Kategori: Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (25/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif pemerintahan, melainkan ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025.

Gubernur Mirza memandang proses pembahasan yang telah berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam dinamika pemerintahan daerah.

“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus (pansus) LKPJ, atas perhatian, waktu, pemikiran, dan energi yang telah dicurahkan dalam melakukan pembahasan secara mendalam terhadap substansi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki dampak yang semakin nyata bagi masyarakat Lampung.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan kualitas pelayanan publik.

Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan penguatan sektor unggulan daerah.

Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat berbagai harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.

Oleh karena itu, seluruh rekomendasi DPRD, baik pada aspek kebijakan, tata kelola, maupun efektivitas pelaksanaan pembangunan, akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurutnya, rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari mekanisme formal pemerintahan, melainkan kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan.

“Karena itu, kami memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap setiap masukan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan daerah,” katanya.

Gubernur menambahkan, dinamika ekonomi, perubahan sosial, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan seluruh elemen pemerintahan bekerja lebih adaptif, kolaboratif, dan terukur.

Dalam konteks tersebut, hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Dukungan, pengawasan, serta komunikasi yang konstruktif akan menjadi kekuatan bersama dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Gubernur Mirza berharap, semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan Lampung yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing.

Sementara itu dalam laporannya, Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Pansus juga mencatat sejumlah capaian positif pembangunan daerah, di antaranya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh relatif baik.

Namun demikian, pansus memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengukuran kinerja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan kapasitas fiskal, hingga peningkatan efektivitas belanja daerah agar semakin berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Pansus DPRD juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, serta memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menilai digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi kunci meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung. Menurutnya, besarnya aktivitas ekonomi daerah selama ini belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penerimaan daerah karena masih lemahnya sistem digitalisasi dan pengawasan transaksi.

“Perputaran uang di Lampung tahun 2025 mencapai Rp 528 triliun, tetapi PAD yang berhasil dikumpulkan baru sekitar Rp 8,5 triliun sampai Rp 10 triliun atau belum sampai 5 persen. Ini yang harus kita benahi bersama melalui digitalisasi,” ucap Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung bertema Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Dalam forum yang dihadiri kepala daerah se-Lampung, Bank Indonesia, OJK, Bank Lampung, serta sejumlah organisasi perangkat daerah itu, Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan digitalisasi bukan hanya perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi non tunai, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, tepat sasaran, dan bersih dari praktik korupsi.

Menurut Wagub, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pemerintahan maupun ekonomi masyarakat secara lebih efektif. Ia menilai Lampung tidak boleh tertinggal di tengah perkembangan digitalisasi yang telah diterapkan berbagai daerah lain di Sumatera.

“Kita perlu satu layanan digital yang terintegrasi agar masyarakat tidak bingung. Tidak perlu masing-masing daerah membuat banyak aplikasi sendiri-sendiri,” ujar Wagub.

Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperluas penggunaan pembayaran non tunai, mulai dari pasar tradisional, UMKM, angkutan umum, hingga fasilitas kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

Lebih dalam, dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan struktur ekonomi Lampung masih ditopang sektor primer seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang menyerap hampir dua juta tenaga kerja.

Dari aktivitas ekonomi tersebut, sektor primer disebut menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 150 triliun. Namun, besarnya aktivitas ekonomi itu belum sejalan dengan peningkatan penerimaan daerah.

Menurut Gubernur Mirza, salah satu penyebab rendahnya PAD ialah masih tingginya kebocoran penerimaan akibat sistem pembayaran dan pelayanan yang belum terdigitalisasi secara optimal.

Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung yang pada 2025 mencatat 27 juta kunjungan wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp 55,5 triliun. Dari potensi tersebut, penerimaan pajak barang dan jasa tertentu sektor hotel dan restoran diperkirakan bisa mencapai Rp 1,6 triliun.

Namun realisasi penerimaan daerah dari sektor tersebut masih berada di bawah Rp 700 miliar.

“Ini artinya masih banyak kebocoran. Ketika sistem pembayaran dan transaksi didigitalisasi, potensi penerimaan daerah akan meningkat signifikan,” kata Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini juga mengembangkan aplikasi “Lampung-In” yang disiapkan menjadi super app pelayanan publik dan transaksi daerah.

Aplikasi itu akan mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, pembayaran pajak daerah, pembayaran Samsat, hingga laporan pelayanan publik.

Gubernur menyebut digitalisasi pelayanan menjadi langkah penting membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia mengungkapkan selama ini masih banyak laporan masyarakat yang membutuhkan waktu sangat lama untuk ditindaklanjuti karena sistem birokrasi yang belum terintegrasi.

“Kalau laporan masyarakat baru ditindaklanjuti 15 hari sampai dua bulan, lama-lama masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah,” ujar Gubernur.

Melalui sistem digital, Pemprov Lampung menargetkan waktu respons pengaduan masyarakat dapat dipercepat maksimal dalam dua kali 24 jam.

Data aplikasi Lampung-In menunjukkan terdapat 831 laporan masyarakat yang masuk. Sebanyak 715 laporan telah diproses, sedangkan sisanya masih dalam tahap tindak lanjut.

Laporan paling banyak berkaitan dengan jalan rusak, jalan lingkungan, pendidikan, bantuan sosial, ketertiban umum, hingga persoalan pajak daerah.

Gubernur Mirza juga memaparkan dampak digitalisasi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Salah satunya terjadi pada sejumlah layanan retribusi dan pendapatan daerah yang mengalami kenaikan hingga dua sampai tiga kali lipat setelah menggunakan sistem pembayaran digital.

Di sektor perpajakan kendaraan bermotor, Pemprov Lampung juga mencatat peningkatan kepatuhan wajib pajak dari sebelumnya sekitar 44 persen menjadi 66,5 persen setelah pelayanan Samsat diperluas dan didekatkan ke masyarakat.

Menurutnya, kemudahan akses pembayaran menjadi faktor penting meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

“Kalau masyarakat punya uang dan tempat pembayarannya mudah dijangkau, mereka mau bayar pajak,” kata Gubernur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengatakan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah merupakan arahan langsung Presiden untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bimo, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar perubahan metode pembayaran, melainkan upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Intinya bagaimana bersama-sama menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi sehingga kualitas layanan publik juga ikut meningkat,” ujar Bimo.

Ia mengakui capaian implementasi ETPD di Lampung masih perlu diperkuat. Berdasarkan evaluasi Championship TP2DD 2025, sejumlah aspek proses, output, dan outcome masih perlu diperbaiki.

Namun Bank Indonesia optimistis capaian Lampung dapat meningkat melalui penguatan koordinasi, konsistensi implementasi, dan penyelarasan roadmap digitalisasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Bimo juga mendorong digitalisasi sektor pasar dan destinasi wisata karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan PAD.

Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang mulai menerapkan digitalisasi retribusi pasar dan transaksi non tunai, termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Metro Ade Erwinsyah yang turut menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, mengatakan Pemerintah Kota Metro telah mengembangkan berbagai inovasi digital sejak 2022 melalui penguatan sistem pajak dan retribusi berbasis elektronik.

Metro mengembangkan aplikasi Smart Tax, e-BPHTB, e-Reklame, hingga aplikasi Metro Asset Service (METAS) untuk pemanfaatan aset daerah secara digital.

Menurut Ade, implementasi transaksi non tunai memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan daerah.

Per 30 April 2026, transaksi non tunai retribusi sampah di Kota Metro telah mencapai 50,2 persen dari total transaksi. Sementara realisasi retribusi Gedung Wisma Haji Al Khairiyah mencapai 103 persen dari target tahunan.

Adapun retribusi Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai mencapai 157 persen dari target tahun berjalan.

“Untuk perubahan APBD 2026, target retribusi beberapa aset bahkan direncanakan naik hingga 400 persen,” kata Ade.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai percepatan digitalisasi transaksi daerah akan menjadi fondasi penting memperkuat pelayanan publik, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Melalui integrasi layanan digital, perluasan pembayaran non tunai, serta penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah dan lembaga keuangan, Pemprov Lampung berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Lampung.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung, dalam rangka mempercepat digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung,” ujarnya.

Gubernur Mirza menyampaikan nilai komoditas sektor primer di Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun, dengan perputaran uang sepanjang 2025 mencapai Rp528 triliun. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh baru berkisar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.

“Masyarakat menginginkan fasilitas publik yang lebih baik, mulai dari sekolah, jalan, hingga pusat pelayanan ekonomi. Namun, kemampuan fiskal daerah masih terbatas,” katanya.

Ia menilai rendahnya PAD salah satunya disebabkan belum optimalnya digitalisasi transaksi daerah yang berdampak pada kebocoran potensi pendapatan.

Sebagai contoh, sektor pariwisata Lampung pada 2024 mencatat 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi sekitar Rp55,5 triliun. Dari angka tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, sementara realisasi penerimaan pajaknya masih di bawah Rp700 miliar.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan super app “Lampung-In” yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran PAD dan pajak daerah, layanan Samsat, hingga sistem pelaporan masyarakat.

“Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza menilai birokrasi yang panjang menyebabkan laporan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) kerap membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk ditindaklanjuti.

“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan HLM TP2DD menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan daerah melalui sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi ETPD di Lampung.

“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi. Tujuan utama pemanfaatan teknologi adalah menghadirkan manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Wagub Jihan.

Menurutnya, transformasi digital merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, Wagub Jihan menyampaikan masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai hingga keterbatasan infrastruktur internet dan fasilitas digital di sejumlah wilayah.

“Pertemuan ini penting agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat bergerak bersama demi menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan mudah bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini turut diikuti Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Dirut Bank Lampung atau yang mewakili, Kanwil DJPb Lampung, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan instansi terkait lainnya.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yayan Ruchyansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (25/05/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Rakor rutin mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Dalam rakor tersebut Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan kondisi inflasi menjelang Hari Raya Iduladha secara nasional.

Historis perkembangan inflasi pada momentum Hari Raya Iduladha dipaparkan berdasarkan data sejak tahun 2022 hingga 2025 secara month to month (m-to-m). Pada tahun 2026, inflasi tercatat sebesar 0,13 persen.

Secara historis, momentum Iduladha cenderung mengalami inflasi, kecuali pada tahun 2024 yang mencatat deflasi. Tingkat inflasi pada periode Iduladha juga relatif lebih rendah dibandingkan inflasi pada Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, kecuali pada tahun 2022.

Kondisi ini menjadi perhatian bersama, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga.

Berdasarkan kelompok komoditas, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil inflasi tertinggi pada momentum Hari Raya Iduladha sejak 2022 hingga 2025, kecuali pada tahun 2024.

Dalam rapat juga dipaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Mei 2026. Tercatat sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Untuk Provinsi Lampung, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Mei 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,77 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara nasional, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di daerah yang mengalami kenaikan harga didominasi oleh cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Rakor ini juga menghadirkan laporan dari berbagai kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog.

Seluruh instansi menyampaikan perkembangan ketersediaan stok serta langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan menjelang periode krusial Hari Raya Iduladha.

Yayan Ruchyansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan memantau perkembangan harga sejumlah komoditas strategis yang mengalami kenaikan di beberapa kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui langkah pengawasan, pemantauan harga harian serta sinergi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota, perkembangan harga komoditas pangan strategis dapat kembali terkendali pada periode pekan berikutnya, sehingga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap terjaga.

‎BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).

​Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.

​”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.

Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.

​Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.

Ia menekankan  bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.

​Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).

​Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.

Inspektur Bayana melaporkan, ​tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.

​Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.

​Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.

​Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.

​Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah.