BANDAR LAMPUNG – (deklarasinews.com) Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan mendukung penuh pembangunan rencana induk pelabuhan (RIP) Panjang. Hal itu diwujudkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Lampung (non-aktif) Muhammad Ridho Ficardo bersama Pelindo Pusat awal 2018 lalu. Kini MoU tersebut terus dimatangkan oleh Pemprov dan Pelindo II dalam acara Rapat Pembahasan RIP, di Swiss-bell Hotel, Bandar Lampung, Selasa (10/4/2018).
Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan melalui MoU tersebut Pemprov bertekad mengoptimalkan dukungan terhadap pengembangan Pelabuhan Panjang.”Pemprov Lampung sangat mendukung akan adanya pembangunan pelabuhan panjang. Salah satunya melalui MoU yang telah dilakukan antara Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bersama Pelindo Pusat terkait rencana pengoptimalan dan dukungan terhadap pelabuhan panjang,” ujar Taufik Hidayat.
Menurut Taufik, Pelabuhan Panjang memiliki kapasitas dan potensi besar yang harus dikembangkan. “Terlebih lagi akan didukung dengan jalan tol trans sumatera (JTTS) sebagai logistik nasional, yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung,” jelas Taufik.
Rencana ini, jelas Taufik, harus didukung dengan rekomendasi kesesuaian ruang, seperti dari PUPR dan Kelautan. “Kita harus mengantisipasi pembangunan pelabuhan ini, baik dari segi infrastruktur maupun suprastrukturnya. Untuk itu, semua pihak harus saling bersinergi agar rencana induk/master plan ini dapat terkoneksi dengan baik untuk kemajuan Lampung kedepan,” jelasnya.
Sementara itu, konsultan PT. LAPI ITB Arya menjelaskan RIP tersebut berperan besar terhadap investasi industri di Provinsi Lampung. Selain itu, RIP ini juga untuk merevisi proyeksi arus barang dan arah pengembangan pelabuhan panjang berdasarkan kondisi terkini. “RIP ini merupakan upaya pengintegrasian ekonomi Se-Sumatera Bagian Selatan sehingga tercipta skala ekonomi yang besar dengan harapan industri berbasis komoditas utama dapat dikembangkan untuk memperkuat basis perekonomian Sumatera Bagian Selatan, khususnya Lampung,” jelasnya.
Arya juga menjelaskan Pelabuhan Panjang akan memiliki multiplier effect terhadap ekonomi sekitar, di antaranya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, peningkatan iklim investasi, peningkatan pendapatan sektor lain, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I Panjang, Gunung Hutapea, menjelaskan master plan/rencana induk pelabuhan panjang harus direncanakan dengan baik, sehingga dapat berjalan dan terbangun sesuai harapan. “Pembangunan Pelabuhan Panjang harus memiliki masterplan yang baik, karena pelabuhan panjang direncanakan agar terbangun sesuai tujuan. Lampung melalui pelabuhan panjang harus mampu menjadi pilihan utama, menggantikan pelabuhan tanjung priok. Sehingga Lampung akan mampu memberikan ekonomi makro positif terhadap makro nasional,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kadis Perhubungan Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan menjelaskan RIP Panjang ini harus didukung penuh untuk kemajuan Lampung. “Pembangunan pelabuhan panjang harus memiliki master plan yang terencana. Dan saya sangat mengapresiasi dan mendukung hal ini. Tentunya, peluang dan kesempatan baik ini harus kita ambil, dengan mempersiapkan segala hal untuk kemajuan Provinsi Lampung,” ujarnya.
General Manager IPC cabang pelabuhan panjang Drajat Sulistyo menjelaskan Provinsi Lampung harus melakukan pemetaan RIP. “Lampung memiliki logistik yang sangat menarik. Kita juga memiliki jalan tol trans sumatera (JTTS), tapi kita kita tidak boleh terlena dengan adanya JTTS ini. Kita harus memanfaatkan akan keberadaan JTTS tersebut,” jelasnya. Ia berharap RIP panjang ini dapat segera terealisasi untuk kemajuan Provinsi Lampung, terutama untuk Indonesia. (Humas Prov)