Kategori: Pemerintahan

PemProv

Pemprov Lampung Perkuat Sinergi dengan PKH untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat percepatan penanggulangan kemiskinan bersama perwakilan Tim Program Keluarga Harapan (PKH) se-Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung, Koordinator PKH Provinsi Lampung, serta perwakilan koordinator PKH kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan guna memastikan berbagai intervensi pemerintah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan pentingnya integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Menurut Marindo, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan para pendamping PKH di lapangan menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahap II Tahun 2026, jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung mencapai 391.826 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 15 kabupaten/kota dengan total nilai bantuan sosial sebesar Rp293,3 miliar.

Sementara itu, Koordinator PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah. Ia menyampaikan kesiapan seluruh jajaran PKH untuk berkolaborasi dalam mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Slamet menjelaskan bahwa sebanyak 1.545 pendamping sosial PKH yang tersebar di 229 kecamatan di Provinsi Lampung siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mempercepat graduasi keluarga dari program bantuan sosial.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Program Keluarga Harapan, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penurunan angka kemiskinan.

PemProv

Penanggulangan TBC Jadi Prioritas, Wagub Jihan Minta RAD TBC Segera Dituntaskan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Jihan Nurlela, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) secara daring bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Rakor ini digelar dalam rangka evaluasi dan penyusunan langkah konkret penuntasan kasus TBC tahun anggaran 2026, bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (5/6/2026).

Dalam arahannya, ​Wagub Jihan Nurlela menyoroti rendahnya angka penemuan kasus TBC di Provinsi Lampung yang baru mencapai kisaran 20 persen dari total target estimasi tahun 2026 sebanyak 30.345 kasus.

Terkhusus Lampung Tengah yang merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak, angka temuan baru menyentuh 4.491 kasus. Wagub Jihan meluruskan persepsi keliru di sejumlah daerah yang menganggap ketiadaan laporan kasus sebagai sebuah keberhasilan.

​”Jadi kita mengejar temuan. Jadi lebih banyak temuan maka akan lebih baik, ini artinya,” tegas Wagub.

Ia menjelaskan bahwa tingginya success rate atau angka kesembuhan pengobatan TBC saat ini dipicu oleh minimnya kasus yang berhasil dideteksi.

​Guna mempercepat proses deteksi, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mematangkan inovasi screening TBC mandiri secara digital yang terintegrasi dengan WhatsApp. Platform ini direncanakan menyasar tempat-tempat pelayanan publik, seperti bandara hingga pelabuhan melalui skema screening massal yang aman dan terstruktur.

​Selain aspek medis, Rakor juga membahas sinkronisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi pasien TBC tahap 6 tahun 2026. Dari total 367 usulan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah mencatatkan 28 sasaran yang memenuhi kriteria awal, dengan 5 pasien yang telah terverifikasi faktual. Wagub meminta sisa kuota yang ada dapat dioptimalisasi secara maksimal oleh Satker Perkim dan Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

​Di akhir arahannya, Wagub Jihan memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, diantaranya penguatan draf Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC yang saat ini masih dalam proses, serta optimalisasi peran kader dan Desa Siaga TBC. Wagub juga menekankan pentingnya dukungan finansial dari pemerintah daerah.

​”Untuk itu mohon dukungan intervensi anggaran, untuk tim penemuan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah (agar) mereka semua dapat mengoptimalkan pelaksanaan screening TB aktif,” harap Wagub.

Ia juga meminta Sekdakab Lampung Tengah untuk mengorkestrasikan fasilitas kesehatan swasta dan praktik mandiri agar terintegrasi dalam pelaporan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

​Usai arahan Wakil Gubernur, Rakor dilanjutkan dengan pemaparan laporan perkembangan penanggulangan TBC oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah serta diskusi interaktif lintas sektoral.

Pemkab

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bupati Pringsewu Launching Bank Sampah Induk Pringsewu Resik & Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 Kabupaten Pringsewu diperingati dalam satu kegiatan apel yang dipimpin oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu, pada Jumat pagi (5 Juni 2026). Pada kesempatan tersebut juga di-launching Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah dan Bank Sampah Induk Pringsewu Resik.

Menurut Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan, melainkan sebuah alarm pengingat yang kuat tentang kondisi bumi yang kita pijak, udara yang kita hirup dan air yang kita minum setiap harinya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 dengan tema ‘Saatnya Bekerja untuk Iklim’ merupakan seruan yang tidak boleh dijawab dengan diam, tetapi dengan langkah nyata.

“Data menunjukkan bahwa kita tengah berada di persimpangan yang menentukan, dimana berdasarkan catatan BRIN, rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 0,7 hingga 1 kg sampah per hari. Secara kumulatif, laporan World Bank 2025 mencatat Indonesia menghasilkan 64-71 juta ton sampah pertahun, menjadikannya negara penghasil sampah terbesar di ASEAN, meski secara per kapita masih di bawah rata-rata regional yakni 140 juta ton per tahun,” ujarnya.

Namun, kata Bupati, yang jauh lebih mengkhawatirkan bukan sekadar banyaknya sampah yang dihasilkan, tetapi bagaimana mengelolanya. Data OECD 2025 menunjukkan  Indonesia hanya mampu mengelola 39% sampah dengan baik, jauh tertinggal berbanding Tailan yang mencapai 72%. Kesenjangan ini semakin tampak dari kapasitas infrastruktur, dimana Tailan memiliki lebih dari 2.500 lokasi pembuangan sampah aktif, sementara Indonesia baru memiliki 550 TPA di seluruh penjuru negeri.

“Kondisi tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori darurat sampah dan hal ini pun telah menjadi perhatian serius Presiden RI yang dengan tegas menyatakan tata kelola sampah merupakan isu prioritas nasional, serta menginstruksikan seluruh kepala daerah melakukan revolusi pengelolaan sampah langsung dari hulu, dari sumber dan dari rumah masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut Bupati Riyanto Pamungkas mengungkapkan Kabupaten Pringsewu menghasilkan timbunan sampah 163 ton/hari, melampaui kapasitas TPA Bumiayu yang hanya mampu menampung 42 ton/hari, atau over capacity. Tanpa tindakan nyata dan terstruktur, kondisi ini akan terus memburuk dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyatakat Pringsewu. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah. Hal ini dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sesungguhnya dimulai dari keputusan paling sederhana, yaitu memilah sampah sejak dari dapur masing-masing, dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dan dari desa ke desa.

“Saya merasa bangga dan bersyukur gerakan ini mendapat respons luar biasa dari masyarakat Pringsewu. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir saja, telah terbentuk 45 Bank Sampah Unit baru yang beroperasi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021. Ini tak terlepas dari inisiatif Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu yang telah menggerakkan program ini dari akar rumput, serta dukungan penuh seluruh perangkat daerah terkait,” tambahnya.

Bupati Pringsewu juga menyampaikan terima kasih kepada PT. Indofood, Klinik Kosasih Medika Lampung dan Komunitas Ayo Menanam, atas dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada seluruh petugas kebersihan, para kader lingkungan, komunitas hijau dan segenap lapisan masyarakat yang selama ini telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Kabupaten Pringsewu.

“Mari kita jadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bukan sekadar momentum seremonial, melainkan titik balik untuk membangun perilaku yang lebih ramah lingkungan. Satu tindakan nyata untuk alam hari ini adalah jaminan kehidupan yang lebih baik untuk esok hari,” ucapnya.

Pada kegiatan yang dihadiri Ketua Komisi I DPRD Pringsewu Homsi Wastobir, Dandim 0424 diwakili Pabung Pringsewu Mayor Inf. Agus Supriyadi dan  Kapolres Pringsewu diwakili Kapolsekta Pringsewu AKP Ramon Zamora, Sekretaris Daerah Ir.M.Andi Purwanto, S.T., M.T.  beserta para Asisten dan Staf Ahli Bupati Pringsewu, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat serta ASN di lingkungan Pemkab Pringsewu, Ketua TP-PKK Ny.Rahayu Riyanto dan Ketua DWP Ny.Nisma Andi, juga diserahkan SK Bank Sampah Induk Pringsewu Resik,  penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Sampah Induk Pringsewu Resik dengan  PT.Indofood dan CV. Top Central Plastic, serta penyerahan karung pilah, timbangan digital, dan aneka bibit tanaman. (*/Mm.KW-RI)

Komando Pagar Alam PemProv

Bersama Gubernur Sumsel, Kapolres Pagar Alam Hadiri Peresmian Aesthetic Dempo Umi Alfatih di Kaki Gunung Dempo

PAGAR ALAM -(deklarasinews.com)– Gunung Dempo menjadi saksi lahirnya destinasi wisata baru yang digadang-gadang akan menjadi salah satu magnet wisata Kota Pagar Alam. Pada Jumat (5/6/2026), Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., secara resmi membuka Aesthetic Dempo Umi Alfatih yang berlokasi di kawasan Gunung Dempo, Desa Plang Kenidai, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan.

Peresmian berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Acara diawali dengan pemotongan pita oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai simbol dibukanya destinasi wisata tersebut. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., Ipda Suyoto. SH, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Aesthetic Dempo Umi Alfatih menawarkan konsep wisata alam yang memadukan keindahan panorama Gunung Dempo dengan berbagai fasilitas yang nyaman bagi pengunjung. Selain menyediakan vila dan tempat penginapan, lokasi ini juga dilengkapi area bersantai, taman yang tertata indah, serta berbagai spot foto yang menarik dengan latar pegunungan yang memukau.

Usai prosesi peresmian, Gubernur Sumsel bersama  Kapolres Pagaralam meninjau kawasan wisata kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan makan bersama dalam suasana hangat penuh kekeluargaan.

Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., mengapresiasi hadirnya Aesthetic Dempo Umi Alfatih yang dinilai mampu memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

“Pagar Alam memiliki anugerah alam yang luar biasa. Kehadiran Aesthetic Dempo Umi Alfatih menjadi bukti bahwa potensi tersebut terus dikembangkan secara positif. Saya berharap tempat ini menjadi destinasi favorit wisatawan dan mampu membuka peluang usaha serta lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Herman Deru.

Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., menyampaikan bahwa berkembangnya sektor pariwisata akan memberikan dampak positif bagi daerah, baik dari sisi ekonomi maupun promosi daerah.

“Kami menyambut baik hadirnya destinasi wisata baru ini. Keberadaan tempat wisata yang aman, nyaman dan tertata juga akan meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke Kota Pagar Alam. Polres Pagar Alam siap mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif demi mendukung kemajuan sektor pariwisata,” ungkap Kapolres.

Di sisi lain, Kasi Humas Polres Pagar Alam Iptu Mansyur, Amd. Kep., S.H., mengatakan bahwa kehadiran Aesthetic Dempo Umi Alfatih menjadi warna baru bagi dunia pariwisata Kota Pagar Alam.

“Dengan panorama Gunung Dempo yang begitu indah, ditambah fasilitas yang lengkap dan suasana yang nyaman, tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Kami optimistis destinasi ini akan menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Pagar Alam,” jelas Iptu Mansyur. (Rep)

Hukum & Kriminal PemKot

Walikota Padang Panjang Beri Apresiasi dan Penghargaan Ke Kejari Padang Panjang

PADANG PANJANG -(deklarasinews.com)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang menggelar sosialisasi bertema, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah pada Kamis (4/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang tersebut dihadiri oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Panjang, Bambang Irawan, S.H., M.H dan jajaran  serta Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis, BSBA beserta jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pemaparan mengenai langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sosialisasi juga menjadi forum diskusi untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terhadap regulasi yang berlaku serta potensi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Plh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga harus disertai dengan integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pendekatan preventif dalam pemberantasan korupsi, melalui fungsi Intelijen, Pidana Khusus dan bidang perdata serta tata usaha negara, kejaksaan terus mendorong pendampingan dan edukasi hukum kepada pemerintah daerah guna meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara maupun daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis, BSBA juga menyerahkan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Padang Panjang melalui Plh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, S.H., M.H sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif kejaksaan dalam membantu Pemerintah Kota Padang Panjang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi kejaksaan melalui pendampingan, pengawasan, serta dukungan hukum yang telah membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan optimalisasi PAD dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Red)

PemProv

Pemptov Lampung Dorong Perguruan Tinggi Swasta Jadi Motor Peningkatan Kualitas SDM Lampung

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lampung untuk turut andil dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam pertemuan bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II-B Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (4/6/2026).

Dalam pertemuan itu Gubernur Mirza menyoroti potret pendidikan Lampung dimana pada tahun 2025 masih terdapat siswa tingkat SMA di Provinsi Lampung yang putus sekolah. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan banyak ijazah SMA tertahan akibat kendala biaya, hingga akhirnya Gubernur Mirza mengambil langkah di awal masa jabatannya dengan membebaskan ribuan ijazah yang tertahan di sekolah.

Dampak dari rentetan masalah ekonomi ini mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Lampung. Keterbatasan ekonomi juga memaksa sebagian masyarakat bekerja ke luar daerah hingga luar negeri yang turut memengaruhi dinamika sosial.

“Kami akan fokus menaikkan angka harapan sekolah. Target kita adalah 9.000 bangku (kuliah) per tahun,” ujar Gubernur Mirza.

Ia optimistis momentum membaiknya harga komoditas pertanian saat ini akan meningkatkan kemampuan dan keinginan para petani untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang Perguruan Tinggi. Melalui kenaikan APK, pertumbuhan IPM diharapkan merangkak naik sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara masif.

Menanggapi target Gubernur, Ketua APTISI Lampung, Firmansyah, menawarkan solusi konkret berupa KIPDA. Melalui skema kolaborasi ini, pihak yayasan PTS siap memberikan bantuan potongan biaya pendidikan sebesar 50%, sementara 50% sisanya diharapkan ditanggung oleh Pemerintah. Skema ini diproyeksikan mampu mendongkrak APK Lampung secara drastis hingga mencapai 10%.

Meski menyambut baik, usulan ini dinilai memerlukan formula yang matang. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Nyoto Suseno, serta Ketua Yayasan Mitra, Andi Surya, menyatakan bahwa regulasi, strategi pelaksanaan, serta anggaran biaya kuliah yang berbeda-beda di tiap PTS perlu dikaji lebih lanjut.

Mewakili anggota APTISI lainnya, Firmansyah juga menyatakan kesiapan PTS untuk berkontribusi dalam pembangunan kawasan Kota Baru, Lampung Selatan, sebagai pusat pendidikan baru. Adapun PTS yang menyatakan siap ambil bagian tersebut antara lain :

– Universitas Muhammadiyah Metro

– Universitas Mitra Lampung

– Universitas Tulang Bawang

– Universitas Dharma Wacana

– Universitas Indonesia Mandiri

– Universitas Teknokrat Indonesia

– IIB Darmajaya

– Institut Prasetiya Mandiri

– ITS Nahdlatul Ulama

– STKIP PGRI(Red)

PemProv

Wagub Jihan Nurlela Pimpin Rapat Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN

BANDARLAMPUNG –(deklarasinews.com)-Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan serta keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah tersebut dilakukan guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, saat memimpin Rapat Forum Komunikasi dalam Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026).

Wagub Jihan mengatakan, proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan beberapa waktu lalu menimbulkan berbagai dinamika, termasuk penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang turut berdampak di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Dinamika yang terjadi akibat pemutakhiran data harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak,” ujar Jihan.

Menurutnya, forum komunikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis guna mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan JKN di Lampung.

Berbagai strategi yang terus didorong antara lain penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perluasan cakupan kepesertaan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan, implementasi Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR), serta optimalisasi layanan digital seperti Mobile JKN, PANDAWA, BPJS Keliling, dan layanan virtual lainnya.

Namun demikian, Jihan menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Lampung saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah peserta atau pencapaian target Universal Health Coverage (UHC). Yang lebih penting adalah memastikan peserta yang telah terdaftar tetap memiliki status kepesertaan aktif.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang merasa telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, namun saat membutuhkan pelayanan kesehatan justru tidak dapat mengakses layanan karena status kepesertaannya tidak aktif.

“Fokus kita ke depan bukan hanya menambah jumlah peserta, tetapi juga memastikan peserta yang sudah terdaftar tetap aktif sehingga manfaat Program JKN benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” katanya.

Jihan menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pihak terkait berkomitmen mewujudkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen.

“Target kita adalah mewujudkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Ini membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat terjamin secara berkelanjutan,” tegasnya.

Menanggapi berbagai strategi peningkatan kepesertaan yang dipaparkan BPJS Kesehatan, Jihan menyampaikan bahwa sebagian besar upaya tersebut telah diimplementasikan di Provinsi Lampung melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal.

Terkait kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Jihan menilai langkah tersebut merupakan inovasi yang sangat baik. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi peluang untuk memperluas sosialisasi dan kepesertaan JKN bagi tenaga maupun relawan yang terlibat dalam program pemenuhan gizi.

Selain itu, Lampung telah memiliki Mal Pelayanan Publik atau Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4) yang menyediakan layanan BPJS Kesehatan. Berbagai layanan perizinan dan administrasi publik yang terintegrasi dengan status kepesertaan JKN diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah peserta sekaligus menjaga keaktifannya.

Jihan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya dalam pemutakhiran data kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan kartu keluarga.

“Integrasi data kependudukan dengan data JKN perlu terus diperkuat agar validitas data peserta tetap terjaga dan mendukung peningkatan cakupan maupun keaktifan kepesertaan,” ujarnya.

Di sektor perbankan, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan implementasi berbagai program oleh Bank Lampung. Salah satu langkah yang akan didorong adalah menjadikan status kepesertaan dan keaktifan BPJS Kesehatan sebagai salah satu aspek pendukung dalam proses pemberian layanan kredit maupun pembiayaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian UHC, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap segmen peserta yang memiliki tingkat ketidakaktifan tinggi. Berdasarkan data yang ada, kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, termasuk PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah, menjadi segmen dengan tingkat ketidakaktifan terbesar.

Selain itu, masih terdapat peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha dan beberapa segmen lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Untuk itu, Jihan berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan dukungan dan pendampingan agar proses identifikasi, reaktivasi, serta peningkatan keaktifan peserta dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.

“Dengan dukungan BPJS Kesehatan, kami optimistis upaya reaktivasi dan peningkatan keaktifan peserta dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaat Program JKN benar-benar dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Lampung,” pungkasnya.(red)

Pagar Alam PemKot

Tim Survey PUTR Turun dan Segera Usulkan Perbaikan

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Terkait adanya pemberitaan atas keluhan warga tentang siring irigasi yang jebol akibat cuaca exstrem dan Patah di ataran Tanjung Cermin Kecamatan  Dempo Utara kota Pagaralam Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang  (PUTR) Deni Novi Herly melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Kasimudin ST, Timnya dari Dinas PUTR langsung Survey ke lokasi Tembok irigasi di Ataran Tanjung Cermin Talang Babat kamis  (4/6/2026).

Tim Survey dari Dinas PUTR Bidang Pengairan Ataran Tanjung Cermin Area, seperti  Talang Babat, Jambat  Akar Tanjung Payang, sampai sebagian daerah Belumai Siring irigasi tersebut digunakan untuk puluhan hektar lahan persawahan,  kolam ikan dan lahan sayur mayur.

Kasimudin saat di hubungi media  menyatakan, Timnya sudah  melihat kondisi Tembok irigasi Ataran tanjung cermin talang Babat sudah Nyaris tidak berfungsi dengan baik karena disebabkan terjadi patah dan Amblas dinding yang patah.”katanya.

“Sudah kita tinjau langsung kerusakan paling berat itu sekira 20 meter dengan lebar saluran 1 meter dan atas nama pemerintah daerah akan segera melakukan upaya terbaik sesegera mungkin dan kalau bisa dimasukan dalam Anggaran induk atau setidaknya di Anggaran Perubahan tahun 2026 ini agar saluran irigasi berfungsi kembali dengan baik dan sawah masyarakat bisa bertanam teraliri air,” ucap kasim.

Lanjut Kepala Bidang Pengairan Dinas PU-TR Kota Pagaralam Kasimmudin, secara teknis perbaikan pada siring saluran irigasi di ataran Tanjung Cermin hingga Titik kerusakan di Talang Babat Kecamatan Dempo Utara sangat mendesak untuk dlakukan perbaikan, melihat kondisi alam mengubah jalur aliran air  yang kemudian menyebabkan bangunan siring saluran air menjadi tidak berfungsi patah tak berpungsi.

Lanjut kabid Pengairan Kasim, terimakasih pada masyarakat pengguna Air sudah melakukan gontong royong jiwa kebersamaan tetap terjalin, meski keluhkan dampak siring yang patah.” tegasnya.

“Untuk perbaikan siring irigasi bisa kita usulkan  Insya Allah akan diusulkan seceoatnya pada Anggaran induk ini atau di Anggaran Perubahan tahun inilah 2026,” jelas Kasim mewakili dinas dan pemerintah kota Pagaralam.

Berita sebelumnya,  Puluhan Hektar lahan pertanian sawah dan kolam perikanan warga kekeringan terancam gagal panen dan juga tidak dapat bertanam Padi serta sayur mayur akibat jebolnya saluran siring irigasi minggu lalu tepatnya ataran Area dusun Tanjung Cermin, Talang Babat kelurahan Jangkarmas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam.

Informasi yang didapat media , Rabu (3/6/2026) Ayik Ataran Tanjung Cermin, Jambat Akar sampai Talang Babat  ini yang mengaliri puluhan hektar area persawahan dan kolam ikan warga sampai ke  Talang Babat . Warga masyarakat terpaksa harus melakukan gotong royong melakukan perbaikan menggunakan bambu alakadarnya agar kembali mendapatkan pasukan Air untuk mengaliri lahan persawahan, Usaha Kolam Pemancingan, kebutuhan Rumah tangga dan lainya..(Rep)

Pemkab Yapen

RUPS PT Yamase Putuskan Transformasi Besar, Pemda Yapen Dorong Audit BPK

SERUI -(deklarasinews.com)– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran komisaris dan manajemen PT Yapen Mandiri Sejahtera (Yamase) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis, 4 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah keputusan strategis diambil sebagai langkah pembenahan dan transformasi perusahaan daerah agar mampu berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, mengungkapkan bahwa salah satu keputusan penting dalam RUPS adalah meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah mencapai Rp56,5 miliar.

Menurutnya, berdasarkan laporan manajemen dan komisaris, selama perusahaan beroperasi dengan dukungan modal daerah tersebut, PT Yamase belum mampu menghasilkan keuntungan maupun dividen bagi pemerintah daerah.

“Tujuan pemerintah melakukan penyertaan modal adalah agar perusahaan dapat berkembang dan memberikan manfaat melalui pembagian dividen. Namun hingga saat ini perusahaan belum menunjukkan hasil yang diharapkan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” ujar Arisoy.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) guna mengetahui penyebab tidak optimalnya pemanfaatan modal yang telah diberikan.

Selain evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan sebelumnya, RUPS juga menyepakati langkah transformasi PT Yamase menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai ketentuan terbaru dalam peraturan perundang-undangan tentang perusahaan daerah.

Perusahaan nantinya akan berganti nama menjadi Perseroda Wamointabo Yapen, yang memiliki makna “Mari Bersatu Membangun Yapen”. Perubahan tersebut akan diproses melalui Kementerian Hukum, termasuk penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dalam RUPS tersebut juga ditetapkan sejumlah bidang usaha yang akan menjadi fokus perusahaan ke depan, meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, penampungan hasil produksi masyarakat, serta perdagangan komoditas lokal seperti kopi, kakao, dan rumput laut.

Bupati berharap perusahaan dapat menjadi penghubung antara masyarakat produsen dengan pasar yang lebih luas, sehingga hasil produksi masyarakat memiliki kepastian pembeli dan nilai jual yang lebih baik.

“Kita ingin perusahaan hadir membantu masyarakat dengan membeli hasil kebun, hasil laut, kopi, coklat, dan komoditas lainnya. Selanjutnya perusahaan yang menyalurkan kepada pembeli di luar daerah sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, RUPS juga menyetujui penyaluran penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1 miliar kepada perusahaan.

Selain itu, rapat menetapkan komisaris dan direktur yang akan memimpin perusahaan secara sementara sambil menunggu proses legalitas perubahan badan hukum dan penyempurnaan struktur manajemen melalui Kementerian Hukum.

Manajemen baru nantinya akan membentuk sejumlah divisi operasional guna memastikan perusahaan dapat berjalan secara profesional dan fokus pada pengembangan sektor-sektor produktif masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, para pemegang saham juga membahas penyelesaian persoalan lahan dan aset perusahaan agar status kepemilikan tanah dapat diselesaikan dengan baik dan bangunan yang ada dapat diakui sebagai aset pemerintah daerah.

Bupati Benyamin Arisoy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen ingin membuka lembaran baru bagi perusahaan tersebut.

“Kita akan melepaskan tanggung jawab terhadap persoalan masa lalu melalui proses pemeriksaan yang akan dilakukan.

Tetapi pada saat yang sama, kita memulai sesuatu yang baru untuk masa depan perusahaan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.(GM)

Lampung Selatan Pemkab

Waspada Penipuan! Link Pendaftaran CPNS 2026 Palsu Beredar, BKD Lampung Selatan Minta Warga Jeli

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran informasi palsu (hoaks) terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2026.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada tautan (link) pendaftaran ilegal yang marak beredar di media sosial karena terindikasi kuat sebagai tindakan penipuan atau phishing.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD Lampung Selatan, Mhd Dharma Kurniawan. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya sebuah tautan pendaftaran tidak resmi dengan alamat https://daftarsekarang10.yrws1xz.one/ yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“BKN melalui Kepala Kantor Regional V BKN telah mengonfirmasi bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 tersebut adalah HOAKS atau tidak benar,” kata Dharma melalui Surat Resmi bernomor 800.1.9.1/707/V.05/2026 tertanggal 4 Juni 2026.

Dharma menjelaskan bahwa modus penipuan melalui phishing ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Melalui tautan palsu tersebut, pelaku biasanya mencoba mencuri data-data pribadi korbannya, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, hingga kata sandi, yang nantinya bisa disalahgunakan untuk tindak kejahatan digital lainnya.

Oleh karena itu, BKD Lampung Selatan meminta warga untuk lebih jeli dan menyaring setiap informasi yang diterima, terutama yang menjanjikan pembukaan seleksi CPNS dalam waktu dekat melalui situs-situs non-pemerintah.

Dharma juga menambahkan, segala informasi resmi mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan diumumkan secara transparan melalui kanal-kanal resmi milik pemerintah.

Masyarakat diminta hanya memercayai informasi yang bersumber dari situs resmi BKN di bkn.go.id atau laman resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di https://lampungselatankab.go.id/  (Red)