluh ini, Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar membuktikan konsistensinya dalam menjaga akuntabilitas publik, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat. (Red)

Pemkab Yapen

Bupati Antar Kepulauan Yapen Raih Kembali Opini WTP dari BPK Papua

JAYAPURA -(deklarasinews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy SE, M.Si., didampingi Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai S.Pi., M.H., menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2025 untuk kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Kegiatan berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI  Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (29/5/2026).

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Biak Numfor juga meraih WTP, sedangkan Kabupaten Waropen memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Benyamin Arisoy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua beserta jajaran atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif. Menurutnya, penyerahan LHP bukan sekadar seremoni, melainkan kewajiban konstitusional dan momentum evaluasi bagi pemerintah daerah.

“Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Waropen menerima secara terbuka seluruh catatan, temuan, dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI.

Sikap kooperatif ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

UU tersebut juga mengatur jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Oleh karena itu, LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Bupati menambahkan bahwa pemeriksaan BPK bukan hanya memberikan penilaian, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan hari ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meski meraih opini WTP, Bupati Benyamin Arisoy mengingatkan bahwa capaian ini bukan jaminan tidak adanya potensi penyimpangan.

“WTP menunjukkan penataan tata kelola keuangan dan aset sesuai ketentuan. Namun bukan berarti tidak ada indikasi penyimpangan. Kami tetap waspada dan berkomitmen memperbaiki kelemahan yang masih ada,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara tepat dan bertanggung jawab.

Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ia menegaskan agar hasil pemeriksaan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin, tertib administrasi, dan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, pimpinan DPRK, dan pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam proses pemeriksaan sehingga berjalan baik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya.

Bupati Kabupten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy dikenal sebagai sosok karismatik dan sederhana. Berbekal pengalaman panjang di birokrasi, khususnya di bidang keuangan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan  Keuangan di Provinsi Papua di era Gubernur Lukas Enembe. Latar belakang dan pengetahuan yang dimiliki membantunya mengatasi berbagai persoalan keuangan daerah sejak awal masa kepemimpinan, meskipun menghadapi tantangan signifikan. Kepemimpinannya yang berorientasi pada penataan administrasi dan penguatan sistem pengendalian internal disebut sebagai faktor penting dalam keberhasilan meraih kembali opini WTP bagi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah berdasarkan rekomendasi BPK, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan anggaran yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupeten Kepulauan Yapen.(GM)

Pemkab

Pemkab Pesisir Barat Kembali Sabet Opini WTP, Prestasi Ke Tujuh Kalinya

PESIBAR –(deklarasinews.com)–  Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Lampung telah dilaksanakan secara serentak oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Jumat, (29/5/2026) kemarin.

Ketua DPRD Pesisir Barat, Mohammad Emil Lil Ardi, S.H., menyampaikan sambutannya dalam acara penyerahan LHP atas LKPD tersebut sekaligus mewakil DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus mewakili DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bahwa dirinya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen.

” Bagi kami, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bukan hanya dokumen pemeriksaan tahunan. LHP BPK merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas ketua yang akrab disapa Edo tersebut.

Lebih jauh disampainya, bahwa opini yang baik tentu merupakan capaian yang patut kita syukuri dan pertahankan. Namun, capaian tersebut harus terus diikuti dengan konsistensi perbaikan, agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan benar[1] benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

” DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjadikan LHP BPK sebagai salah satu rujukan penting dalam mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah. Kami akan mendorong agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara sungguh-sungguh, terukur, dan tepat waktu,” Papar Edo.

Dalam kegiatan tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., CFrA., beserta seluruh jajarannya. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung,  Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPKAD se[1]Provinsi Lampung.

Diketahui juga, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-7 yang berhasil diraih Kabupaten Pesisir Barat secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Dedi Irawan.(Arnandes)

Pemkab

Malam Takbiran Meriah di Aceh Timur, Bupati Sebut Pawai Dongkrak Ekonomi UMKM

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)– Suasana malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Timur berlangsung meriah. Ribuan masyarakat memadati Lapangan Baitul Karim, Kecamatan Simpang Ulim untuk menyaksikan pawai takbir keliling yang secara resmi dilepas oleh Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si, Selasa malam, 26 Mei 2026.

Pawai takbir keliling tahun ini diikuti berbagai perwakilan gampong dengan menggunakan kendaraan hias dan mobil yang dihiasi ornamen Islami serta lantunan takbir yang menggema sepanjang rute pawai. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi usai sholat Magrib di lokasi kegiatan.

Dalam wawancara dengan awak media usai pelepasan peserta, Bupati Al-Farlaky mengatakan, pelaksanaan takbir keliling yang dipusatkan di Simpang Ulim merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pemerataan agenda dan kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah.

“Kabupaten Aceh Timur dibagi dalam tiga zona, yakni Zona Peureulak, Zona Tengah Idi, dan Zona Simpang Ulim. Maka agenda-agenda pemerintahan ini kita bagi secara merata,” ujar Al-Farlaky.

Menurutnya, kegiatan berskala besar yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan juga memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Tidak hanya semata pergelaran acara, tetapi kegiatan seperti ini juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. UMKM bergerak, pedagang ramai, dan aktivitas masyarakat ikut tumbuh,” katanya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang turut memeriahkan malam takbiran Idul Adha tahun ini.

Ia menilai tingginya partisipasi warga menunjukkan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang terus terjaga di tengah masyarakat Aceh Timur.

Selain itu, Al-Farlaky turut menyampaikan agenda Hari Raya Idul Adha yang akan dilaksanakannya pada Rabu pagi.

Ia dijadwalkan melaksanakan Shalat Idul Adha di Masjid Zadul Muad, Peureulak, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban kepada panitia pelaksana.

“Kegiatan open house juga akan kita lanjutkan di kediaman Blang Bitra,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan malam takbiran hingga pelaksanaan Idul Adha di Aceh Timur dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.

“Semoga momentum Idul Adha ini semakin mempererat ukhuwah dan kebersamaan masyarakat Aceh Timur,” pungkas Bupati Al-Farlaky. (Ami)

Pemkab

DLHK Sebut, Pajak Armada Menunggak, Akibat BPKB Terselif di BPKAD

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten mengakui 20 persen dari jumlah armada pengangkut sampah di Kabupaten Tangerang menunggak pajak. Hal tersebut di ungkapkan Kasubag Umpeg DLHK Kabupaten Tangerang Heri saat di temui di ruanganya, Jumat (28/05/2026).

Untuk jumlah kendaraan armada truk sampah se-Kabupaten Tangerang sebanyak 245 unit kendaraan yang tersebar di 9 UPTD dengan anggaran pajak 300 juta pertahun.

Heri Kasubag Umpeg DLHK membenarkan armada truk pengangkut sampah ada yang menunggak pajak lantaran BPKB armada tersebut terselip di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPKAD dalam rangka meminjam BPKB untuk keperluan pembayaran pajak tahunan ataupun lima tahunan, namun sampai saat ini BPKB tersebut belum di ketemukan oleh pihak BPKAD,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dirinya masuk menjadi Kasubag Umpeg di DLHK sejak tahun 2023 sebelumnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Tangerang. Ada beberapa kendaraan yang BPKB yang terselip sehingga menunggak pajak sampai 5 tahun sampai 12 tahun.

“Kendala nunggaknya pajak ini bukan saja karena tidak adanya anggaran, namun karena seringnya ke alpa’an pihak UPTD dalam memberikan informasi ke Umpeg dalam pembayaran pajak yang sudah semestinya di bayarkan, kan tekhnisnya mereka yang pakai, semestinya tahu saat waktu bayar pajak dan menginformasikan ke kami,” katanya.

Heri juga menjelaskan, pihaknya juga saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak Samsat dalam melakukan pembayaran pajak armada yang menunggak.

Sementara, Ketua DPP LSM Barata Ali Parham SH. MH mempertanyakan, sisa anggaran 20 persen yang tidak di bayarkan setiap tahunnya, sedangkan pengajuan anggaran pasti tetap sebesar jumlah armada yang ada yaitu 245 unit.

“Ini menjadi kepatutan bagi masyarakat dalam penggunaan anggaran APBD yang notabene uang rakyat, di kemanakan sisa anggaranya buat apa saja sisanya, dalam waktu dekat kami akan bersurat ke Inspektorat dan BPK Provinsi Banten terkait hal tersebut,” tegasnya.(Nan)

Pemkab Tulang Bawang Barat

Pemkab Tubaba Gelar Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 1447 H melalui Program Tubaba Berkurban

TUBABA –(deklarasinews.com) – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah melalui Program Tubaba Berkurban Tahun 2026 yang berlangsung di Halaman Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu (27/05/2026).

‎‎Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ibadah kurban.

‎‎Program Tubaba Berkurban Tahun 2026 mengusung tema “Berkurban Bersama Membangun Tubaba Berdaya” dengan tagline “Menebar Manfaat, Menguatkan Umat.” Tema tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial dalam membantu masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

‎‎Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Untung Budiono, S.Sos., M.H., mewakili Ketua Pelaksana Gerakan Tubaba Berkurban Tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., menyampaikan bahwa pelaksanaan program tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

‎‎Menurut Untung Budiono, jumlah peserta Tabungan Tubaba Berkurban Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tercatat sebanyak 521 peserta, dengan 505 peserta telah melunasi tabungan kurban hingga 25 Mei 2026. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.515.000.000 yang berasal dari pejabat eselon II, eselon III, pejabat fungsional, kepala puskesmas, kepala sekolah, dan guru.

‎‎Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga memperoleh dukungan dari Baznas berupa bantuan 8 ekor kambing senilai Rp25 juta, sehingga total keseluruhan dana Program Tubaba Berkurban tahun ini mencapai Rp1.540.000.000.

‎‎“Dana tersebut diwujudkan dalam bentuk 430 ekor kambing dan 6 ekor sapi yang kemudian didistribusikan ke tiyuh, kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah, sekolah, serta sejumlah instansi dan organisasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” ujar Untung Budiono.

‎‎Ia menambahkan, capaian tahun ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang sebelumnya hanya mencapai 238 peserta dengan total dana Rp714 juta. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan tumbuhnya semangat berbagi, kepedulian sosial, serta kesadaran beribadah di kalangan ASN dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

‎‎Sementara itu, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., menyampaikan apresiasi atas meningkatnya partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam Program Tubaba Berkurban Tahun 2026 yang dinilai tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

‎‎Menurut Novriwan Jaya, Gerakan Tubaba Berkurban merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial dalam membantu masyarakat.

‎‎Ia mengungkapkan bahwa seluruh pengadaan hewan kurban, khususnya kambing, melibatkan peternak lokal Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat daerah.

‎‎“Program ini bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perputaran ekonomi di tingkat lokal,” kata Novriwan Jaya. (Mar)