Kategori: Nasional

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, khususnya proyek Kereta Api Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (Trans SKS), sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah dan menekan biaya logistik nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Direktorat Perhubungan M. Ali Irmanda pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Konektivitas, Memangkas Jarak: Menyongsong Era Baru Perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Stasiun Sudirman Baru/BNI City, Jakarta, Senin (6/4).

Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional hingga tahun 2030, pengembangan jaringan perkeretaapian terus ditingkatkan di berbagai wilayah, dengan target antara lain: Sumatera dari 1.871 km menjadi 2.900 km, Kalimantan sepanjang 1.200 km, serta Sulawesi dari 109 km menjadi 734 km. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan dan pengembangan perkeretaapian diperkirakan mencapai Rp853 triliun, dengan komposisi pembiayaan sebesar 32 persen dari APBN dan 68 persen dari sumber pembiayaan alternatif.

Pada forum tersebut, M. Ali Irmanda menekankan bahwa pengembangan kereta api, baik untuk angkutan penumpang antarkota maupun logistik, merupakan prioritas strategis nasional yang harus didukung melalui penguatan konektivitas wilayah secara terpadu. Pengembangan jaringan perkeretaapian Trans SKS juga telah memiliki landasan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Lebih lanjut, Ali mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan melalui sinkronisasi rencana pusat dan daerah, penguatan aksesibilitas kawasan, integrasi antarmoda, penataan ruang, serta percepatan perizinan. “Selain itu, penguatan koordinasi lintas wilayah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan implementasi proyek ini,” ungkap Ali.

Kemendagri juga menyatakan kesiapan untuk terus mendukung melalui fungsi pembinaan dan koordinasi, khususnya dalam memastikan kesiapan tata ruang, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah.

Pada sesi diskusi, para peserta menekankan bahwa pengembangan Trans SKS tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur rel semata, tetapi juga harus dipandang sebagai pembangunan sistem perkeretaapian yang terintegrasi dengan pusat produksi, pelabuhan, kawasan industri, dan kawasan perkotaan. Pendekatan pembangunan pun perlu dilakukan secara selektif, bertahap, dan berbasis kebutuhan, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing wilayah.

Selain itu, usulan pembentukan task force percepatan pembangunan Trans SKS diharapkan tidak hanya berfokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga berorientasi pada implementasi nyata serta penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.

Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait, pengembangan jaringan perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Institut Teknologi Sumatera, Masyarakat Transportasi Indonesia, serta sejumlah kementerian/lembaga terkait lainnya.(Red)

SIDOHARJO-WAY PANJI -(deklarasinews.com)- Petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) Manunggal Karya Sidoharjo pertanyakan transparansi anggaran bantuan Sumur Bor Optimalisasi  lahan Non Rawa tahun anggaran 2025.

Bantuan yang bersumber dari Bank Dunia melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan kabupaten Lampung Selatan diduga tidak adanya transparansi anggaran kepada para anggotanya. Sehingga menimbulkan tanda tanya dalam pengerjaan Sumur Bor yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasinya.

Pasalnya, Gapoktan Manunggal Karya yang berdomisili di dusun Rejo Mulyo desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji ini disinyalir sangat tertutup kepada para anggotanya, baik dalam pengerjaan pengadaan sumur Bor ataupun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang hanya diketahui oleh Ketuanya Imam Basori dan bendaharanya.

Dari data dan fakta yang dihimpun Tim Media ini ditemukan bahwa bangunan penutup Sumur Bor sangat tidak layak dan terkesan asal-asalan. Pipa sumur masih acak-acakan tidak terpasang rapih sejak dibangun. Begitu juga dengan aliran air dari sumur kearea pesawahan anggota kelompok belum terpasang pipa, sehingga masih mengalir ditempat . Hal yang sama juga dengan pemasangan kWH meter listrik terlihat semrawut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN dan terkesan asal-asalan.

Padahal dari data yang dihimpun besaran anggaran untuk satu titik Sumur Bor yakni sebesar Rp. 40 jutaan lebih, namun faktanya dilapangan sangat memprihatinkan dari anggaran Rp. 400 jutan lebih dana yang digelontorkan .

Tidak itu saja, dalam pelaksanaannya para petani juga dimintai uang sebesar Rp. 2 jutaan oleh pengurus Gapoktan Manunggal Karya dengan alasan untuk pembelian kabel listrik dan uang makan pekerja. Padahal seharusnya petani tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Seperti diketahui bahwa tujuan pemerintah memberikan bantuan pengadaan sumur Bor tersebut yakni untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan gerakan Swasembada Pangan. Petani yang sebelumnya pada musim tanam hanya sekali panen, diharapkan  dengan adanya bantuan Sumur Bor ini dapat melakukan 3 kali panen dalam satu musim tanam.

Untuk diketahui bahwa awalnya bantuan Sumur Bor kepada Gapoktan Manunggal Karya Sidoharjo sebanyak 8 titik. Namun dalam pelaksanaannya pengurus Gapoktan memecah jumlahnya menjadi 11 titik dengan alasan sudah konsultasi dengan Konsultan dengan asumsi anggaran Rp. 40 jutaan/titik.  Maka dengan adanya penambahan titik tersebut akan berpotensi akan mengurangi kualitas dan penyimpangan lainya.

SM (46) salah satu anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Manunggal Karya Sidoharjo mengatakan bahwa dirinya dan anggota lainya tidak mengetahui persis berapa besaran bantuan dan berapa anggaranya dalam satu titik Sumur Bor. Menurutnya dia hanya diberitahu oleh pengurus bahwa setiap penerima manfaat dikenakan bantuan sebesar Rp 2 juta guna pembelian kabel dan mekan pekerja ” Saya tidak tau berapa anggaran sumur Bor karena pengurus tertutup, yang dia tau dirinya dan anggota lainya nyumbang Rp. 2 juta katanya untuk beli kabel dan makan pekerjanya, ” tutur SM kepada Tim media ini sambil menuturkan dirinya tidak bisa menolak karena butuh aliran air saat musim tanam.

Dalam harapanya SM (46) berharap kepada para pengurus agar dapat merealisasikan bantuan Sumur Bor dari pemerintah tersebut dengan baik, karena sumur Bor tersebut sangat dibutuhkan oleh para petani dilingkungan ya,” tutup anggota kelompok tani ini.

Ditempat terpisah ketua Gapoktan Manunggal Karya Sidoharjo Imam Basori saat ditemui dirumahnya, Jumat (3/4/2026) membenarkan bahwa pihaknya telah menerima bantuan Sumur Bor sebanyak 8 titik namun dikembangkan menjadi 11 titik dengan sumber anggaran dari Bank Dunia atau APBN.

Menurutnya pemecahan dari 8 menjadi 11 titik itu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang diketahui oleh konsultan dengan tidak mengurangi kualitas yang sudah ditetapkan.

Setelah dilakukan perhitungan maka setiap titik akan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 40 jutaan  dan saat ini semua pekerjaan sudah selesai dikerjakan, mulai dari pengeboran, pemasangan kWH meter listrik, pembangunan pelindung Sumur Bor hingga pembagian saluran air kearea pesawahan anggotanya ” ungkapnya.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ketua Gapoktan Manunggal Karya Sidoharjo sangat bertolak belakang dengan kondisi yang ada dilapangan.

Mulai dari pengeboran, bangunan pelindung sumur Bor yang tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta adanya pungutan kepada para anggota penerima manfaat pembangunan Sumur Bor. Oleh karena itu para instansi terkait agar mengkaji ulang dan memeriksa kembali Sumur Bor yang diduga sarat dengan penyimpangan dan pungli.