Kategori: Lampung Selatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa kebersihan lingkungan bukan sekadar kesiapan sesaat menjelang kunjungan pejabat, melainkan harus menjadi budaya yang dijaga secara konsisten.

Penegasan itu disampaikan saat meninjau langsung Puskesmas Way Urang dan SD Negeri 3 Way Urang, Selasa (28/4/2026), dalam rangka memastikan implementasi Program Lampung Selatan HELAU berjalan optimal.

Selain Puskesmas Way Urang dan SD Negeri 3 Way Urang, peninjauan juga dilakukan di sejumlah perangkat daerah, di antaranya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam peninjauan tersebut, Supriyanto didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Asisten Bidang Administrasi Umum Edi Firnandi, Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaifulloh.

Kunjungan ini difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan fasilitas publik dalam menerapkan standar kebersihan dan penataan lingkungan sesuai konsep Lampung Selatan HELAU yang diinisiasi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Supriyanto menegaskan, penilaian terhadap lokasi yang masuk dalam program tersebut tidak bersifat insidental, melainkan akan dilakukan secara rutin setiap pekan.

“Hari ini saya ingin mengecek titik-titik yang masuk dalam perencanaan Lampung Selatan HELAU di Puskesmas dan SDN 3 Way Urang. Perlu diingat, lokasi ini akan dinilai setiap hari Senin, seminggu sekali,” ujarnya.

Ia menjelaskan, standar kebersihan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada ruang dalam gedung, tetapi mencakup seluruh area, mulai dari saluran air (siring), halaman, teras, hingga kondisi kamar mandi dan detail ruangan.

Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata rapi menjadi cerminan nyata filosofi “HELAU” yang diusung pemerintah daerah.

Selain kebersihan fisik, Supriyanto juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Ia menegaskan, instansi pemerintah harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas dan tidak sekadar memindahkan masalah.

“Pengelolaan sampah harus dipikirkan solusinya. Jangan hanya dikumpulkan, tetapi bagaimana bisa diselesaikan di tempat agar tidak mencemari lingkungan luar,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa implementasi Program Lampung Selatan HELAU tidak harus membutuhkan biaya besar. Pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya yang ada dinilai sudah cukup untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Supriyanto meminta agar edukasi terkait pemilahan sampah disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Istilah teknis seperti organik dan non-organik, menurutnya, perlu diterjemahkan dalam konteks yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada aspek penghijauan. Ia menginstruksikan agar perawatan tanaman dilakukan secara bijak, termasuk melarang penebangan pohon sembarangan.

“Jika harus dipangkas, harus dilakukan oleh yang memahami. Dan yang paling penting, jangan lagi menggunakan bahan kimia untuk rumput. Gunakan cara manual agar tanah tetap sehat dan lingkungan tetap asri,” katanya.

Melalui peninjauan ini, pemerintah daerah berharap Program Lampung Selatan HELAU tidak hanya menjadi program administratif, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan memperkuat langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai wilayah.

Langkah tersebut ditegaskan usai TPID Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/4/2026).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti tren kenaikan harga komoditas strategis seperti cabai, minyak goreng, gula pasir, hingga beras yang terjadi di banyak daerah.

“Dari minggu lalu ke minggu ini harga cabai naik dan jumlah kabupaten/kota yang harganya naik juga bertambah. Dalam rapat ini kita bahas kenapa dan bagaimana kita mengatasinya,” ujar Tomsi.

Ia juga mengungkapkan, kenaikan harga minyak goreng meningkat dari 207 menjadi 224 kabupaten/kota. Sementara itu, beras juga mengalami kenaikan di lebih banyak daerah meski stok dinyatakan cukup.

“Permasalahan ini harus kita detailkan. Kita tidak ingin rapat panjang tanpa solusi. Fokus kita adalah menyelesaikan masalah secara konkret,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, TPID Lampung Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan pasokan tetap aman dan harga di pasar tetap terkendali.

Salah satu langkah nyata yang terus dijalankan adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin setiap Kamis pukul 08.00 WIB di Lapangan Korpri, Kalianda.

Program ini menjadi instrumen langsung pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Melalui strategi tersebut, TPID Lampung Selatan optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga, sekaligus mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan dalam apel mingguan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (27/4/2026).

Apel tersebut dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, dan diikuti seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat fungsional, hingga PNS dan PPPK.

Dalam kesempatan itu, Wahidin membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ASN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, dengan tetap mengedepankan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai optimal,” ujar Wahidin.

Ia menambahkan, capaian pelaksanaan otonomi daerah yang telah memasuki usia ke-30 tahun harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Meski dihadapkan pada berbagai dinamika, Wahidin optimistis kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan mampu menjawab tantangan tersebut.

“Kita harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap kebijakan benar-benar implementatif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra aktif pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. (Red)

KALIANDA -(deklarasinews.com)– Kasus Nenek Asnah (64), warga Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung yang sempat viral di media sosial karena dianggap luput dari perhatian pemerintah, justru membuka pemahaman baru bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan bahwa bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah memiliki mekanisme dan syarat ketat agar benar-benar tepat sasaran.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, Aflah Efendi, menjelaskan bahwa tidak semua rumah tidak layak huni otomatis bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Program RTLH dirancang dengan regulasi yang jelas untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Menurut Aflah, kasus yang dialami Nenek Asnah bukan karena pemerintah abai. Faktanya, Asnah telah menerima sejumlah bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.

“Bantuan bedah rumah itu ada aturannya. Bukan berarti pemerintah tidak peduli, tapi harus sesuai ketentuan agar tidak salah sasaran,” ujar Aflah, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, rumah milik Nenek Asnah belum dapat diperbaiki melalui program tersebut karena berdiri di kawasan register hutan. Secara regulasi, lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk pembangunan atau renovasi menggunakan dana bantuan pemerintah.

Aflah kemudian mengedukasi masyarakat terkait syarat penerima bantuan RTLH. Di antaranya, lahan harus milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sah, rumah dalam kondisi tidak layak huni dan telah ditempati minimal satu tahun serta pemohon merupakan warga Lampung Selatan yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.

Selain itu, calon penerima harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5, belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki surat pengantar dari desa yang diketahui camat. Syarat lainnya yang kerap terlewat adalah adanya swadaya dari penerima, meskipun dalam jumlah terbatas.

Di sisi lain, jumlah RTLH di Lampung Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data, terdapat sekitar 8.400 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan bertahap.

“Karena jumlahnya banyak, tidak bisa diselesaikan sekaligus. Kami terus berupaya menambah kuota bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR RI, hingga pihak swasta melalui CSR,” jelas Aflah.

Untuk tahun 2026, Pemkab Lampung Selatan telah mendapatkan alokasi sementara sebanyak 544 unit dari APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara dari APBD, dialokasikan 123 unit melalui Program Rumah Layak Huni (RULANI), dengan kemungkinan penambahan kuota.

Aflah pun mengimbau masyarakat agar bersabar apabila usulan bantuan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menekankan pentingnya akses informasi yang akurat guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia mengimbau masyarakat untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai pintu utama dalam memperoleh informasi terkait kebijakan pemerintah daerah.

“Kominfo siap membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak perlu bingung atau terburu-buru menyimpulkan tanpa klarifikasi,” ujar Hendry.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dengan menyaring informasi sebelum dibagikan ke publik.

“Pastikan informasi yang beredar itu benar. Jika ragu, masyarakat dapat langsung mengonfirmasi melalui Kominfo agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya.

Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahwa program bantuan, termasuk bedah rumah, dijalankan berdasarkan aturan yang ketat demi keadilan dan ketepatan sasaran. (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Hendry Kurniawan, SH, MM, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Lampung Selatan oleh Ketua Umum PDBI Provinsi Lampung, Thomas Amirico.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026), bersamaan dengan rangkaian pelantikan pengurus PDBI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Thomas Amirico terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Ketua PDBI Provinsi Lampung masa bakti 2025-2029 oleh Ketua KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus PDBI kabupaten/kota, termasuk pengukuhan pengurus Pengkab PDBI Lampung Selatan masa bakti 2026-2030.

Dalam sambutannya, Thomas Amirico menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembinaan olahraga drum band di seluruh wilayah Lampung. Ia menilai potensi daerah, termasuk Lampung Selatan, sangat besar untuk dikembangkan hingga level nasional.

“Kami berkomitmen meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga drum band di Lampung agar mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Thomas.

Usai dikukuhkan, Hendry Kurniawan menyampaikan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pengurus provinsi dalam membangun ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan.

Ia menegaskan, Lampung Selatan memiliki potensi besar menjadi lumbung atlet drum band melalui program pembinaan yang terstruktur, termasuk menggelar kejuaraan kabupaten secara rutin serta mengaktifkan kembali unit drum band di sekolah-sekolah.

“Kami berharap PDBI Lampung Selatan semakin berkembang, tetap eksis, dan mampu meraih prestasi hingga tingkat nasional,” kata Hendry.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet drum band di Lampung Selatan, sehingga mampu melahirkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. (Red)

PALAS -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, meresmikan ruas jalan kabupaten, Bumi Daya-Bumirestu-Trimomukti (R.051) yang dipusatkan di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Selasa (21/4/2026).

Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan.

Ruas jalan tersebut memiliki panjang penanganan sekitar 8 kilometer dengan konstruksi rabat beton selebar 4 meter dan ketebalan 15 sentimeter. Selain itu, bahu jalan juga turut diperkeras guna meningkatkan daya tahan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pembangunan infrastruktur ini menghubungkan tiga desa, yakni Desa Bumi Daya, Desa Bumirestu, dan Desa Trimomukti, di Kecamatan Palas, dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp12,65 miliar.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa syukurnya atas rampungnya pembangunan jalan yang dinilai memiliki peran strategis bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Palas.

“Alhamdulillah hari ini kami meresmikan jalan ruas Bumi Daya, Bumirestu, dan Trimomukti. Jalan ini merupakan akses penting bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi di Kecamatan Palas,” ujarnya.

Bupati Egi juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur tersebut secara optimal.

“Saya berpesan agar jalan yang sudah dibangun ini dapat dijaga bersama dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Dampak pembangunan jalan ini mulai dirasakan langsung oleh warga. Salah satunya Caswen, pelaku UMKM di Desa Bumi Daya yang memproduksi olahan singkong seperti tiwul, gaplek, dan tepung mocaf.

Menurutnya, kondisi jalan yang sebelumnya sulit dilalui sempat menghambat distribusi hasil produksi. Kini, akses yang lebih baik membuat usahanya semakin berkembang.

“Kami sangat terbantu, baik untuk usaha pertanian maupun perdagangan. Jalan yang dulu sulit dilalui sekarang sudah bagus dan lancar. Terima kasih kepada Pak Bupati atas pembangunan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan akses transportasi yang lebih mudah, produk olahan singkong miliknya kini telah menjangkau pasar yang lebih luas hingga ke luar daerah.

Pemerintah daerah berharap, pembangunan ruas jalan ini tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Lampung Selatan.(Red)

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Suara ombak yang berirama di Pantai Semukuk Indah, Desa Pauh Tanjung Iman, Kalianda, menjadi saksi penghormatan bagi 13 perempuan hebat Lampung Selatan yang telah mengabdikan diri di berbagai bidang.

Pada puncak peringatan Hari Kartini ke-147 tingkat Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (21/4/2025), mereka dinobatkan sebagai “Wanita Helau” sebuah penghargaan atas kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan secara khusus memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan terpilih yang dinilai mampu menghadirkan dampak konkret, mulai dari sektor pemerintahan, UMKM, pendidikan, hingga jurnalistik.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Selatan, Nessi Yunita, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi acara di kawasan pantai bukan tanpa alasan. Selain memperingati semangat perjuangan R.A. Kartini, kegiatan ini juga menjadi strategi untuk mengangkat potensi pariwisata daerah.

“Kami mengusung tema ‘Semangat Kartini: Inspirasi Lintas Generasi’. Dengan merayakan di alam terbuka, kami ingin semangat ini menyatu dengan upaya memajukan pariwisata Lampung Selatan menuju terwujudnya Desa Helau,” ujar Nessi.

Peringatan Hari Kartini kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, Muhammad Syaiful Anwar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah.

“Hari ini, kita merayakan napas perjuangan Ibu Bangsa, Raden Ajeng Kartini. Saya ucapkan Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat,” kata Syaiful.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turut menyapa melalui sambungan virtual. Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak ekonomi, khususnya di tingkat keluarga dan komunitas.

“Jadikan Hari Kartini ini sebagai titik balik kemajuan ekonomi lokal. Saya mohon maaf tidak dapat hadir secara fisik, namun hati saya ada bersama kalian semua. Maju perempuannya, Helau desanya,” tegasnya.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada 13 perempuan inspiratif dari berbagai bidang. Mereka menjadi representasi sosok Kartini masa kini yang berkiprah nyata di tengah masyarakat.

Di bidang pemerintahan, penghargaan diberikan kepada Camat Palas Ns. Rosalina, S.Kep., M.Kep. Sementara itu, di sektor jurnalistik, Diastuti, Fitriana, dan Roslaini mendapat sorotan atas kontribusi mereka dalam menyuarakan informasi publik.

Dari sektor UMKM, Yusmala Dewi, S.Sos., Rupiani, dan Iis Nurmayanti dinilai berhasil menggerakkan roda ekonomi lokal. Pada bidang akademisi, Mustika Wulandari, S.Pd., dan Nurrohmah Aini, S.Pd.Gr turut menerima penghargaan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.

Peran komunitas diwakili oleh Iis Friyanti Nengsih, S.Pd., dan Ina Yatti, S.Psi., M.Psi. Adapun di ranah digital, Putri Lailawati dan Rulia Irvana dinobatkan sebagai influencer yang dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain penghargaan individu, peringatan Hari Kartini tahun ini juga mencatat capaian membanggakan di tingkat nasional. TK IT Al Mumtaza berhasil meraih penghargaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Kementerian PPPA RI, memperkuat komitmen Lampung Selatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada tiga pemenang terbaik dalam Parade Peserta serta tiga pemenang dengan penampilan Kebaya Nasional terbaik.

Pada kategori Parade terbaik, juara pertama diraih oleh Bappeda, disusul BPKAD di posisi kedua, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di posisi ketiga.

Untuk kategori Kebaya Nasional terbaik, juara pertama diraih Agus Restuni (Badan Pertanahan Nasional), juara kedua diraih Yuliana (Kecamatan Sidomulyo), dan juara ketiga diraih Eni Nurdiana (Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan).

Lebih dari sekadar penghargaan, momentum ini menjadi refleksi bahwa semangat Kartini terus hidup dalam berbagai peran perempuan masa kini. Dari ruang kelas hingga pasar, dari layar digital hingga ruang birokrasi, mereka adalah penggerak perubahan yang membawa Lampung Selatan melangkah maju.(Red)