Kategori: Nasional

Nasional Pemkab

THR Tak Dibayar Penuh, Menaker Sidak Perusahaan di Semarang

KAB SEMARANG -(deklarasinews.com)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan berinisial HSW di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, setelah menerima laporan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja di perusahaan tersebut tidak dibayarkan penuh.

Dalam sidak pada Selasa (31/3/2026), Yassierli meminta perusahaan segera melunasi sisa THR yang belum dibayarkan. Dari hasil pertemuan dengan manajemen, perusahaan yang mempekerjakan sekitar 951 pekerja itu menyatakan komitmen untuk menuntaskan pembayaran paling lambat 2 April 2026.

Kasus ini bermula dari aduan yang masuk ke Posko THR Keagamaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 16 Maret 2026. Dalam laporan itu, perusahaan diadukan belum membayar THR meski telah melewati batas waktu pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Setelah ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan, perusahaan sempat melakukan pembayaran pada 18 Maret 2026. Namun, muncul laporan susulan bahwa pembayaran tersebut tidak dilakukan secara penuh. Ketentuan THR memang mewajibkan pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dan harus dibayar penuh, bukan dicicil.

Yassierli mengatakan, ia turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan aduan tidak berhenti di meja administrasi. Menurut dia, hak pekerja harus benar-benar dipenuhi sesuai ketentuan.

“Saya menyempatkan hadir di sini untuk memastikan penanganan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan baik. Perusahaan ini memiliki total sekitar 951 pekerja. Setelah berbicara dengan pimpinan perusahaan, sudah ada komitmen bahwa sisa THR yang belum terbayar akan dilunasi paling lambat 2 April 2026,” ujar Yassierli usai sidak.

Dalam sidak tersebut, Menaker mendapatkan informasi bahwa pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan didasari kondisi ekonomi perusahaan yang sedang tidak baik, serta adanya kesalahpahaman yang mengaitkan THR dengan tingkat kehadiran pekerja.

Yassierli menegaskan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia menekankan, THR merupakan hak normatif pekerja/buruh yang wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun, termasuk karena absensi maupun kondisi ekonomi perusahaan.

“THR tidak boleh dipotong. Ada kesalahpahaman ketika THR dikaitkan dengan absensi, dan itu tidak dibenarkan,” kata Yassierli.

Ia menambahkan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengusaha dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar. Denda tersebut tidak menghapus kewajiban membayar THR dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Yassierli menegaskan, kasus seperti ini tidak boleh terulang, baik di perusahaan tersebut maupun di perusahaan lain. Menurut dia, setiap perusahaan wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan karena Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan perlindungan hak pekerja sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

“Hal seperti ini tidak boleh terulang. Saya ingatkan agar praktik serupa tidak terjadi di perusahaan manapun. Sebagai negara hukum, semua perusahaan wajib taat pada ketentuan yang berlaku dan memastikan hak pekerja dipenuhi dengan benar,” tegas Yassierli.

Menaker menegaskan tahun lalu kita berhasil menindaklanjuti aduan hampir 100 persen laporan yang masuk.

“Tahun ini pun terus kita monitor secara ketat agar seluruh hak pekerja terbayarkan sesuai regulasi yang berlaku,” pungkas Yassierli.(Red)

Nasional

Menaker Tekankan Peningkatan Layanan Kemnaker agar Lebih Mudah Diakses

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Ketenagakerjaan agar semakin mudah diakses oleh masyarakat. Layanan seperti Jaminan Kehilangan Pe kerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja menjadi fokus utama agar pekerja dapat memperoleh layanan secara optimal.

Menurut Yassierli, layanan tersebut harus dapat diakses secara cepat, mudah, dan responsif karena langsung menyangkut kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian serius seluruh jajaran Kemnaker.

“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” ujar Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menilai, layanan publik yang bermasalah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi d apat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan. Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tekanan, negara dituntut hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau.

Karena itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi dan memperbaiki cara kerja internal agar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan, satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan banyak unit, sehingga pembenahan harus dilakukan secara bersama.

“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.

Selain memperkuat koordi nasi, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Menurut dia, pembenahan internal perlu dilakukan seiring dengan tantangan global yang terus berubah, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di sejumlah negara.

Bagi Yassierli, situasi tersebut harus menjadi pengingat bahwa kualitas layanan publik tidak boleh turun. Sebaliknya, Kemnaker harus memastikan masyarakat, terutama pekerja dan pencari kerja, tetap bisa mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.(Red)

Daerah

Menuju Gubernur Cup, Pendekar Banten Metro Tekankan Pentingnya Peran Pemkot dalam Pembinaan Atlet

METRO -(deklarasinews.com)-Di tengah keterbatasan dukungan, Pendekar Banten Kota Metro tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya dengan mengirimkan 50 atlet pencak silat ke ajang Kejuaraan Gubernur Cup yang akan digelar pada 17–19 April 2026 di GOR Sumpah Pemuda (GSP), Way Halim, Bandar Lampung.

Ketua Pendekar Banten Kota Metro, H. Tb Ismail S., S.H., menegaskan bahwa keberangkatan puluhan atlet tersebut murni hasil perjuangan mandiri organisasi, tanpa sokongan berarti dari Pemerintah Kota Metro.

“Kami tetap berangkat, dengan segala keterbatasan. Ini bukti bahwa kecintaan terhadap budaya tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya perhatian pemerintah,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat Pendekar Banten, Senin (30/3/2026).

Namun pernyataan paling tegas muncul saat Ismail menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang hadir dalam proses pembinaan, tetapi kerap muncul dalam momen seremonial.

“Jangan sampai pemerintah hanya hadir saat seremoni atau ketika ada prestasi. Tapi saat pembinaan dan perjuangan, justru tidak terlihat,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, selama ini roda organisasi dan pembinaan atlet berjalan dari swadaya para pengurus yang sebagian besar merupakan pelaku usaha. Kondisi ini, menurutnya, menjadi ironi di tengah seringnya gaung dukungan terhadap pelestarian budaya dan prestasi daerah.

“Kalau semua dibebankan ke organisasi, lalu peran pemerintah di mana? Jangan hanya slogan dukung budaya, tapi realisasinya tidak ada,” sindirnya.

Ismail juga mengingatkan bahwa para atlet yang bertanding membawa nama Kota Metro dan Provinsi Lampung, bukan sekadar nama organisasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada tanggung jawab bersama, termasuk dari pemerintah daerah.

“Ketika atlet menang, nama daerah ikut terangkat. Tapi ketika mereka berjuang, jangan dibiarkan sendiri,” tambahnya.

Pendekar Banten Kota Metro berharap ke depan ada perubahan sikap yang lebih konkret dari Pemerintah Kota Metro, bukan sekadar janji atau kehadiran simbolis, melainkan dukungan nyata dalam pembinaan atlet dan pelestarian budaya.

Daerah Palembang

TAF Palembang Disorot, A2KI akan aksi terkait Dugaan Penarikan Kendaraan Tak Sesuai Prosedur

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Ketua Umum Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI), Maulana AHA,S.H mengecam keras Dugaan penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum di Kota Palembang (29/3/2026).

Kasus ini mencuat setelah adanya penarikan satu unit mobil Toyota Rush milik konsumen berinisial D, yang diduga dilakukan tanpa surat resmi serta tidak melalui mekanisme hukum yang sah.

Menurut Maulana, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Penarikan kendaraan tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada prosedur yang jelas dan sesuai hukum. Jika dilakukan tanpa surat dan tanpa mekanisme yang sah, maka itu pelanggaran,” tegasnya.

Maulana menjelaskan bahwa praktik penarikan kendaraan diatur dalam:

* UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Yang menegaskan:

* Penarikan hanya boleh jika ada pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela

* Jika konsumen menolak, harus melalui pengadilan

A2KI menilai penarikan tersebut:

* Tidak dilengkapi surat resmi

* Diduga melibatkan pihak ketiga secara tidak sah

Hal ini berpotensi melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Sebagai bentuk sikap tegas, A2KI menyatakan akan segera menggelar aksi unjuk rasa di kantor Toyota Astra Finance cabang Palembang dalam waktu dekat.

“Aksi akan kami pusatkan di kantor TAF Palembang. Ini sebagai bentuk peringatan keras agar praktik seperti ini tidak terus terjadi,” ujar Maulana.

A2KI juga mendesak:

* DPRD Kota Palembang untuk memanggil pihak perusahaan dalam RDP

* Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan penyelidikan dan menindak tegas oknum yang terlibat

Maulana menegaskan bahwa pihaknya menolak keras segala bentuk penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur hukum.

“Kami berdiri di atas hukum. Jika prosedur dilanggar, maka itu harus ditindak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tutupnya. (Ning).

Daerah

Pesona Lembah Daun Pamijahan Bogor, Destinasi Alam dengan Fasilitas Lengkap dan Harga Terjangkau

PAMIJAHAN BOGOR -(deklarasinews.com)- Objek Wisata Alam Pegunungan Lembah Daun yang begitu sejuk nyaman di pandang, dan di nikmati para pengunjung yang datang, untuk menikmati wisata air, dan cagar alam pegunungan yang begitu indah diamati, dan di pandang.

Banyak nya para pengunjung yang berdatangan untuk menikmati suasana dilokasi Wisata Alam Lembah Daun, adanya Rekreasi Plat Ground Mini, Kolam Renang, glamping, dan Riverside Camp, lokasi Wisata Alam Lembah Daun bertempat di Kp Gunung Menir, RT 001 RW 007, Desa Ciasian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Minggu, 29/03/2026.

Dilokasi pada saat awak Media mewawancarai salah satu pengunjung, Tomas sebagai pengunjung Wisata Alam Lembah Daun merasa kagum dengan keindahan wisata alam nya yang begitu asri, dan sejuk dengan udara alam pegunungan.

“Saya sangat menikmati udara alam pegunungan nya, sekaligus sangat menenangkan pikiran dari ruang lingkup kehidupan di ibu kota.

Sangat rekomendet untuk Objek Wisata Alam Lembah Daun ini, dan sangat terjangkau,” Ucap Tomas kepada awak Media.

Lanjut diwaktu, dan tempat yang sama awak Media  mewawancarai kembali pengunjung, Devi Noviyanti yang sedang asik memandangi lokasi Wisata Alam Lembah Daun.

“Lokasi nya sangat asik, dan familiar untuk di kunjungi, pas sekali untuk acara keluarga, dan acara family gatring, saya sangat suka sekali dengan keindahan, dan sejuk nya udara pegunungan apalagi ada fasilitas nya Tenda Camp yang komplit beserta isi kebutuhan alat perkemahan nya, dan harga nya pun masih bisa terjangkau untuk para pengunjung menengah kebawah maupun menengah keatas,” Ujar Devi Noviyanti kepada awak Media yang sedang meliput di lokasi Wisata Alam Lembah Daun.

Kelengkapan Objek Wisata inilah yang membuat para pengunjung nyaman untuk datang berwisata.

* Fasilitas 1 tenda untuk 4 orang

* Selimut 2 pcs 4 bantal dan kasur

* Lampu indoor dan outdoor

* Terminal listrik

* 1 meja dan 2 bangku

* 1 set alat masak dan gas portebel

* 4 pax breakfast nasi goreng telur

* HTM 4 orang

* Air mineral 2 pcs Kopi dan Teh

Sambil menikmati, dan berkeliling liputan awak Media  bertemu salah satu pengurus Objek Wisata Lembah Daun, Agi Pahruroji mengatakan.

“Saya berserta Tim pengelola, dan pengurus Objek Wisata Alam Lembah Daun mengucapkan Sangat-sangat berterima kasih banyak kepada para pengunjung yang datang, dan singgah dilokasi Wisata Alam Lembah Daun.

Kami pun akan memberikan yang terbaik untuk kenyamanan, dan keamanan dilokasi Wisata Alam Lembah Daun.

Prioritas kami Agar para pengunjung di Objek Wisata kami, Benar-benar  menikmati suasana keindahan cagar alam, dan segala apa yang ada fasilitas dilokasi Wisata Alam Lembah Daun,” Pungkasnya.(Nan)

Daerah

Sinergi Bersama Pemerintah, IMIP Wujudkan Kawasan Industri Berkelanjutan

MOROWALI, SULTENG – (deklarasinews.com)– Sabtu 28 Maret 2026 – PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memerkuat sinergi strategis bersama pemerintah dalam  mewujudkan kawasan manufaktur yang modern, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian penting dari penyelarasan kebijakan nasional serta upaya jangka panjang perusahaan dalam menerapkan tata kelola industri yang unggul.

Dalam penguatan pemantauan lingkungan secara real-time, IMIP sebagai pengelola kawasan secara proaktif mendorong seluruh tenant untuk meningkatkan standar pengawasan lingkungan melalui teknologi canggih. “Salah satunya dengan memasang instrumen Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS). Setiap cerobong asap tenant dilengkapi alat pemantau emisi secara kontinu dan real-time. Sistem ini mengukur parameter penting seperti SO₂, NOx, CO, partikulat, dan Hg, serta terintegrasi langsung dengan server milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),” jelas Deputi Manager Environmental Department PT IMIP, Mardhika Lunaria Jenned, Jumat (27/03/2026).

IMIP juga telah memasang Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SISPEK) yang dikelola langsung platform KLHK. “Sistem ini memantau kualitas serta debit air limbah secara otomatis dan akurat dari titik pembuangan,” sambung Mardhika.

Dalam aspek lain, secara berkala, IMIP rutin melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memastikan lingkungan yang aman bagi seluruh karyawan. Hingga awal 2026 ini, sebanyak 37 tenant di kawasan IMIP telah menjalani audit eksternal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012. Audit dilakukan langsung oleh lembaga independen yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan RI. Fokusnya pada 12 elemen utama, termasuk kebijakan K3, perencanaan, implementasi, serta pelaporan perbaikan berkelanjutan.

IMIP tidak hanya fokus pada aspek lingkungan dan keselamatan, tetapi juga aktif mengembangkan talenta lokal melalui program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif. Salah satunya melalui pelatihan intensif penguasaan teknologi hilirisasi nikel, kerja sama vokasi dengan perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Politeknik ATI Makassar. “Ada program pengiriman karyawan untuk studi dan pelatihan ke Tiongkok, program magang bagi mahasiswa D3/D4/S1 (minimal semester 5) melalui skema Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kemendikbudristek serta magang mandiri,” kata Head of Media Department PT IMIP, Dedy Kurniawan.

Peserta magang mendapatkan fasilitas lengkap berupa uang saku setara Upah Minimum Kabupaten (UMK), perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta kesempatan direkrut sebagai karyawan tetap.

“Kami percaya bahwa tata kelola yang baik dan kepatuhan tinggi terhadap regulasi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan industri berkelanjutan. IMIP senantiasa memerkuat sinergi dengan pemerintah. Ini bukan hanya soal pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan kawasan industri kami memberikan manfaat optimal bagi industri nasional, masyarakat, dan lingkungan sekitar,” tambah Dedy Kurniawan. (*)

Daerah

Kp Pulo Kecil Mengadakan Acara Halal Bihalal Wisata Danau Ketapang Bebelan

BEKASI -(deklarasinews.com)- Warga Kp Pulo Kecil berkumpul satu sama lain untuk mengadakan Acara Halal Bihalal, yang dilaksanakan Taman Wisata Danau Ketapang Desa Hurip Jaya Babelan Kabupaten Bekasi, dalam acara ini penuh dengan keharmonisan dan saling maaf – maafkan, Kamis dinihari (26/3/26)

“Dalam Halal Bihalal menjadi momen yang terindah bagi warga Kp Pulo Kecil Rt.001 dan Rt.005 / Rw. 023 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan, tahun ini adalah tahun yang sangat bahagia bagi untuk warga kp pulo kecil,”Lanjut

Aan Andriani salah satu kordinator, mengatakan awak media saya merasa bahagia dapat berkumpul bersama warga kami kp pulo kecil dan kita saling kerjasama, untuk mengadakan acara halal bihalal,”Tuturnya

Aan Andriani yang sudah di dampingi Ibu Enah warga Rt.001 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga kp pulo kecil yang turut hadir bersama – sama dalam rangka acara halal bihalal, agar kita semua menjaga tali silaturahmi kita tidak akan putus atau mati obor,”kata enah

“Yuli mengucapkan sangat berterima kasih khususnya untuk Ibu Enah dan Aan Andriani serta warga kp pulo kecil yang saya cintai semua, sudah ikut hadir dalam acara kita halal bihalal kita ini semua berjalan lancar dan baik, harapan kami ditahun yang akan datang kita dapat kumpul semua dan bertambah meriah untuk warga kita semua, Tutup. (Ronald)

Daerah

Berikan Tali Asih, HIPAKAD Kota Bandar Lampung Kunjungi Marbot Masjid Yang Jadi Korban Penganiayaan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Kota Bandar Lampung mengunjungi korban penganiayaan oleh oknum juru parkir kepada seorang marbot masjid achmad sarbini di kediamannya jalan KH. Mas Mansyur, Rawa Laut, Enggal pada Kamis (26/3/2026) sore.

Kegiatan pemberian tali asih kepada marbot yang menjadi korban penganiayaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua HIPAKAD Kota Bandar Lampung dan bergerak cepat untuk peduli kepada sesama muslim setelah mendapatkan informasi dari media online dan memastikan kebenarannya.

Ketua HIPAKAD Kota Bandar Lampung Desri Hariyadi, S.sos mengatakan, mengunjungi marbot (pengurus masjid) yang sedang sakit merupakan tindakan mulia dan bentuk kepedulian sosial yang sangat dianjurkan. Marbot seringkali bekerja tanpa mengenal waktu untuk kenyamanan jamaah. Dengan menyampaikan empati dan bentuk kepedulian terhadap marbot, semoga pak mastur yang tinggal sebatang kara tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai marbot di masjid achmad sarbini, ucapnya kepada wartawan Kamis (26/3/2026).

Ditambahkannya, Menjadi marbot merupakan pengabdian yang tulus untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang datang beribadah di masjid melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Semoga kehadiran dan partisipasi HIPAKAD Kota Bandar Lampung yang memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako dapat berguna untuk meringankan beban ekonomi, mengingat marbot seringkali berpenghasilan terbatas, jelasnya.

Dirinya juga menyayangkan dan mengecam perbuatan keji yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga jukir liar atau preman. Semoga polisi dapat segera menangkap pelaku yang masih berkeliaran bebas, pungkasnya.

Untuk diketahui, Mastur (90) Seorang marbot masjid Achmad Sarbini warga jalan ikan terbang kecamatan bumi waras Kota Bandar Lampung telah menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka robek di bagian kepala dan sekujur tubuhnya yang sudah lanjut usia oleh oknum yang diduga sekelompok juru parkir liar, pada senin (23/3/2026) sekitar pukul 21.30 wib.

Kejadian penganiayaan terhadap marbot ttersebut sudah di laporkan kepada pihak kepolisian dengan nomor: LP/B/455/lll/2026/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG (red).

 

Nasional

Kemnaker Perluas Akses Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Batasan Tahun Kelulusan Dihapus

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 dengan menghapus batasan tahun kelul usan. Kebijakan ini membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20.000 peserta.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan kebijakan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023–2025. Kini, ketentuan tersebut dihapus untuk memperluas akses pelatihan.

“Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat. Siapa pun yang memiliki kemauan untuk meningkatkan keterampilan, kami fasilitasi melalui program ini,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sempat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja. Padahal, kebutuhan dunia kerja terus bergerak, sementara banyak pencari kerja memerlukan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing.

“Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja,” katanya.

Ia menambahkan, pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif.

Kesempatan mengikuti pelatihan juga kini semakin terbuka lebar. Pendaftaran tidak hanya tersedia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker atau yang juga dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK), tetapi juga melalui BLK milik pemerintah daerah. Keterlibatan lebih banyak lembaga pelatihan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memudahkan masyarakat mengakses pelatiha n di lebih banyak daerah.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.

Dengan dihapusnya batasan tahun kelulusan, seluruh lulusan kini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan daya saing.

Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker di laman skillhub.kemnaker.go.id sebelum batas akhir pendaftaran pada 24 Maret 2026.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Segera lakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Darmawansyah.(Red)

Daerah

Halalbihalal Djaro Boeang, Merawat Silaturahim dan Jejak Leluhur

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Keluarga besar Yayasan Djaro Boeang menggelar halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah dengan menekankan pentingnya menjaga silaturahim sekaligus merawat tradisi leluhur.

Kegiatan ini menjadi ruang temu lintas generasi setelah perayaan Lebaran.

Ketua Yayasan Djaro Boeang, Bahagia Saputra, mengatakan halalbihalal tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh anggota keluarga.

“Acara ini menjadi ajang silaturahim yang khidmat sekaligus refleksi bagi seluruh anggota keluarga besar dalam menjaga tradisi leluhur,” kata dia di Bandar Lampung, Minggu.

Bahagia mengapresiasi kinerja panitia yang dinilai mampu menghimpun kehadiran keluarga besar dari berbagai daerah.

Menurut dia, tingginya partisipasi menunjukkan kuatnya ikatan kekeluargaan yang masih terjaga.

Selain saling bermaafan, keluarga besar Djaro Boeang juga mempertahankan tradisi ziarah ke makam leluhur. Sebelum acara puncak, mereka melakukan ziarah ke makam Djaro Boeang 1 dan Djaro Boeang 2.

Bahagia menyebut keberadaan makam leluhur bukan sekadar situs keluarga, melainkan penanda asal-usul yang harus dijaga.

Ia pun berpesan kepada pengelola makam agar terus menata kawasan pemakaman sehingga nyaman bagi keluarga yang datang berziarah.

Ia berharap halalbihalal ke depan tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, melainkan berkembang sebagai modal sosial untuk mendukung berbagai program yayasan.

“Kerukunan yang tercipta saat ini dapat terus dipertahankan dan menjadi tuntunan bagi generasi penerus,” ujarnya.

Ketua panitia, Puji Astuti, mengatakan momentum Syawal menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan antaranggota keluarga.

Menurut dia, esensi Idulfitri tidak berhenti pada perayaan, tetapi juga pemulihan relasi sosial.

“Melalui halalbihalal ini, kita ingin saling memaafkan, melapangkan hati, dan mempererat kembali hubungan keluarga,” kata Puji.

Pembina Yayasan Djaro Boeang, Muchsin Ridjan menyebutkan, kegiatan ini dilaksanakan secara berkala yang hingga kini diperkirakan telah masuk ke generasi Ke 5.

Dan pihaknya pun telah mengembangkan Kegiatan dengan mendirikan suatu Pendidikan Alquran yang di peruntukan bagi masyarakat serta keluarga yang ingin mempelajari Alquran secara gratis di Baitul Muchsinin Palapa Bandar lampung. (*)