Kategori: Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat menyikapi lonjakan harga minyak goreng yang memicu inflasi bulanan sebesar 0,53 persen pada April 2026. Melalui kerja sama strategis dengan Perum Bulog, Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyalurkan ratusan ribu liter Minyakita secara serentak ke 15 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Lampung guna menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran.

​Intervensi pasar ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, M. Zimmi Skil, memastikan bahwa harga jual Minyakita dalam operasi pasar ini dipatok Rp15.500 per liter, jauh di bawah harga pasar saat ini. Untuk menjamin keadilan distribusi dan mencegah praktik spekulasi atau penimbunan, pembelian dibatasi maksimal dua liter per warga.

​“Pembatasan kuota wajib diberlakukan supaya semua masyarakat yang antre kebagian jatah dan tidak ada pihak yang menimbun barang,” ujar M. Zimmi Skil.

Pemerhati Pembangunan sekaligus anggota Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah gejolak harga.

​“Operasi pasar bertindak layaknya peredam kejut ketika rantai distribusi terganggu. Kalau negara absen saat harga bahan pokok bergejolak, pendapatan riil rumah tangga akan langsung tergerus. Upaya stabilisasi harus nyata dan langsung menyentuh masyarakat, bukan sebatas rapat birokrasi di atas kertas,” tegas Mahendra Utama saat memberikan keterangan di Bandar Lampung, Senin (11/5).

​Mahendra mengungkapkan, kelangkaan Minyakita belakangan ini disebabkan oleh besarnya alokasi pada periode Februari hingga April yang terserap untuk program bantuan sosial. Hal tersebut berdampak pada menyusutnya pasokan reguler bagi pedagang eceran. Guna mengatasi hal tersebut, operasi pasar akan dilaksanakan secara intensif mulai Selasa, 12 Mei 2026, hingga akhir bulan pada setiap hari kerja.

Menutup keterangannya, Mahendra Utama menekankan bahwa ketersediaan barang dengan harga terjangkau adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola ketahanan pangan daerah.

​“Piring makan keluarga tetap terjamin isinya, tanpa membuat para ibu rumah tangga khawatir akan lonjakan harga bahan pokok,” pungkas Mahendra.

Pemimpin Wilayah Bulog Lampung, Rindho Safutra, yang mewakili Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdani, menyatakan kesiapannya untuk menjamin kelancaran rantai pasok. Pihaknya terus memacu proses bongkar muat agar penyaluran ke seluruh titik berjalan sesuai regulasi Kementerian Perdagangan.

​Pelaksanaan distribusi pangan murah ini menyasar titik-titik vital ekonomi warga. Di Bandar Lampung, penyaluran dilakukan di Pasar Panjang, Kangkung, Tugu, Way Halim, dan Pasir Gintung. Sementara itu, jangkauan operasi juga menyentuh daerah lain seperti Pasar Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji hingga Pasar Kopindo di Kota Metro.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Lampung dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah, di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (12/5/2026).

Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa capaian pengendalian inflasi di Provinsi Lampung patut disyukuri. Berdasarkan data statistik terbaru, inflasi Lampung tercatat sebagai salah satu yang terendah secara nasional. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak terlena dengan capaian tersebut.

Menurutnya, arahan Gubernur Lampung sangat jelas, yakni memastikan bahwa angka inflasi yang baik benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikator utamanya adalah masyarakat mampu memperoleh bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Marindo menegaskan, pengendalian harga tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Lampung, tetapi harus melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota. Ia menjelaskan bahwa titik survei inflasi yang ditentukan pemerintah pusat berada di beberapa daerah tertentu, sehingga pemerintah provinsi juga perlu memahami metode pengambilan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menilai, pemahaman terhadap data sangat penting agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengendalian harga. Karena itu, Pemprov Lampung terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat.

Marindo meminta jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran sesuai komoditas masing-masing. Dinas Pertanian, misalnya, bertanggung jawab pada komoditas pangan seperti padi dan jagung, sementara Dinas Perkebunan menangani komoditas gula dan kopi.

Ia mencontohkan tingginya harga gula beberapa waktu lalu yang harus segera direspons melalui langkah konkret dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, Dinas Perdagangan juga diminta memperkuat pengawasan pasar serta memantau perilaku konsumen dan distribusi barang.

Marindo juga menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan daerah secara detail, mulai dari data produksi, luas lahan, lokasi produksi, hingga kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan data yang rinci, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan komoditas dan mengantisipasi potensi kekurangan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga.

“Data harus menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan. Dengan data yang kuat, pemerintah dapat melakukan intervensi secara tepat, baik melalui operasi pasar, kerja sama antardaerah, maupun langkah strategis lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, serta dukungan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Marindo menegaskan bahwa prinsip utama pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat melalui keterjangkauan harga bahan pokok. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Secara year on year (yoy), inflasi gabungan Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen, sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen dan inflasi month to month sebesar 0,55 persen. Kondisi tersebut menunjukkan inflasi Lampung masih berada dalam kondisi terkendali.

Capaian tersebut melanjutkan tren positif pengendalian inflasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2025, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,25 persen, menjadi yang terendah se-Sumatera dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Sebelumnya, inflasi Lampung pada Desember 2024 tercatat 1,57 persen dan pada Desember 2023 sebesar 3,47 persen.

Selain itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) April 2026 juga menunjukkan tren penurunan, yakni minus 0,88 persen pada minggu kedua, minus 1,13 persen pada minggu ketiga, dan minus 1,18 persen pada minggu keempat.

Meski demikian, TPID tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, dan sigaret kretek mesin.

Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi meningkatnya biaya kemasan akibat lonjakan harga plastik imbas konflik Timur Tengah. Sementara kenaikan harga beras dan cabai merah terjadi seiring berakhirnya panen raya serta terbatasnya produksi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan tunda tanam.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, berbagai langkah konkret telah dilakukan, di antaranya pemantauan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok di 15 kabupaten/kota, pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), sidak pasar tradisional dan retail modern, hingga pengawasan distribusi pangan bersama Satgas Pangan.

TPID Provinsi Lampung juga terus memperkuat ketahanan pasokan pangan melalui percepatan penyaluran beras SPHP dan pengadaan gabah petani lokal oleh BULOG. Hingga 7 Mei 2026, realisasi pengadaan gabah petani lokal mencapai 358,9 juta kilogram Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 183,6 juta kilogram beras.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan menyampaikan bahwa saat ini inflasi pangan masih menjadi perhatian utama. Berdasarkan hasil analisis, beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir masih menjadi penyumbang tekanan inflasi.

Bank Indonesia menilai tantangan pengendalian inflasi hingga akhir tahun masih cukup besar, terutama pada kelompok bahan makanan. Oleh karena itu, BI bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, BI juga telah memetakan daerah surplus dan defisit komoditas pangan di kabupaten/kota. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif dan pemerintah dapat segera melakukan intervensi ketika terjadi kekurangan pasokan di suatu wilayah.

Bank Indonesia berharap koordinasi bersama pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar inflasi pangan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia turut melakukan penguatan sektor pertanian melalui implementasi Good Agricultural Practices (GAP), pengembangan pupuk organik cair, dukungan bed dryer, serta pengembangan sistem e-Horti sebagai early warning system (EWS) untuk memantau potensi pasokan hortikultura.

Dalam mendukung kelancaran distribusi pangan, Pemprov Lampung juga melaksanakan perbaikan ruas jalan dan drainase di sejumlah wilayah, seperti Lampung Timur, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Lampung Tengah, Mesuji hingga Kota Bandar Lampung.

Tak hanya itu, penguatan kerja sama antar daerah juga terus dilakukan, termasuk kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan UMKM.

Pada aspek perlindungan masyarakat, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan tunai dan paket sembako kepada 719.220 keluarga penerima manfaat guna menjaga daya beli masyarakat.

Ke depan, TPID Provinsi Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan intensifikasi pengawasan harga serta distribusi pangan, khususnya terhadap komoditas strategis yang berpotensi mengalami kenaikan menjelang hari besar keagamaan maupun perubahan musim.

Pemprov Lampung juga akan terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan Gerakan Pangan Murah, optimalisasi Posko Inflasi Digital, serta penguatan komunikasi publik melalui media massa dan media sosial guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. (Red)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Autisme Sedunia, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) menggelar kegiatan sosial di SLB Autis Talang Kelapa, Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus di Sumatera Selatan.

Mengusung tema “Autisme dan Kemanusiaan, Setiap Kehidupan Bernilai”, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang, Direktur Utama PT Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) Adib Ubaidillah, SE, MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd, jajaran direksi PT TSM, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, PT TSM menyerahkan berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi kebutuhan terapi dan aktivitas belajar siswa di SLB Autis Talang Kelapa. Bantuan tersebut berupa enam unit sepeda statis, dua unit trampolin, tiga matras gymball terapi, serta 31 paket sembako yang diberikan kepada guru dan pendamping sekolah.

Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang memberikan apresiasi atas komitmen sosial yang terus ditunjukkan PT Tirta Sriwijaya Maju sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat dalam mendukung proses terapi dan pengembangan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

“Hari ini penyerahan bantuan TJSL PT Tirta Sriwijaya Maju sangat membantu anak-anak sekolah di sini. Kami mengapresiasi PT TSM sebagai BUMD yang memiliki komitmen memajukan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Cik Ujang.

Ia juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan sektor pendidikan menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak-anak autisme di Sumsel.

“Ini bentuk kepedulian perusahaan, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan dunia pendidikan di Sumsel. Kami berharap BUMD lainnya juga dapat mengikuti langkah PT TSM,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda), Adib Ubaidillah, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek bisnis semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti ini rutin dilakukan, khususnya di wilayah ring satu perusahaan, sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

“Kami ingin hadir bersama mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Kegiatan seperti ini rutin kami lakukan terutama di wilayah ring satu perusahaan,” katanya.

Adib menjelaskan, bantuan yang disalurkan kali ini difokuskan untuk menunjang kebutuhan siswa berkebutuhan khusus sekaligus memberikan apresiasi kepada para guru dan pendamping yang selama ini dengan penuh dedikasi mendampingi anak-anak autisme.

“Insya Allah kegiatan ini akan terus berlanjut. Kami berharap bantuan ini dapat membantu anak-anak menjadi lebih baik dan lebih percaya diri,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Pembantu Pembina Yayasan Gentar Alam SLB Autis Talang Kelapa, Kartini, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan PT TSM kepada sekolah tersebut.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu proses pembelajaran dan terapi bagi para siswa. Saat ini, SLB Autis Talang Kelapa memiliki 93 siswa mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMA sejak berdiri pada tahun 2014.

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari PT TSM. Saat ini sekolah kami memiliki 93 siswa mulai dari tingkat PAUD, SD hingga SMA. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2014,” ujarnya.

Kartini berharap dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, serta para donatur terus mengalir demi mendukung pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Sumatera Selatan.

“Anak-anak kami luar biasa dan memiliki potensi besar. Kami berharap semakin banyak pihak yang peduli dan membantu sekolah ini,” tandasnya. (Ning)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa radio masih memiliki peran penting sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat di tengah derasnya arus digitalisasi dan perkembangan platform informasi baru yang semakin cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, saat membuka kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, Diruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (12/5/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan apresiasi kepada KPI Pusat, KPID Lampung, PRSSNI, serta seluruh pihak yang telah menghadirkan program yang sangat relevan bagi masa depan dunia penyiaran, khususnya radio,” ujar Gubernur.

Menurutnya, radio tetap memiliki kekuatan sebagai media yang cepat, sederhana, dekat, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Radio juga dinilai masih menjadi sumber informasi penting, terutama saat kondisi darurat maupun ketika jaringan internet mengalami gangguan.

“Ketika bencana terjadi, radio sering kali menjadi media pertama yang diandalkan masyarakat. Radio juga mampu menjaga bahasa, seni, dan identitas daerah melalui konten lokal,” katanya.

Gubernur menyebut, sesuai yang ditegaskan UNESCO pada peringatan Hari Radio Internasional, radio memiliki tiga kekuatan utama, yakni menginformasikan, menghibur, dan mendidik. Karena itu, tantangan dunia radio saat ini bukan hanya bertahan di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga bagaimana tetap relevan dengan menghadirkan konten kreatif, adaptif, dan berkualitas.

Melalui kegiatan Radio Academy, para pengelola radio dibekali kemampuan terkait pemrograman siaran, penguatan konten berita, manajemen hiburan, hingga pemahaman regulasi penyiaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme dan daya saing radio di Provinsi Lampung.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi rangkaian kegiatan pembagian radio kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi publik.

“Semakin banyak masyarakat yang mendengar radio, semakin besar pula manfaat informasi yang bisa diterima publik,” ujarnya.

Gubernur turut menyoroti perkembangan pembangunan di Provinsi Lampung yang terus menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, penguatan konektivitas infrastruktur, hingga penurunan angka kemiskinan.

Menurutnya, capaian pembangunan tersebut perlu diketahui masyarakat secara luas dan radio memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap radio di daerah terus menghadirkan siaran yang cerdas, sehat, edukatif, menjunjung etika penyiaran, serta tetap memberi ruang bagi kearifan lokal Lampung.

“Mari kita buktikan bahwa di tengah era digital, radio tetap bisa berkembang, berinovasi, dan tetap didengar oleh berjuta telinga,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPI pusat, I Made Sunarsa, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penguatan dunia penyiaran radio di daerah. Ia mengaku senang dapat hadir dan melihat antusiasme peserta dalam kegiatan Radio Academy 1 (Programming) yang dinilai menjadi ruang pembelajaran sekaligus penguatan kapasitas insan radio di Lampung.

Menurutnya, pelaksanaan Radio Academy merupakan langkah nyata untuk menjawab tantangan radio di tengah perkembangan era digital. Ia menegaskan bahwa keberadaan radio masih sangat dibutuhkan negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama dalam menjalankan fungsi edukasi, penyampaian informasi yang akurat, hiburan yang sehat, serta membangun budaya dan karakter masyarakat yang bermartabat.

“Radio memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan masyarakat dan menjaga kualitas informasi publik. Karena itu, radio harus terus hidup, berkembang, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga kesempatan berdiskusi dan praktik langsung bersama para narasumber yang telah berpengalaman di industri penyiaran nasional. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kualitas program siaran radio agar lebih kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan Radio Academy, KPID Lampung juga melaksanakan pembagian radio kepada masyarakat di berbagai wilayah sebagai upaya memperluas akses informasi publik dan meningkatkan jumlah pendengar radio.

“Kami berharap radio di Lampung kembali bangkit, berkembang secara berkelanjutan, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya. (Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat exit meeting bersama Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana beserta jajaran perangkat daerah terkait mendengarkan paparan Inspektur I Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Harun Yuni Aprin mengenai hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan sejak 5 hingga 12 Mei 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Itjen Kemendagri mencatat sebanyak 26 temuan yang terbagi dalam tiga kategori, yakni temuan umum, teknis, dan pengawasan program strategis nasional yang menjadi fokus perbaikan Pemerintah Provinsi Lampung ke depan.

Pada kategori umum, Itjen Kemendagri menyoroti sejumlah aspek seperti pendapatan daerah, pengawasan aset yang belum tertib dan belum terawasi secara maksimal, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang pada beberapa sektor dinilai belum terpenuhi secara optimal.

Sementara dalam pengawasan teknis, Itjen Kemendagri menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah karena belum memiliki standar operasional prosedur yang terpadu.

Selain itu, dalam pengawasan program strategis nasional, Itjen Kemendagri turut menyoroti sejumlah indikator pembangunan seperti target pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan nilai tukar petani di beberapa kabupaten/kota yang dinilai belum mencapai target.

Menanggapi hasil tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan temuan yang disampaikan oleh Itjen Kemendagri.

Ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan melaporkan progres tindak lanjut kepada Inspektorat Provinsi Lampung.

Menurutnya, seluruh temuan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Oleh karena ini adalah penopang pemerintahan Provinsi Lampung, ini semua sudah menjadi catatan, saya merasa penting untuk mengikuti perkembangan tindak lanjut ini,” katanya.

Marindo juga meminta Inspektorat Provinsi Lampung bersama jajaran Inspektur Pembantu (Irban) untuk melakukan monitoring terhadap masing-masing OPD dan secara berkala mengekspos perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan.

“Saya minta ada waktu khusus untuk diekspos terkait dengan temuan ini dan progresnya. Mungkin satu bulan ke depan seperti apa progres yang telah dilakukan dan goals-nya seperti apa,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa hasil pengawasan tersebut harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan bersama bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ini sudah jelas lemahnya dimana. Oleh karena itu saya minta mulai hari ini segera ditindaklanjuti,” tegas Marindo.

Sekdaprov juga meminta seluruh kepala OPD segera melakukan briefing internal bersama jajaran masing-masing untuk membahas hasil temuan dan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan.

“Tiga puluh hari ke depan kita akan briefing, ekspos dari Inspektorat untuk menyampaikan tindak lanjut atas hasil temuan ini. Kita akan nilai semangat Bapak dan Ibu semua dalam menertibkan dan menindaklanjuti hasil temuan Irjen ini,” ujarnya.

Melalui tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan program strategis nasional di Provinsi Lampung dapat berjalan semakin optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.