Kategori: Nasional

Daerah

Peralihan PDAM di Cibodas, 17 Ribu Pelanggan Masuk Layanan Kota

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Sebanyak 17 ribu pelanggan air bersih di Kecamatan Cibodas yang sebelumnya dilayani PDAM Tirta Kerta Raharja kini resmi berada dalam layanan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

Peralihan pengelolaan tersebut telah berlaku sejak 6 Januari 2026 dan saat ini memasuki tahap penyesuaian teknis serta penguatan pelayanan pelanggan.

Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang H. Doddy Effendi, SH, melalui Manajer Hubungan Pelanggan Budi Ireng Santosa, menyampaikan bahwa fokus utama PDAM dalam masa transisi ini adalah menjaga stabilitas distribusi air bersih serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara cepat dan terukur.

“Kami memastikan pelanggan yang beralih layanan mengetahui jalur pengaduan dan mendapatkan respons cepat apabila terjadi gangguan,” kata Budi saat menggelar sosialisasi di Aula Kecamatan Cibodas Rabu (7/1/2026).

Penyesuaian jaringan distribusi masih dilakukan di sejumlah titik untuk menjaga tekanan air tetap stabil. PDAM Tirta Benteng mengakui potensi gangguan sementara, termasuk kemungkinan air keruh selama dua hingga tiga hari ke depan.

Atas kondisi tersebut, PDAM Tirta Benteng menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan telah menyiapkan langkah antisipasi dengan menyiagakan 15 hingga 30 mobil tangki air bersih guna menjamin kebutuhan air warga tetap terpenuhi jika terjadi gangguan distribusi.

Dari sisi pelayanan pelanggan, PDAM Tirta Benteng memperkuat sistem pengaduan melalui aplikasi Si Ganteng sebagai kanal resmi layanan dan informasi.

“SOP penanganan pengaduan paling lama dua kali dua puluh empat jam. Untuk tindak lanjut awal di lapangan, kami menargetkan maksimal dua jam sejak laporan diterima,” jelas Budi.

Sementara itu, Camat Cibodas Ahmad Suhendar menegaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Cibodas siap mengawal penuh proses peralihan layanan air bersih tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa peralihan pengelolaan air bersih telah resmi berlaku sejak 6 Januari 2026 dan merupakan bagian dari percepatan pelayanan publik sebagaimana arahan Wali Kota Tangerang kepada seluruh jajaran ASN dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

“Kecamatan berperan memastikan warga memahami perubahan layanan dan mengetahui ke mana harus menyampaikan pengaduan,” ujar Ahmad.

Pernyataan tersebut disampaikan dihadapan para lurah, RT, RW, PKK se-Kecamatan Cibodas, serta perwakilan PDAM Tirta Benteng.

Camat Menuturkan, Kegiatan tersebut difokuskan pada penyamaan informasi dan penguatan koordinasi di tingkat wilayah.

Selain penyediaan loket informasi, Camat Cibodas juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital dengan mengunduh aplikasi Si Ganteng sebagai sarana pengaduan, informasi, dan layanan pelanggan PDAM Tirta Benteng.

“Kami mengajak warga memanfaatkan aplikasi Si Ganteng agar pelayanan bisa lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” katanya.

Ahmad menuturkan, berdasarkan data kependudukan per 31 Desember 2025, jumlah penduduk Kecamatan Cibodas mencapai sekitar 160.779 jiwa. Namun, jumlah pelanggan air bersih saat ini masih sekitar 17 ribu pelanggan, sehingga perlu percepatan perluasan layanan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Nasional

Menteri Nusron: Kepastian dan Transparansi Waktu Jadi Kunci Pelayanan Pertanahan

BOGOR -(deklarasinews.com)- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian berkas layanan pertanahan yang saat ini terus didorong Kementerian ATR/BPN.

“Kantor kita ini (berorientasi pada, red) pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang hadir didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas pelayanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel.

“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Menteri Nusron.

Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran, di antaranya Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum ini, para peserta diminta memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan pertanahan.

Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau Menteri Nusron.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran.(Nan)

Nasional

Reforma Agraria Ubah Pola Pikir Warga Desa Baumata di Kabupaten Kupang, Hasilkan Peningkatan Penghasilan Petani

KAB KUPANG -(deklarasinews.com)- Perubahan perlahan namun pasti mulai dirasakan warga Desa Baumata di Kabupaten Kupang sejak program Reforma Agraria masuk ke wilayah mereka. Tak hanya menyelesaikan persoalan batas tanah dan memberikan kepastian hukum, program ini juga mengubah pola pikir masyarakat desa tentang pentingnya penataan aset dan akses dalam meningkatkan kesejahteraan.

Imanuel Kase (55), salah satu warga Desa Baumata, masih ingat bagaimana dirinya dulu ragu memanfaatkan lahannya secara optimal karena tidak memiliki kepastian batas dan status tanah. Kini, setelah menerima sertipikat yang bisa dimulai sejak masuknya Reforma Agraria, ia merasa jauh lebih tenang. “Saya bersyukur dengan adanya sertipikasi karena tanahnya aman dan tahu kejelasan batasan bidang tanahnya,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap pemerintah terus hadir mendampingi masyarakat, terutama petani di Desa Baumata dalam penyediaan sarana pendukung. “Namun saya berharap tetap ada bantuan dari pemerintah, salah satunya seperti saluran irigasi yang lebih menyentuh ke lahan-lahan sawahnya,” tambah Imanuel Kase.

Perubahan bukan hanya terjadi di kondisi fisik Desa, namun juga sikap warga terhadap program negara ini. Hal itu juga diakui oleh Kostan Humau, tokoh masyarakat Desa Baumata sekaligus Pembina Gapoktan setempat. Ia mengatakan, awalnya sempat terjadi penolakan dari sebagian warga.

“Sempat ada penolakan dari warga, karena selain sertipikasi, dilakukan penataan lokasi juga seperti dibuat jalan akses dan pembangunan irigasi sehingga mengurangi luasan bidang lahan mereka,” ungkap Kostan Humau.

Namun, kondisi itu berbalik setelah masyarakat merasakan manfaat nyata. Penataan aset lewat sertipikasi, disertai penataan akses melalui pemberdayaan, seperti pemberian bibit pisang cavendish, membuat para petani mulai melihat dampak ekonomi yang signifikan. “Saya mengakui warga sangat bersyukur karena adanya peningkatan pendapatan dan kejelasan batas bidang tanah,” kata Kostan Humau.

Dampak positif program Reforma Agraria di Desa Baumata juga dirasakan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN yang terlibat langsung dalam pendampingan. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Salitha Santani, menuturkan bahwa kesuksesan program ini tidak lepas dari partisipasi aktif warga, termasuk peran figur lokal seperti Kostan Humau.

“Dalam prosesnya sangat terbantu dengan warga setempat, khususnya Bapak Kostan Humau yang ikut meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Baumata untuk melakukan sertipikasi,” ujar Salitha Santani.

Kini, Desa Baumata menjadi salah satu bukti bahwa Reforma Agraria bukan hanya soal legalitas tanah, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya. Dengan kepastian hukum, dukungan infrastruktur, dan pendampingan pemberdayaan, petani di desa ini mulai merasakan peningkatan penghasilan dan peluang ekonomi yang lebih terbuka.

Perubahan yang terjadi mungkin tidak instan, tetapi langkah-langkah kecil yang diambil kali ini telah menunjukkan bahwa Reforma Agraria mampu menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan yang lebih berkelanjutan bagi warga Desa Baumata.(Nan)

Daerah

Tindak Lanjut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Minta Jajarannya Selesaikan Secara Terukur

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid kembali membahas tindak lanjut penyelesaian berkas yang telah menjadi prioritas sejak kuartal IV tahun 2025. Dalam arahannya, Menteri Nusron meminta seluruh jajaran untuk mengelompokkan berkas layanan pertanahan berdasarkan tahun pengajuan agar proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara terukur dan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“Berkas pertanahan tahun lalu harus diselesaikan paling lambat Q1 tahun ini,” ujar Menteri Nusron saat memimpin kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan jajaran. Di antaranya meliputi Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, serta Kantah Kota Sukabumi.

Selain percepatan penyelesaian berkas, Menteri Nusron juga mengarahkan penerapan pola baru dalam alur penyelesaian layanan pertanahan. Pola ini dirancang untuk memudahkan pemantauan durasi pelayanan di masing-masing Kantor Pertanahan dalam periode waktu tertentu.

“Kita buat pola baru, dilaporkan per bulan tapi dievaluasi per tiga bulan. Misal permohonan Q1 berapa, berkas yang sudah selesai berapa. Jadi dalam satu kuartal itu, berapa lama pelayanan durasi waktu di kantor pertanahan itu,” jelas Menteri Nusron.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, menekankan pentingnya keselarasan kerja antara tim front office dan back office, khususnya terkait kelengkapan berkas permohonan. Menurutnya, hal ini membutuhkan pengawasan aktif dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi (Kasi), serta Koordinator Substansi (Korsub).

“Terkait ini, diperkuat manager loketnya. Jika sudah lengkap dari loket, jangan di-delay besoknya baru sampai back office. Lalu juga pak kakan, pak kasi untuk rajin-rajin memberikan informasi ke teman-teman untuk menyamakan standarisasi pengetahuan terkait ini, agar tidak menghambat pelayanan,” ujar Asnaedi.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, beserta jajaran.

Daerah

Kabiro Pers Deklarasi News Bersama LPK-GPI Provinsi LampungTanggapi Viral Uang Palsu

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Menanggapi maraknya pemberitaan viral terkait peredaran uang palsu, Arnandes selaku Kepala Biro (Kabiro) Pers DeklarasiNews.com memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai cara sederhana membedakan uang palsu dan uang asli, khususnya pecahan Rp100.000, tanpa menggunakan alat khusus.

Arnandes menjelaskan bahwa masyarakat dapat menerapkan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) untuk memastikan keaslian uang rupiah. Berikut ciri-ciri uang asli yang perlu diperhatikan:

  1. Benang Pengaman
    Berbentuk anyaman dan akan berubah warna saat dilihat dari sudut pandang berbeda.
  2. Logo Bank Indonesia
    Bagian perisai di dalam logo BI akan berubah warna jika dilihat dari sudut tertentu.
  3. Gambar Tersembunyi (Hidden Image)
    Terdapat tulisan “BI” dan garis-garis multiwarna yang hanya terlihat dari sudut tertentu di sisi kanan atas uang.
  4. Kualitas Cetakan
    Gambar Ir. Soekarno dan Moh. Hatta serta ornamen lainnya terlihat tajam, jelas, tidak buram atau pecah, dengan warna solid dan tidak mudah luntur.
  5. Tekstur Kertas
    Saat diraba terasa kasar dan kaku karena dicetak menggunakan teknik intaglio, tidak licin seperti kertas biasa.
  6. Bagian Timbul
    Pada gambar wajah pahlawan, Garuda Pancasila, tulisan “Bank Indonesia”, angka nominal, serta frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” terasa menonjol dan kasar.
  7. Kode Tunanetra
    Terdapat dua garis timbul di sisi kanan dan kiri uang yang dapat dirasakan saat diraba.
  8. Watermark
    Saat diterawang, akan terlihat gambar R. Supratman dan ornamen yang tampak jelas serta halus.
  9. Benang Pengaman Saat Diterawang
    Benang pengaman terlihat menyatu di dalam kertas, bukan hanya tercetak di permukaan.
  10. Logo BI Rectoverso
    Jika diterawang, gambar logo Bank Indonesia dari kedua sisi uang akan menyatu dan terlihat utuh.

Selain metode tersebut, Arnandes juga menyarankan masyarakat memanfaatkan senter pada smartphone untuk membantu penerawangan di kondisi cahaya minim. Masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi resmi Bank Indonesia seperti I-COMREDS, dengan mengarahkan kamera ponsel ke uang yang ingin diperiksa.

“Dengan mengenali ciri-ciri uang asli, masyarakat diharapkan lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban peredaran uang palsu,” tutup Arnandes.

 

Daerah

BPP Bukit Kemuning Bersama Gapoktan dan Poktan Ikuti Zoom Meeting Panen Raya Nasional Presiden RI

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Presiden Republik Indonesia hari ini melakukan kunjungan kerja dalam rangka Panen Raya sekaligus secara resmi mengumumkan pencapaian Swasembada Pangan Nasional. Kegiatan bersejarah ini dipusatkan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (07/01/2026).

​Acara ini dihadiri oleh sedikitnya 5.000 petani dan penyuluh secara luring (tatap muka) dengan protokol yang tertib. Tidak hanya itu, antusiasme insan pertanian terpancar melalui kehadiran 2 juta petani dari seluruh penjuru Indonesia yang bergabung secara daring melalui koneksi video konferensi serentak di berbagai titik daerah.

​Pengumuman Presiden:

​Pencapaian Swasembada: Presiden menegaskan bahwa melalui kerja keras seluruh pihak, Indonesia kini kembali mencapai status swasembada pangan, khususnya pada komoditas beras dan jagung.

​Peran Vital BPP: Memilih BPP Bukit Kemuning sebagai lokasi pengumuman merupakan simbol apresiasi pemerintah terhadap peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pendampingan petani di lapangan.

​Modernisasi Pertanian: Dalam kesempatan tersebut, dilakukan demonstrasi penggunaan alat mesin pertanian modern (alsintan) untuk meningkatkan efisiensi hasil panen.

​”Tanpa pangan tidak ada negara. Kehadiran jutaan petani hari ini, baik yang hadir langsung maupun virtual, adalah bukti bahwa kita bersatu untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada impor pangan,” tegas Bapak Presiden

Dalam sambutannya.​Sinergi Lintas Sektor ​Menteri Pertanian yang turut mendampingi menjelaskan bahwa capaian ini didukung oleh program pompanisasi, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, serta optimalisasi lahan rawa yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

​Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif antara Presiden dengan perwakilan petani dari berbagai provinsi melalui layar virtual, membahas stabilitas harga gabah dan kesiapan distribusi logistik pangan nasional menuju tahun 2026 yang lebih sejahtera.

​Hadir dalam kegiatan Zoom meeting BPP Kecamatan Bukit Kemuning, Kordinator  Penyuluh BPP Bukit Kemuning : M. Edy Jumsyarwani, S.P.

– Penyuluh Pertanian Bukit Kemuning:

  1. Sayidil Amin, S.P.
  2. Sriyadi
  3. Ima Kurnia, S.P.
  4. Merco Annisa, S.P.
  5. Sari Saputri, A.Md.P
  6. Rahmawati, S.P.

Beserta perwakilan Gapoktan dan Poktan sekecamatan Bukit Kemuning. Zainal

Daerah

Penampakan Gunungan Sampah di TPS Liar Rusun Cilincing

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Adanya pembiyaran Sampah di TPS Liar di dalam Rusun Cilincing Jakarta Utara.

Sementara warga lainnya, ibu wati (45) mengaku khawatir kesehatan anaknya. Ibu dua anak itu tinggal di rumah perkampukan yang letaknya tidak jauh dari tumpukan sampah tersebut.

“Ya khawatir lah mas, kan banyak anak-anak juga, takut kena penyakit. Tapi ya saya udah tinggal empat tahun di sini jadi udah biasa aja,” katanya.

Sementara itu, warga sekitar, wati mengatakan, TPS Liar di Rusun Cilincing yang dipenuhi sampah mencapai
Tumpukan sampah itu.

Diharapkan Pemprov DKI Jakarta dan Pemko Jakut segera bertindak, karena kalau panas terik baunya bikin mual. Sedangkan kalau hujan, air sampah yang bau ke mana-mana. “Seringkali sampahnya dibakar pemulung sehingga membuat polusi udara,” tambahnya. (SW)

 

Daerah

Bank Sampah Darling Kota Tangerang Berhasil Kelola 161 Ton Sampah

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Berawal dari langkah kecil di lingkungan, Bank Sampah Darling yang berlokasi di Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, membuktikan bahwa konsistensi mengelola sampah mampu membuahkan dampak ekonomi yang nyata.

Selama lima tahun perjalanannya, Bank Sampah Darling sukses mengelola 161.794 kg (161,7 ton) sampah anorganik. Pengelolaan sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi memiliki nilai ekonomi dengan total Rp464.723.363.

Ketua Bank Sampah Darling Sobirin mengatakan, pencapaian ini adalah buah dari kesabaran dan kerja keras seluruh warga dalam mengubah pola pikir terhadap sampah.

“Kami memulai ini pada tahun 2020 dengan angka yang sangat kecil, hanya sekitar seribu kilogram. Saat itu, yang kami bangun bukan sekadar sistem timbangan, tapi kesadaran. Melihat hasil hari ini, dimana kita bisa menyentuh angka 161 ton lebih, ini membuktikan bahwa warga Sudimara Jaya punya kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan data capaian grafik partisipasi warga terus menunjukkan tren yang positif. Dari hanya 1.197 kg di tahun pertama (2020), jumlah sampah yang terkelola melonjak hingga mencapai 50.897 kg pada tahun 2025. Nilai ekonomi yang didistribusikan ke warga pun terus meningkat drastis, dari Rp 3,5 juta di tahun 2020 menjadi Rp 134,2 juta pada tahun 2025.

“Ini adalah kerja kecil warga yang dilakukan terus menerus setiap minggu, setiap bulan. Kami ingin membuktikan bahwa dari lingkup RT saja, kalau kita konsisten, kita bisa memberikan kontribusi nyata bagi Kota Tangerang,” tegas Sobirin.

Melalui keberhasilan ini, Bank Sampah Darling berharap dapat menginspirasi kampung-kampung lain di Kota Tangerang untuk mulai memilah sampah dari sumbernya, demi lingkungan yang lebih bersih dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Daerah

Menyongsong Tahun 2026, Sekjen Kementerian ATR/BPN Ajak Jajaran Kerja Bersama Dukung Program Kerja

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Menyongsong pelaksanaan program kerja tahun 2026, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Pengarahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) bagi Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Setjen. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kerja sama lintas biro demi mendukung pelaksanaan program kementerian secara optimal.

“Memulai tugas-tugas kita di tahun 2026 ini, mari kita bareng-bareng kerja sama untuk hal yang substantif, utamanya pada pemenuhan tugas dan fungsi kesekjenan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat memimpin rapat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (05/01/2026).

Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral yang kerap menjadi hambatan dalam organisasi. Ia mendorong setiap unit kerja agar dapat saling melengkapi dan berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Seperti halnya pada Rakernas Desember 2025 lalu, jika unit teknis bicara soal penyelesaian berkas pertanahan, Kesekjenan berpikir apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, dari perencanaan mengeksekusi berbagai kegiatan, bagaimana output-nya, lalu dari Biro Ortala dan MR memikirkan apakah benar SOP-nya seperti ini, apakah ada yg perlu diubah. Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Kegiatan pengarahan ini dihadiri oleh para Kepala Biro beserta jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Setjen Kementerian ATR/BPN, antara lain dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Manajemen Risiko, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, serta Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.

Selain itu, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti peran strategis Jabatan Fungsional yang semakin dibutuhkan dalam mendukung kinerja biro. Jabatan Fungsional dinilai memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis sesuai dengan kompetensi masing-masing.

“Inilah Jabatan Fungsional menjadi posisi yang semakin hari semakin dibutuhkan. Jabatan Fungsional itu selaku pelaksana dalam mengerjakan tugas, bagi para Pejabat Strukturalnya memikirkan ke depan kantor ini mau dibawa ke mana, bagaimana memberdayakan fungsional-fungsional ini,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Nasional

Masyarakat Bisa Urus Roya di Hari Pertama 2026: Terima Kasih Telah Memberikan Layanan di Hari Libur

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan pada hari pertama Tahun 2026. Hal ini dirasakan langsung oleh Wibawa, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mengurus administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Utara pada Kamis (01/01/2026), meskipun bertepatan dengan libur Nasional Tahun Baru.

“Saya mendapat informasi bahwa BPN tetap buka pada tanggal 1 Januari yang merupakan hari libur. Awalnya saya ragu, tetapi setelah datang ke Kantah Jakarta Utara ternyata benar dan kami dilayani dengan baik. BPN top! Terima kasih kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran ATR/BPN yang telah memberikan layanan kepada masyarakat di hari libur,” ujar Wibawa yang datang didampingi istrinya.

Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke kantor pertanahan bertujuan untuk mengurus Roya atas rumah susun tempat ia tinggal. Menurutnya, pelayanan yang tetap berjalan di masa libur Nataru sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja.

Layanan pertanahan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sendiri telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak tanggal 25 dan 26 Desember. Kehadiran layanan di hari libur ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan efisien tanpa harus menunggu hari kerja normal.

Selain layanan khusus di masa libur Nataru, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pertanahan melalui Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang secara rutin dibuka setiap hari Sabtu di kantor pertanahan. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus administrasi pertanahan pada hari kerja.

Wibawa juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang tetap hadir dan melayani masyarakat di tengah hari libur. “Terima kasih juga kepada seluruh jajarannya yang sudah mau datang di hari libur untuk melayani kami semua. BPN top abis!” tutupnya.

Pelayanan pertanahan yang tetap berjalan pada hari libur ini menjadi bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Nan)