Kategori: PemProv

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya menjaga posisi sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur air, penguatan sarana produksi pertanian, serta peningkatan sinergi penyuluh pertanian di seluruh daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menegaskan bahwa berbagai langkah strategis yang dijalankan pemerintah daerah tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Menurut Elvira, arahan Gubernur Lampung tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi bersama Kementerian Pertanian RI guna menjaga tren peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan.

Berbagai program yang dijalankan meliputi penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hingga pengawalan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas gabah dan jagung.

Hal itu sejalan dengan penyampaian Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian RI, Tin Latifah, yang menyebut Provinsi Lampung berhasil mencatatkan pertumbuhan produksi pangan lebih dari 16 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, Elvira menegaskan tantangan terbesar sektor pertanian Lampung saat ini masih berada pada tata kelola dan ketersediaan infrastruktur air.

“Ekosistem air di Provinsi Lampung saat ini belum terbangun secara optimal. Di musim hujan, kita masih kekurangan embung penampung sehingga drainase yang kurang maksimal memicu banjir dan genangan di areal persawahan yang berisiko menyebabkan gagal panen. Sebaliknya, saat musim kemarau, terlebih dengan adanya fenomena El Nino, lahan pertanian kita justru rentan mengalami kekeringan,” ujar Elvira.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan dan perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pertanian mempercepat program penguatan infrastruktur air pada tahun anggaran 2026 sesuai arahan Gubernur Lampung agar sektor pertanian memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap perubahan iklim ekstrem.

Program strategis tersebut mencakup pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, fasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Program irigasi perpompaan ini menjadi bagian dari strategi besar menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman musim kemarau panjang dan potensi El Nino 2026. Penguatan sistem pengairan diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, menekan risiko gagal panen, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan daerah.

Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Jaringan Irigasi, pemerintah pusat juga membuka ruang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi melalui intervensi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air pertanian di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, Elvira juga menyoroti kendala teknis administratif yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI. Dalam sistem tersebut, daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurutnya, sebagian besar penyuluh pertanian lapangan dan aparatur daerah belum memiliki latar belakang teknis untuk menyusun dokumen tersebut secara mandiri sehingga proses pengajuan sering membutuhkan bantuan pihak ketiga dan memerlukan waktu lebih panjang.

“Kami berharap Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah agar kapasitas teknis di lini lapangan semakin kuat dan proses percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian pasca-alih tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian.

Elvira menegaskan bahwa arahan Gubernur Lampung tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan sinergi kelembagaan dan pendampingan petani hingga tingkat lapangan.

“Hubungan kerja dan koordinasi antara dinas di daerah dengan para penyuluh harus tetap solid. Sinergi yang kuat di lapangan adalah kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai,” tutup Elvira.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan penyaluran gaji ketiga belas bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan mulai 2 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat ditemui awak media usai shalat ied Idul Adha 1447 H, Rabu (27/05/2026). Penyaluran gaji ketiga belas ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Lampung.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk mempersiapkan proses penyaluran secara matang, mulai dari perhitungan kebutuhan anggaran hingga pengaturan manajemen kas daerah agar pembayaran berjalan tepat waktu.

Kebijakan itu disiapkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Penyaluran gaji ketiga belas dinilai penting karena dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah.

Gubernur menilai pemberian gaji ketiga belas tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja aparatur, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Melalui penyaluran tersebut, pemerintah berharap PNS dan PPPK dapat merasakan manfaat nyata, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kebahagiaan keluarga. Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan pelayanan publik dan tugas pemerintahan.

Adapun dasar hukum penyaluran gaji ketiga belas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA tanggal 9 Maret 2026 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026. (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sebagai momentum spiritual dalam memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, serta solidaritas sosial. Semangat gotong royong ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat melaksanakan ibadah salat Iduladha 1447 Hijriah bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung di Masjid Raya Al-Bakrie, pada Rabu (27/5/2026).

​Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya memetik teladan mulia dari kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

“Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail Alaihissalam, kita mengambil pelajaran tentang arti pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan dalam menjalankan proses keimanan hingga melahirkan keberkahan dan kemuliaan,” ujarnya.

​Gubernur menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan secara nyata guna menjaga persatuan dan mendorong kemajuan daerah. Sinergisitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sejauh ini telah membuahkan hasil positif terhadap ketahanan ekonomi makro dan iklim keamanan yang kondusif di Provinsi Lampung.

​Terkait program kerja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat, meliputi sektor infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan optimal, serta penguatan sektor pertanian.

​”Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Alhamdulillah, kondisi ekonomi Lampung kita dapat dijaga dengan baik,” jelas Gubernur.

​Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung turut menyampaikan rasa syukur atas perhatian Pemerintah Pusat. Pada hari raya kurban tahun ini, Provinsi Lampung menerima bantuan kemasyarakatan berupa 16 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dialokasikan secara merata untuk 15 kabupaten/kota dan Provinsi. Bantuan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk menyempatkan doa bersama bagi keselamatan warga Lampung dan Indonesia yang tengah melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

​”Semoga seluruh jemaah haji asal Lampung dan seluruh jemaah haji Indonesia, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air sebagai haji dan hajah yang mabrur dan mabruroh,” pungkasnya.

​Ibadah salat Iduladha di Masjid Raya Al-Bakrie ini berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri oleh Sekdaprov Lampung, kepala instansi vertikal, jajaran pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, pengurus MUI Lampung, serta ribuan masyarakat.

Usai melaksanakan salat Idul adha 1447 Hijriah, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal secara simbolis menyerahkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia.

Sapi kurban bantuan Presiden tersebut memiliki bobot yang cukup besar, yakni mencapai 1 ton 150 kilogram, dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak di sekitar kawasan Masjid Raya Al-Bakrie.

“Saya mewakili, menyerahkan sapi (bantuan) presiden untuk diserahkan kepada Masjid Al-Bakrie untuk dikorbankan, lalu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Gubernur. (Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendukung penuh rencana penyusunan roadmap program PLN Masuk Desa yang menargetkan seluruh desa di Provinsi Lampung teraliri listrik 100 persen pada tahun 2026.

Hal itu disampaikannya usai menerima kunjungan General Manager PT PLN (Persero) UID Lampung Rizky Mochamad beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (26/5/2026).

“Kami sangat semangat dan mendukung penuh program ini. Harapannya, tidak ada lagi desa di Lampung yang tertinggal dalam pembangunan, khususnya akses listrik,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Mirza juga mengapresiasi kinerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung dalam merespons cepat keluhan masyarakat terkait kelistrikan.

Ia menyampaikan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PLN selama ini berjalan baik, terutama dalam penanganan gangguan listrik di masyarakat.

“Selama saya menjabat, kolaborasi dengan PLN berjalan sangat baik. Aduan dan keluhan masyarakat terkait kelistrikan dapat ditangani dengan cepat. Mudah-mudahan kerja sama ini terus terjaga demi kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga memberikan apresiasi atas kecepatan PLN dalam memulihkan pasokan listrik saat terjadi gangguan atau blackout di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu.

“Lampung menjadi wilayah dengan pemulihan listrik tercepat di Sumatera. Dalam waktu sekitar dua jam, listrik sudah kembali normal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan Pemprov Lampung dan PLN juga berkomitmen menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan pengembangan infrastruktur kelistrikan.

“PLN berkomitmen mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung agar pembangunan ke depan berjalan optimal,” jelasnya.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam mendorong kesejahteraan petani, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan rakor tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/05/2026).

Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2026 tersebut dihadiri jajaran Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Dalam arahannya, Gubernur memaparkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Namun, produktivitas sejumlah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong masih berada di bawah capaian negara-negara lain.

“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan, saat ini sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada tiga komoditas utama tersebut. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi agenda prioritas yang harus diwujudkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Ia juga memaparkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menyumbang kontribusi besar senilai Rp150 triliun atau setara dengan 28 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Dari total luas wilayah Lampung sebesar 3,3 juta hektare, terdapat sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare lahan pertanian aktif yang menghidupi sekitar 2 juta tenaga kerja.

“Struktur tanah kita, struktur tanaman kita menyebabkan Lampung menjadi daerah yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” ujar Gubernur dalam arahannya.

Ia menekankan peran historis Lampung sebagai lumbung pangan penyokong kebutuhan komoditas padi, jagung, dan singkong untuk wilayah Jawa, Sumatera, hingga DKI Jakarta.

Gubernur juga menggaris bawahi komitmen pemerintah dalam mendongkrak kesejahteraan petani melalui intervensi tata niaga dan stabilitas harga. Kebijakan proteksi harga di tingkat produsen, seperti harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram, dinilai telah meningkatkan pendapatan para petani.

Dampak positif dari penguatan ekonomi pedesaan ini ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di berbagai kabupaten, serta kenaikan angka pendaftaran mahasiswa baru pada perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung hingga 20 persen.

Menghadapi proyeksi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, serta ancaman krisis pangan dunia di masa mendatang, Gubernur menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi modern.

“Target kita, Bapak-Ibu sekalian, adalah memberikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pihak lainnya. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegas Gubernur.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Tin Latifah selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung, menyampaikan dukungan penuh terhadap akselerasi swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam evaluasi kinerja terbarunya, Kementan memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Tulang Bawang yang berhasil mencatat capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026.

Tren positif tersebut berlanjut pada Mei 2026, di mana Provinsi Lampung berhasil menembus posisi lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan persentase capaian 62 persen.

Dalam visi mewujudkan ketahanan pangan nasional, Presiden menetapkan empat program prioritas utama, yaitu swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi.

Pemerintah menekankan bahwa persoalan pangan harus dipandang secara strategis sebagai persoalan hidup atau matinya suatu bangsa. Karena itu, swasembada pangan menjadi prioritas utama yang harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap, melalui komitmen sinergis dan integrasi program kerja lintas sektoral ini, Lampung tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, tetapi juga semakin memantapkan posisinya sebagai pilar utama stabilitas dan kedaulatan pangan Republik Indonesia.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Lampung, M. Firsada, menghadiri acara Penyerahan Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa Sapi dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 secara daring. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro ini diikuti dari Ruang Command Center Lantai I Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (26/5/2026).

​Pada Iduladha tahun ini, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi bantuan ternak sebanyak 16 ekor sapi kurban. Sebanyak 15 ekor sapi akan didistribusikan ke masjid-masjid yang tersebar di 15 kabupaten/kota, sedangkan 1 ekor dialokasikan khusus untuk tingkat provinsi. Sapi kurban tingkat provinsi tersebut memiliki bobot seberat 1.124 kg dan direncanakan diserahkan secara resmi kepada pengurus Masjid Al Bakrie.

​Secara keseluruhan, jenis ternak yang dialokasikan meliputi Sapi Limousin, Simmental, Brahman, dan Belgian Blue Cross. Kualitas ternak tahun ini tergolong sangat luar biasa, di mana 14 ekor dari total 16 ekor sapi yang disediakan memiliki bobot premium mencapai 1 ton ke atas.

​Wamensesneg Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa secara nasional Presiden menyalurkan total 1.098 ekor sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan.

​Juri Ardiantoro memaparkan terdapat standar khusus yang diterapkan oleh Kepala Negara dalam pemilihan hewan kurban ini.

“Karena standar yang diberikan Pak Presiden untuk kurban ini, bobot sapinya sekitar 800 kilo sampai 1.300 kilo, atau sampai 1,3 ton,” ujarnya.

​Wamensesneg juga memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui seleksi ketat serta pengawasan kesehatan yang komprehensif.

“Dan sapi-sapi ini insya Allah dijamin kesehatannya sehingga memenuhi kriteria sebagai hewan kurban yang sehat yang sudah diberikan legalisasinya atau surat keterangan dari instansi yang terkait, Surat Keterangan Kesehatan Hewan,” kata Wamensesneg.

Seluruh ternak juga dipastikan memenuhi syariat Islam, yakni telah berusia minimal dua tahun dan tidak memiliki cacat fisik.

Wamensesneg juga menyampaikan salam hangat dari Presiden sekaligus menitipkan pesan kepada para pamong dan kepala daerah untuk mengawal ketat seluruh proses hilirisasi bantuan ini.

​”Bapak Presiden memberikan apresiasi dan titip salam kepada Bapak Ibu sekalian, semoga bantuan ini bisa mencerahkan masyarakat dan membantu masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Adha,” pungkas Juri Ardiantoro.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Ruwa Jurai. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kerja sama dengan BINAR dan Microsoft dalam menyelenggarakan webinar pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi lebih dari 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas instansi di lingkungan Pemerintah Provins Lampung yang digelar secara daring, Senin (25/5/2026).

​Program bertajuk GARUDA AI for Microsoft Elevate ini dirancang khusus sebagai bagian dari upaya nyata penguatan kapasitas dan kompetensi digital ASN. Melalui pelatihan ini, para abdi negara didorong untuk menciptakan layanan publik yang lebih adaptif, efektif, efisien, serta responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi global.

​GARUDA AI for Microsoft Elevate merupakan inisiatif nasional berupa pelatihan AI gratis bersertifikat yang ditujukan bagi ASN di seluruh Indonesia. Program berskala besar ini menargetkan pencapaian lebih dari 145.000 ASN dan 5.000 AI Policy Makers hingga tahun 2026 mendatang.

​Sebagai National Implementation Partner, BINAR memimpin langsung pelaksanaan program, mulai dari pengembangan kurikulum, pelatihan fasilitator, hingga penyelenggaraan pelatihan interaktif berbasis teknologi Microsoft. Sementara itu, GARUDA AI for Microsoft Elevate berfungsi sebagai platform nasional pembelajaran AI guna menyokong kompetensi digital ASN lintas instansi dan daerah.

​Gubernur Lampung diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Drs. M. Alhusniriski, M.Si., menegaskan pentingnya adaptabilitas birokrasi di tengah pesatnya arus modernisasi.

​“Saat ini kita hidup di era perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara masyarakat bekerja, belajar, berinteraksi, hingga memperoleh layanan publik. Pemerintah tidak boleh tertinggal dari perubahan tersebut. Birokrasi harus bergerak lebih lincah, cerdas, dan inovatif,” ujar Drs. M. Alhusniriski, M.Si. saat membuka kegiatan.

​Selanjutnya, M. Alhusniriski menambahkan bahwa transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan suatu kebutuhan mutlak. Hal ini mengingat tantangan efisiensi anggaran yang semakin ketat, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta tingginya tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi, khususnya AI, dinilai menjadi salah satu solusi strategis. Program pelatihan GARUDA AI ini dipandang sangat penting dan relevan untuk menyokong peningkatan kapasitas ASN di lingkungan pemerintahan.

​Dalam sesi pembelajaran interaktif tersebut, para peserta diperkenalkan pada pemanfaatan AI sebagai enabler (penggerak) utama guna meningkatkan keunggulan kompetitif sektor publik. Implementasi AI dalam sistem pemerintahan diproyeksikan mampu memberikan empat dampak simultan bagi akselerasi kinerja birokrasi, antara lain :

1. ​Respons Lebih Cepat: AI memungkinkan pemerintah merespons aspirasi masyarakat secara real-time melalui analisis data otomatis.
2. ​Transparansi Data: Pemanfaatan AI mendukung pengelolaan data yang lebih terbuka sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
3. ​Kebijakan Akurat: AI membantu perumusan kebijakan berbasis data terverifikasi, bukan sekadar intuisi.
4. ​Efisiensi Anggaran: AI mendukung perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih optimal melalui analisis prediktif.

​Melalui program terpadu ini, ASN Pemprov Lampung didorong untuk jeli melihat peluang otomasi pada proses kerja rutin demi mengerek efisiensi operasional. Selain itu, ASN diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan (decision making) berbasis analisis data strategis, dengan tetap memegang teguh prinsip etika, kesiapan organisasi, serta kepatuhan data agar implementasi teknologi berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

​Ke depan, program GARUDA AI for Microsoft Elevate berkomitmen untuk memperluas jangkauan ke berbagai instansi pemerintah di seluruh penjuru Indonesia. Momentum kolaborasi di Provinsi Lampung ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kuat menuju terbentuknya ekosistem birokrasi digital yang berdaya saing global, dengan memosisikan ASN sebagai penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia Digital Berdaulat.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (25/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif pemerintahan, melainkan ruang evaluasi bersama atas berbagai ikhtiar pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025.

Gubernur Mirza memandang proses pembahasan yang telah berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam dinamika pemerintahan daerah.

“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus (pansus) LKPJ, atas perhatian, waktu, pemikiran, dan energi yang telah dicurahkan dalam melakukan pembahasan secara mendalam terhadap substansi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki dampak yang semakin nyata bagi masyarakat Lampung.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan kualitas pelayanan publik.

Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan penguatan sektor unggulan daerah.

Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat berbagai harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.

Oleh karena itu, seluruh rekomendasi DPRD, baik pada aspek kebijakan, tata kelola, maupun efektivitas pelaksanaan pembangunan, akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurutnya, rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari mekanisme formal pemerintahan, melainkan kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan.

“Karena itu, kami memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap setiap masukan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan daerah,” katanya.

Gubernur menambahkan, dinamika ekonomi, perubahan sosial, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan seluruh elemen pemerintahan bekerja lebih adaptif, kolaboratif, dan terukur.

Dalam konteks tersebut, hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Dukungan, pengawasan, serta komunikasi yang konstruktif akan menjadi kekuatan bersama dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Gubernur Mirza berharap, semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan Lampung yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing.

Sementara itu dalam laporannya, Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Pansus juga mencatat sejumlah capaian positif pembangunan daerah, di antaranya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh relatif baik.

Namun demikian, pansus memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengukuran kinerja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan kapasitas fiskal, hingga peningkatan efektivitas belanja daerah agar semakin berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Pansus DPRD juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, serta memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.