Pemkab Pringsewu Kembali Raih Opini WTP Dari BPK-RI

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini WTP untuk kesebelas kalinya ini diraih Pemkab Pringsewu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas didampingi Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Sekda M.Andi Purwanto beserta jajaran Pemkab Pringsewu, selepas menerima LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, Teluk Betung, pada Jumat (29/5/2026),  mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergitas bersama seluruh jajaran Pemkab Pringsewu bersama DPRD dan seluruh pihak terkait lainnya.

“Serta sebagai bukti atas komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini tentunya menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, maupun pelayanan publik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemkab Pringsewu untuk kali pertama memperoleh opini WTP dari BPK-RI adalah pada 2016, berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2015. Dan yang membanggakan bahwa opini WTP tersebut terus diraih oleh Pemkab Pringsewu setiap tahunnya secara berturut-turut hingga 2026 ini. (*Mulia Mega)

Ketua Prodi Manajemen IIB Darmajaya Dr. Novita Sari Jadi Narasumber Latsar CPNS se-Lampung

LAMPUNG SELATAN –(deklarasinews.com)- Dosen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang juga Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Novita Sari, S.Sos., M.M., menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung Tahun 2026 pada Jumat, (29/5/26) bertempat di ruang kelas BPSDM Provinsi Lampung.

Adapun pelatihan diikuti peserta CPNS dari berbagai instansi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Pelatihan dasar ini bertujuan membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi dan karakter pelayanan publik yang baik.

Dalam pemaparannya, Dr. Novita Sari menyampaikan materi terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia, etika pelayanan publik, serta pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif dan inovatif di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, CPNS sebagai generasi baru ASN harus mampu menghadapi tantangan birokrasi modern dengan meningkatkan kompetensi, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi.

“ASN saat ini dituntut tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta pelatihan.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Dengan nilai-nilai tersebut, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kehadiran dosen IIB Darmajaya sebagai narasumber dalam kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu, kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah dinilai penting untuk menciptakan ASN yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan era digital.

Melalui kegiatan tersebut, IIB Darmajaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengabdian dan kontribusi nyata dosen di berbagai bidang, termasuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintah di Provinsi Lampung. (**)

Tangani Kerusakan Jalan, Sejumlah Ruas Jalan Jadi Prioritas

TUBABA –(deklarasinews.com)– Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba) segera menangani kerusakan di sejumlah ruas jalan utama yang sering dilintasi masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan jalan yang dilaksanakan pada Jum’at (29/05) di ruang rapat Dinas Perhubungan Tubaba.

Dalam rapat yang dihadiri oleh para Asisten Setdakab Tubaba, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat terkait tersebut menetapkan tiga wilayah yang akan menjadi prioritas penanganan. Pemkab Tubaba melalui OPD dan Camat segera melakukan identifikasi titik dan ruas jalan rusak guna mempermudah proses tindak lanjut saat pelaksanaan turun lapangan.

Sejumlah ruas jalan yang saat ini menjadi  titik yang menjadi perhatian pertama diantaranya sekitar Tugu Rato Nago Besanding, serta ruas jalan dari Monumen Empat Marga, RSUD Tubaba hingga ke Pasar Panaragan Jaya.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemkab Tubaba akan melakukan penambalan jalan yang berlubang melalui sistem gotong royong. Pemkab Tubaba akan melibatkan aparat tiyuh/kelurahan serta masyarakat setempat guna mempercepat penanganan kerusakan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Dalam upaya penanganan kerusakan jalan, Pemkab Tubaba menetapkan tiga langkah utama.

Pertama, penanganan darurat melalui perbaikan dan penambalan jalan berlubang sebagai respons cepat terhadap meningkatnya risiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak.

Kedua, menghimbau masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor, agar selalu berhati-hati saat berkendara dan menggunakan helm demi meminimalkan risiko fatalitas apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ketiga, menyiapkan program jangka menengah dan panjang berupa regulasi pengendalian portal serta pembatasan kendaraan bertonase berlebih. Langkah tersebut dilakukan mengingat kerusakan jalan selama ini sebagian besar dipicu oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas tonase.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tubaba akan segera menyusun Peraturan Bupati yang mengatur jalur lintasan kendaraan angkutan barang, termasuk ruas jalan yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk dilalui kendaraan bertonase besar.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tubaba terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung terkait rencana perbaikan di sejumlah ruas jalan secara permanen.

Pemkab Tubaba turut menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Karim, warga Tiyuh Gunung Katun Malai akibat kecelakaan beberapa hari yang lalu. Pemkab Tubaba berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dan senantiasa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi agar dapat menyediakan infrastruktur yang aman dan nyaman digunakan.

Ini adalah bentuk komitmen Pemkab Tubaba untuk terus bekerja menghadirkan infrastruktur jalan yang baik dan berkualitas di tengah keterbatasan serta efisiensi anggaran saat ini, demi mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. (Mar)

Permintaan Kurban Meningkat, Penjualan Sapi Lampung Naik 40 Persen dan Domba 121 Persen

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Provinsi Lampung kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban pada Tahun 2026.

Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sapi dan domba yang menjadi penopang utama kebutuhan kurban di berbagai daerah menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Ir. Lili Mawarti, M.Si, mengatakan tingginya permintaan hewan kurban dari berbagai wilayah menjadi indikator kuat bahwa kualitas dan ketersediaan ternak asal Lampung semakin dipercaya masyarakat.

“Provinsi Lampung terus berkontribusi besar dalam menyuplai ternak kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor peternakan Lampung memiliki daya saing dan kapasitas produksi yang baik,” ujar Lili Mawarti, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data sementara penjualan ternak kurban antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung, penjualan sapi pada tahun 2026 mencapai 60.429 ekor atau meningkat 40,15 persen dibanding tahun 2025 yang tercatat sebanyak 43.116 ekor.

Sementara itu, penjualan kerbau meningkat dari 242 ekor pada tahun 2025 menjadi 337 ekor pada tahun 2026 atau naik sebesar 39,25 persen.

Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas domba. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.764 ekor, sedangkan tahun 2026 meningkat menjadi 3.912 ekor atau naik sekitar 121,76 persen.

Di sisi lain, ternak kambing mengalami sedikit penurunan dari 143.335 ekor pada tahun 2025 menjadi 139.917 ekor pada tahun 2026 atau turun sebesar 2,38 persen.

Menurut Lili Mawarti, penurunan pada ternak kambing dimungkinkan terjadi karena adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam pelaksanaan kurban.

“Penurunan kambing dapat disebabkan karena sebagian masyarakat mulai beralih melakukan kurban menggunakan sapi, kerbau maupun domba,” jelasnya.

Ia menambahkan, data tersebut diperoleh dari data lalu lintas ternak antarprovinsi serta data Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) Wilayah Lampung.

Selain memenuhi kebutuhan ternak kurban di dalam Provinsi Lampung, pengiriman hewan kurban asal Lampung juga dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia.

Untuk ternak sapi, distribusi dilakukan ke DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Sedangkan pengiriman kambing dan domba dilakukan ke DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Tengah.

Lonjakan pasokan sapi dan domba tersebut sejalan dengan meningkatnya kapasitas peternak, membaiknya sistem distribusi dan lalu lintas ternak, serta pengawasan kesehatan hewan yang semakin ketat menjelang Iduladha.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama APPSI juga terus memperkuat kemitraan antara peternak, pengepul, dan lembaga kurban nasional guna memastikan kebutuhan hewan kurban terpenuhi secara optimal.

“Kami terus mendorong peternak menjaga kualitas dan kesehatan ternak agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dengan potensi peternakan yang dimiliki, Lampung optimistis dapat terus menjadi salah satu daerah penyangga utama kebutuhan ternak nasional,” pungkasnya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga mengimbau masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan telah melalui pemeriksaan petugas kesehatan hewan. Posko pemeriksaan kesehatan hewan turut disiapkan di sejumlah titik keluar-masuk ternak guna memastikan hewan kurban yang aman, sehat, dan sesuai syariat. (Red)

Penjualan Sapi Kurban Lampung 2026 Naik 40,15 Persen, Domba Melonjak 121,76 Persen

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)— Provinsi Lampung kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban pada Tahun 2026.

Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sapi dan domba yang menjadi penopang utama kebutuhan kurban di berbagai daerah menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Ir. Lili Mawarti, M.Si, mengatakan tingginya permintaan hewan kurban dari berbagai wilayah menjadi indikator kuat bahwa kualitas dan ketersediaan ternak asal Lampung semakin dipercaya masyarakat.

“Provinsi Lampung terus berkontribusi besar dalam menyuplai ternak kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor peternakan Lampung memiliki daya saing dan kapasitas produksi yang baik,” ujar Lili Mawarti, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data sementara penjualan ternak kurban antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung, penjualan sapi pada tahun 2026 mencapai 60.429 ekor atau meningkat 40,15 persen dibanding tahun 2025 yang tercatat sebanyak 43.116 ekor.

Sementara itu, penjualan kerbau meningkat dari 242 ekor pada tahun 2025 menjadi 337 ekor pada tahun 2026 atau naik sebesar 39,25 persen.

Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas domba. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.764 ekor, sedangkan tahun 2026 meningkat menjadi 3.912 ekor atau naik sekitar 121,76 persen.

Di sisi lain, ternak kambing mengalami sedikit penurunan dari 143.335 ekor pada tahun 2025 menjadi 139.917 ekor pada tahun 2026 atau turun sebesar 2,38 persen.

Menurut Lili Mawarti, penurunan pada ternak kambing dimungkinkan terjadi karena adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam pelaksanaan kurban.

“Penurunan kambing dapat disebabkan karena sebagian masyarakat mulai beralih melakukan kurban menggunakan sapi, kerbau maupun domba,” jelasnya.

Ia menambahkan, data tersebut diperoleh dari data lalu lintas ternak antarprovinsi serta data Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) Wilayah Lampung.

Selain memenuhi kebutuhan ternak kurban di dalam Provinsi Lampung, pengiriman hewan kurban asal Lampung juga dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia.

Untuk ternak sapi, distribusi dilakukan ke DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Sedangkan pengiriman kambing dan domba dilakukan ke DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Tengah.

Lonjakan pasokan sapi dan domba tersebut sejalan dengan meningkatnya kapasitas peternak, membaiknya sistem distribusi dan lalu lintas ternak, serta pengawasan kesehatan hewan yang semakin ketat menjelang Iduladha.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama APPSI juga terus memperkuat kemitraan antara peternak, pengepul, dan lembaga kurban nasional guna memastikan kebutuhan hewan kurban terpenuhi secara optimal.

“Kami terus mendorong peternak menjaga kualitas dan kesehatan ternak agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dengan potensi peternakan yang dimiliki, Lampung optimistis dapat terus menjadi salah satu daerah penyangga utama kebutuhan ternak nasional,” pungkasnya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung juga mengimbau masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan telah melalui pemeriksaan petugas kesehatan hewan. Posko pemeriksaan kesehatan hewan turut disiapkan di sejumlah titik keluar-masuk ternak guna memastikan hewan kurban yang aman, sehat, dan sesuai syariat.(Red)

Gubernur Herman Deru Tekankan Kader NU Harus Solutif dan Menjaga Toleransi Saat Pembekalan PD-PKPNU Sumsel

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menghadiri sekaligus memberikan pembekalan pada Pembukaan Pendidikan Dasar–Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) Angkatan II yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumsel di Balai Diklat Keagamaan Palembang, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kaderisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Sumsel agar mampu melahirkan kader yang adaptif, moderat, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam materi pembekalannya, Herman Deru mengaku memiliki kedekatan panjang dengan NU. Ia menyebut telah 31 tahun menjadi pengurus NU di Sumsel dan banyak mendapatkan pelajaran dari organisasi tersebut.

“Saya sudah 31 tahun menjadi pengurus NU di Sumsel. Saya sendiri mendapat banyak ilmu dan kita yakini bahwa organisasi ini memiliki hirarki yang jelas,” katanya.

Menurut Herman Deru, suasana NU saat ini terasa semakin hidup dan universal. Ia menilai perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta perubahan kultur masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi para kader NU.

“Kita merasakan ada perubahan yang cepat. Kultur kita berubah, belum lagi teknologi yang membuat arus informasi begitu deras sehingga ada beberapa budaya yang bergeser,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini NU memiliki peran besar di Sumsel dan para kader harus mampu menjadi aktor perubahan, bukan sekadar mengikuti arus perubahan.

“Hari ini NU mendominasi di Sumsel. Kita sebagai kader murni juga harus menjadi aktor, bukan hanya hanyut oleh perubahan,” katanya.

Menurut Herman Deru, di era keterbukaan informasi saat ini masyarakat tidak bisa lagi membendung arus informasi, baik di sektor umum maupun keagamaan. Karena itu, moderasi dan sikap bijak menjadi sangat penting.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi Sumsel yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat konflik yang rendah meskipun memiliki masyarakat multikultural.

“Saya menyadarkan kita untuk bersyukur karena Sumsel zero konflik. Padahal kita ini multikultur. Karakter Sumsel religius dan toleran, budaya Melayu santun, tradisi gotong royong kuat, Islam moderat tumbuh baik, stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.

Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat menjadi modal sosial yang kuat bagi Sumsel dalam menjaga persatuan dan toleransi.

“Pesan saya, jaga dan perluas toleransi. Kita harus menjadi kader pengurus NU yang solutif, memberikan jalan keluar, bukan menjadi kompor,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan kehidupan modern yang dinilai semakin mendorong sikap individualistis di masyarakat, terutama pascapandemi Covid-19.

“Kadang kita menghadapi penyakit individualis. Sejak Covid-19 penyakit itu makin besar. Nahdliyin harus menjadi terapis bagaimana agar penyakit ini bisa dikurangi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menegaskan pembangunan tidak cukup hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan moral.

“Pembangunan harus seimbang, tidak cukup hanya fisik, tapi juga manusia dan moral,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah NU yang terus bergerak dalam pembangunan sosial kemasyarakatan melalui pembangunan klinik, perpustakaan, dan berbagai kegiatan lainnya.

“Kita Nahdliyin harus menjadi penggerak pembangunan. Ini langkah baik dan saya senang melihatnya,” katanya.

Di akhir pembekalan, Herman Deru menyampaikan tiga kunci utama yang harus dimiliki kader NU, yakni konsisten, konsekuen, dan kecepatan.

“3K kuncinya, yakni konsisten, konsekuen, dan kecepatan. Integritas itu penting, tapi lebih penting lagi perilaku sejajar dengan ucapan,” tandasnya.

Ia berharap Lakpesdam NU Sumsel dapat terus berkembang dan memiliki tempat tersendiri di tingkat nasional.

“Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Lakpesdam mendapatkan tempat tersendiri secara nasional dan terus berkembang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Lakpesdam NU Sumsel, H. Hernoe Roesprijadji, S.IP., M.H., M.Si., dalam sambutannya mengatakan kader NU perlu terus bergerak dan mendapatkan pelatihan agar mampu menjalankan organisasi dengan baik.

“Ilmu adalah pemimpin amal. Karena itu kader perlu bergerak dan perlu adanya pelatihan,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya kegiatan tersebut, termasuk Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya acara ini, termasuk kepada Pemprov Sumsel atas dukungannya,” katanya.

Ia berharap seluruh peserta mampu menyerap ilmu dan pengalaman dari para instruktur selama mengikuti pelatihan.

“Mudah-mudahan peserta dapat menyerap ilmu dari instruktur dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Sumsel KH Hendra Zainudin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Herman Deru dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Herman Deru yang juga merupakan Mukhtasar PBNU Sumsel turut memberikan pembekalan dan menjadi narasumber dalam PD-PKPNU tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru atas kehadirannya. Bahkan beliau sebagai Mukhtasar PBNU Sumsel juga memberikan pembekalan dan menjadi narasumber dalam PD-PKPNU ini,” ujarnya. (Ning)

Membanggakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung Kembali Raih WTP

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Raihan opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan pemerintah. Capaian tersebut juga menunjukkan kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang kembali diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung serta seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras,” ujar Eva.

Ia menambahkan, penghargaan WTP bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dipertahankan ke depannya. Pemkot Bandar Lampung akan terus melakukan evaluasi serta peningkatan pengelolaan keuangan agar semakin efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan kembali diraihnya opini WTP dari BPK RI, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas (red).

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukuhkan komitmennya dalam transparansi anggaran dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini sekaligus menandai keberhasilan Kabupaten Lampung Selatan dalam mempertahankan predikat bergengsi tersebut selama sepuluh tahun berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar.

Prosesi penyerahan ini berlangsung bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).

Merespons pencapaian satu dekade ini, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah.

Menurutnya, prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10,” ujar Bupati Radityo Egi.

Bupati Egi menambahkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pencapaian di atas kertas, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pihaknya berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai pemacu inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami. Penghargaan ini juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk kebermanfaatan masyarakat banyak melalui program-program yang berdampak positif serta berkelanjutan,” kata Egi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah, sinergi seluruh perangkat daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan.

Menurutnya, penguatan sistem pengendalian internal dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga menjadi faktor krusial.

“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel,” tambah Rini.

Dengan raihan WTP kesepuluh ini, Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar membuktikan konsistensinya dalam menjaga akuntabilitas publik, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat. (Red)

Bupati Antar Kepulauan Yapen Raih Kembali Opini WTP dari BPK Papua

JAYAPURA -(deklarasinews.com)- Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy SE, M.Si., didampingi Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai S.Pi., M.H., menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2025 untuk kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Kegiatan berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI  Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (29/5/2026).

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabupaten Biak Numfor juga meraih WTP, sedangkan Kabupaten Waropen memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Benyamin Arisoy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua beserta jajaran atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif. Menurutnya, penyerahan LHP bukan sekadar seremoni, melainkan kewajiban konstitusional dan momentum evaluasi bagi pemerintah daerah.

“Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Waropen menerima secara terbuka seluruh catatan, temuan, dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI.

Sikap kooperatif ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

UU tersebut juga mengatur jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Oleh karena itu, LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Bupati menambahkan bahwa pemeriksaan BPK bukan hanya memberikan penilaian, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan hari ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meski meraih opini WTP, Bupati Benyamin Arisoy mengingatkan bahwa capaian ini bukan jaminan tidak adanya potensi penyimpangan.

“WTP menunjukkan penataan tata kelola keuangan dan aset sesuai ketentuan. Namun bukan berarti tidak ada indikasi penyimpangan. Kami tetap waspada dan berkomitmen memperbaiki kelemahan yang masih ada,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara tepat dan bertanggung jawab.

Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ia menegaskan agar hasil pemeriksaan menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin, tertib administrasi, dan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, pimpinan DPRK, dan pihak-pihak yang telah bekerja sama dalam proses pemeriksaan sehingga berjalan baik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya.

Bupati Kabupten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy dikenal sebagai sosok karismatik dan sederhana. Berbekal pengalaman panjang di birokrasi, khususnya di bidang keuangan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan  Keuangan di Provinsi Papua di era Gubernur Lukas Enembe. Latar belakang dan pengetahuan yang dimiliki membantunya mengatasi berbagai persoalan keuangan daerah sejak awal masa kepemimpinan, meskipun menghadapi tantangan signifikan. Kepemimpinannya yang berorientasi pada penataan administrasi dan penguatan sistem pengendalian internal disebut sebagai faktor penting dalam keberhasilan meraih kembali opini WTP bagi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah berdasarkan rekomendasi BPK, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan anggaran yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupeten Kepulauan Yapen.(GM)

Pemkab Pesisir Barat Kembali Sabet Opini WTP, Prestasi Ke Tujuh Kalinya

PESIBAR –(deklarasinews.com)–  Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Lampung telah dilaksanakan secara serentak oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada Jumat, (29/5/2026) kemarin.

Ketua DPRD Pesisir Barat, Mohammad Emil Lil Ardi, S.H., menyampaikan sambutannya dalam acara penyerahan LHP atas LKPD tersebut sekaligus mewakil DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus mewakili DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bahwa dirinya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen.

” Bagi kami, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bukan hanya dokumen pemeriksaan tahunan. LHP BPK merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas ketua yang akrab disapa Edo tersebut.

Lebih jauh disampainya, bahwa opini yang baik tentu merupakan capaian yang patut kita syukuri dan pertahankan. Namun, capaian tersebut harus terus diikuti dengan konsistensi perbaikan, agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan benar[1] benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

” DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjadikan LHP BPK sebagai salah satu rujukan penting dalam mengawal perbaikan tata kelola keuangan daerah. Kami akan mendorong agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara sungguh-sungguh, terukur, dan tepat waktu,” Papar Edo.

Dalam kegiatan tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., CFrA., beserta seluruh jajarannya. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung,  Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPKAD se[1]Provinsi Lampung.

Diketahui juga, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-7 yang berhasil diraih Kabupaten Pesisir Barat secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Dedi Irawan.(Arnandes)