Kategori: Nasional

KARAWANG -(deklarasinews.com)- Di saat film horor Indonesia berlomba menghadirkan teror paling mencekam, film Setannya Cuan justru datang dengan “tamparan” yang berbeda: menertawakan ketakutan sekaligus menyindir obsesi masyarakat pada uang instan.

Film produksi Radepa Black dan Atlas Pixel ini resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 5 Maret 2026. Sebelumnya, film ini dikenal dengan judul Djoerig Salawe, merujuk pada mitos angka 25 yang lekat dengan praktik klenik. Namun, judul itu dianggap terlalu sempit.

“Kalau ‘salawe’ belum tentu semua orang paham. Sekarang yang lebih relevan itu ‘cuan’. Karena jujur saja, yang lebih menakutkan dari setan itu kadang dompet kosong,” ungkap tim produksi dalam keterangan resminya di Karawang.

Produser Eksekutif dr. Robby Hilman Maulana menjelaskan, ide cerita lahir dari fenomena nyata di masyarakat tentang obsesi pada angka keberuntungan dan jalan pintas demi mengubah nasib.

“Kami ingin memotret bagaimana ‘cuan’ bisa mengubah perilaku manusia sampai rela berurusan dengan dunia gaib,” ujarnya.

Dalam film ini, setan bukan sekadar sosok menyeramkan, melainkan metafora ambisi manusia. Sutradara Sahrul Gibran menyebut, pendekatan horor-komedi dipilih agar penonton bisa merasakan pengalaman menonton yang “guyub”.

“Kita ingin orang teriak kaget, lalu sedetik kemudian tertawa bareng orang di sebelahnya,” katanya.

Cerita berpusat pada dua jawara kampung, Adang (Joe P Project) dan Asep (Anyun Cadel), yang bersaing memperebutkan kursi lurah dan hati janda muda Mince (Nadine Alexandra). Kekalahan membuat Adang bangkrut, sementara Asep mendadak kaya raya berkat bantuan dukun Rojan (Candil).

Rahasia kemenangan Asep dalam judi togel memicu kekacauan. Warga kampung berbondong-bondong mencari pesugihan dari pocong hingga babi ngepet demi kekayaan instan.

Fico Fachriza menegaskan film ini tak bermaksud menggurui. “Tujuan utama kita menghibur. Soal pesan moral, biar penonton yang menangkap sendiri,” ujarnya.

Namun dr. Robby tak menampik ada nilai yang ingin ditegaskan. Ia mengatakan, uang yang diperoleh dengan cara tidak benar tidak akan membawa berkah. “Hidup itu kita serahkan pada Tuhan. Jangan sampai ambisi bikin kita gelap mata,” katanya.

Proses syuting di kawasan Pangalengan justru menjadi momen tak terlupakan bagi para pemain. Minimnya sinyal membuat para kru lebih banyak berkumpul dan berinteraksi langsung.

“Kita jadi sering ngobrol bareng karena sinyal susah. Chemistry-nya kebangun alami,” kata Gabriella Desta.

Ia juga mengaku harus beradaptasi dengan dialog berbahasa Sunda yang bukan bahasa sehari-harinya.

Film ini dibintangi sejumlah nama populer seperti Nadine Alexandra, Joe P Project, Fico Fachriza, Dimas Andrean, Anyun Cadel, Candil, Ben Kasyafani, Mongol Stres, Aming, hingga Budi Dalton. Film ini juga menjadi kenangan mendalam bagi almarhum Babe Cabita yang turut terlibat dalam produksi.

Nonton di Karawang, Berpeluang Umroh

Tak hanya menawarkan hiburan, tim produksi juga menyiapkan kejutan bagi penonton di Karawang, Cikampek, Sadang, Cikarang, dan Purwakarta. Satu paket umroh disiapkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus nazar saat perilisan film.

“Ini bentuk syukur kami. Cara ikutnya mudah, cukup tulis nama dan nomor telepon di sobekan tiket lalu masukkan ke kotak undian,” jelas dr. Robby.

Kotak undian tersedia di Toko Haji Saridin, Jalan Tuparev No. 87 Karawang Barat. Program ini berlaku untuk penonton tanggal 5–8 Maret 2026 dan akan diundi pada 12 Maret 2026 di Aula Masjid Al-Ghamar, Karawang Barat.

Dengan balutan komedi yang segar dan horor yang menyentil realita sosial, Setannya Cuan hadir bukan hanya sebagai tontonan Ramadan, tetapi juga cermin tentang betapa ambisi terhadap uang bisa lebih menyeramkan daripada makhluk gaib itu sendiri. (yat)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (DPC LPK-GPI) menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan kualitas air minum dalam kemasan (AMDK) merek KG yang disebut-sebut tidak memenuhi standar kesehatan.

Ketua DPC LPK-GPI, Elnofa Hariyadi, S.E., kepada awak media, Senin (2/3/2026), menjelaskan bahwa pihaknya menerima sejumlah pengaduan warga yang mengeluhkan kondisi produk AMDK merek KG yang dinilai keruh dan terdapat partikel menyerupai kotoran di dalam kemasan.

“Menindaklanjuti pengaduan tersebut, pada Selasa, 24 Februari 2026, kami telah mendatangi kantor perusahaan untuk meminta klarifikasi langsung dari pimpinan,” ujar Elnofa.

Namun, menurut dia, pimpinan perusahaan berinisial HH tidak dapat ditemui. LPK-GPI hanya bertemu dengan salah satu staf perusahaan bernama Mujiono. Berdasarkan keterangan staf tersebut, HH sedang memiliki agenda lain di luar kantor.

LPK-GPI menyayangkan belum adanya pernyataan resmi dari pihak manajemen perusahaan terkait keluhan yang berkembang di masyarakat. Meski demikian, Elnofa menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mendorong penyelesaian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam pernyataannya, LPK-GPI menyebut sejumlah regulasi yang menjadi dasar perlindungan konsumen dan pengawasan produk pangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya:

Pasal 4 tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur bahwa setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban pemenuhan standar kesehatan terhadap produk yang berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat.

Ketentuan teknis pengawasan pangan olahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk kewajiban izin edar serta pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Sebagai langkah lanjutan, pada Senin (2/3/2026), LPK-GPI juga mendatangi instansi perizinan setempat untuk meminta agar izin operasional AMDK merek KG dapat ditinjau kembali apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan.

“Kami akan mendorong Dinas Kesehatan melakukan uji laboratorium terhadap sampel produk. Jika hasil uji menunjukkan adanya pelanggaran standar kesehatan, tentu harus ada tindakan sesuai regulasi,” tegas Elnofa.

LPK-GPI menyatakan akan berkoordinasi dengan BPOM dan instansi terkait lainnya apabila ditemukan pelanggaran. Opsi langkah hukum, termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action), akan dipertimbangkan sesuai ketentuan perundang-undangan apabila terdapat bukti dan dasar hukum yang cukup.

Selain itu, LPK-GPI mendorong dilakukannya audit independen terhadap proses produksi, termasuk pemeriksaan sumber air dan sistem pengolahan yang digunakan perusahaan.

Di sisi lain, Elnofa mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan agar menyimpan bukti pendukung, seperti dokumentasi produk atau keterangan medis apabila ada, guna memperkuat proses verifikasi oleh pihak berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan AMDK merek KG belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari manajemen perusahaan guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

LPK-GPI menegaskan bahwa langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan perlindungan konsumen serta mendorong seluruh pelaku usaha mematuhi standar kesehatan dan ketentuan hukum yang berlaku.Pungkasnya [ Tim ]

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Provinsi Lampung kembali melaksanakan kegiatan berbagai takjil di Bulan Ramadhan pada Minggu (1/3/2026).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk program sosial yang telah dilaksanakan bagi organisasi tersebut.

Berbagi takjil terpusat di keramaian kota yang memang aktivitas masyarakat tinggi, yaitu di sekitaran Tugu Adipura (Bundaran Gajah) hingga Pasar Bambu Kuning.

Takjil dibagikan kepada pengguna jalan raya, pedagang, dan seluruh masyarakat yang melintas di wilayah tersebut.

Kegiatan positif ini didukung juga oleh anggota DPR RI Dapil Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim S.H.M.Si.M.Kn.Ph.D.

Mbak Nunik sapaan akrabnya memberikan dukungan penuh baik itu moril maupun materil dengan tujuan agar niat baik yang ditanamkan oleh pengurus DPW Perempuan Bangsa Lampung dapat dilaksanakan dengan sukses.

Ketua DPW PKB Lampung itu berharap bahwa kegiatan yang telah terlaksana agar menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan kesolidan dalam berorganisasi.

“Harapannya mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat menjaga silahturahmi, terutama di Bulan Ramadhan ini,” ucap mantan Wakil Gubernur Lampung itu.

Di tempat yang sama, Ketua DPW Perempuan Bangsa Lampung dr. Zam Zanariah, Sp.N., M.Kes mengatakan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Menurut dia, DPW Perempuan Bangsa Lampung merupakan organisasi pergerakan perempuan yang konsisten menjalankan program-program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan.

“Momen-momen penting di Bulan Ramadan ini, DPW Perempuan Bangsa Lampung konsisten menjalankan program-program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pengurus DPW Perempuan Bangsa, di antaranya Ibu Yuli, Ibu Desi, Ibu Aam, Ibu Musnaini, serta seluruh anggota lainnya. (*)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Lembaga Perlindungan Konsumen ( LPK – GPI) Tindak lanjuti Pengaduan warga Banyu Urip terkait di duga hampir 20 Tahun Berdiri, PT MitraTel tidak ada komunikasi dengan warga setempat.

Sejumlah warga Lingkungan Pekon Banyu Urip, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menyampaikan keluhan terkait keberadaan menara telekomunikasi milik PT MitraTel yang telah berdiri di wilayah tersebut selama kurang lebih 20 tahun.

Keluhan tersebut disampaikan masyarakat kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI), yang menyatakan telah menerima pengaduan resmi dari warga setempat.

Warga menyampaikan aspirasi terkait apa yang mereka nilai sebagai minimnya komunikasi dan belum dirasakannya kontribusi sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar sejak menara telekomunikasi itu berdiri.

Sejumlah warga berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka serta perhatian terhadap lingkungan sekitar lokasi menara.

Aspirasi tersebut mencuat pada Senin, 2 Maret 2026, di area menara telekomunikasi PT MitraTel yang berlokasi di Lingkungan Pekon Banyu Urip, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

Pada hari yang sama, dijadwalkan agenda mediasi antara warga dan pihak perusahaan. Namun, menurut keterangan warga, perwakilan PT MitraTel tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, sejumlah warga melakukan penambahan kunci gembok di pagar area menara. Aksi tersebut disebut warga sebagai langkah simbolis untuk menyuarakan aspirasi, bukan untuk menghentikan operasional secara permanen.

Salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan:

“Kami tidak berniat mengganggu operasional. Kami hanya ingin didengar dan diajak berkomunikasi dengan baik. Sudah hampir dua dekade menara berdiri di lingkungan kami.”

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Penjabat (Pj) Kepala Pekon Banyu Urip.

Pj Kepala Pekon Banyu Urip mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan mengedepankan musyawarah. Pemerintah pekon menyatakan siap memfasilitasi komunikasi lanjutan antara masyarakat dan pihak perusahaan guna mencari solusi bersama.

LPK-GPI menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui mekanisme yang berlaku, dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan persuasif agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Pihak lembaga juga mendorong adanya ruang komunikasi yang konstruktif antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MitraTel belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan dan aksi warga tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari PT MitraTel guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. (Tim)

CANDIPURO -(deklarasinews.com)- Kader Kurir Makan Bergizi Gratis khusus Bantuan Bergizi Berkelanjutan (B3) mempertanyakan Insentif yang diterima dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karya Mulya Sari 1 yang beralamat di Dusun 2 desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, Senin (2/3/2026).

Para Kader Kurir B3 ini mempertanyakan Insentif yang diterima selama ini dari Kepala SPPG Karya Mulya Sari 1 Mahfud Alizar yang diduga melakukan pemotongan Insentif dari jumlah yang seharusnya diterima.

Penghataran MBG B3  lanjut salah seorang kader Kurir sampai kepada penerima manfaat ongkos kirimnya sebesar Rp. 500 x 6 hari yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Namun Insentif yang diterima oleh kader MBG B3 hanya Rp. 500 x 4 setiap minggunya. Pertanyaannya kemana yang 2 hari kenapa hanya menerima Insentif untuk 4 hari ? tutur salah seorang kader yang enggan disebut namanya.

Kader yang telah berjuang untuk melakukan pengiriman kepada para penerima manfaat seperti Balita, Lansia, Ibu hamil dan menyusui dan anak sekolah (dalam beberapa program).

Seperti diketahui program  yang bertujuan peningkatan kualitas Gizi dan kesehatan masyarakat terutama kelompok rentan. Akhir-akhir ini mempertanyakan jumlah Insentif yang seharusnya diterima dari kepala SPPG Desa Karya Mulyasari 1 yang beralamat di Dusun 2 desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Lamsel,

” Sebenarnya Insentif kami ini 6 hari atau 4 hari, ” tutur salah seorang Kader Kurir MBG B3 ini yang enggan ditulis namanya.

Untuk memperoleh informasi tentang isu itu Tim media melakukan upaya menghubungi Kapala SPPG Karya Mulya Sari 1 yang beralamat di Dusun 2 desa Titiwangi  kecamatan Candipuro Mahfud Alizar melalui pesan Whatshappnya.

Namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tidak menjawab telpon atau Chat WA yang dikirim oleh Tim media ini.

Sekedar untuk diketahui bahwa SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yangnjuga sebagai kepala  SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Kepala SPPG tugasnya  bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, termasuk mengelola tim, memastikan kualitas makanan, dan membuat laporan ke Badan Gizi Nasional.

Sebagai Kepala SPPG, SPPI memiliki tugas penting seperti,

Pengelolaan Operasional Memantau proses pengolahan makanan, distribusi, dan kualitas gizi.

Selain itu juga melakukan koordinasi, berkolaborasi dengan sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah. Dan selanjutnya

Membuat laporan harian dan bulanan tentang pelaksanaan program.

Dan kalau kepala SPPG ikut cawe-cawe masalah keuangan yang bukan wewenangnya itu patut dipertanyakan dan dievaluasi oleh atasannya. (cak Ton)

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) diminta melakukan kerjasama dengan bank lokal di Aceh seperti Bank Aceh Syariah guna menyalurkan bantuan stimulus untuk penerima manfaat bantuan rumah rusak ringan dan sedang.

Menurut kami jika penyalurannya hanya mengandalkan Bank Syariah Indonesia ( BSI ) maka dikhawatirkan akan menimbulkan antrian panjang dan memakan waktu lama karena sebagian besar bank BSI hanya tersedia satu unit di ibukota kecamatan tertentu dan terkadang itu menaungi 2 hingga 3 kecamatan bahkan lebih.Ujar Auzir Fahlevi SH.Ketua Gerakan Masyarakat Partisipasi (GEMPAR) Aceh kepada media ini.Minggu (1/3/2026).

Kondisi tersebut tentu akan menyulitkan masyarakat penerima manfaat atas bantuan tersebut guna mempercepat proses pencairan.

Oleh karena itu kami menyarankan agar pihak BNPB menggandeng bank daerah seperti Bank Aceh Syariah atau perusahaan BUMN lainnya seperti PT POS, Pegadaian dan lainnya.pungkas.

Auzir Fahlevi SH (Ami/Rls)

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Willys Lampung Community (WLC) Provinsi Lampung menggelar aksi bakti sosial (Baksos) yang menyentuh langsung masyarakat di tiga titik wilayah Bandar Lampung, Minggu (01/03/2026). Kegiatan yang penuh makna ini menjadi wujud nyata kepedulian komunitas otomotif terhadap sesama di bulan yang penuh berkah.

Aksi mulia tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Willys Lampung Community, Henry Kurniawan Yuza, serta dihadiri oleh jajaran pengurus dan segenap anggota komunitas WLC. Titik pertama pelaksanaan pembagian baksos berlokasi di Jl. H. Syarif No. 73, Kelurahan Kalibalau, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya di sela-sela kegiatan, Henry Kurniawan Yuza menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan program rutin yang telah menjadi tradisi WLC sejak tahun 2019. Ia menegaskan komitmen komunitasnya untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Kegiatan bakti sosial di bulan suci Ramadhan ini merupakan agenda rutin Willys Lampung Community yang telah berjalan konsisten bertahun-tahun, tepatnya sejak tahun 2019,” ujar Henry.

Lebih lanjut, Ketum WLC menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua dimensi tujuan. Pertama, sebagai wadah bagi para anggota untuk memanfaatkan momentum Ramadhan dalam meraih keberkahan dan pahala yang berlipat ganda melalui berbagi kebaikan. Kedua, kegiatan ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, baik antar sesama anggota WLC maupun bersama keluarga besar komunitas.

“Selain menjadi kesempatan bagi anggota WLC untuk mendulang pahala di bulan suci melalui berbagi dengan sesama, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi yang memperkuat kebersamaan di antara anggota dan keluarga,” tambahnya.

Semangat berbagi WLC diwujudkan dengan menyalurkan sebanyak 110 paket sembako kepada warga penerima manfaat. Paket-paket tersebut didistribusikan ke tiga wilayah, yaitu Kalibalau, Gunung Terang, dan Untung Suropati, sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usai melaksanakan bakti sosial, rangkaian acara dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama di RM. Rumah Kayu. Suasana hangat dan akrab mewarnai acara ramah tamah tersebut. Momen kebersamaan ini juga dimanfaatkan para anggota untuk membahas berbagai persiapan penting, termasuk rencana partisipasi dalam kegiatan Jambore yang akan datang di Provinsi Lampung.(red)