Kategori: Nasional

JAKARTA -(deklarasinews.com)– Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Aceh, Selasa (13/01/2026). Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menegaskan perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan program sepanjang tahun 2025, dengan penekanan bahwa capaian kinerja tidak boleh dipahami hanya dari sisi angka.

“Masih di awal tahun, ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas tahun 2025. Ketika kita melihat angka capaian, jangan hanya dimaknai sebagai angka, tetapi juga harus dilihat kualitas, hasil, dan kesinambungannya. Hal ini perlu menjadi kebiasaan yang mencerminkan perilaku serta kualitas kerja kita,” ujar Dalu Agung Darmawan yang disampaikan secara daring dari Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa realisasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Aceh telah mencapai 95,73 persen dari pagu efektif. Bahkan, beberapa Kantor Pertanahan di wilayah Aceh mencatatkan realisasi yang mendekati 100 persen, dengan capaian terendah sebesar 98,17 persen dan tertinggi mencapai 99,61 persen. Atas capaian tersebut, Sekjen ATR/BPN menyampaikan apresiasi, namun tetap mengingatkan agar hasil tersebut tidak semata-mata dinilai dari sisi kuantitatif.

Selain apresiasi, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti adanya sejumlah catatan dan rekomendasi yang telah disusun oleh biro terkait. Ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan untuk menelaah rekomendasi tersebut secara serius, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kualitatif, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan tindak lanjut ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan perencanaan, memasuki tahun anggaran 2026, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya pelaksanaan bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ia berharap, setelah pelaksanaan Rakerda, setiap Kantor Pertanahan dapat melakukan bedah DIPA secara lebih rinci dan menyesuaikannya dengan kondisi serta kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Bedah DIPA ini untuk memastikan kesesuaian antara DIPA yang diterima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), perjanjian kinerja, serta arah kebijakan kementerian. Pastikan semuanya selaras dan mengalir,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Ia juga menegaskan peran strategis pimpinan satuan kerja (Satker), baik Kepala Kanwil maupun Kepala Kantah, agar lebih berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan mitigasi risiko sejak awal. Menurutnya, tugas-tugas teknis telah ditangani oleh pejabat fungsional, sementara pimpinan struktural harus memastikan kesinambungan program serta kualitas penyerapan anggaran.

“Pimpinan Satker harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, menyusun timeline penyerapan anggaran yang jelas, dan memastikan kualitas belanja. Dengan perencanaan yang matang sejak Januari, capaian penyerapan dan kualitas anggaran akan lebih optimal,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Aceh. Kegiatan Rakerda dilaksanakan secara hibrida selama tiga hari, mulai 12-14 Januari 2026, dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN serta Kantor Pertanahan se-Provinsi Aceh, baik secara luring maupun daring.(Nan)

BEKASI -(deklarasinews.com)- Menindak lanjutin beredarnya pemberitaan yang menyebut RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi terancam “gulung tikar” akibat utang Rp 70 miliar, pihak manajemen rumah sakit memberikan penjelasan resmi, Selasa (13/1/2026).

“Wakil Direktur Umum dan RSUD CAM, Yuli Swastiawati, S.H., M.Si., mengatakan, bahwa berita tersebut tidak tepat. Hingga saat ini, RSUD CAM tetap beroperasi normal dan memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat.

“Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD CAM memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah,” jelas Yuli.

Manajemen menjelaskan bahwa angka Rp 70 miliar yang diberitakan sebagai utang sesungguhnya merupakan kewajiban administrasi akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya, dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku.

“Yuli menambahkan, sebagai rumah sakit rujukan, RSUD CAM banyak melayani pasien yang tidak mampu melalui BPJS Kesehatan maupun pasien tanpa identitas yang ditanggung melalui LKM-NIK. Namun, regulasi BPJS yang semakin ketat terkait kriteria gawat darurat membuat beberapa klaim pasien tidak dapat diproses, meski layanan tetap diberikan.

Untuk memastikan keberlangsungan layanan, manajemen RSUD CAM telah mengambil langkah strategis, antara lain:

Koordinasi Intensif: Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk penyelesaian kewajiban keuangan secara transparan.

Efisiensi Operasional: Mengikuti rekomendasi Inspektorat Kota Bekasi dan persetujuan Dewan Pengawas tanpa mengurangi kualitas layanan.

Rasionalisasi Belanja: Menyusun ulang belanja pegawai untuk penerimaan bulan Maret, namun pegawai administrasi BLUD tidak terkena kebijakan ini.

Dari pihak manajemen menegaskan, komitmennya untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik dan terus meningkatkan kualitas kesehatan bagi seluruh warga Kota Bekasi, Tutup, (Ronald)

BANJARBARU -(deklarasinews.com)- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/01/2026). Wamen Ossy menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

“Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Kita melihat anak-anak yang berasal dari golongan tidak mampu, mendapatkan harapan untuk dapat bersekolah tanpa mengeluarkan biaya dan sekolahnya ini disiapkan dengan sebaik-baiknya,” terang Wamen Ossy usai peluncuran Sekolah Rakyat.

Wamen Ossy menjelaskan bahwa program tersebut telah menunjukkan dampak nyata bagi para penerima manfaat. “Tadi juga kita lihat success story-nya, Pak Presiden sampai sempat menitikan air mata, melihat anak-anak ini ternyata setelah mereka diberikan peluang dan kesempatan betul-betul mampu memperlihatkan yang terbaik bagi sekolahnya, prestasinya, capaiannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas instansi yang akan terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, kepastian pemanfaatan lahan, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini dibuktikan tadi bagaimana hasilnya sangat baik. Tentunya kami dari Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini BPN di daerah yang berada di garda terdepan, berharap agar program-program prioritas Bapak Presiden ini dapat terus kita dukung secara penuh,” pungkas Wamen Ossy yang didampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori.

Peluncuran ini menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Adapun sebaran lokasi Sekolah Rakyat rintisan meliputi Sumatra sebanyak 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tujuh lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku tujuh lokasi, serta Papua enam lokasi.

Saat ini, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang didukung oleh teknologi digital. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2029 guna meningkatkan daya tampung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).(Nan)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) pada Senin (12/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah guna memastikan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.

“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan tersebut secara daring.

Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berjalan cukup efektif. Meskipun secara umum realisasi tersebut sudah sangat optimal, realisasi pada beberapa sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, dengan adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Adapun PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun. “Tiap tahun angka-angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.

Dalam konteks perencanaan Tahun 2027, ia menyampaikan bahwa usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun dengan dominasi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN telah berada pada kategori optimal. “Namun demikian, masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.

Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya turut hadir sebagai narasumber secara daring. Sementara itu, peserta kegiatan terdiri atas para Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring.(Nan)