Nasional Arsip — Laman 41 dari 1806 — deklarasinews.com

Ketua IKA UNPAD Tegaskan Pelantikan Awal Tanggung Jawab Kolektif Alumni

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) Provinsi Lampung, Dr. Andi Desfiandi, S.E., M.A., menegaskan bahwa pelantikan pengurus masa bakti 2025–2029 bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan titik awal tanggung jawab kolektif alumni untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas masyarakat Lampung.

Hal tersebut disampaikan Andi Desfiandi dalam acara Pelantikan Pengurus IKA UNPAD Provinsi Lampung Masa Bakti 2025–2029 yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (7/2/2026).

“Pelantikan ini adalah penanda dimulainya amanah bersama. Kami siap bekerja sungguh-sungguh, menjaga nilai-nilai almamater, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung,” ujar Andi Desfiandi.

Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama IKA UNPAD Lampung terletak pada besarnya jumlah anggota serta keberagaman latar belakang profesi dan kepakaran yang dimiliki. Alumni UNPAD di Lampung tersebar di seluruh wilayah dan berasal dari berbagai sektor strategis, mulai dari akademisi, birokrat, profesional, pengusaha, hingga tokoh masyarakat.

“Anggota IKA UNPAD terdiri dari beragam latar belakang profesi dan kepakaran, dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Lampung. Bahkan, kepengurusan Pengprov Lampung saja berisi ratusan pengurus dengan latar belakang dan profesi yang beragam,” ungkapnya.

Menurut Andi Desfiandi, potensi besar tersebut harus dikelola secara terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak. Karena itu, IKA UNPAD Lampung membuka ruang sinergi seluas-luasnya dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

“Potensi ini harus dimanfaatkan untuk memberi manfaat seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat Lampung. IKA UNPAD siap berkolaborasi dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah,” tegasnya.

Pelantikan pengurus IKA UNPAD Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran Nomor 142/SK/PP-IKAUNPAD/III/2025, dan secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal IKA UNPAD, Yhodhisman Soratha.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan harapan agar IKA UNPAD Provinsi Lampung dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Gubernur Mirza mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru dan menilai organisasi alumni memiliki potensi besar sebagai kekuatan pembangunan daerah melalui jejaring luas, kompetensi lintas sektor, serta pengalaman dan semangat pengabdian para alumninya.

“Jika dikelola secara optimal, potensi alumni dapat menjadi kekuatan strategis yang mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan melalui program pendampingan dan aksi yang terukur,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga memaparkan visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2025–2030, yakni Lampung Maju menuju Indonesia Emas, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kehidupan yang berkeadilan dan beradab, serta reformasi birokrasi yang maksimal.

Menurutnya, peran alumni perguruan tinggi sangat menentukan dalam meningkatkan daya saing daerah. “Lampung memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi yang paling menentukan masa depan daerah ini adalah kualitas manusianya,” tegasnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting penguatan sinergi antara IKA UNPAD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM. (**)

Nasional

Resmi! Lampung Tuan Rumah Porwanas 2027

SERANG -(deklarasinews.com)- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (SIWO) se-Indonesia secara resmi menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Keputusan penting ini diambil dalam Rakernas SIWO yang digelar di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Sabtu (7/2/2026).

Penetapan Lampung dilakukan secara aklamasi, setelah Ketua SIWO PWI Lampung Muslim Pranata memaparkan kesiapan daerahnya di hadapan jajaran pengurus SIWO Pusat serta perwakilan SIWO dari seluruh provinsi di Indonesia.

Muslim menegaskan, Lampung telah melakukan berbagai persiapan teknis dan nonteknis guna menyukseskan ajang olahraga wartawan terbesar di Tanah Air tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2027.

“Lampung telah siap melaksanakan Porwanas 2027. Kami mengundang seluruh provinsi untuk membawa atlet wartawan sebanyak-banyaknya. Fasilitas, dukungan pemerintah, dan kesiapan panitia sudah kami siapkan,” ujar Muslim di forum Rakernas.

Ia juga mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Porwanas 2027 tidak hanya datang dari internal organisasi kewartawanan, tetapi juga dari pemerintah daerah. Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung disebut telah menyatakan dukungan penuh, termasuk dalam aspek penganggaran kegiatan berskala nasional tersebut.

Pemaparan tersebut mendapat respons positif dari peserta Rakernas. Setelah melalui pembahasan, forum akhirnya menyepakati Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027. Keputusan ini sekaligus menjadi titik awal konsolidasi nasional SIWO dalam menyiapkan agenda olahraga wartawan paling bergengsi di Indonesia.

Cabang Olahraga yang Dipertandingkan

Porwanas 2027 di Lampung pada prinsipnya akan mengacu pada edisi-edisi sebelumnya. Sejumlah cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan antara lain bulutangkis, sepak bola mini, futsal, atletik, tenis meja, tenis lapangan, bridge, catur, biliar, fun rally, hingga domino yang selama ini menjadi cabang favorit wartawan.

Menariknya, tuan rumah Lampung juga akan menjadikan tenis meja IKWI dan karaoke IKWI sebagai cabang resmi perebutan medali. Pada Porwanas sebelumnya, pertandingan IKWI hanya bersifat ekshibisi tanpa medali.

Pembentukan Komite Porwanas

Rakernas SIWO juga mengumumkan terbentuknya Komite Porwanas yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh pelaksanaan Porwanas 2027. Komite ini memiliki kewenangan menyusun aturan penyelenggaraan serta membentuk Dewan Hakim, Komisi Disiplin, Dewan Pengawas, dan Dewan Verifikasi serta Keabsahan Peserta.

Komite Porwanas diketuai Erwin Muhammad (SIWO Pusat) dengan Wakil Ketua Rudi Syahwani (SIWO Pusat). Widyo Suprayogi (SIWO DIY) ditunjuk sebagai Sekretaris, Noni (SIWO DKI Jakarta) sebagai Bendahara, serta anggota Denni Risman (SIWO Pusat), Muslim Pranata (SIWO Lampung), Irwansyah (SIWO Kalsel), dan Syaiful Hosen (SIWO Sumbar).

Syarat Peserta Diperketat

Terkait persyaratan peserta, forum Rakernas menegaskan bahwa atlet Porwanas wajib berstatus anggota biasa PWI, dibuktikan dengan kartu biru, serta telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga profesionalitas sekaligus memastikan peserta benar-benar berasal dari kalangan wartawan aktif.

Selain itu, Rakernas juga mengusulkan agar pendaftaran atlet dari seluruh provinsi sudah final paling lambat Desember 2026. Data atlet tersebut direncanakan mulai dipublikasikan pada awal 2027 sebagai bagian dari proses verifikasi dan administrasi.

Dengan ditunjuknya Lampung sebagai tuan rumah, Porwanas 2027 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas wartawan olahraga nasional sekaligus mempromosikan potensi daerah Lampung di tingkat nasional.(Red)

Daerah

PW Wanita Islam Lampung Gelar Seminar Parenting Stimulasi Pra-Menulis Anak Usia Dini

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pimpinan Wilayah (PW) Wanita Islam Provinsi Lampung menggelar seminar parenting dengan tema “Stimulasi Pra-Menulis Pada Anak Usia Dini” yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Pemerintah Provinsi Lampung, Sabtu (07/02/2026).

Kegiatan ini menghadirkan pemateri DR. Ir. Masitowati Gatot, M.Si., M.Ed., akademisi dan dosen Universitas Ibn Khaldun Bogor yang juga dikenal sebagai praktisi, peneliti, serta penulis buku di bidang pendidikan anak usia dini. Seminar dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.

Seminar parenting tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Ketua Himpaudi, Ketua BKOW Provinsi Lampung, Pengurus Daerah Wanita Islam se-Provinsi Lampung, para guru PAUD, orang tua murid, serta tamu undangan lainnya.

Ketua PW Wanita Islam Provinsi Lampung, Ir. Hj. Handjarita Gatot, MBA, didampingi Ketua Bidang Pendidikan Prof. Dr. Hj. Romlah, M.Pdi., dan Bidang Humas Ir. Sri Rosnilawati, menyampaikan bahwa seminar parenting ini merupakan salah satu program kerja PW Wanita Islam Provinsi Lampung di bidang pendidikan.

“Ilmu yang diterapkan pada anak-anak usia dini merupakan fondasi utama agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang berkualitas akan menjadi manusia berkualitas, dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang berkualitas, insya Allah,” ujar Handjarita Gatot.

Ia menegaskan PW Wanita Islam Provinsi Lampung konsisten memperhatikan tumbuh kembang anak PAUD sebagai pondasi awal pendidikan. “PAUD adalah dasar pendidikan. Bagaimana cara menulis dengan baik dan tanpa tekanan itu semua ada caranya, dan itulah yang kita dorong,” tambahnya.

Saat disinggung terkait peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu siswa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Handjarita Gatot menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Menurutnya, kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran penting akan bahaya tekanan berlebihan pada anak.

“Inilah salah satu contoh akibat tekanan yang tidak mampu ditanggung anak. Oleh karena itu, sejak PAUD kita harus memastikan anak-anak tidak merasa tertekan. Ini harus diterapkan oleh guru-guru PAUD serta didukung dengan motivasi dan perhatian dari orang tua,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa PW Wanita Islam Provinsi Lampung akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga bidang lainnya, guna mewujudkan Lampung Maju.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Pendidikan PW Wanita Islam Provinsi Lampung, Prof. Dr. Hj. Romlah, M.Pdi. Ia menyampaikan bahwa fokus pada PAUD sangat penting karena merupakan jenjang pendidikan paling dasar.

“Salah satu fokus utama kita adalah mengembangkan motorik anak, khususnya motorik halus. Motorik halus inilah yang perlu distimulasi agar kemampuan menulis anak dapat berkembang dengan baik,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas seperti smart TV di sekolah sangat membantu proses pembelajaran. “Fasilitas ini tentu memudahkan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar,” pungkasnya.(Red)

Nasional

PWI Sebagai Investor Kemerdekaan Republik Indonesia Sejak 1946

SERANG -(deklarasinews.com)- HPN 2026, Momentum Bukan Sekadar Seremoni, Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tidak semestinya kembali terjebak dalam rutinitas seremoni, panggung penghargaan, dan retorika normatif tentang “pers pilar keempat demokrasi” yang diulang tanpa evaluasi struktural.

Justru pada titik inilah HPN harus dikembalikan pada hakikat politik-historisnya, momentum refleksi dan negosiasi ulang posisi pers, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan negara dan pemerintah.

HPN 2026 adalah momen strategis untuk mengajukan satu pertanyaan mendasar, apakah negara masih memposisikan PWI sebagai mitra sejarah dan investor kemerdekaan, atau sekadar ornamen demokrasi prosedural?

PWI dan Sejarah

Bukan Penonton, Melainkan Investor Kemerdekaan

PWI lahir pada 9 Februari 1946, dalam situasi republik yang masih rapuh, belum diakui dunia internasional, dan dikepung oleh agresi militer serta perang propaganda. Dalam konteks itu, wartawan Indonesia tidak netral dalam arti steril, melainkan berpihak pada kelahiran Republik.

Pers waktu itu bukan hanya alat informasi, tetapi, instrumen diplomasi revolusi, Penjaga psikologi nasional, Penyambung suara republik ke dunia internasional, Sekaligus benteng ideologis melawan propaganda kolonial.

Dengan segala keterbatasan, PWI menginvestasikan, Risiko nyawa, Kredibilitas internasional, Integritas profesi, demi satu tujuan, “tegaknya Republik Indonesia.”

Maka tidak berlebihan jika dinyatakan:

PWI adalah investor kemerdekaan RI, jauh sebelum negara ini mapan secara institusional.

Dari Mitra Ideologis ke Relasi Administratif

Masalah besar yang dihadapi PWI hari ini bukan sekadar dinamika internal atau tantangan disrupsi digital. Masalah utamanya adalah penurunan posisi tawar struktural PWI di hadapan negara.

Relasi PWI dan negara yang dulu bersifat:

▪︎Ideologis

▪︎Historis

▪︎Strategis

Kini direduksi menjadi:

▪︎Administratif

▪︎Seremonial

▪︎Proyek oriented

Negara lebih sering melihat pers sebagai:

▪︎Objek regulasi,

▪︎Alat stabilisasi opini,

▪︎Mitra sosialisasi kebijakan,

bukan sebagai subjek sejarah dan kekuatan penyeimbang kekuasaan.

HPN 2026

Saatnya Negosiasi Ulang dengan Negara HPN 2026 harus dimaknai sebagai forum negosiasi ulang, bukan dalam arti konflik, tetapi reposisi peran dan pengakuan.

Negosiasi ulang ini setidaknya mencakup empat hal fundamental:

Pengakuan Historis yang Konkret, Bukan Retorika

Negara perlu mengakui peran PWI secara institusional dan berkelanjutan, bukan hanya dalam pidato HPN, tetapi dalam:

Kebijakan pers nasional, Perlindungan hukum wartawan, Akses informasi strategis negara. Pengakuan sejarah tanpa implikasi kebijakan hanyalah romantisme kosong.

Kemandirian Pers dari Ketergantungan Ekonomi Negara

Negosiasi ulang juga harus menyentuh soal model relasi ekonomi. Ketergantungan media pada iklan pemerintah dan proyek komunikasi negara telah melemahkan daya kritis pers.

PWI harus mendorong:

▪︎Skema keberlanjutan ▪︎media independen,

▪︎Perlindungan media daerah,

▪︎Ekosistem pers yang tidak disandera kekuasaan dan modal.

PWI sebagai Penjaga Etika Publik, Bukan Sekadar Organisasi Profesi

Negara sering lupa bahwa pers bukan hanya penyampai berita, tetapi penjaga moral publik.

Dalam situasi demokrasi elektoral yang cenderung transaksional, PWI seharusnya kembali diposisikan sebagai:

▪︎Penyeimbang narasi kekuasaan,

▪︎Pengawas etika politik,

Penafsir kepentingan publik.

Pers dan Kedaulatan Informasi Nasional

Di era digital global, ancaman terhadap kedaulatan informasi justru datang dari:

▪︎Platform asing,

▪︎Algoritma global,

▪︎Disinformasi lintas negara.

Negosiasi ulang PWI dengan negara harus mencakup peran strategis pers nasional dalam menjaga kedaulatan informasi Indonesia, tanpa jatuh pada sensor dan pembungkaman.

Akhiran

Mengembalikan Martabat Pers, Menjaga Republik HPN 2026 seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar merayakan usia pers, tetapi mengoreksi arah hubungan pers dengan kekuasaan.

PWI bukan anak kandung rezim manapun. PWI adalah anak kandung Republik. Sebagai investor kemerdekaan sejak 1946, PWI berhak dan berkewajiban untuk:

Mengingatkan negara akan janji:

konstitusionalnya,
Mengkritik pemerintah tanpa rasa bersalah,
Menjaga Republik tetap waras di tengah hiruk-pikuk kekuasaan.

Jika HPN 2026 mampu mengembalikan kesadaran ini, maka pers Indonesia tidak hanya merayakan sejarahnya, tetapi menunaikan tanggung jawab sejarahnya.(Benz Jono Hartono)

Daerah

PKL Berjualan di Badan Jalan dan Trotoar di Jalan Sungai Bambu Kinerja Lurah Sungai Bambu Priok Perlu di Evaluasi

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Trotoar di sepanjang Jalan Sungai bambu priok Kramat Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan priuk Jakarta Utara, kembali dikuasai pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengganggu pejalan kaki yang mestinya menikmati fasilitas yang baru diperbaiki dengan menggunakan APDB tersebut.

Yunita (26), pejalan kaki, mengaku hampir sepanjang hari, terutama sore, pedagang menggelar lapak atau gerobak dagangannya di trotoar dan badan jalan akibatnya, banyak pejalan kaki kebetulan lewat di badan jalan, bersaing dengan kendaraan bermotor.

“Bagaimana mau lewat kalau lapak dagangannya ditaruh di trotoar, kadang kalau kita lewat juga malah galakan dia (pedagang),” keluhnya, Jumat (5/2/2026).

Ia berharap petugas Kelurahan atau Satpol PP segera menertibkan kawasan itu agar fungsi trotoar kembali berfungsi, menanggapi hal itu,

Sementara Tarno tokoh masyarakat mengatakan pada Media meminta Hendra Hidayat Walikota Administrasi Jakarta Utara untuk Mengevaluasi kinerja Lurah Sungai Bambu Priok ” telah melakukan pembiaran terhadap PKL tidak melakukan penataan program unggulan Gubernur DKI jakarta tegasnya.

Dasar Hukumnya kan ada Perda 8 Tahun 2007.tentang ketertiban umum.

Sementara ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke Camat priok blm ada jawaban.(SW)

Daerah

KW – RI Mengucapakan Selamat atas terpilhnya Bambang Hartono Sebagai Ketua FKWKP Priode 2026 -2029

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Ketua DPC Koalisi Wartawan Rangking Indonesia (KW-RI) Mulia Mega yang hadir dalam acara Musda FKWKP di dampingi sekretaris Ayu Puspitasari. Kamis 5/02/26.

Mengucapkan Selamat kepada Bambang Hartono atas terpilihnya sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu ( FKWKP ) Periode 2026-2029.

Sebagai rekan seprofesi kami mengapresiasi proses Musda FKWKP yang demokratis dan transparan, ujarnya

Semoga Bambang Hartono dapat membawa FKWKP semakin maju dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dan dengan

kepemimpinan Bambang Hartono, dapat meningkatkan sinergi hubungan antar lembaga jurnalistik dan memperkuat peran media dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Kami Dari Koalisi Wartawan Rangking Indonesia ( KW-RI )

MENGUCAPKAN

Selamat dan Sukses.

[ KW-RI ]

Daerah Hukum & Kriminal

Calon Jemaah Umrah Lahat Kecewa, Agen Janjikan Berangkat tapi Tak Kunjung Terwujud

LAHAT -(deklarasinews.com)- Sejumlah keluarga jamaah umroh di Kabupaten Lahat, Desa Mangun Sari yang lebih dikenal Desa Bukit Timur resmi akan melaporkan Abdullah Ivan dan Penyalur Rahdatul Jannah yang katanya melalui biro perjalanan haji dan umroh Toor e J Travel (PT Jamana Wisata) ke Polsek Jarai, Kabupaten Lahat.

Pasalnya, gagal memberangkatkan puluhan calon jemaah umroh pada 20 November 2025, 5 Desember 2025, 26 Januari dan 5 Pebruari 2026.

Warianti , salah satu keluarga jamaah mengaku sangat kecewa dan marah ketika ibunya gagal dari beberapa janji yang di undur dari Ivan dan penyalur Jannah melalui J travel berangkat.

“Awalnya dijanjikan berangkat umrah di November, tapi beberapa minggu kemudian dimundur pada Januari 2026, yang sebelumnya dibatalkan dengan alasan visa belum bisa diterbitkan. Lalu dijanjikan lagi pada tanggal 26 Januari 2026 dengan sebuah surat pernyataan yang dibuat penyalur Jannah di kantor pemerintahan Desa Mangun Sari/Bukit Timur , tapi juga gagal, kemudian kembali di buat surat perjanjian lagi karena Ivan juga datang dari Palembang ke Desa Mangun Sari yang di saksikan Kepala Desa dan 11 orang jemaah umrah didampingi pihak keluarga pihak Ivan berjanji di bulan Pebruari-05-2026 di usahakan berangkat,” jelasnya.

Ia menuturkan, alasan pembatalan juga dinilai tidak masuk akal. Padahal pasport yang sudah di buat tercantum nama nama jamaah namun selalu diundur-undur.

Kekecewaan itu semakin mendalam karena pihak Ivan dan penyalur Jannah akan diberangkatkan melalui J travel 4 kali membuat janji keberangkatan, namun tidak kunjung terealisasi. Bahkan,Penyalur dari Desa Mangun Sari Rida dan dan Ivan sempat membuat surat pernyataan atau perjanjian. Bilamana batal kembali maka uang akan dikembalikan 100 persen sesuai surat Perjanjian, atau mengembalikan uang jemaah bila gagal berangkat. “Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” keluh Warianti .

Senada Yus, keluarga jemaah lain. Ia menuntut agar dana yang sudah disetor dikembalikan utuh. Berdasarkan data para pelapor, biaya umroh yang dipungut melalui penyalur Ridah Rp 32 juta per orang hingga total jumlah dari 11 orang mencapai Rp 350 juta kurang lebih.

Dari jadwal janji pada Kamis /05/02/2026/ pihak penyalur juga J travel Tangerang yang katanya telah berangkat dari Jakarta menuju Kabupaten Lahat desa Mangun Sari,Kecamatan Jarai lagi lagi berubah dengan alasan anak si penyalur Rida sakit dan menurut informasi Ivan yang ikut dalam persoalan ini sudah berada di Palembang.

“Sabtu 07/02/2026/ untuk datang bersama perwakilan J Trivel dan didampingi pihak pengacara untuk menjelaskan persoalan gagalnya berapa jamaah umrah berangkat hingga bisa persoalan ini di bicarakan untuk dapat penyelesaian. “ Bila tidak ada kejelasan dan selalu berteleh teleh akan membuat laporan ke polisi,” ungkap Yus.

“Rida, Ivan dan pihak yang diduga J Travel harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan ke keluarga kami bila mana tidak dapat penyelesaiyan karena diberikan harapan janji janji palsu, dapat dipastikan laporan akan segara masuk ke pihak APH Polres Lahat, melalui Polsek Jarai siapapun dugaan penipuan yang terlibat hal ini dapat di usut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” ucap keluarga Warianti mewakili ibunya.

Selain itu, Ivan dan penyalur Rida sempat mengirimkan Pesan wadsap melalui Jemaah umroh. jika ingin Umroh diberangkatkan itupun kalau mau bersabar tunggu di bulan Juni 2026, tapi jika ingin uang jemaah umroh mau di kembalikan ada dugaan akan di potong 15 persen dari pembayaran cash kemaren Ujarnya yang katanya saat ini masih di Jakarta maupun pada saat surat perjanjian di buat di kantor desa Mangun Sari Kecamatan Jarai.

Menanggapi pesan ini, salah satu jemaah umrah Parini mengatakan tidak mau jika uang di potong 15 persen karena sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian di kantor Pemerintah Desa Mangun Sari sudah dijelaskan di saksikan puluhan jemaah dan Kades bahwa uang kami harus kembali utuh tanpa potongan.

“Kami sangat sakit dan kecewa dengan ulah Ivan dan penyalur Rida telah menipu memberangkat

Daerah

Bambang Hartono Kembali Terpilih sebagai Ketua FKWKP Periode 2026–2029

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)– Bambang Hartono kembali dipercaya memimpin Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP) untuk periode 2026–2029. Ia terpilih secara musyawarah mufakat dalam Musyawarah Daerah (Musda) FKWKP yang digelar di Kabupaten Pringsewu, Kamis 5/2/2025

Proses Musda berlangsung demokratis, tertib, dan penuh suasana kebersamaan. Seluruh peserta Musda sepakat memberikan mandat kembali kepada Bambang Hartono setelah menilai kinerja, dedikasi, serta konsistensinya dalam menjaga soliditas dan harmonisasi organisasi wartawan di Kabupaten Pringsewu.

Dalam sambutannya usai terpilih, Bambang Hartono menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya oleh seluruh anggota FKWKP.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen dan keikhlasan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan wartawan yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin FKWKP,” ujar Bambang Hartono.

Ia menegaskan bahwa ke depan FKWKP akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme wartawan serta memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik jurnalistik. Menurutnya, tantangan dunia pers yang semakin kompleks menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritas.

“FKWKP harus menjadi rumah bersama bagi insan pers yang independen, berintegritas, dan mampu menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah serta seluruh unsur Forkopimda,” tegasnya.

Bambang juga mengajak seluruh anggota FKWKP untuk tetap solid dan saling menguatkan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia menilai kekompakan menjadi kunci utama dalam menjaga marwah pers di daerah.

“Tidak ada organisasi yang kuat tanpa kebersamaan. Mari kita rawat dan perkuat kekompakan ini demi marwah pers di Kabupaten Pringsewu,” katanya.

Sementara itu, salah satu peserta Musda, Nurul Hilal, menyatakan bahwa terpilihnya kembali Bambang Hartono merupakan bentuk kepercayaan penuh dari anggota terhadap kepemimpinan yang selama ini dinilai mampu merangkul seluruh elemen wartawan dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.

Dengan terpilihnya kembali Bambang Hartono sebagai Ketua FKWKP periode 2026–2029, diharapkan FKWKP semakin berperan aktif dalam menciptakan iklim informasi yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab di Kabupaten Pringsewu. (Red)

Daerah

Distribusi Pupuk Diduga Bermasalah, Petani Aceh Timur Kian Terhimpit

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Kalangan petani di Kabupaten Aceh timur masih dihadapkan pada persoalan berat, menyusul langkanya pasokan pupuk bersubsidi beberapa waktu belakangan. Saat ini, beberapa jenis pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan oleh kalangan petani baik untuk padi sawah, kebun jagung dan berbagai komoditi, menghilang di pasaran.

Kalaupun ada stok pupuk dikecamatan lain, kalangan petani harus membeli dengan harga yang sangat mahal, jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti yang ditetapkan pemerintah Bahkan saat ini, harga jual satu karung pupuk jenis NPK-Urea bisa di kirasan Rp.120.000-Rp.130.000 per karungnya jauh dibandingkan harga pupuk subsidi yang maksimal mencapai Rp90.000 per karung.ujar Dedi Saputra SH pemerhati sosial saat mendengar keluhan dari para petani pada beberapa kecamatan dikabupaten aceh timur.

Di Aceh Timur ada beberapa kecamatan seperti,Banda Alam,Idi Tunong, peudawa dan ranto Peureulak, dan wilayah barat aceh timur mengalami kelangkaan pupuk diduga adanya keterlambatan dari beberapa distributor perusahaan pupuk yang wilayah kerja dalam kebupaten aceh timur.

Bahkan, keluhan yang sama diutarakan oleh beberapa petani, yang harus membeli pupuk keluar kecamatan domisili dengan harga yang relatif tinggi, sehingga berdampak semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan pertanian “entah sampai kapan kondisi ini berlangsung, kami semakin kewalahan dan kecewa, sementara tanaman harus cepat cepat dipupuk, “ungkapnya.

“Kami para petani dikabupaten aceh timur berharap agar kelangkaan pupuk ini segara bisa kembali normal agar tidak terjadi gagal panen atau berkurangnya hasil petanian ujarnya kepada media ini.

Pemerhati sosial Aceh Timur Dedi Saputra Bersama dengan rekan media akan turun ke tiap tiap kecamatan untuk melakukan investigasi terkait kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk, apakah ada permainan dilapangan sehingga para petani kian resah akibat kelangkaan pupuk tersebut.

“Saya berharap kepada dinas pertanian Aceh Timur dan penyuluhan kabipaten aceh timur tidak tutup mata agar segera turun kelapangan guna mengatasi kelangkaan pupuk tersebut.pungkas Dedi.Kamis (5/2/2026). (Ami)

Nasional

Strategi Komunikasi ATR/BPN Diakui, Humas Dapat Penghargaan INDOPOSCO

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan kategori Kementerian dengan Strategi Komunikasi Paling Masif dari INDOPOSCO dalam acara penganugerahan yang digelar di Jakarta, Selasa (03/02/2026). Penghargaan diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam keterangannya, ia mengapresiasi seluruh pengelola strategi komunikasi di kementerian, khususnya Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol.

“Strategi komunikasi Kementerian ATR/BPN diakui oleh pihak luar, bukan hanya oleh internal kita. Bahkan sekelas INDOPOSCO, dengan jaringan yang begitu luas, memberikan penghargaan ini kepada strategi komunikasi kita. Jadi selamat pada kalian kawan-kawan Humas, ini betul pengakuan yang real. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kalian untuk lebih hebat lagi,” ujar Dwi Budi Martono.

Dwi Budi Martono menginginkan penghargaan ini bukan hanya jadi pengakuan semata, namun juga memotivasi jajarannya untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Baginya, penghargaan ini adalah simbol sekaligus pemacu semangat seluruh jajaran sebagai duta Humas Kementerian ATR/BPN.

“Tentu ini juga menjadi energi baru bagi seluruh karyawan kita yang menjadi duta Humas untuk lebih bagus lagi, lebih keras lagi dalam mewartakan hasil-hasil kerja keras Kementerian ATR/BPN,” tutur Dwi Budi Martono.

Strategi komunikasi yang dijalankan Kementerian ATR/BPN selama ini difokuskan pada penyampaian informasi pertanahan dan tata ruang yang mudah dipahami masyarakat. Mulai dari program sertipikasi tanah, penanganan permasalahan pertanahan, hingga penguatan layanan pertanahan berbasis digital. Penyebarluasan informasi dilakukan pada berbagai kanal komunikasi guna meningkatkan literasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian ATR/BPN.

Dalam acara Anugerah INDOPOSCO Tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan bersama 19 pihak lainnya yang dinilai berjasa dalam pembangunan Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Komisaris Utama PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah, selaku perusahaan yang menaungi INDOPOSCO.

Acara penganugerahan tersebut diadakan bertepatan dengan HUT ke-5 INDOPOSCO. Kepada salah satu media nasional yang jadi tombak informasi di Indonesia, Dwi Budi Martono berharap INDOPOSCO dapat terus berkembang dan memberikan pengaruh positif yang lebih luas. “Selamat ulang tahun INDOPOSCO, mudah-mudahan menjadi pilar demokrasi yang semakin kuat,” pungkasnya.

Pada acara yang mengusung tema “Kepak Membawa Dampak” tersebut, tampak hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Shinta Purwitasari.(Nan)