Kategori: Yapen

SERUI -(deklarasinews.com)–  Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan bahwa ketersediaan obat malaria di wilayah Yapen dalam kondisi aman dan dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Karolis Tanawani, M.Kes, saat dikonfirmasi pada Senin (16/06/2025).

“Penanganan kasus malaria adalah program prioritas kami. Dinkes Yapen sebagai OPD teknis memiliki fungsi kontrol dalam memastikan pelayanan kesehatan malaria berjalan optimal, termasuk pengadaan dan distribusi obat,” ujar Karolis.

Menurutnya, pelayanan pengobatan malaria di Kepulauan Yapen tersebar di 17 Puskesmas dan 89 Pustu. Selain itu, Dinkes juga menjalin kerja sama dengan 17 apotek dan klinik swasta di berbagai wilayah dalam mendistribusikan Obat Anti Malaria (OAM). Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pengobatan, khususnya di daerah dengan kasus malaria yang tinggi.

“Masyarakat yang datang berobat dan melalui pemeriksaan darah atau laboratorium, bila hasilnya positif—baik malaria tropika maupun tersiana—akan langsung mendapatkan obat malaria secara gratis di apotek atau klinik yang bekerja sama dengan kami,” jelasnya.

Dinas Kesehatan juga memastikan bahwa hingga 16 Juni 2025, stok obat malaria, termasuk OAM dan obat suntik jenis artesunat, dalam kondisi sangat cukup. Sebanyak kurang lebih 15.000 box telah dikirim dan didistribusikan ke fasilitas layanan kesehatan yang menjadi mitra.

“Kami akan terus mendekatkan layanan OAM ke klinik dan apotek mitra agar masyarakat bisa segera berobat. Namun, pengobatan tetap harus didahului dengan pemeriksaan darah agar penanganan tepat sasaran,” tambah Karolis.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka kasus malaria dan memastikan setiap warga Yapen mendapat hak yang sama atas layanan kesehatan berkualitas(GM)

YAPEN BARAT -(deklarasinews.com)– Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, didampingi oleh Wakil Bupati Roi Palunga bersama Ketua Dewan Perwakilan Kabupten ( DPRK) Kepulauan Yapen Ebzon Sembai  menghadiri Ibadah Perayaan Satu Abad (100 Tahun) Pekabaran Injil di Kampung Webi-Marau, Klasis GKI Yapen Barat. Sabtu (14/7/2025). Dalam momentum bersejarah ini, Bupati juga meresmikan Tugu Peringatan Masuknya Injil, sebagai simbol tonggak iman dan warisan spiritual masyarakat setempat.

Turut hadir dalam perayaan tersebut Anggota DPR Provinsi Papua Adam Arisoy, , Plt Kepala Bappeda Saskar Paiderouw, Plt Kepala Satpol PP Daud Kamarea, serta Pdt. Resly Birahi, anggota Badan Pekerja Sinode GKI Wilayah IV (meliputi Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya). Hadir pula para Ketua Klasis GKI se-Yapen, Ketua PHMJ, Kepala Distrik, Danramil, Kapolsek, Tokoh Adat, Pimpinan Denominasi Gereja lain, serta Jemaat dan tamu undangan dari berbagai wilayah.

Peresmian Tugu Peringatan Masuknya Injil ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Benyamin Arisoy, doa pentahbisan oleh para pendeta, penandatanganan prasasti, dan dilanjutkan dengan Ibadah Syukur bersama Jemaat di Gereja Solagratia Marau. Tugu ini menjadi simbol perjuangan iman dan cahaya pengharapan yang diwariskan kepada generasi penerus.

Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoy mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya selama satu abad perjalanan pewartaan Injil di tanah Webi-Marau.

“Seratus tahun lalu, Firman Tuhan pertama kali diberitakan di tanah ini. Injil yang dibawa oleh para Guru Injil dan Hamba Tuhan telah mengubah arah hidup masyarakat. Nilai kasih, damai sejahtera, pengharapan, dan pengampunan mulai tumbuh dan berakar di sini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perayaan ini adalah momentum berharga untuk mengenang karya Tuhan dalam sejarah, sekaligus menjadi refleksi dan tanggung jawab generasi kini dalam menjaga serta meneruskan warisan iman tersebut.

Bupati Arisoy juga mengajak seluruh umat Kristiani di Kepulauan Yapen untuk terus menghidupi nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari—seperti menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, kerukunan, dan kepedulian sosial.

“Saya juga mengajak gereja untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta melestarikan budaya lokal,” tambahnya.

Perayaan ini disambut dengan sukacita dan antusiasme tinggi oleh warga jemaat dan masyarakat sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam satu abad perjalanan gereja di Kampung Webi-Marau wilayah Yapen Barat

Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupten Kepulauan Yapen Saya ucapkan merakan 1 Abad Pekabaran Injil di Kampung Webi Marau. ” Ucap Bupati Benyamin Arisoy.(GM)

SERUI -(deklarasinews.com)– Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mempersiapkan proses akreditasi, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, bersama drg. Josef Rinta Rachdyat dan didampingi Tim Percepatan RSUD Serui dari Dinas PUPR, Bappeda, serta Dinas Lingkungan Hidup, melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 7 Juni 2025.

Kunjungan ini mencakup peninjauan menyeluruh terhadap fasilitas rumah sakit, mulai dari Unit Gawat Darurat (UGD), ruang operasi, ruang radiologi, ruang poliklinik, hingga sistem pengelolaan limbah medis (IPAL). Tim mengevaluasi sarana prasarana, mulai dari tempat tidur pasien hingga kesiapan alat-alat medis sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Direktur RSUD Serui, Erens Ampasoi, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan dan perhatian langsung dari Bupati dan tim lintas sektor.

“Kehadiran Bapak Bupati bersama drg. Josef dan tim lintas sektor menjadi penyemangat bagi kami. Rumah sakit ini sedang mempersiapkan diri menuju peningkatan mutu dan akreditasi. Kami bersyukur bisa mendapatkan pendampingan dari tenaga-tenaga ahli, termasuk drg. Yosef yang memiliki pengalaman luas dalam tata kelola rumah sakit, termasuk sebagai surveyor akreditasi nasional,” ujar Erens dengan penuh harap.

Erens juga menekankan pentingnya sinergi antara manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan lintas sektor untuk menjawab berbagai kekurangan yang masih ada, baik dari sisi fisik bangunan, pelayanan, maupun dokumen administrasi.

Bupati Benyamin Arisoy menegaskan bahwa rumah sakit adalah wajah utama pelayanan publik yang harus ditata secara menyeluruh dan berstandar.

“Bangunan RSUD Serui secara fisik cukup representatif, namun dari hasil pengecekan kami, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Komitmen kami jelas, rumah sakit harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Untuk itu kita mulai dari penataan manajemen, fasilitas, hingga SDM,” tegas Bupati Arisoy penuh keyakinan.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan prioritas rumah sakit demi memenuhi standar akreditasi, serta mendorong semua pihak bekerja secara serius dan profesional.

“Saya sudah bicara langsung dengan drg. Yosef dan pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah siap mendukung, tapi rumah sakit juga harus menunjukkan perubahan nyata. Kita ingin RSUD Serui menjadi role model pelayanan kesehatan di tanah Papua,” pungkas Bupati Arisoy dengan penuh semangat.

drg. Yosef Rinta Rachdyat, yang saat ini menjadi bagian dari tim pendamping akreditasi rumah sakit, memberikan sejumlah catatan penting hasil tinjauan teknis di lapangan.

“UGD adalah wajah utama pelayanan. Saat ini kondisi UGD kita masih jauh dari ideal – tidak ada tirai, peralatan terbatas, sirkulasi udara yang belum maksimal, bahkan pasien dibiarkan dalam kondisi tidak nyaman. Ini harus segera diperbaiki,” ungkap drg. Yosef dengan nada tegas.

Ia menekankan bahwa banyak fasilitas sebenarnya sudah tersedia, namun kurang dikelola secara optimal. Oleh sebab itu, ia akan terus mendampingi tim RSUD Serui dalam perencanaan, pembenahan manajemen mutu, penataan fasilitas, dan penyiapan dokumen akreditasi.

“Saya siap datang berkali-kali ke Serui. Ini soal komitmen kita bersama untuk mewujudkan rumah sakit ini sebagai pelayanan kesehatan yang representatif dan layak mendapat akreditasi penuh,” tuturnya penuh dedikasi.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum awal bagi pemerintah daerah untuk merapikan koordinasi lintas OPD demi akselerasi pembenahan rumah sakit. Hadirnya Dinas PUPR, Bappeda, dan DLH menunjukkan keseriusan Pemkab Yapen dalam memenuhi aspek teknis penunjang seperti sistem IPAL, pengelolaan limbah, air bersih, hingga penataan lingkungan rumah sakit.

Pemerintah daerah juga berkomitmen menjadikan rumah sakit sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran, baik melalui APBD maupun upaya sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar yang wajib dipenuhi. Ketika masyarakat datang ke rumah sakit dan pulang dengan senyum, itu tandanya kita berhasil. Maka, mari kita bekerja bukan sekadar untuk gaji, tapi demi tanggung jawab dan kehormatan pelayanan publik yang bermartabat,” tutup Bupati Arisoy(GM)

YAPEN -(deklarasinews.com)– Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan dua ekor sapi kurban untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, didampingi Wakil Bupati Roi Palunga, di Alun-alun Trikora Serui, Jumat (6/6/2025), sebelum pelaksanaan Salat Idul Adha.

Acara penyerahan hewan kurban tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Dandim 1709/Yawa Letkol Inf. Baskoro Wijaya Admanto, Anggota DPRK Kepulauan Yapen Abdullah, Ketua PHBI Kabupaten Yapen Adhan Arman bersama jajaran pengurus, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kepulauan Yapen Alwi Masse, serta para imam masjid dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoy menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada umat Muslim di Kepulauan Yapen.

“Atas nama pemerintah daerah Kepulauan Yapen, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden RI atas bantuan hewan kurban kepada kaum Muslimin dan Muslimat di daerah ini. Semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dalam memimpin bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur,” ujar Bupati Arisoy.

Selain dua ekor sapi kurban dari Presiden, Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen juga menyalurkan satu ekor sapi kurban tambahan yang diserahkan secara resmi oleh Wakil Bupati Roi Palunga.

“Kami berharap hewan kurban ini dapat didistribusikan dengan baik oleh panitia kepada masyarakat yang berhak menerima, sesuai dengan data yang telah direkap oleh Pengurus PHBI,” ungkap Roi Palunga.

Tak hanya dari pemerintah pusat dan daerah, satu ekor sapi kurban juga disumbangkan oleh PT Pertamina (Persero) Serui, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Seremoni penyerahan hewan kurban berlangsung khidmat dan penuh sukacita. Ratusan umat Muslim memadati Alun-alun Trikora Serui untuk melaksanakan salat Idul Adha dan menyambut penyaluran hewan kurban dengan antusias.(GM)

YAPEN -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengimbau seluruh masyarakat, terutama keluarga muda, untuk segera mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dokumen ini sangat penting dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk pendataan saat terjadi bencana dan penyaluran bantuan sosial.

Dalam kunjungan ke Distrik Yawakukat dan Angkaisera pada Kamis (5/6/2025), Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menekankan pentingnya memiliki data kependudukan yang sah dan lengkap.

“Kita tidak pernah minta-minta datangnya bencana, tapi ketika itu terjadi, data seperti KTP dan KK jadi kunci utama agar bantuan bisa segera diberikan dengan tepat. Kalau tidak ada, pemerintah kesulitan mengambil langkah cepat,” tegasnya.

Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa saat ini proses pengurusan KTP dan KK sudah sangat mudah dan cepat. Masyarakat hanya perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kepulauan Yapen, dan dokumen bisa diproses dalam waktu singkat.

“Sekarang tidak susah. Hari ini urus, hari ini bisa jadi. Jangan tunda-tunda lagi, terutama bagi keluarga baru atau yang belum pernah punya dokumen,” ujarnya.

Imbauan ini tidak hanya berlaku bagi warga di Distrik Angkaisera dan Yawakukat, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di 17 distrik, 160 kampung, dan 5 kelurahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Untuk mempermudah akses pelayanan hingga ke pelosok, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Dukcapil juga menjalankan program Jemput Bola (Jempol), di mana tim Dukcapil turun langsung ke distrik dan kampung-kampung untuk melayani perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan di tempat.

Diketahui, Program Jempol ini sangat membantu masyarakat di kampung-kampung yang jauh dari pusat kota. Masyarakat tidak perlu keluar biaya besar untuk datang ke kota, cukup datang ke lokasi pelayanan saat jadwal tim turun.

Program ini sangat bermanfaat bagi lansia, penyandang disabilitas, warga yang tidak bisa bepergian jauh, serta keluarga muda yang baru menikah dan belum memiliki KK sendiri.

Pemerintah berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya dokumen kependudukan sebagai identitas resmi yang berlaku secara nasional. Selain untuk kepentingan bantuan, KK dan KTP juga dibutuhkan dalam urusan pendidikan, kesehatan, perbankan, administrasi tanah, hingga kepemilikan usaha.

“Jangan tunggu butuh dulu baru urus. Miliki KTP dan KK sejak sekarang agar ke depan semua urusan bisa lebih mudah,” tutup Wakil Bupati.

Masyarakat dapat memantau informasi layanan jemput bola melalui kantor distrik atau kepala kampung masing-masing. (GM)

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan karakter dan spiritualitas masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roi Palunga dalam pembukaan resmi kegiatan Doa dan Pertemuan Hamba Tuhan Se-Tanah Papua Gereja Pekabaran Injil (GPI) Jalan Suci, yang berlangsung di Gedung Ibadah Jemaat Yerusalem GPI Jalan Suci, Jalan Imam Bonjol, Serui.

Dalam sambutannya, Bupati Arisoy menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada seluruh peserta dari enam provinsi di Tanah Papua yang telah datang untuk bersekutu dan mendoakan pembangunan rohani masyarakat. “Kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kehadiran 139 hamba Tuhan dari berbagai daerah menjadi berkat besar bagi kami,” ujar Bupati Arisoy.

Pemerintah Daerah turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, termasuk melalui bantuan dana sebesar Rp200 juta sebagai bentuk tanggung jawab dan kemitraan strategis antara pemerintah dan gereja dalam membangun masyarakat yang religius, adil, unggul, dan sejahtera.

Bupati juga menekankan pentingnya tema kegiatan, “Murnikan Hati, Teguhkan Panggilan”, sebagai landasan untuk memperkuat pelayanan dan menghadapi tantangan zaman. “Kemurnian hati adalah dasar dari segala pelayanan yang tulus dan berdampak. Pemerintah melihat gereja bukan hanya sebagai lembaga keagamaan, tapi juga mitra dalam membangun karakter dan kedamaian masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, kegiatan diawali dengan ibadah bersama yang berlangsung dalam suasana hikmat. Dalam momen tersebut, para hamba Tuhan secara khusus mendoakan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai bentuk dukungan rohani terhadap kepemimpinan mereka.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat dan tokoh gereja, di antaranya Ketua dan Anggota Tim Rasuli GPI Jalan Suci Papua, Asisten I Sekda Yapen Yohanis Matayane, perwakilan BPD GBI Wilayah Teluk Cenderawasih Pdt. Rofinus. Kadang, Ketua PGGK Cristian Tanawani, serta Sekretaris Sinode GPI Jalan Suci Indonesia Penatua Otis Sagrim, yang hadir mewakili Ketua Sinode.

Ketua Panitia, Daniel Reba, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini juga menjadi forum untuk mengevaluasi pelayanan para hamba Tuhan GPI Jalan Suci se-Tanah Papua serta mempererat sinergi antara gereja dan pemerintah.

Sebagai tanda dibukanya kegiatan secara resmi, Bupati dan Wakil Bupati bersama perwakilan Sinode menabuh tifa, simbol budaya Papua yang mencerminkan semangat kebersamaan dan perayaan. Serta Penyematan kartu tanda peserta. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan makan kasih (agape), menandai semangat persaudaraan dalam kasih Kristus.

Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 6 hingga 8 Juni 2025, dan diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam mendukung pelayanan rohani serta pembangunan daerah di Tanah Papua.(GM)

YAPEN -(deklarasinews.com)- Hujan deras yang mengguyur Distrik Yawakukat dan Angkaisera pada Senin sore, 2 Juni 2025 berapa hari lalu, menyebabkan meluapnya air dari Kali Sanayoka dan Kali Kainui. Luapan air ini memicu banjir yang berdampak pada sejumlah kampung di kedua distrik tersebut.

Sebagai bentuk tanggap darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Tim Terpadu Penanggulangan Bencana langsung turun ke lokasi, melakukan pendataan warga terdampak, serta menyalurkan bantuan secara cepat. Pada Kamis (5/6/2025), Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada warga terdampak di Balai Kampung Kainui II, Balai Kampung Roipi, dan Balai Kampung Yapanani.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa bencana ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon secara liar di sekitar sungai.

“Kita tahu bencana ini tidak kita minta, tapi juga jangan tutup mata bahwa kita ikut andil. Penebangan pohon sembarangan menyebabkan batang pohon menyumbat sungai, air jadi meluap. Kita sendiri yang rugi,” ungkap Roi Palunga.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak mengelola hutan dan tidak menebang pohon secara sembarangan, terutama di sekitar bantaran sungai.

“Kalau di pinggir kali habis pohon ditebang, air pasti keluar jalur. Sekarang kita terdampak, ke depan anak cucu kita yang rasakan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyalurkan 350 paket bantuan sembako kepada keluarga terdampak banjir di dua distrik tersebut. Bantuan ini didistribusikan di enam kampung, yaitu: Kampung Kainui II, Kampung Roipi, Kampung Yapanani, Kampung Borai, Kampung Ransarnoni dan Kampung Aitiri.

Penyaluran dilakukan berdasarkan data resmi yang telah dihimpun sebelumnya. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa bantuan hanya diberikan kepada warga yang rumahnya benar-benar terendam air, bukan sekadar halaman yang tergenang.

“Jangan ada salah paham. Ini bukan soal pilih kasih, tapi soal data. Yang terendam parah itulah yang didata dan dibantu,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga agar masyarakat mudah terdata saat terjadi hal-hal darurat.

“Kalau tidak punya KTP atau KK, ayo segera urus. Sekarang mudah. Hari ini urus, hari ini bisa keluar. Jadi kalau ada bencana, kami bisa cepat tangani,” tambahnya.

Kepala Kampung Kainui II, Klion Aninam, mewakili warga, menyampaikan terima kasih atas gerak cepat pemerintah.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Pemerintah cepat turun, air bersih langsung dikirim, dan kami langsung didata,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tanggap darurat, Pemerintah Daerah juga menyalurkan 6.000 liter air bersih menggunakan mobil pemadam kebakaran ke kampung-kampung terdampak, serta mendistribusikan sekitar 1.000 porsi makanan siap saji sebagai simbol perhatian di saat darurat.

Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Yapen, Drs. Jhon Muai, menyampaikan bahwa meskipun banjir telah surut, masyarakat harus tetap waspada karena cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi hingga September 2025.

“Kami imbau warga untuk tidak membangun rumah di tepi sungai atau lereng bukit yang rawan longsor. Keselamatan adalah hal utama,” pungkasnya.

Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen menyatakan komitmennya untuk terus memantau kondisi di lapangan dan akan menyalurkan bantuan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.(GM)

PAPUA -(deklarasinews.com)- Dalam Pandangan Pemerintahan bahwa  kebijakan Efisiensi anggaran secara Nasional  bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik agar dapat mencapai tujuan pembangunan dengan lebih Efektif dan Efisien,  ini artinya bahwa pemerintah berusaha untuk mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa setiap rupiah, yang di Keluarkan memberikan dampak Positif bagi masyarakat Indonesia.

Namun dimata Publik,   sesungguhnya kebijakan ini sangat kontras dengan  kondisi riil yang ada,   sehingga terkesan bahwa kebijakan ini hanya bersembunyi di balik kalimat “Efisiensi”,    Sebab pemanfaatan  hasil Efisiensi di alihkan kepada Makan Gratis Bergisi yang  di kelolah pihak ke tiga dengan management yang  tergesah – gesah.    Walau maksud dan tujuannya baik tetapi tataran Implementasinya masih jauh dari harapan,  perlu di Evaluasi,  karena di banyak daerah belum berjalan baik, termasuk di Tanah Papua.

Hal lainnya adalah  bahwa dengan adanya Efisiensi di harapkan dapat mengurangi kebocoran dan korupsi,   bahwa pada hal seperti ini jika di lakukan pengawasan secara ketat akan mengurangi kebocoran Anggaran dan praktek korupsi di Papua terutama dalam penggunaan Dana Otsus,  agar dana tersebut dapat di alihkan tuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, seperti Bansos atau pengembangan UMKM Lokal.  Namun  situasinya berbanding terbalik dari apa yang di harapkan.

Kebijakan Efisiensi di pandang mengabaikan kewenagan Otonomi Khusus Papua,     pada aspek ini,    pengelolaan FISKAL Daerah Provinsi Papua “Turun Sagat Signifikan”,  Transfer Daerah terkait Dana Otsus belum terlaksana,    yang  ada adalah  Dana Otsus serasah DAK.   Sudah Memasuki masa Akhir Triwulan I  dari penggunaan anggaran tahun 2025,   namun,   belanja rutin saja yang di gunakan, sementara hampir sejumlah Kab./Kota.   Untuk belanja modal  tidak bergerak atau belum di jalankan.    Maka hal ini dampaknya cukup terasa secara Ril,   sektor jasa perhotelan,  dan tingkat perputaran Uang di Daerah hampir tidak bergerak,    Untuk Kota Jayapura,  banyak Manejemen Perhotelan menjadi sepih, karena  aktifitas kantor untuk kegiatan – kegiatan yang biasanya dilakukan di Hotel  sudah berkurang dan hampir nyaris tidak ada.

Hal  ini berdampak sistemik pada tenaga karyawan dan lainnya di rumahkan,    sektor jasa angkutan umum ikut berpengaruh.    Hal Penting lainnya dari bagian kedua adalah  secara Politik Anggaran,    kuasa kewenagan pengelolaan keuangan daerah melalui Otsus telah di amputasi.        Sehingga pemerintah daerah melalui penjabat Gubernur tidak berdaya dan hanya menjalankan kebijakan pusat.

Bahwa Papua hari ini sedang tidak baik – baik saja.Pj, Gubernur Papua selaku pimpinan daerah sejak bertugas sampai hari ini  terlihat sangat “Ambigu”, ketidak mampunnya untuk menyelesaikan problematika pembangunan di daerah  di mulai dari permasalahan internal pemerintahan,    yaitu,  pemberian jabatan pelaksana tugas ( Plt) pada Esalon II – IV. Telah melampaui waktu yang di atur dalam  Undang  –   Undang maupun permendagri,    persoalan Krusial lainnya  adalah penyelesaian penataan asset daerah yang tidak tertip  administrasi,  dan terbengkalai,    persoalan penerbitan SK tugas sebagi tenaga kesehatan 529 Orang. Yang lagi di sikapi oleh Ketua DPRP,    masalah Anggota Dewan Kursi Pengangkatan Provinsi,      nasalah  pengrusakan lingkungan nelalui pertambangan liar di senggi, lereh dan taja,  yang merugikan Hak – hak Adat,    kasus karantina kayu Ilegal log juga seakan – akan hilang di telan bumi,  padahal sudah ada laporan masyarakat ke pemerintah maupun Polda Papua,  terkait hal ini.        Berikut  terkait nasalah tuntutan Mahasiswa Uncen,  maupun persoalan 130  Mahasiswa Fakultas Kedokteran.  Yang sampai saat ini menuntut  pembiayaan Study, perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa. Ada miskomunikasi antara lembaga Perguruan Tinggi dan Pemerintah Dalam Hal Pembiayaan,    karena itu surat pengaduan dari perwakilan Mahasiswa sebenarnya sudah di layangkan pada Pemerintah Provinsi Papua,   Lembaga MRP tuk melihat persoalan ini, namun belum di respon   tindak-lanjut penyelesaian kasus ini.

Kami mendukung pemikiran Fraksi    – fraksi di DPRP terkait penolakan penggunaan anggaran untuk PSU Pilkada. Sesungguhnya uang yang ada dari alokasi dana Pendidikan dapat di pakai tuk menyelesaikan tunggakan para Mahasiswa OAP,    sampai saat ini belum ada kebijakan dari Penjabat Gubernur terkait permasalahan Mahasiswa.

Kami berpandangan bahwa kehadiran Penjabat Gubernur sampai hari ini  sagat tidak membantu Orang Aslih Papua,    malah merugikan OAP di Tanah ini.    PJ Gubernur hanya jadi badut Jakarta di Tanah ini.     Fakta lain bahwa sesungguhnya  Provinsi Papua sudah harus juga Ikut menerima Dana Royalti Freeport dan Dana Royalti dari CO2 atas  penggunaan pemanfaatan  Hutan Papua,  agar menambah Income PAD Provinsi,    tetapi malah Hal ini  tidak di urus secara baik. Karena Leadersip yang sangat lemah ikut merugikan Orang Papua di Tanah atas kekayaan Alamnya.

Maka dengan demikian Untuk Hal ini; kami menyarankan :

1. Dalam Semangat Otsus Papua, Pemerintah harus Menyelesaikan Permasalah Beban Studi dari Mahasiswa Uncen dan Juga  130 Mahasiswa Fakultas Kedokteren Yang sudah Yudisium  maupun Yang Lagi Praktek Namun terhambat Biaya.2.  Penertiban Tambang – tambang Liar Yang Merusak Lingkungan dan Hutan serta Merusak Tatanan   Adat,.
2. Pembentukan Tim Penyelesaian Asset Daerah Provinsi Papua.
3. Beban Pembiayaan PSU Pilgub Papua di Kembalikan Menjadi Tanggungjawab Pemerintah Pusat.
4. Penolakan 529 Tenaga Kesehatan Yang Tidak Mencerminkan Amat Semangat Otonomi Khusus.
5. Menteri Dalam Negeri Harus Segerah Menganti Penjabat Gubernur Papua Dalam Waktu Dekat.         Jayapura Hollandia, 5 Juni 2025.

( Benyamin Wayangkau Tokoh Muda Saireri ).(GM)