Kategori: Nasional

BOGOR -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Advokasi Indonesia (DPW PERSADIN) Jawa Barat menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) I Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di M-One Hotel, Sabtu (10/1/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Dewan Pendiri Edi Utama, SH, MA, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERSADIN Dr. KRT. Oking Ganda Miharja, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Nur Mariyah Yazid, S.H., M.H., Plt Bendahara Umum M. Kholid Gani, SH, M.Kn, Ketua Bidang Anugerah Dachi, SH, MH, dan Caretaker Ketua DPW PERSADIN Jawa Barat Yandri Varian, SH, MH, dan Jajaran.

Muswil menjadi forum strategis organisasi dengan agenda utama rapat kerja, pembentukan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan melalui sidang pleno, sekaligus pelantikan pengurus.

Melalui rapat pleno, tim formatur secara resmi menetapkan susunan kepengurusan baru DPW PERSADIN Provinsi Jawa Barat untuk masa bakti 2026–2031. Dalam pleno tersebut, Ahmad Yazid, S.H., M.H., terpilih sebagai Ketua DPW PERSADIN Jawa Barat.

Ketua Umum PERSADIN KRT Oking Ganda Miharja dalam sambutannya menyampaikan bahwa terbentuknya DPW Jawa Barat merupakan langkah penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi secara nasional.

“Jawa Barat memiliki posisi strategis dan jumlah advokat yang besar. Saya berharap kepengurusan DPW yang baru dapat menjaga soliditas, menjunjung tinggi etika profesi, serta aktif memperjuangkan marwah advokat di daerah,” ujar Bang Oking.

Ia juga menekankan bahwa DPW PERSADIN Jawa Barat diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang berintegritas.

Sementara itu, Ketua Panitia Muswil, Albertho, S.H., mengatakan seluruh rangkaian kegiatan Muswil berjalan lancar dan demokratis sesuai tata tertib sidang yang telah disepakati bersama.

Menurutnya, Muswil pertama ini menjadi momentum awal pembentukan fondasi organisasi PERSADIN di Jawa Barat agar dapat segera menjalankan program kerja ke depan.

“Alhamdulillah seluruh tahapan Muswil berjalan tertib. Hasil pleno ini menjadi titik awal bagi DPW PERSADIN Jawa Barat untuk langsung bekerja dan melayani anggota,” kata Albertho.

Dengan berakhirnya Muswil perdana tersebut, PERSADIN Provinsi Jawa Barat secara resmi memasuki masa kepemimpinan baru untuk periode 2026–2030. (*)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Pemerintah mengambil langkah konkret dalam upaya mitigasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung melalui rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek–Punjur). Langkah tersebut ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri pada Jumat (09/01/2026).

“Kami ingin menegaskan kebutuhan untuk melakukan revisi, namun yang kami sarankan adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek Punjur ini, karena memang sudah masuk waktu untuk melakukan revisi per lima tahun,” terang Wamen Ossy dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Menurutnya, penyesuaian kebijakan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam penataan ruang kawasan strategis nasional. “Ini pintu masuk yang baik sehingga nanti RTRW Provinsi (Jawa Barat, red), RTRW Kabupaten Bogor, RTRW Provinsi DKI Jakarta bisa merujuk pada RTR KSN Jabodetabek-Punjur yang dibuat dan dibahas secara holistik dan menyeluruh oleh seluruh stakeholders, sehingga kita bisa maksimal melakukan pencegahan baik di hulu maupun di tengah,” terangnya.

Hal tersebut juga menjadi penegasan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung upaya mitigasi bencana banjir dan longsor. Wamen Ossy menekankan bahwa ancaman bencana sudah nyata dan membutuhkan penanganan terpadu lintas sektor. “Kementerian ATR/BPN terus akan memberikan support terkait dengan mitigasi bencana yang memang sudah di depan mata kita. Jika tidak kita lakukan secara terpadu dan bersatu untuk mengatasi hal ini, maka ketika curah hujan semakin meningkat, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyambut baik kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan revisi peraturan tata ruang. Ia juga menekankan pentingnya perumusan aksi-aksi konkret yang dapat dikontribusikan oleh setiap pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan yang dibahas.

“Baik sekali Pak Wamen ATR, siap untuk revisi peraturan tata ruangnya. Mohon ini semuanya juga, aksi-aksi konkret apa yang Bapak Ibu bisa kontribusikan kepada permasalahan yang sedang kita angkat sehingga kita bisa fokus, untuk membahas siapa melakukan apa,” pungkas Menko PMK.

Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya yang juga selaku Plt. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.

Dalam pertemuan yang membahas pelaksanaan pemulihan lahan serta antisipasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung tersebut, hadir pula Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Bupati Bogor, Rudy Susmanto; serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Penuh Haru dan Kenangan bersama warga Nusa Jaya Mantan Lurah Nusa Jaya, Alby Nur Muhamad, S.STP, ME, Lepas Sambut dan menyerahkan pucuk pimpinan kelurahan kepada Herlan Fedrika, S.KOM. Sabtu (10/01/2025)

Dalam acara lepas sambut serah terima jabatan tersebut, berlangsung dan digelar halaman Kelurahan Nusa Jaya, membawa kenangan yang indah bersama warga. Acara ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua TP-PKK Kelurahan Nusa Jaya. Jumat Kemarin (09/01/2026)

Dalam sambutannya, Alby menyampaikan bahwa kegiatan Serah terima jabatan (Sertijab) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan serta memperkuat kinerja pelayanan publik. Ia menegaskan pentingnya setiap pejabat baru untuk segera beradaptasi dan melanjutkan program kerja yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya.

Alby Nur Muhamad, yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan, Pelayanan Bangunan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (PerkimTan) Kota Tangerang, menyampaikan pesan kepada warga Nusa Jaya untuk selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan. “Perjalanan hidup yang saya pelajari di sini banyak juga kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan,” ujarnya.

Warga Nusa Jaya berharap agar Kelurahan Nusa Jaya semakin maju dan kompak di bawah kepemimpinan Herlan Fedrika. “Makin cinta sama lurahnya, dengan seringnya silaturahmi, makin maju lagi untuk ke depan bisa berprestasi, serta makin kompak lagi warga nya,” kata salah satu warga.

Sementara itu, Lurah Herlan menyampaikan, Terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa disebutkan nama nya satu persatu, dan terutama kepada Camat Karawaci yang pada kesempatan ini bisa menghadiri acara pisah sambut serta para tamu undangan lain nya, tuturnya

Ia pun menambahkan, dengan adanya kepemimpinan atau lurah yang baru ini, semoga kedepan nya lebih bersinergi kepada seluruh warga dan lingkungan yang menjadi panutan Masyarakat.

Turut hadir Camat Karawaci Achmad Zuldin Syafii, AP, M.Si, Binamas, Babinsa, kelurahan Nusa Jaya, 12 RW Kelurahan Nusa Jaya, PKK kelurahan nusa jaya dan PKK kecamatan Karawaci, serta Lurah se-Kecamatan Karawaci.

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI) Kabupaten Pringsewu, Elnofa Haryadi.,S.E. di dampingi jajarannya  kunjungi  Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Kunjungan yang di adakan jumat 09/01/26 ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama dan sinergitas LPK-GPI dengan Dinas Kesehatan.

Kedatangan Ketua LPK-GPI Pringsewu Elnofa Haryadi beserta Jajarannya disambut hangat oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Imanda di ruang sekretariat Dinas Kesehatan. Suasana pertemuan berlangsung akrab  dan di selingi dengan canda  membuat suasana semakin Harmonis.

Di kesempatan ini, Elnofa Haryadi menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal yang positif untuk melanjutkan  kerja sama yang lebih baik ke depannya, khususnya dalam hal perlindungan konsumen di bidang kesehatan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imanda yang sudah mewakili Kepala Dinas Kesehatan dapat menerima kedatangan kami. Kami berharap kerjasama ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen.

Dengan silaturahmi ini, kami berharap hubungan antara LPK-GPI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu kedepannya semangkin baik. ujar Elnofa.

Sementara itu, Imanda selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan LPK-GPI. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Terima kasih atas kunjungan dan silaturahminya. Kami mohon maaf apabila dalam penyambutan terdapat kekurangan. Semoga ke depan sinergi antara Dinas Kesehatan dan LPK-GPI semakin baik, ungkap Imanda.

Saya berharap silaturahmi ini menjadi awal yang baik dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara LPK-GPI Kabupaten Pringsewu dan Dinas Kesehatan Guna meningkatkan pelayanan serta perlindungan konsumen di sektor kesehatan.Pungkasnya [Mulia Mega]

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota Tangerang kembali menggelar Pembinaan Administrasi Aparatur Wilayah Tahun 2026. Kali ini digelar di tiga kecamatan, yaitu Karang Tengah, Larangan, dan Ciledug. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan standar pelayanan aparatur di awal tahun, agar warga merasakan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan akuntabel.

Dalam kesempatannya, Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, menegaskan bahwa aparatur kecamatan dan kelurahan adalah wajah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

“Administrasi tertib dan aparatur berdedikasi adalah kunci agar pelayanan berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi warga,” ujar Maryono di Aula Kecamatan Ciledug, Kamis (08/01/2026).

Salah satu fokus utama pembinaan adalah penguatan peran RT dan RW sebagai mitra strategis pemerintah. Aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk camat, lurah, dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan  (Tapem), diminta menjadi jembatan informasi yang efektif terkait implementasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW).

“RT dan RW adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Pastikan setiap proses pemilihan atau transisi berjalan tertib, demokratis, dan sesuai hukum, agar keharmonisan di lingkungan tetap terjaga,” tegas Maryono.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh tiga camat, 23 lurah, serta seluruh Kasi Tapem dari ketiga kecamatan, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi aparatur wilayah dalam melayani masyarakat.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- 06 Januari 2025 – Lembaga Transparansi Kebijakan Publik (LTKP) Sumatera Selatan menyoroti dugaan pelanggaran peraturan pembangunan pada bangunan usaha cucian mobil yang berlokasi di Jalan H. Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang.

‎Ketua Umum LTKP Sumsel, Maulana, S.H., menegaskan bahwa  LTKP Sumsel menemukan Dugaan bangunan tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tetapi pembangunan telah dilakukan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang PBG.

‎‎Selain dibangun tanpa PBG, bangunan usaha tersebut juga Diduga melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berlaku di kawasan Jalan Abdul Rozak. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan teknis pembangunan dan tata ruang.

‎‎Atas temuan tersebut, LTKP Sumsel mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palembang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha tersebut, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‎‎Maulana juga menegaskan bahwa apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas dari instansi terkait, LTKP Sumsel siap melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial demi penegakan hukum dan ketertiban tata ruang di Kota Palembang. (Rls/Ags).

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Berbagai kecemasan muncul di tengah masyarakat terkait status tanah yang hingga saat ini masih beralas girik dan belum diubah menjadi sertipikat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah.

“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertipikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian.

Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama, seperti girik, verponding, dan bukti hak barat lainnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Pasal 95 PP tersebut dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan.

Meski demikian, dokumen tanah lama tidak serta-merta diabaikan. Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM).

Untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat, masyarakat cukup membuat beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurangnya 2 orang saksi dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.

“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama,” ujar Shamy Ardian.

Terkait biaya pengurusan sertipikat, Shamy Ardian menuturkan bahwa hal tersebut bervariatif tergantung jenis penggunaan tanah, luasan, dan lokasinya. “Untuk simulasi syarat dan biaya, masyarakat bisa lihat secara detail di aplikasi Sentuh Tanahku,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh biaya pengurusan sertipikat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan.

Pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sertipikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui negara dan memberikan perlindungan hukum penuh di masa mendatang.

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Budi Dharmawan resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Lampung dalam acara pelantikan yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Oleh Ketua Umum DPP ORADO Yooky Tjahrial, Rabu (7/1/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari agenda besar Dewan Pengurus Pusat (DPP) ORADO yang tidak hanya melantik Pengprov ORADO Lampung, tetapi juga seluruh Pengprov ORADO se-Indonesia. Acara tersebut sekaligus menyelenggarakan Deklarasi Nasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, serta Training Nasional I Wasit ORADO.

Acara pelantikan dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.

Beberapa tokoh Lampung turut bergabung dalam kepengurusan ORADO Lampung, di antaranya Descatama Paksi Moeda, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Lampung yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Lampung. Ada pula Iqbal Ardiansyah, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung yang juga mantan Ketua Esport Provinsi Lampung.

Kita ketahui bahwa, Budi Dharmawan bukanlah sosok baru dalam dunia olahraga Lampung. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Lampung.

Dalam sambutannya, Budi Dharmawan menyatakan optimisme untuk membawa ORADO Lampung menghadirkan warna baru dalam dunia olahraga dan mencetak atlet-atlet domino yang berbakat dan berkelas.

“Bismillah, dengan semangat juang, sportivitas, dan kebersamaan kita kibarkan ORADO di Lampung,” ujar Budi Dharmawan.

Sementara itu, Iqbal Ardiansyah yang juga turut dilantik menegaskan komitmennya bersama Ketua Budi Dharmawan dan jajaran pengurus ORADO Lampung untuk membawa nama besar Lampung di kancah nasional bahkan internasional melalui cabang olahraga domino.

“Dengan semangat besar, tentunya kita yakin mampu menjadi bagian yang membanggakan untuk Provinsi Lampung ke depan melalui cabang olahraga domino ini,” tegasnya.