Kategori: Pemerintahan

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut baik kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nasyiatul Aisyiyah dalam mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat menerima kunjungan kerja Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (13/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Jihan mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan Nasyiatul Aisyiyah karena dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang selama ini telah dilakukan Nasyiatul Aisyiyah. Kehadirannya nyata di tengah masyarakat, terutama dalam mendampingi perempuan dan anak,” ujar Jihan.

Ia menilai organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menjangkau berbagai persoalan sosial hingga ke tingkat akar rumput.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan program pembangunan sosial kemasyarakatan.

“Kami bangga ada organisasi perempuan yang konsisten bergerak dan hadir di tengah masyarakat. Pemerintah tentu memiliki keterbatasan, sehingga kami membutuhkan tangan-tangan kolaboratif untuk menjangkau sudut-sudut masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh,” katanya.

Jihan juga membuka peluang agar Nasyiatul Aisyiyah terlibat dalam berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak sesuai visi dan misi daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai persoalan sosial, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pernikahan dini, hingga angka putus sekolah.

“Isu-isu seperti TPPO, pernikahan dini, dan putus sekolah membutuhkan perhatian bersama. Kami berharap Nasyiatul Aisyiyah dapat membantu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak menikah sebelum siap secara usia maupun mental,” ungkapnya.

Selain itu, Jihan mendorong kolaborasi di bidang kesehatan melalui edukasi kesiapan pernikahan dan kesehatan reproduksi sebagai upaya mencegah pernikahan usia dini.

Menurutnya, pemahaman yang baik sejak awal penting untuk menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Ia turut menyoroti pentingnya penguatan perlindungan anak melalui program Gerakan Anak Berani Bilang Tidak (Gebrak).

“Kami ingin anak-anak di Lampung tumbuh dengan aman, berani melindungi diri, serta memiliki masa depan yang baik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jihan turut menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Muktamar XV Nasyiatul Aisyiyah Tahun 2026 yang akan digelar di Surakarta, Jawa Tengah, pada 6–8 Agustus 2026.

Ia berharap agenda nasional tersebut dapat semakin memperkuat kontribusi Nasyiatul Aisyiyah dalam pembangunan perempuan dan generasi muda di Indonesia.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan asal Malaysia, Citaglobal Berhad, dalam bidang energi terbarukan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Executive Chairman & President Citaglobal Berhad YBHG. Tan Sri Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria , di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (13/5/2026).

​Kerja sama ini mencakup tiga kajian utama, yakni kajian pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), kajian biomassa limbah industri, serta kajian proyek tenaga surya.

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung kini memfokuskan strategi pembangunan pada hilirisasi komoditas pertanian. Langkah ini didukung oleh infrastruktur konektivitas yang memadai, termasuk pelabuhan dalam, jalan tol, dan rencana pengembangan jalur kereta api.

​”Ke depan, Provinsi Lampung akan fokus menjadi lumbung energi, terutama energi terbarukan. Kami memiliki potensi floating solar di tiga bendungan dengan kapasitas mencapai 150-200 MW per bendungan, serta potensi pemanfaatan limbah pangan untuk bio-energy,” ujar Gubernur.

​Selain sektor energi, Gubernur juga memaparkan peluang investasi dalam proyek rehabilitasi mangrove di wilayah Lampung Timur. Proyek ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang sebelumnya merupakan lahan tambak tidak produktif, sekaligus menjadi sumber karbon kredit yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

​”Konsep rehabilitasi ini memberikan lima manfaat, yaitu memulihkan ekosistem, mengembalikan mata pencaharian 20.000 petani tambak, penyerapan karbon dioksida, penahan abrasi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

​Menanggapi hal tersebut, Dato’ Sri Mohamad Norza Zakaria menyambut baik inisiatif kerja sama ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti kajian teknis proyek tersebut dalam satu tahun ke depan, sesuai dengan prosedur persetujuan dari kementerian terkait di tingkat pusat.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mesuji melalui virtual meeting di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Rabu (13/05/2026).

Dalam arahannya, Jihan menyampaikan bahwa program penanggulangan tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan dengan target penurunan kasus TBC hingga 50 persen.

Pemerintah Provinsi Lampung akan mengoptimalkan peran seluruh layanan kesehatan mulai dari puskesmas, posyandu, hingga kader kesehatan di tingkat daerah guna mempercepat eliminasi TBC.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari inventarisasi permasalahan penanganan TBC di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan fokus pembahasan terhadap kondisi dan tantangan di Kabupaten Mesuji.

Menurut Jihan, penanganan TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor sebagaimana saat penanganan pandemi, dengan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader kesehatan, hingga masyarakat.

“Penanganan TBC tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Semua pihak harus bergerak bersama agar percepatan eliminasi TBC dapat tercapai,” ujarnya.

Jihan juga memaparkan bahwa target penanganan TBC Provinsi Lampung tahun 2026 mencapai 30.746 kasus, sementara capaian saat ini masih berada di kisaran 4.000 kasus.

Meski demikian, Lampung dinilai memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup memadai untuk mendukung optimalisasi penemuan kasus TBC.

Saat ini Provinsi Lampung memiliki 19 rumah sakit pemerintah, 63 rumah sakit swasta, 560 klinik dan praktik mandiri bidan, 322 puskesmas, serta 15 klinik lapas/rutan.

Selain itu tersedia pula 1 laboratorium PCR, 80 mesin TCM diagnosis TBC, 492 laboratorium pemeriksaan mikroskopis BTA, dan 1 unit X-Ray portable.

“Jika seluruh fasilitas kesehatan dimanfaatkan secara maksimal, maka penemuan kasus TBC dapat dilakukan lebih cepat,” ucapnya.

Khusus Kabupaten Mesuji, Jihan memberikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis serta pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB).

Ia juga mengapresiasi keberadaan 81 kader TBC yang telah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan data capaian tahun 2026, Kabupaten Mesuji berada pada angka 26 % untuk capaian terduga TBC dan 17 % untuk capaian notifikasi kasus.

Dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Mesuji memaparkan berbagai langkah percepatan eliminasi TBC yang telah dilakukan, mulai dari penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat melalui Desa Siaga TBC.

Untuk mendukung percepatan eliminasi TBC, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Akselerasi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2026–2030 serta membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC melalui Peraturan Bupati Nomor 418 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji juga mendorong pembentukan Desa Siaga TBC melalui peraturan kepala desa guna memperkuat penanganan hingga tingkat masyarakat.

Berdasarkan capaian program hingga April 2026, capaian terduga TBC di Kabupaten Mesuji baru mencapai 26 persen dari target 33,3 %. Sementara capaian notifikasi kasus baru berada pada angka 22 % dari target 30 %.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur meminta Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan pendataan lebih luas terhadap rumah penderita TBC yang layak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Kita harus memastikan penanganan TBC tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Jihan.

Ia juga meminta koordinasi lintas sektor diperkuat antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perkim agar proses verifikasi serta penyesuaian kriteria penerima bantuan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Program Kerja LKKS Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial” sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung menegaskan bahwa LKKS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui koordinasi dan sinergi yang kuat, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program-program sosial yang adaptif, efektif, serta tepat sasaran di tengah tantangan sosial dan keterbatasan fiskal saat ini.

Menurutnya, keberadaan 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung merupakan potensi besar yang perlu terus diperkuat melalui kerja sama, inovasi, dan program kerja yang terarah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“LKKS harus mampu menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing serta memperkuat semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, di antaranya penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, hingga pelatihan vokasi guna meningkatkan keterampilan masyarakat.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah tersebut, LKKS diharapkan dapat menghadirkan program-program sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat rentan, penguatan kapasitas keluarga prasejahtera, serta peningkatan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

Wakil Gubernur juga mengajak seluruh pengurus dan anggota LKKS untuk bekerja secara efektif, terukur, dan berorientasi pada solusi dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan semata, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, kepedulian, dan kesejahteraan,” tegasnya.

Melalui rapat program kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat lahir berbagai gagasan dan langkah konkret yang mampu memperkuat pembangunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa penganggaran Tenaga Pendamping Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan daerah merupakan bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan, sinkronisasi kebijakan strategis, serta percepatan implementasi program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.

Penunjukan Tenaga Pendamping dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung dan bersifat ad hoc serta memiliki fungsi membantu pelaksanaan kebijakan strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, harmonisasi program prioritas pembangunan, mendukung percepatan pelaksanaan program pada bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menjelaskan bahwa struktur penganggaran belanja tenaga ahli dalam APBD Pemerintah Provinsi Lampung perlu dipahami secara utuh dan proporsional oleh masyarakat.

Menurutnya, kode rekening belanja tenaga ahli dengan nilai sekitar Rp16,5 miliar dalam APBD Provinsi Lampung bukan semata-mata diperuntukkan bagi honorarium Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan.

“Dari total nilai tersebut, alokasi anggaran tidak hanya diperuntukkan bagi Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan saja, tetapi juga mencakup kebutuhan tenaga profesional lintas bidang pada sejumlah OPD guna mendukung berbagai kebutuhan tenaga ahli sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Ia menerangkan, belanja tenaga ahli tersebut mencakup berbagai kebutuhan strategis pemerintahan, antara lain tenaga ahli laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), konsultan individual, tenaga ahli teknis pendukung pekerjaan fisik dan infrastruktur pada bidang pekerjaan umum, hingga dukungan profesional lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa nomenklatur belanja tenaga ahli merupakan pos anggaran yang digunakan lintas perangkat daerah sesuai kebutuhan teknis, administratif, dan profesional pemerintahan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai alokasi khusus bagi Tenaga Pendamping Gubernur semata.

Seluruh proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pengelolaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berada dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada prioritas pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan modern, dukungan tenaga profesional dan tenaga ahli merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan, percepatan sinkronisasi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Keberadaan Tenaga Pendamping maupun tenaga ahli tidak menggantikan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan bersifat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan adaptif guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (**)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendukung penuh sinergi dan kolaborasi yang dibangun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPID Lampung dalam membangkitkan kembali eksistensi radio sebagai media informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dia juga menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam membangkitkan kembali eksistensi radio di tengah tantangan disrupsi digital.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan KPI Pusat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Selasa (12/5/2026).

“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu mengapresiasi semua sinergisitas dan kolaborasi yang dimunculkan oleh KPI Pusat dan KPID. Selama ini kami juga banyak dibantu teman-teman KPID dalam berbagai momentum penyiaran,” ujarnya.

Wagub Jihan berpendapat tantangan terbesar radio saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana menghadirkan program yang relevan, kreatif, dan dekat dengan generasi muda.

Ia menilai radio masih memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan pola konsumsi media masyarakat saat ini.

“Kalau radionya masih konvensional tentu akan ditinggalkan. Tapi sebenarnya radio punya potensi mengambil pasar anak muda, karena banyak orang sekarang mendengarkan podcast, streamer, atau audio sambil beraktivitas tanpa harus melihat layar secara penuh,” ujarnya.

Wagub Jihan juga mendorong adanya penguatan kualitas sumber daya manusia penyiaran melalui pelatihan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kominfotik dan komunitas kepemudaan di Lampung.

“Nanti silakan dikolaborasikan dengan Diskominfo maupun komunitas pemuda, bagaimana membungkus program radio agar lebih menarik dan sesuai kebutuhan anak muda sekarang,” lanjutnya.

Wagub Jihan berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, KPI, KPID, serta lembaga penyiaran dapat terus diperkuat agar radio tetap relevan sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan masyarakat.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar mempertahankan radio, tetapi membangkitkannya kembali. Dibutuhkan inovasi, semangat dan kolaborasi agar radio bisa kembali menjadi kebanggaan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPI Pusat I Made Sunarsa menyampaikan bahwa Lampung menjadi provinsi kedelapan pelaksanaan program Radio Academy, sebuah program penguatan kapasitas radio yang menghadirkan praktisi radio nasional seperti Suara Surabaya, Ardan Bandung, hingga Female Radio.

Program tersebut bertujuan membantu radio-radio daerah bertahan di tengah disrupsi media digital, sekaligus memperkuat model bisnis dan inovasi siaran.

“Kami ingin radio tetap hidup. Karena itu Radio Akademi menghadirkan praktisi radio unggulan agar teman-teman radio di daerah bisa belajar membangun program inovatif dan mencari model bisnis baru,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa KPI Pusat bersama KPID Lampung turut melakukan kegiatan blusukan dengan membagikan radio kepada masyarakat di sejumlah lokasi, seperti Pasar Kangkung dan Pasar Ikan, guna meningkatkan kembali budaya mendengarkan radio di masyarakat.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti menekankan bahwa keberlangsungan radio dan televisi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan tugas pengawasan penyiaran oleh KPI.

“Kalau tidak ada radio dan televisi, KPI tidak bisa melakukan pengawasan. Karena itu kami ingin radio-radio swasta unggulan tetap tumbuh dan mampu mengekspos potensi daerah, termasuk pariwisata dan budaya Lampung,” ujarnya.

Ketua KPID Lampung Budi Jaya Idris dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 85 lembaga penyiaran di Provinsi Lampung, terdiri dari televisi dan radio, termasuk lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap keberlangsungan KPID Lampung, termasuk dalam pelaksanaan program-program penguatan penyiaran daerah.(Red)