Kategori: Nasional

JAKARTA —(deklarasinews.com)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengingatkan pekerja/buruh dan pengusaha agar tidak berhenti pada hubungan industrial yang sekadar harmonis. Di tengah laju teknologi, otomasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengubah dunia kerja, hubungan industrial, kata dia, harus naik kelas menjadi transformatif agar pekerja tidak tertinggal dan perusahaan tetap mampu tumbuh.

Pesan itu disampaikan Yassierli saat membuka Musyawarah Nasional Tahun 2026 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES) KSPSI di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, hubungan industrial ke depan tidak cukup hanya menjaga stabilitas atau meredam konflik, tetapi harus menjadi fondasi kolaborasi antara pekerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.

“Hubungan industrial harus naik kelas. Tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif, di mana pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama,” ujar Yassierli.

Ia menilai perubahan itu mendesak karena struktur pekerjaan terus bergeser seiring digitalisasi. Di sektor kesehatan dan farmasi sekalipun, perkembangan teknologi menuntut cara kerja yang lebih adaptif. Karena itu, inovasi tidak boleh berjalan sendiri tanpa perlindungan bagi pekerja.

“Ketika dunia berbicara tentang IT, otomasi, dan AI, kita harus memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. No one left behind. Inovasi dan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja,” katanya.

Yassierli menjelaskan, hubungan industrial yang matang tidak lahir secara instan. Tahap awal dimulai dari kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, lalu berkembang melalui komunikasi yang terbuka, konsultasi dalam pengambilan kebijakan, kerja sama dalam menyelesaikan persoalan, hingga akhirnya mencapai kolaborasi dan kemitraan strategis.

Pada tahap tertinggi itu, pekerja tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi, melainkan aset strategis perusahaan. Dengan cara pandang tersebut, hubungan industrial tidak hanya berguna untuk mencegah perselisihan, tetapi juga menjadi jalan untuk memperkuat daya saing usaha dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan pekerja.

“Mimpi saya, semua perusahaan maturitas hubungan industrialnya naik kelas. Yang dulunya tidak ada SP/SB jadi ada SP/SB. Yang tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jadi punya PKB. Yang sudah punya PKB tapi pasalnya masih kering, sudah ada win-win solution. Naik kelas lagi, mulai berkolaborasi, perusahaan dan pekerja menjadi mitra bersama, mereka juga concern peduli terhadap lingkungan sekitar,” jelasnya.

Menurut Yassierli, peningkatan kesejahteraan pekerja juga tidak bisa dilepaskan dari produktivitas. Karena itu, hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan semangat saling percaya, saling mendengar, dan saling mencari solusi, bukan semata mempertentangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Ia pun mendorong agar aspirasi pekerja disampaikan secara konstruktif melalui dialog sosial yang mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. Dengan pendekatan itu, persoalan hubungan industrial diharapkan tidak berlarut-larut, tetapi bisa diselesaikan bersama secara adil dan berkelanjutan.

“Kita punya kekuatan budaya gotong royong dan musyawarah. Dengan semangat itu, persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan bersama,” ujar Yassierli.

Melalui momentum musyawarah nasional tersebut, Yassierli berharap serikat pekerja terus memperjuangkan pekerjaan yang adil dan layak, sekaligus ikut mendorong inovasi, produktivitas, dan cara kerja modern yang lebih adaptif dan efisien. Menurut dia, hubungan industrial yang transformatif menjadi salah satu kunci untuk membawa dunia kerja Indonesia lebih siap menghadapi perubahan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Dalam arah kebijakan pengelolaan manajemen ASN 2026, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menyampaikan BKN akan berfokus pada percepatan digitalisasi, penguatan sistem merit, serta kontribusi birokrasi terhadap efisiensi dan kebijakan nasional. “Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan digital dalam Asta Cita Presiden,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/03/2026) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Terkait program prioritas BKN tahun ini, Prof. Zudan sebut transformasi digital bukan lagi opsi, melainkan fondasi utama tata kelola ASN modern. BKN telah menyediakan platform ASN Digital yang telah mengintegrasikan 47 layanan, dan sudah digunakan lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta. Sistem layanan terintegrasi BKN juga hadir dalam penguatan manajemen kinerja berbasis digital. Sistem e-Kinerja BKN yang telah digunakan 5,7 juta ASN memungkinkan pemantauan kinerja secara harian hingga tahunan melalui dashboard nasional.

Selain itu, BKN terus mengakselerasi penerapan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool nasional sebagai acuan promosi, rotasi, dan mobilitas ASN. Dalam penerapan manajemen talenta ASN hingga saat ini, Prof. Zudan sebut BKN mencatat peningkatan signifikan hingga 388 persen. Dari fungsi pembinaan, BKN juga menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi, yakni mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 97 kementerian/lembaga pemerintah. Pendampingan ini dilakukan melalui pembinaan manajemen ASN, mulai dari perencanaan formasi hingga digitalisasi, guna memastikan implementasi kebijakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Upaya ini menunjukkan peran BKN tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai akselerator transformasi birokrasi di daerah dan kementerian/lembaga.

Sementara dari sisi pengawasan, BKN menegaskan komitmennya terhadap penegakan sistem merit. Hingga Maret 2026, ditemukan 11,42 persen pengajuan kepegawaian yang tidak sesuai prinsip merit. Sebagai tindak lanjut, BKN telah mengirim 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar. Tidak hanya itu, BKN juga melakukan sejumlah kolaborasi terkait agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat, dan dukungan rekrutmen besar tenaga guru dan pendidikan. Dengan total 6,7 juta ASN yang didominasi jabatan fungsional seperti guru dan dosen, kontrubusi ini berdampak langsung pada sektor strategis pembangunan. Dari sisi efektivitas kerja, BKN telah menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33 persen per hari. (Red)

MOROWALI -(deklarasinews.com)- Sektor industri pengolahan di Kabupaten Morowali menjadi penggerak utama yang memacu surplus neraca perdagangan Sulawesi Tengah (Sulteng). Selain meningkatkan nilai ekspor, aktivitas manufaktur khususnya di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal. Termasuk peningkatan aktivitas usaha, mobilitas tenaga kerja, serta potensi penerimaan pajak daerah, Rabu (1/3/2026).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulteng, Andi Irman S.STP, MM, mengakui, struktur ekonomi daerah memang tidak sepenuhnya bergantung pada sektor industri. Komoditas pertanian dan perkebunan seperti kakao, kelapa, serta bidang perikanan tetap berperan sebagai penopang daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan dan diversifikasi jangka panjang. Namun aktivitas hilirisasi mineral berbasis nikel di kawasan industri Morowali telah mendorong perubahan struktur dari berbasis mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Feronikel, nickel pig iron, dan berbagai turunan logam lainnya kini menjadi komoditas utama ekspor Sulawesi Tengah. “Dari sisi perdagangan luar negeri, Sulawesi Tengah mencatatkan kinerja yang solid dengan dominasi ekspor produk hasil hilirisasi industri. Nilai ekspor tinggi terutama berasal dari kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara sebagai pusat produksi logam berbasis nikel untuk pasar global,” urai Andi Irman dalam pernyataan resminya. Di sisi lain, impor daerah didominasi barang modal dan bahan baku industri.

Sektor industri pengolahan mencatatkan kinerja perdagangan luar negeri yang sangat kuat sepanjang 2025. Data terbaru menunjukkan nilai ekspor Sulteng menembus angka USD 22,32 miliar, tumbuh 5,14% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD 21,22 miliar. Di sisi lain, aktivitas impor juga meningkat menjadi USD 11,31 miliar sebagai respons atas kebutuhan bahan baku dan barang modal dalam mendukung ekspansi industri. Data tersebut diperkuat oleh posisi Kabupaten Morowali sebagai pusat aktivitas perdagangan luar negeri di Sulteng. Di aspek bandar muat, Pelabuhan Bahodopi dan Morowali mencatatkan nilai ekspor gabungan sebesar USD 18,08 miliar. Angka ini mencerminkan dominasi kuat, dengan 81% dari total ekspor Sulteng bersumber dari kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang berpusat di Morowali.

Dari sisi struktur komoditas, ekspor didominasi produk besi dan baja dengan pangsa sebesar 61,31%, disusul oleh nikel sebesar 16,59%. Ketangguhan sektor ini terlihat dari daya tahan ekspor yang tetap tumbuh hingga 17,41% dalam tiga tahun terakhir (2023–2025), meskipun harga nikel di pasar global (London Metal Exchange/LME) mengalami tren menurun hingga 40,82% sejak 2022. Dari situ, pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulteng memperkirakan, prospek perdagangan luar negeri hingga tiga tahun mendatang tetap positif, yang sangat dipengaruhi dinamika permintaan global, khususnya Tiongkok sebagai mitra dagang utama. Tim ekonom BI Sulteng menekankan, dua komoditas andalan ekspor berbasis nikel dari kawasan industri IMIP ialah baja tahan karat (stainless steel) dan mixed hydroxide precipitate (MHP) sebagai prekursor baterai kendaraan listrik (EV battery). Kinerja ekspor daerah Sulteng diyakini tetap resilien dan berdaya tahan di tengah gejolak pergerakan harga komoditas global. Arah kebijakan nasional pada tahap penguatan hilirisasi sumber daya mineral juga berpengaruh pada keberagaman struktur komoditas ekspor Sulteng yang tidak didominasi bahan setengah jadi.

Perkembangan rantai pengolahan pun membuat nilai tambah produk yang diekspor berpotensi meningkat. Permintaan global terhadap material EV battery dan stainless steel diprediksi akan terus membuka ruang bagi pertumbuhan ekspor produk turunan nikel dari Sulteng. Di sisi lain, data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan, nilai impor bahan baku atau penolong industri Sulteng mencapai USD 8,82 miliar atau 79% dari total impor, sedangkan impor barang modal meningkat 14,4% menjadi USD 2,33 miliar. Barang modal dan bahan baku industri ini diperuntukan menyokong operasional 52 perusahaan yang beroperasi di kawasan IMIP.

Tren impor ini menjadi indikator positif  pertumbuhan industri yang mencerminkan fase ekspansi dan penguatan kapasitas produksi. Juga menunjukkan adanya investasi berkelanjutan dalam pembangunan fasilitas produksi dan infrastruktur pendukung. BI Sulteng menyebut, Kabupaten Morowali berkontribusi signifikan terhadap perekonomian regional, melalui peran dominan sektor industri pengolahan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari tinjauan BI merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Kabupaten Morowali mencapai 47,6% total PDRB Sulteng. Disebutkan, laju pertumbuhan ekonomi Morowali hingga Maret 2026 berada pada posisi kedua tertinggi di antara 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Memasuki triwulan I 2026, Morowali menunjukkan pertumbuhan ekonomi 10,81%, setelah Morowali Utara di posisi teratas dengan angka 19,97%. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Sulteng tertinggi ke-2 setelah Maluku Utara. Laju peningkatannya mencapai 8,47%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%.

Meski fluktuatif, kontribusi Morowali tetap menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi regional. Surplus neraca perdagangan Sulawesi Tengah tidak hanya mencerminkan kinerja ekspor yang kuat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Memasuki tahun 2026, BI Sulteng optimis ekonomi daerah tetap tumbuh tinggi di angka double digit (12-13%). Diketahui, hingga Desember 2025, total investasi yang masuk ke kawasan IMIP tercatat mencapai USD 41,483 miliar atau setara Rp696,91 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 sebesar USD 29,6 miliar. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap ekosistem industri berbasis nikel terintegrasi yang berkembang di kawasan tersebut. Deputi Direktur Operasional PT IMIP, Yulius Susanto, menyampaikan, pertumbuhan investasi ini berjalan seiring dengan peningkatan aktivitas industri dan penyerapan tenaga kerja. (Rpdm)

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Ketenagakerjaan agar semakin mudah diakses oleh masyarakat. Layanan seperti Jaminan Kehilangan Pe kerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja menjadi fokus utama agar pekerja dapat memperoleh layanan secara optimal.

Menurut Yassierli, layanan tersebut harus dapat diakses secara cepat, mudah, dan responsif karena langsung menyangkut kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian serius seluruh jajaran Kemnaker.

“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” ujar Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menilai, layanan publik yang bermasalah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi d apat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan dan program ketenagakerjaan. Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tekanan, negara dituntut hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau.

Karena itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker memperkuat koordinasi dan memperbaiki cara kerja internal agar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menegaskan, satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan banyak unit, sehingga pembenahan harus dilakukan secara bersama.

“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran, kita perkuat kerja sama. Satu layanan didukung oleh banyak unit kerja, sehingga saya berharap hal-hal ini menjadi modal kita,” ujarnya.

Selain memperkuat koordi nasi, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi. Menurut dia, pembenahan internal perlu dilakukan seiring dengan tantangan global yang terus berubah, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di sejumlah negara.

Bagi Yassierli, situasi tersebut harus menjadi pengingat bahwa kualitas layanan publik tidak boleh turun. Sebaliknya, Kemnaker harus memastikan masyarakat, terutama pekerja dan pencari kerja, tetap bisa mengakses layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.(Red)