Kategori: Nasional

​PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Hujan deras kamis12/02/26 mengakibatkan banjir di beberapa ruas jalan dan tempat tinggal warga di berbagai wilayah kabupaten Pringsewu

Banyak rumah terendam banjir membuat warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, Aktivitas sehari-hari warga terganggu, termasuk sekolah dan pekerjaan,Resiko kesehatan meningkat karena lingkungan yang kotor. Hal lain ekonomi warga terdampak, terutama yang bergantung pada usaha kecil.

Salah satu tempat tinggal warga terdampak banjir di Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo rumah Alm Bp Haji Suwardi dan Hj Sutiyem,

Gang Cemara Depan Masjid Nurul Fallah, Sampai saat ini masih dalam pemersihan,Air  yang masuk sedalam 1 mtr terpaksa di kuras dengan mesin penyedot air.

DR.Can.Nurul Hidayah.SH. MH.CPM yg berprofesi sebagai Advokat anak dari Alm Bp Hj Suwardi yang rumahnya terdampak Banjir dan sekarang sedang dalam pembersihan.

Melalui rekan media menyampaikan Apresiasinya kepada Bapak Bupati yang telah turun langsung mengunjungi warga dan wilayah yang terdampak banjir.

Nurul Hidayah meminta keseriusan pihak Pemda untuk menangani segera masalah banjir di Pringsewu.

bulan lalu sudah ada pemberitaan rumah ibu saya yang selalu terdampak banjir.  BPBD pernah datang ke kediaman ibunda saya, Sampai saat ini tidak ada realisasi ucapnya.

Akibat banjir ini  warga mengalami kesulitan seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Selain itu, anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak banjir.ujarnya

Kami meminta  Pihak Pemerintahan Daerah  untuk tidak hanya mengunjungi wilayah dan warga  korban banjir tapi juga memberikan solusi nyata. Saya merasa bahwa kunjungan pejabat hanya bersifat simbolis tanpa ada tindak lanjut yang signifikan. kami warga Tambahrejo menuntut upaya Pemkab untuk menangani banjir. Pungkasnya [ Mulia mega ]

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis 19 Pebruari  2026 Masehi, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Bapak Heru Subagio Spd, menyampaikan pesan menyentuh bagi seluruh masyarakat dan warga sekolah. Jumat 13 Pebruari 2026

​Dalam keterangannya, beliau mengajak seluruh jajaran pendidik, tenaga kependidikan, siswa-siswi, serta orang tua murid untuk menyambut bulan penuh ampunan ini dengan hati yang bersih dan penuh semangat kebersamaan.

​Pesan Utama Kepala Sekolah:

​Menjadikan momentum Ramadhan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah dan disiplin diri.

​Mempererat tali silaturahmi antar warga sekolah dan masyarakat di lingkungan Tanjung Raja.

​Pendidikan Karakter: Mengajak para siswa untuk meneladani nilai-nilai kesabaran dan kejujuran selama menjalankan ibadah puasa.

​”Atas nama pribadi dan keluarga besar SMPN 01 Tanjung Raja, saya mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 H. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Bapak Heru Subagio Spd.

​Meskipun dalam suasana berpuasa, beliau menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan efektif dengan penyesuaian jadwal, guna menjaga kekhusyukan beribadah tanpa mengesampingkan kewajiban menuntut ilmu.tutup Bpk Heru. Tim

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, resmi melaunching Layanan Pengukuran Terjadwal pada empat Kantor Pertanahan, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Rabu (11/2/2026).

Pelayanan pengukuran pertanahan merupakan layanan strategis yang memegang peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Akurasi data hasil pengukuran menjadi fondasi utama dalam seluruh rangkaian pendaftaran tanah, mulai dari penetapan batas bidang, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat.

Dalam sambutannya, Harison Mocodompis menegaskan bahwa peluncuran layanan ini merupakan langkah strategis untuk membenahi proses layanan agar semakin pasti dan terukur.

“Hari ini kita akan melaksanakan launching layanan pengukuran terjadwal. Tentu ini merupakan salah satu langkah strategis yang memiliki peran krusial untuk mewujudkan kepastian hukum. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua effort yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman dalam menyelesaikan berbagai program pertanahan mengajarkan pentingnya kesiapan data dan perencanaan sejak awal. Menurutnya, hambatan layanan kerap terjadi bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan karena kurangnya kelengkapan dan verifikasi di tahap awal. “Memastikan segala sesuatu lengkap sebelum harganya berjalan, SPS dan lain sebagainya. Karena saya mengenal Pak Dirjen ini orang yang tidak bisa dipatahkan kalau kita tidak punya datakan ya. Jadi kalau layanan pengukuran terjadwal ini hari ini di-launching, mungkin nanti di seluruh Indonesia akan di-launching. Hal ini pasti karena ada data yang menunjukkan layanan pengukuran ini memegang peranan yang cukup besar dalam potensi layanan yang terhambat karena ketidaksiapan,” jelasnya.

Harison menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum pembenahan kinerja agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan SOP, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

“Kami mengaminkan langkah dari Direktorat Jenderal yang Bapak pimpin. Ini merupakan salah satu cara paling strategis untuk mulai membenahi apa yang selama ini mungkin belum menjadi KPI kita. Dengan ini menjadi KPI kita, kita berharap bukan saja bekerja sesuai SOP, tetapi akibat melaksanakan SOP yang tepat itu kepercayaan masyarakat bisa pulih, bahkan meningkat,” tegasnya.

Ia juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten untuk mengamankan dan menyukseskan kebijakan tersebut. “Dihadapan Bapak seluruh jajaran, kami BPN Provinsi Banten, terlebih khusus jajaran yang ada di bidang 1, sesi 1, menyatakan siap untuk mengamankan dan mensukseskan kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN, dan kami akan melaksanakan itu, tegas Harison.

Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pengukuran, Septein Paramia Swantika, menjelaskan bahwa Layanan Pengukuran Terjadwal dirancang agar setiap permohonan pengukuran memiliki jadwal yang jelas dan disepakati sejak awal. Layanan ini juga didukung mekanisme pemeriksaan cek plot serta verifikasi kelengkapan administrasi secara menyeluruh sejak tahap awal.

“Dengan layanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian yang lebih jelas terkait prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan. Kepastian ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemohon dalam mempersiapkan persyaratan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa layanan ini menjadi jawaban atas persepsi layanan yang selama ini dianggap lama dan tidak pasti.

“Kita berharap kalau persepsi layanan BPN yang sekarang ini lama, tidak jelas, ada kepastian itu sekarang berakhir. Yang kita harapkan adalah layanan BPN itu sekarang cepat dan memenuhi kepastian,” ujarnya.

Virgo menjelaskan bahwa dalam skema layanan ini masyarakat dapat memilih sendiri hari pelaksanaan pengukuran, sekaligus memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum hari yang ditentukan. “Masyarakat memilih sendiri harinya, masyarakat menyiapkan persyaratannya, dan kita jamin kalau semua persyaratannya dipenuhi, hari kedua petugas datang, satu hari beres,” tegasnya.

Melalui implementasi Layanan Pengukuran Terjadwal ini, diharapkan pelayanan pertanahan di Provinsi Banten semakin modern, tertib, dan berkeadilan, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa kepastian waktu, transparansi prosedur, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.

Turut dihadiri Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Hendy Pranabowo; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan; Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Farid Hidayat; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Febri Effendi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Osman Affan, Para Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan se-Tangerang Raya dan Kota Cilegon.

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Seminar Jurnalistik dalam rangka peringatan HPN dan HUT PWI ke,-80 kolaborasi PWI Pagaralam dan PWI PALI dibuka oleh Asisten III ,Syamsul Bahri Burlian yang dipusatkan di Aula Villa Gunung Gare.

Diharapkan dengan seminar Jurnalistik ini  menghadirkan  karya jurnalistik yang bisa membuat pembaca berkunjung ke kota Pagaralam sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Sumatera Selatan.

“Nantinya diharapkan karya jurnalis baik yang di Pagaralam maupun di PALI akan membuat pembaca ingin ngunjungi kota Pagaralam.”jelas Syamsul Bahri Burlian,Kamis (12/02) di hadapan peserta seminar.

Lebih lanjut,ada beberapa persamaan Antara kabupaten PALI dengan Pagaralam,dimana salah satunya di PALI ada Candi yang sudah jadi dan cukup terkenal sementara di Pagaralam ada Rimba Candi meski candinya belum jadi “candanya.

Dalam seminar ini dia narasumber dalam bidangnya memberikan paparan yang sangat baik dan sesuai,yakni Kadis Pariwisata kota Pagaralam Brilian Astofani dan kepala desa wisata Gunung Dempo Wawan Alamsyah.

Sebelumnya ketua PWI kita Pagaralam menjelaskan, kehadiran kawan kawan dari PWI PALI memberikan angin segar bagi PWI kota Pagaralam.”semoga hubungan yang terjalin sesama PWI semakin baik,harapnya.

Senada ,juga disampaikan oleh ketua PWI PALI,Joko Sadewo,harmonisasi yang ada akan senantiasa dijaga dan terimakasih kepada rekan rekan PWI Pagaralam yang telah memberikan ruang dan bahkan berkesempatan menggelar Seminar bersama.”promosi melalui digital lebih berpengaruh dibandingkan dengan pamflet,baleho dan sejenisnya,dan insyaallah setelah pulang dari Pagaralam kami akan membuat karya yang bisa dipromosikan.”terangnya.

Acara Seminar Jurnalistik yang digelr diikuti dengan seksama oleh para peserta dan ditutup dengan fose bersama (Rep)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Debit air meningkat akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pringsewu selama hampir dua jam pada Kamis [12/02/2026 ] kembali melumpuhkan aktivitas warga di berbagai wilayah. Banjir terpantau di Pekon Padang Suryo, depan RS Mitra Husada, Pekon Wates, Pekon Tambahrejo Barat, Pekon Tambahrejo, Blitarejo, hingga ruas Jalan Lintas Barat Sumatera, Hinggamenyebabkan kemacetan panjang dan merendam sejumlah rumah warga.

Air menggenangi permukiman, fasilitas umum, serta akses jalan utama. Di beberapa lokasi, kendaraan roda dua dan roda empat terjebak banjir dan tidak dapat melintas selama berjam-jam. Aktivitas masyarakat lumpuh, sementara warga terpaksa bertahan di rumah masing-masing.

Warga terdampak menyebut banjir seperti ini bukan kejadian baru, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa solusi nyata.

Salah seorang warga menyampaikan keluhannya kepada rekan media jika setiap turun hujan sidah di  pastikan akan seperti ini.

Kejadian banjir seperti ini bukan  Hal yang baru dan ini sudah berlangsung lama sudah bertahun, Sampai saat ini belum terlihat perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikan ini, ujar salah seorang warga.

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa persoalan banjir di Pringsewu tidak pernah ditangani secara serius dan berkelanjutan. Padahal, Kabupaten Pringsewu telah berdiri lebih dari satu dekade, namun masalah klasik banjir di banyak titik justru seolah dibiarkan berulang setiap musim hujan.

Warga berharap pemerintah daerah tidak lagi mengedepankan pendekatan seremonial belaka saat bencana terjadi, melainkan menghadirkan langkah pasti dan terukur melalui pembenahan drainase, tata kelola lingkungan, serta penataan wilayah rawan banjir.

Yang kami butuhkan bukan sekadar tinjauan lapangan atau foto-foto kegiatan, tapi solusi nyata agar banjir tidak terus jadi langganan,” tegas warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan korban jiwa, namun dampak banjir terhadap mobilitas, ekonomi warga, dan kerusakan fasilitas umum menjadi pengingat serius bahwa penanganan banjir di Kabupaten Pringsewu harus segera menjadi prioritas utama.(Mulia mega)

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Kabupaten lampung utara Dilantik Di Gedung GSG Makodim 0412/LU, Pada Kamis (12/2/2026) sekitar pukul 10.05 wib.

Kegiatan Pelantikan tersebut yang dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung beserta jajaran DPC Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, Bupati Lampung Utara H. Hamartoni Ahadis, Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal, S.T, Dandim yang diwakili Kasdim 0412/LU dan Forkopimda Lampung Utara serta undangan lainnya berjalan lancar.

Dalam Keterangannya, Ketua DPD HIPAKAD Provinsi Lampung Wahyu Widiyatmiko, S.H, M.H, CPM memberikan selamat atas dilantiknya Pengurus DPC HIPAKAD Lampung Utara masa bakti 2025 – 2030.

Semoga Pengurus yang baru dilantik dapat bersinergi dan HIPAKAD Lampung Utara menjadi solid dan lebih baik, harapnya.

“Terimakasih atas kehadiran semua undangan dan dukungan semua pihak hingga kegiatan Pelantikan ini dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan,” ucap Wahyu kepada awak media.

Ditambahkannya, semoga Hipakad Lampung Utara dapat menjalankan tugas dan bersinergi dengan baik serta berkontribusi kepada negara, khususnya daerah lampung utara sampai ahir masa jabatan selesai.

“Hipakad bukan sekedar organisasi putra putri keluarga angkatan darat tapi sebagai penerus perjuangan. Dalam hal ini Hipakad menjaga nama baik TNI AD dan juga dapat melakukan kegiatan bakti sosial seperti penanggulangan bencana dan lainnya,” jelasnya.

Semoga pengurus yang baru dilantik dapat mengemban amanah dan melayani bukan dilayani, dapat mengayomi bukan diayomi, pungkasnya

JAKARTA -(deklrasinews.com)- Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat hasil signifikan dalam pengawasan pangan nasional pada Minggu ke-I periode 5–11 Februari 2026. Intensitas pemantauan meningkat pasca Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si selaku Ketua Pengarah Satgas, di Rupat Dirtipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri, sepekan lalu.

Berdasarkan rekapitulasi Posko Satgas Saber Pusat, selama sepekan dilakukan pemantauan di 9.138 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI selaku Ketua Pelaksana Satgas, Dr. I Gusti Ketut Astawa, mengatakan intensitas pengawasan tersebut berdampak langsung pada pergerakan harga sejumlah komoditas strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.

“Sejumlah komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabai rawit dan cabai merah keriting, Minyakita, serta beras medium dan premium mulai menunjukkan tren penurunan harga. Meski di beberapa provinsi masih berada di atas HET dan HAP, namun secara umum cenderung menurun,” ujar Ketut Astawa, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan, pemantauan masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti efektif menekan harga komoditas pangan utama, khususnya beras premium dan medium di Zona I dan II, cabai merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras.

Dari total titik pemantauan, pengawasan paling banyak dilakukan terhadap pedagang dan pengecer sebanyak 5.939 titik, disusul ritel modern 1.472 titik, grosir 967 titik, distributor 554 titik, produsen 136 titik, dan agen 70 titik.

Teguran hingga Rekomendasi Cabut Izin

Satgas mencatat berbagai tindak lanjut atas temuan pelanggaran di lapangan. Selama periode pemantauan, Satgas menerbitkan 128 surat teguran, melakukan 400 pengisian stok kosong, serta pengambilan 33 sampel pangan untuk uji laboratorium. Selain itu, dikeluarkan rekomendasi pencabutan satu izin usaha dan dua izin edar terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET/HAP, keamanan, dan mutu pangan.

“Langkah tegas ini menjadi peringatan agar pelaku usaha patuh terhadap regulasi harga dan standar keamanan pangan,” tegas Ketut Astawa.

Meski demikian, hasil analisis menunjukkan sejumlah komoditas masih menjadi perhatian karena berada di atas HET atau HAP, antara lain beras premium Zona III, Minyakita, bawang merah, bawang putih di wilayah Indonesia Timur dan 3TP, daging sapi segar, daging kerbau beku, cabai rawit merah, serta gula konsumsi di wilayah Indonesia Timur dan 3TP.

Menurut Ketut Astawa, kondisi tersebut memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Polri, Bapanas RI, Bulog, serta Satgas di daerah untuk melakukan intervensi di wilayah dengan harga pangan tinggi.

Minyakita Jadi Fokus Pengawasan

Satgas juga menyoroti Minyakita yang secara nasional masih dijual di atas HET, meski menunjukkan tren penurunan di akhir periode pemantauan. Komoditas ini menjadi yang paling banyak dilaporkan masyarakat melalui hotline pengaduan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menegaskan kepada seluruh Satgas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar tidak ragu menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga, keamanan, dan mutu pangan sesuai hukum yang berlaku.

Satgas Saber Pangan Pusat juga akan turun langsung melakukan pengecekan ke produsen, distributor lini satu dan dua, hingga pengecer untuk memastikan Minyakita dijual sesuai HET Rp15.700 per liter. Selain itu, Satgas mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan yang menerima alokasi 35 persen DMO dari produsen minyak goreng/CPO untuk segera mengintervensi wilayah yang masih mencatat harga tinggi.

Selama Minggu ke-I, hotline pengaduan Satgas menerima enam laporan masyarakat dari Jakarta Pusat, Kupang, Bandar Lampung, Bukittinggi, Maros, dan Mataram. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satgas daerah.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat intervensi pasokan melalui penyaluran beras SPHP sebanyak 28.765 ton melalui Gerakan Pangan Murah, pasar tradisional, ritel modern, hingga outlet pangan binaan pemerintah daerah.

Ketut Astawa menegaskan, Satgas Saber Pelanggaran Pangan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan serta memperluas sosialisasi hotline pengaduan kepada masyarakat.

“Pengawasan berlapis dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan terjangkau, terutama menghadapi Imlek, Ramadan, dan Idulfitri 2026,” pungkasnya.

BEKASI -(deklarasinews.com)- UPTD Pukesmas Medan Satria memberikan pelayanan terbaik untuk warga kota bekasi dan kesehatan bagi masyarakat, termasuk peserta BPJS kesehatan, tetap berjalan optimal dengan pengguna obat standar  yang didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

“Drg, Suci Prihati menjelaskan bagi masyarakat pengguna BPJS, obat yang diberikan merupakan obat standar yang berasal dari (Dinkes) Dinas Kesehatan,”Lanjut suci prihati

Untuk pengguna BPJS tetap menggunakan obat standar yang disediakan dari (Dinkes) Dinas Kesehatan, ” ujar drg Suci Prihati, Kamis, (12/2/2026)

Ia menerangkan bahwa Pukesmas Medan Satria saat ini berstatus non BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Dengan status tersebut, pukesmas masih menerima dropping atau distribusi obat dari instalansi farmasi yang berada dibawah Dinas Kesehatan.

” Karena kami masih non BLUD, kami mendapatkan dropping atau distribusi dari farmasi Dinas Kesehatan. Sebenarnya obat yang tersedia di seluruh Kota Bekasi, itu sama, ” jelasnya

Menurutnya, perbedaan hanya terdapat pada pukesmas yang sudah berstatus  BLUD. Pukesmas BLUD memiliki kewenangan  untuk melakukan pengadaan obat- obatan tertentu. Khususnya untuk penanganan penyakit-penyakit khusus yang membutuhkan jenis obat spesifik di luar distribusi standar.

” Kalau yang sudah BLUD, mereka bisa melakukan pengadaan obat-obat khusus untuk penyakit tertentu, itu yang membedakan, ” tambahnya.

Meski demikian, drg suci menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada seluruh warga yang berobat di UPTD Pukesmas Medan Satria.

” Kami akan terus memberikan pelayanan yang baik kepada warga yang berobat di pukesmas, ” tutupnya (Ronald)

WAY KANAN -(deklarasinews.com)-  “Nuwa Dalom” bukan sekadar rumah hunian biasa. Bangunan kayu bersejarah ini merupakan simbol peradaban dan nilai luhur adat budaya masyarakat Way Kanan, khususnya di Kampung Pakuan Ratu. Pada masanya, Nuwa Dalom menjadi lambang kebangsawanan serta cikal bakal terbentuknya kelompok masyarakat adat Buay Pemuka Pangeran Tua yang hingga kini masih menjaga garis silsilah dan tatanan adatnya.

Terletak di Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Nuwa Dalom berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan sejarah. Struktur bangunan kayu yang masih mempertahankan bentuk aslinya mencerminkan kearifan lokal masyarakat Lampung tempo dulu, baik dari sisi arsitektur, tata ruang, maupun filosofi kehidupan yang melekat di dalamnya.

Secara geografis, keberadaan Nuwa Dalom juga memiliki makna yang sangat penting. Tepat di belakang rumah adat tersebut mengalir pertemuan dua arus sungai besar, yakni Way Besai dan Way Umpu. Pertemuan dua sungai inilah yang diyakini menjadi salah satu asal mula penamaan wilayah Way Kanan. Letaknya yang strategis pada masa lampau menjadikan tempat ini sebagai pusat aktivitas adat, sosial, dan pemerintahan tradisional.

Meski tidak diketahui secara pasti kapan rumah kayu ini dibangun, sejumlah ahli waris keturunan Dalom meyakini bangunan tersebut telah berdiri lebih dari 400 tahun. Keyakinan itu didasarkan pada cerita turun-temurun, catatan silsilah keluarga, serta sejarah lisan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Dahulu, Nuwa Dalom menjadi tempat tinggal anak keturunan keluarga Dalom sekaligus pusat pengambilan keputusan adat. Dari rumah inilah nilai-nilai kebangsawanan, kepemimpinan, dan tata krama adat ditanamkan kepada masyarakat.

Kini, rumah tersebut memang sudah tidak lagi ditempati sebagai hunian. Namun keberadaannya tetap dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab oleh para ahli waris bersama masyarakat sekitar. Mereka menyadari bahwa Nuwa Dalom bukan sekadar milik satu keluarga besar, melainkan simbol pemersatu seluruh masyarakat yang bernaung dalam adat Buay Pemuka Pangeran Tua.

Bagi masyarakat setempat, Nuwa Dalom adalah identitas. Ia adalah jejak sejarah yang tidak boleh hilang, sekaligus pengingat akan jati diri dan akar budaya yang harus terus dijaga di tengah arus modernisasi.

Melihat nilai sejarah, usia bangunan, serta perannya dalam perjalanan adat dan kebudayaan Lampung, masyarakat berharap pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung, dapat segera menetapkan Nuwa Dalom sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Provinsi Lampung.

Penetapan tersebut dinilai penting agar keberadaan Nuwa Dalom mendapat perlindungan hukum, perhatian dalam hal pelestarian, serta dukungan anggaran untuk perawatan jangka panjang. Dengan demikian, warisan leluhur ini tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari kebanggaan daerah.

Harapannya, Nuwa Dalom tetap berdiri kokoh, bukan hanya sebagai bangunan kayu berusia ratusan tahun, tetapi sebagai simbol hidup peradaban adat Way Kanan yang terus menyala sepanjang zaman. (red).