Fraksi-Fraksi DPRD Kab Blitar Sampaikan Pandum Terhadap Nota Keuangan RAPBD 2022

BLITAR -(deklarasinews.com)- Penyampaian PU Fraksi-fraksi  Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD KabUpaten Blitar TA 2022 di Paripurnakan di ruang rapat kerja DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (02/11/2021).

Disamping pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2022, Fraksi DPRD Kabupaten Blitar juga menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Perda Usulan Eksekutif.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Munib, SIP, dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar. Tampak hadir Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.

Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Munib, SIP, mengatakan, rapat paripurna kali ini merupakan tindak lanjut yang digelar sebelunya, yakni Senin (01/11/2021), bahwa Bupati telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2022 dan Ranperda Usulan Eksekutif.

“Maka berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, maka tahap berikutnya adalah Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah,” ucapnya.

Menindaklanjuti hal tersebut dan berdasarkan ralat jadwal yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD, maka digelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian PU Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kab. Blitar TA 2022 dan Penyampian PU fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda Usulan Eksekutif.

Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi PDI-P disampaikan Sariati, Fraksi PKB Adib Zamhari, Fraksi PAN Mahfut, Fraksi GPN Sunarto dan Fraksi Golkar Demokrat Anik Wahjuningsih.

Fraksi PDI-P dalam pandangan umumnya, menyampaikan saran dan masukan diantaranya, Perda-perda yang telah diputuskan baik atas usulan eksekutif dan ataupun inisiatif DPRD agar segera diikuti Perbup.

Sedangkan PU Fraksi PKB, diantaranya, terkait kenaikan ADD 12 persen, seyogyanya menggunakan reward and punishment dengan tidak memukul rata penerimaan dimasing-masing desa, melainkan pola pembagian yang semula 90 persen dibagi rata dan 10 persen melihat luas wilayah, menjadi 70 persen dibagi rata dan 30 persen melihat luas wilayah.

Adapun dari Fraksi PAN dalam pandangan umumnya, diantaranya berharap pada tahun 2022 mendatang pemerintah daerah harus benar-benar lebih fokus menentukan prioritas dalam membangun Kabupaten Blitar, mengingat tantangan semakin hari semakin berat.

Selanjutnya, Fraksi GPN dalam PU nya, diantaranya berharap pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah diberbagai sektor.

Diharapkan pemda dapat melakukan upaya pembenahan dan pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Blitar. Hal Senada disampaikan Fraksi Golkar Demokrat dalam pandangan umumnya, untuk dapat mengefisienkan dan memulihkan perekonomian serta mengupayakan peningkatan PAD Kabupaten Blitar. (Tar)

DIBACA - 1 KALI

Check Also

LIRA Papua Meminta Pemerintah Pusat dan Papua Serius Jawab tuntutan GPMP

JAYAPURA – (deklarasinews.com) – Pernyataan Publik Nomor 02/GPMP-01/2022 yang disampaikan oleh Gabungan Asosiasi/Ikatan/Perhimpunan Mahasiswa Papua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *