INDRAMAYU -(deklarasinews.com)- SMPN 1 Balongan, Kabupaten Indramayu, sedang melaksanakan proyek rehabilitasi sarana sekolah berupa pembuatan jalan dengan paving blok. Proyek ini diduga menggunakan anggaran dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2025. Namun, ada kejanggalan yang mencuat terkait penggunaan dana tersebut, karena anggaran tersebut belum disetujui dan belum dibuatkan perencanaan serta diajukan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).
Abdul Muis, bagian sarana SMPN 1 Balongan, mengonfirmasi bahwa proyek pembangunan jalan tersebut memang bersumber dari Dana BOS 2025. “Pekerjaan sarana yang sedang dikerjakan bersumber dari dana bantuan BOS 2025,” ujarnya
Namun, meskipun pengerjaan sudah dilakukan, pihak sekolah mengaku belum mengetahui berapa besaran anggaran yang disetujui karena rencana anggaran untuk proyek tersebut belum disusun. “Untuk anggaran, kami belum mengetahui berapa yang disetujui, karena untuk besaran dana harus dibuatkan perencanaan dulu, dan kami belum mengajukan rencana anggaran tersebut,” jelas Abdul Muis.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik: bagaimana mungkin dana BOS 2025, yang seharusnya belum disalurkan, sudah digunakan untuk proyek tersebut, padahal perencanaan dan pengajuan anggaran belum dilakukan?
Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu pun angkat bicara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Caridin, saat dikonfirmasi di kantornya pada Senin (11/02/2025), mengungkapkan bahwa pihaknya akan meninjau lebih lanjut permasalahan ini. “Kami akan memanggil pihak sekolah untuk memverifikasi dan memastikan dari mana sumber dana tersebut. Jika memang benar berasal dari dana BOS, seharusnya perencanaan dan pengajuan anggaran sudah dilakukan terlebih dahulu,” ujarnya dengan tegas.
Kasus ini menjadi sorotan publik, dengan pertanyaan besar mengenai prosedur dan transparansi penggunaan Dana BOS yang seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan perencanaan yang matang. Masyarakat pun berharap agar pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai aturan yang berlaku. (Wira)