Kategori: Pemkab

Pemkab Yapen

Bupati Antar Kepulauan Yapen Raih Kembali Opini WTP dari BPK Papua

JAYAPURA -(deklarasinews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy SE, M.Si., didampingi Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai S.Pi., M.H., menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2025 untuk kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Kegiatan berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI  Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (29/5/2026).

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Biak Numfor juga meraih WTP, sedangkan Kabupaten Waropen memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Benyamin Arisoy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua beserta jajaran atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif. Menurutnya, penyerahan LHP bukan sekadar seremoni, melainkan kewajiban konstitusional dan momentum evaluasi bagi pemerintah daerah.

“Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Waropen menerima secara terbuka seluruh catatan, temuan, dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI.

Sikap kooperatif ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

UU tersebut juga mengatur jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Oleh karena itu, LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Bupati menambahkan bahwa pemeriksaan BPK bukan hanya memberikan penilaian, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan hari ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meski meraih opini WTP, Bupati Benyamin Arisoy mengingatkan bahwa capaian ini bukan jaminan tidak adanya potensi penyimpangan.

“WTP menunjukkan penataan tata kelola keuangan dan aset sesuai ketentuan. Namun bukan berarti tidak ada indikasi penyimpangan. Kami tetap waspada dan berkomitmen memperbaiki kelemahan yang masih ada,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara tepat dan bertanggung jawab.

Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ia menegaskan agar hasil pemeriksaan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin, tertib administrasi, dan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, pimpinan DPRK, dan pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam proses pemeriksaan sehingga berjalan baik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya.

Bupati Kabupten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy dikenal sebagai sosok karismatik dan sederhana. Berbekal pengalaman panjang di birokrasi, khususnya di bidang keuangan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan  Keuangan di Provinsi Papua di era Gubernur Lukas Enembe. Latar belakang dan pengetahuan yang dimiliki membantunya mengatasi berbagai persoalan keuangan daerah sejak awal masa kepemimpinan, meskipun menghadapi tantangan signifikan. Kepemimpinannya yang berorientasi pada penataan administrasi dan penguatan sistem pengendalian internal disebut sebagai faktor penting dalam keberhasilan meraih kembali opini WTP bagi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah berdasarkan rekomendasi BPK, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan anggaran yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupeten Kepulauan Yapen.(GM)

Asahan Pemkab

Kabupaten Asahan Raih Opini WTP untuk Kesepuluh Kalinya

MEDAN -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Asahan kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Kali ini, daerah tersebut berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Jumat (29/5/2026) pukul 16.00 WIB di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., sejumlah Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua DPRD se-Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA., CPA (Aust)., CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP, menegaskan bahwa predikat WTP yang diterima Kabupaten Asahan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan kegiatan rutin yang diamanatkan undang-undang.

“Mekanismenya, setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah wajib menyerahkan laporannya kepada kami, dan BPK akan menyelesaikan pemeriksaan serta menyerahkannya kembali dalam waktu dua bulan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tujuan utama pemeriksaan adalah memastikan penyusunan anggaran telah sesuai standar yang berlaku serta menjamin kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara. Paula juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas kedisiplinan dalam menyampaikan laporan tepat waktu.

Usai menerima laporan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan dengan baik dan akuntabel.

“Alhamdulillah, peraihan WTP untuk kesepuluh kalinya ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar keberhasilan ini tidak membuat pihaknya berpuas diri. Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan kinerja.

“Opini WTP bukanlah akhir dari segalanya. Atas keberhasilan ini, kita justru harus terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kualitas sumber daya manusia dalam penyusunannya. Kita harus terus berbenah agar menjadi lebih baik lagi ke depannya,” tegasnya.

Secara rangkaian, kegiatan berlangsung khidmat dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, sambutan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, hingga prosesi penyerahan laporan secara simbolis kepada Bupati Asahan. Acara yang berlangsung aman dan lancar ini akhirnya ditutup pada pukul 17.30 WIB.(Jun)

Pemkab

Pemkab Pesisir Barat Kembali Sabet Opini WTP, Prestasi Ke Tujuh Kalinya

PESIBAR –(deklarasinews.com)–  Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Lampung telah dilaksanakan secara serentak oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Jumat, (29/5/2026) kemarin.

Ketua DPRD Pesisir Barat, Mohammad Emil Lil Ardi, S.H., menyampaikan sambutannya dalam acara penyerahan LHP atas LKPD tersebut sekaligus mewakil DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus mewakili DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bahwa dirinya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen.

” Bagi kami, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bukan hanya dokumen pemeriksaan tahunan. LHP BPK merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas ketua yang akrab disapa Edo tersebut.

Lebih jauh disampainya, bahwa opini yang baik tentu merupakan capaian yang patut kita syukuri dan pertahankan. Namun, capaian tersebut harus terus diikuti dengan konsistensi perbaikan, agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan benar[1] benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

” DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjadikan LHP BPK sebagai salah satu rujukan penting dalam mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah. Kami akan mendorong agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara sungguh-sungguh, terukur, dan tepat waktu,” Papar Edo.

Dalam kegiatan tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., CFrA., beserta seluruh jajarannya. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung,  Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPKAD se[1]Provinsi Lampung.

Diketahui juga, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-7 yang berhasil diraih Kabupaten Pesisir Barat secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Dedi Irawan.(Arnandes)

Pemkab

Malam Takbiran Meriah di Aceh Timur, Bupati Sebut Pawai Dongkrak Ekonomi UMKM

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)– Suasana malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Timur berlangsung meriah. Ribuan masyarakat memadati Lapangan Baitul Karim, Kecamatan Simpang Ulim untuk menyaksikan pawai takbir keliling yang secara resmi dilepas oleh Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si, Selasa malam, 26 Mei 2026.

Pawai takbir keliling tahun ini diikuti berbagai perwakilan gampong dengan menggunakan kendaraan hias dan mobil yang dihiasi ornamen Islami serta lantunan takbir yang menggema sepanjang rute pawai. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi usai sholat Magrib di lokasi kegiatan.

Dalam wawancara dengan awak media usai pelepasan peserta, Bupati Al-Farlaky mengatakan, pelaksanaan takbir keliling yang dipusatkan di Simpang Ulim merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pemerataan agenda dan kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah.

“Kabupaten Aceh Timur dibagi dalam tiga zona, yakni Zona Peureulak, Zona Tengah Idi, dan Zona Simpang Ulim. Maka agenda-agenda pemerintahan ini kita bagi secara merata,” ujar Al-Farlaky.

Menurutnya, kegiatan berskala besar yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan juga memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Tidak hanya semata pergelaran acara, tetapi kegiatan seperti ini juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. UMKM bergerak, pedagang ramai, dan aktivitas masyarakat ikut tumbuh,” katanya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang turut memeriahkan malam takbiran Idul Adha tahun ini.

Ia menilai tingginya partisipasi warga menunjukkan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang terus terjaga di tengah masyarakat Aceh Timur.

Selain itu, Al-Farlaky turut menyampaikan agenda Hari Raya Idul Adha yang akan dilaksanakannya pada Rabu pagi.

Ia dijadwalkan melaksanakan Shalat Idul Adha di Masjid Zadul Muad, Peureulak, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban kepada panitia pelaksana.

“Kegiatan open house juga akan kita lanjutkan di kediaman Blang Bitra,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan malam takbiran hingga pelaksanaan Idul Adha di Aceh Timur dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.

“Semoga momentum Idul Adha ini semakin mempererat ukhuwah dan kebersamaan masyarakat Aceh Timur,” pungkas Bupati Al-Farlaky. (Ami)

Pemkab

DLHK Sebut, Pajak Armada Menunggak, Akibat BPKB Terselif di BPKAD

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten mengakui 20 persen dari jumlah armada pengangkut sampah di Kabupaten Tangerang menunggak pajak. Hal tersebut di ungkapkan Kasubag Umpeg DLHK Kabupaten Tangerang Heri saat di temui di ruanganya, Jumat (28/05/2026).

Untuk jumlah kendaraan armada truk sampah se-Kabupaten Tangerang sebanyak 245 unit kendaraan yang tersebar di 9 UPTD dengan anggaran pajak 300 juta pertahun.

Heri Kasubag Umpeg DLHK membenarkan armada truk pengangkut sampah ada yang menunggak pajak lantaran BPKB armada tersebut terselip di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPKAD dalam rangka meminjam BPKB untuk keperluan pembayaran pajak tahunan ataupun lima tahunan, namun sampai saat ini BPKB tersebut belum di ketemukan oleh pihak BPKAD,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, dirinya masuk menjadi Kasubag Umpeg di DLHK sejak tahun 2023 sebelumnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Tangerang. Ada beberapa kendaraan yang BPKB yang terselip sehingga menunggak pajak sampai 5 tahun sampai 12 tahun.

“Kendala nunggaknya pajak ini bukan saja karena tidak adanya anggaran, namun karena seringnya ke alpa’an pihak UPTD dalam memberikan informasi ke Umpeg dalam pembayaran pajak yang sudah semestinya di bayarkan, kan tekhnisnya mereka yang pakai, semestinya tahu saat waktu bayar pajak dan menginformasikan ke kami,” katanya.

Heri juga menjelaskan, pihaknya juga saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak Samsat dalam melakukan pembayaran pajak armada yang menunggak.

Sementara, Ketua DPP LSM Barata Ali Parham SH. MH mempertanyakan, sisa anggaran 20 persen yang tidak di bayarkan setiap tahunnya, sedangkan pengajuan anggaran pasti tetap sebesar jumlah armada yang ada yaitu 245 unit.

“Ini menjadi kepatutan bagi masyarakat dalam penggunaan anggaran APBD yang notabene uang rakyat, di kemanakan sisa anggaranya buat apa saja sisanya, dalam waktu dekat kami akan bersurat ke Inspektorat dan BPK Provinsi Banten terkait hal tersebut,” tegasnya.(Nan)

Pemkab Tulang Bawang Barat

Pemkab Tubaba Gelar Penyembelihan Hewan Kurban Idul Adha 1447 H melalui Program Tubaba Berkurban

TUBABA –(deklarasinews.com) – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah melalui Program Tubaba Berkurban Tahun 2026 yang berlangsung di Halaman Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu (27/05/2026).

‎‎Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ibadah kurban.

‎‎Program Tubaba Berkurban Tahun 2026 mengusung tema “Berkurban Bersama Membangun Tubaba Berdaya” dengan tagline “Menebar Manfaat, Menguatkan Umat.” Tema tersebut mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial dalam membantu masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

‎‎Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Untung Budiono, S.Sos., M.H., mewakili Ketua Pelaksana Gerakan Tubaba Berkurban Tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., menyampaikan bahwa pelaksanaan program tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

‎‎Menurut Untung Budiono, jumlah peserta Tabungan Tubaba Berkurban Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tercatat sebanyak 521 peserta, dengan 505 peserta telah melunasi tabungan kurban hingga 25 Mei 2026. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.515.000.000 yang berasal dari pejabat eselon II, eselon III, pejabat fungsional, kepala puskesmas, kepala sekolah, dan guru.

‎‎Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga memperoleh dukungan dari Baznas berupa bantuan 8 ekor kambing senilai Rp25 juta, sehingga total keseluruhan dana Program Tubaba Berkurban tahun ini mencapai Rp1.540.000.000.

‎‎“Dana tersebut diwujudkan dalam bentuk 430 ekor kambing dan 6 ekor sapi yang kemudian didistribusikan ke tiyuh, kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah, sekolah, serta sejumlah instansi dan organisasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” ujar Untung Budiono.

‎‎Ia menambahkan, capaian tahun ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang sebelumnya hanya mencapai 238 peserta dengan total dana Rp714 juta. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan tumbuhnya semangat berbagi, kepedulian sosial, serta kesadaran beribadah di kalangan ASN dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

‎‎Sementara itu, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., menyampaikan apresiasi atas meningkatnya partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam Program Tubaba Berkurban Tahun 2026 yang dinilai tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

‎‎Menurut Novriwan Jaya, Gerakan Tubaba Berkurban merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial dalam membantu masyarakat.

‎‎Ia mengungkapkan bahwa seluruh pengadaan hewan kurban, khususnya kambing, melibatkan peternak lokal Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat daerah.

‎‎“Program ini bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perputaran ekonomi di tingkat lokal,” kata Novriwan Jaya. (Mar)

Asahan Pemkab

Terima Bantuan Sapi dari Presiden, Masyarakat Air Batu Asahan Penuh Syukur

ASAHAN -(deklarasinews.com)- Pemerintah Pusat melalui program bantuan kemasyarakatan kembali menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat Kabupaten Asahan. Kali ini, bantuan berupa seekor sapi diserahkan untuk disembelih dan dibagikan kepada warga di Kecamatan Air Batu. Kegiatan berlangsung pada Rabu (27/5/2026) pukul 11.30 WIB di halaman Masjid Besar Al-Huda, Dusun II Desa Sei Alim Hulu.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Wakil Bupati Asahan, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Asahan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Air Batu, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Besar Al-Huda, serta ratusan warga sekitar yang hadir menyaksikan.

Ketua BKM Masjid Besar Al-Huda, Ustadz Subuh Heni Butar-Butar, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas perhatian yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan kemasyarakatan ini. Kehadiran sapi bantuan ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Air Batu. Semoga perhatian seperti ini terus berlanjut di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah, termasuk di Asahan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Asahan khususnya Kecamatan Air Batu mendapat kehormatan menerima sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga bantuan ini membawa keberkahan, mempererat kebersamaan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Bupati juga mengimbau kepada panitia pelaksana dan seluruh warga agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan selama proses penyembelihan hingga pembagian daging nanti, agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

“Kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas perhatian dan kepeduliannya. Semoga bantuan ini menjadi amal ibadah yang bernilai pahala dan membawa keberkahan bagi kita semua,” tambahnya.

Secara berurutan, kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua BKM, dilanjutkan dengan arahan dan sambutan Bupati Asahan, serta ditutup dengan prosesi penyembelihan sapi bantuan tersebut. Seluruh rangkaian acara berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dan berjalan dalam suasana yang aman, lancar, serta penuh keakraban.(Jun)

Asahan Pemkab

Pemkab Asahan Sembelih 101 Hewan Qurban, Daging Dibagikan ke Warga Kota Kisaran

ASAHAN -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan penyembelihan hewan qurban secara serentak. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (27/5/2026) pukul 09.00 WIB ini dilaksanakan di lingkungan Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Wakil Bupati Asahan, Kajari Asahan, Dandim 0208/Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, perwakilan Kapolres Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan sebanyak 101 ekor hewan qurban, yang terdiri dari 84 ekor sapi dan 17 ekor kambing serta domba. Hewan-hewan tersebut merupakan hasil pengumpulan dari berbagai instansi, di antaranya OPD, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Timur, serta Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Agung H. Achmad Bakrie Kisaran.

“Daging yang diperoleh dari penyembelihan ini nantinya akan segera dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah Kota Kisaran, agar kebahagiaan dan keberkahan Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bupati.

Selain penyembelihan di alun-alun, Bupati juga menyampaikan bahwa masyarakat Asahan turut menerima satu ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia. Hewan tersebut disembelih secara terpisah di Masjid Besar Al-Huda, Dusun II Desa Sei Alim Hulu, Kecamatan Air Batu, dan dagingnya akan disalurkan langsung kepada warga sekitar.

Terkait keamanan dan kualitas hewan qurban, Bupati memastikan seluruh hewan telah melewati pemeriksaan kesehatan yang ketat dan mendalam oleh tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan. “Masyarakat tidak perlu khawatir, karena seluruh hewan dinyatakan sehat, layak, dan aman untuk dikonsumsi. Kami memastikan semuanya dalam kondisi baik,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar jumlah hewan qurban dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang, sehingga semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaatnya. Tak lupa, Bupati mengimbau panitia dan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan kegiatan setelah rangkaian acara selesai.

Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan sholat Idul Adha secara berjamaah, dilanjutkan dengan penyampaian pidato oleh Bupati Asahan, dan diakhiri dengan prosesi penyembelihan hewan qurban. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WIB dan berjalan dengan aman, lancar, serta tertib.(Jun)

Pemkab Yapen

Bupati Yapen Lepas Pawai Takbiran 2026

SERUI -(deklarasinews.com)- Ribuan umat Muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah / Tahun 2026 Masehi dengan menggelar pawai takbiran akbar keliling pusat Kota Serui. Kegiatan pawai yang digelar malam ini, Rabu (26/5/2026), mengambil titik kumpul dan berakhir di Lapangan Trikora Alun-alun Kota Serui.

Pawai takbiran ini diselenggarakan oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Kepulauan Yapen dan dihadiri unsur Forkopimda, termasuk Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SE., M.Si., serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen Ebzon Sembai S.Pi., M.H. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen Adolina Yopi, tokoh agama, serta organisasi massa Islam se-Kota Serui.

Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoy menyatakan bahwa pawai takbiran tidak sekadar syiar agama, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antarwarga.

Ia menekankan bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat, sehingga peran setiap elemen masyarakat dalam merawat toleransi menjadi sangat krusial.

“Bersama-sama kita harus terus menjaga keberagaman dan merawat toleransi hidup di tengah perbedaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mari kita hidup saling menghargai, saling mendukung, dan bersama-sama menjaga situasi daerah yang aman, damai, dan harmonis,” ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kunci utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Ia menghimbau seluruh peserta pawai untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta mematuhi aturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah / Tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ia berharap momentum Idul Adha menjadi pengingat akan nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.

“Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga Idul Adha mengingatkan kita pada nilai-nilai keikhlasan dan kepedulian sosial,” pungkasnya.(GM)

Lampung Barat Pemkab

Capacity Building SPIP-T, Bupati Parosil Dorong Perencanaan dan Penganggaran Lebih Efektif dan Akuntabel

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui kegiatan Capacity Building bertema Implementasi SPIP-T Menuju Efektivitas dan Efisiensi Rencana dan Anggaran yang digelar di Aula Kagungan Setdakab, Selasa (26/05/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan, Ak., M.Acc, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Ade Priyanto, S.E, Koordinator Pengawas Jabatan Fungsional Auditor Bidang IPP Aderial Adelis, S.E beserta jajaran, para asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dalam sambutannya menegaskan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) merupakan amanat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, SPIP-T bukan hanya sebatas kewajiban administratif maupun dokumen formal semata, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan.

“SPIP-T harus menjadi budaya kerja dalam setiap proses pemerintahan, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan implementasi yang baik, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Parosil.

Ia menjelaskan, dasar implementasi SPIP-T mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Parosil juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan serta penganggaran daerah. Menurutnya, setiap penggunaan APBD harus direncanakan secara matang dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar seluruh program dan kegiatan perangkat daerah benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Parosil meminta seluruh ASN mengikuti kegiatan capacity building dengan serius dan sungguh-sungguh agar mampu meningkatkan kapasitas dalam penyusunan manajemen risiko serta penguatan pengawasan internal pemerintahan.

“Saya berharap kegiatan ini diikuti dengan serius dan seksama. Tidak mudah menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan, tetapi melalui pendampingan ini kita dapat menghasilkan keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan,” katanya.

Parosil juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi agar mendapatkan solusi terbaik.

“Kesulitan-kesulitan yang dihadapi kepala perangkat daerah silakan ditanyakan agar mendapatkan solusi terbaik dalam menuntaskan permasalahan. Harus ada perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik lagi,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan peningkatan nilai maturitas SPIP daerah yang selaras dengan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Parosil menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BPKP Provinsi Lampung beserta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat,” pungkasnya.(andri)