Kategori: Nasional

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Warga Dusun way rantang Pekon suka mulya Kecamatan lemong Kabupaten pesisir barat terpaksa melakukan perbaikan jalan secara swadaya pada jumat (26/12/2025).

Langkah ini diambil karena jalan utama di wilayah mereka yang sudah lama dari tahun 2023 sampai 2024 rusak parah tidak kunjung diperbaiki pemerintah pekon maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pesisir barat.

Kondisi jalan berlubang dan becek tersebut menjadi jalur utama warga untuk beraktivitas setiap hari. Ketika musim hujan, genangan air dan lumpur membuat kendaraan sulit melintas dan membahayakan pengguna jalan.

“Sampai sekarang belum diperbaiki, jalan kampung kami semakin rusak parah,” ujar warga setempat.

Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, warga kemudian bergotong royong menimbun lubang dan memperbaiki permukaan jalan sepanjang sekitar dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Selain itu.

“Diperbaiki dengan dana swadaya masyarakat. Kami beli sertu dan pasir tambah semen untuk perbaiki jalan tersebut.

Aldi salah satu menambahkan, gotong royong dilakukan demi keselamatan warga dan pengguna jalan yang setiap hari melintas di jalur tersebut. Namun, ia berharap agar inisiatif warga ini mendapat perhatian dari pemerintah pekon maupun kabupaten.

“Kalau hujan, kondisi jalan parah sekali. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah desa dan Pemkab pesibar,” katanya.

Sementara itu,tokoh pemuda setempat, mengapresiasi langkah gotong royong warga dan meminta pemerintah segera turun tangan untuk melakukan perbaikan permanen.

Ia menilai kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar-dusun di wilayah pekon suka mulya.

“Pemerintah pekon suka mulya sebenarnya punya anggaran dana desa cukup besar, bahkan tertinggi di Kecamatan lemong Tahun 2023-2024, saja mencapai sekitar milyaran rupiah, tapi pembangunan tidak pernah menyentuh Dusun way rantang,” ujarnya.

Warga berharap pemerintah desa dan Pemkab pesibar segera meninjau dan memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan keselamatan pengguna jalan terjamin..(Arnandes)

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Camat Bukitkemuning Bapak Lisman Spd Bersama Kepala Puskesmas ( Kapus) Abung Tengah. kamis 25 Desember 2025 melakukan kunjungan ke pos pengamanan Natal dan tahun baru

Dalam kesempatan itu camat Bukutkemuning dan kapus Abung Tengah di Terima oleh kanit lantas Polsek Bukitkemuning Iptu Kholin Zamharizuhdi di ruangan Pos Pam NATARU.

Iptu Kholin menyampaikan POS PAM NATARU ini di mulai dari tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Januari 2026.

Operasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Lampung Utara dan khusus nya di wilayah hukum Polsek Bukitkemuning. Yang biasa nya di iringi dengan meningkat nya mobilitas pengendara kendaraan roda empat dan roda dua, baik itu sebelum Natal dan setelnya. Utamanya ti malam dan pada saat pergantian tahun.

Kesiap siagaan pos pengamanan ini bersinergi dengan uspika kecamatan Abung Tengah, Abung Barat, Tanjung Raja, Abung Tinggi dan Bukitkemuning, serta dari Danramil, Dishub, juga Pihak puskesmas. Ujar Iptu Kholin

Camat Bukitkemuning pada kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas Pos Pam yang ada di kecamatan Bukutkemuning ini, dengan harapan ada nya Pos pengamanan ini kecamatan Bukitkemuning khususnya dapat benar benar tercipta rasa aman dan nyaman di kediaman maupun di perjalanan, serta mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada warga yang melaksanakan.

Camat Bukitkemuning juga mengingatkan kepada semua warga yang akan bepergian untuk dapat berhati hati dan lengkapi surat kendaraan serta memakai pengaman diri.Perhatikan rumah atau kediaman yang akan di tinggalkan jangan sampai terjadi hal hal yang tidak kita inginkan. Tutup camat. Zainal

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Momentum memperingati Hari Pers Nasional 2026 Banten, Kementerian Pertahanan RI bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menggelar retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Januari atau awal Februari 2026.

Retret khusus untuk wartawan tersebut diperuntukkan bagi anggota PWI se-Indonesia sebanyak 200 orang dan akan diberangkatkan bersama-sama dengan pesawat Airbus A400M dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Jateng.

Retret khusus wartawan ini merupakan salah satu hasil silaturahmi dan audensi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal Purn. Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemenhan, Rabu (24/12/2025).

Saat audensi, Ketum PWI Pusat didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang yang juga Ketua Panitia HPN 2026 Banten dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah. Sedangkan Menhan RI didampingi Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI Tri Budi Utomo dan Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Ketum PWI Pusat Akhmad Munir dalam kesempatan audensi menyampaikan PWI yang merupakan organisasi tertua dan terbesar di Indonesia saat ini sudah solid bersatu setelah menggelar Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Jabar, akhir Agustus 2025 lalu.

“Insya Allah, nanti pada 9 Februari 2026, PWI bersama-sama konsituten Dewan Pers akan menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten dan mengagendakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir. Kami juga sekaligus mengundang Pak Menhan, Pak Sjafrie Sjamsoeddin, untuk berkenan hadir di puncak acara HPN tersebut,” kata Akhmad Munir, yang juga Dirut LKBN Antara.

HPN 2026, kata Akhmad Munir, banyak kegiatan-kegiatan yang menyertainya selain acara puncak di 9 Februari 2026 bersama Presiden RI. Ada kegiatan berupa Konvensi Nasional Media Massa, ada sarasehan wartawan, konferensi kerja nasional, banyak seminar-seminar, pentas budaya dan pameran UMKM, ada FGD, pameran foto jurnalistik serta berbagai Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) untuk insan pers multiplatform.

“Bila memungkinkan, ada juga kegiatan insan pers, wartawan khususnya, yang bisa berkolaborasi dengan program dan kegiatan Kemenhan di 2026,” ungkap Akhmad Munir.

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin merespon positif rangkaian kegiatan-kegiatan yang digelar PWI dan konstituen Dewan Pers dalam rangka memperingati HPN 2026. “Insya Allah, Presiden RI juga akan hadir nanti di HPN 2026 Banten itu. Beliau sangat respek dengan wartawan,” ungkap Menhan.

Khusus kolaborasi atau kerjasama antara Kemenhan dan PWI, Menhan menyampaikan akan menyiapkan retret khusus untuk wartawan, dalam rangka bela negara. Sekaligus salah satu kegiatan bersama menyambut HPN 2026. “Boleh saja difasilitasi retret khusus untuk 200 wartawan se-Indonesia, seperti dulu pernah bersama KADIN. Silahkan diatur bersama Kepala Biro Infohan,” kata Menhan mengarahkan.

Pada kesempatan itu, Menhan juga banyak bernostalgia dengan tokoh-tokoh pers nasional ketika diamanahkan sebagai Kapuspen TNI selama empat tahun lamanya. Dirinya antara lain “menimba ilmu” dengan Jakob Oetama dari Kompas dan Sabam Siagian dari Jakarta Post.

Sampai sekarang pun, kata Menhan, dirinya masih sering berkomunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh pers Indonesia. Baik formal, maupun informal.

Menhan juga menyampaikan kekagumannya kepada almarhum Rosihan Anwar, mantan Ketua Umum PWI Pusat ketika masih wartawan muda berhasil mewawancara langsung Panglima Besar Jenderal Soedirman disaat gerilya.

Sejak dulu, kata Menhan, wartawan, pers, sangat berperan terhadap bangsa ini. Ke depan, juga diharapkan peran pers yang lebih besar lagi.

Silaturahmi dan audensi PWI Pusat kepada Menhan RI diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama Menhan RI-Ketum PWI bersama jajaran.(*)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemira Universitas Lampung 2025 dinyatakan cacat total dan kehilangan legitimasi demokratis. Koalisi Satu Cita secara resmi dan tegas menolak hasil Pemira setelah menemukan rangkaian kecurangan serius berupa penggelembungan suara, intimidasi terhadap saksi, serta pemaksaan penandatanganan berita acara yang terjadi secara nyata, khususnya di Fakultas Teknik.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01, Muhamad Zidan Al Zakri, menegaskan bahwa Pemira tahun ini bukan lagi pesta demokrasi mahasiswa, melainkan proses yang dikendalikan oleh tekanan dan manipulasi.

“Pemira ini sudah menyimpang jauh dari prinsip demokrasi. Ketika intimidasi dibiarkan dan suara dimanipulasi, maka hasilnya gugur secara moral dan politik. Kami menolak hasil Pemira Unila 2025,” tegas Zidan.

Fakultas Teknik menjadi titik paling terang dari praktik kecurangan tersebut. Berdasarkan laporan saksi dan dokumentasi video yang beredar luas, terlihat seorang pemilih telah mencelupkan jarinya ke tinta biru sebagai tanda telah memilih, namun kembali mengantre untuk melakukan pencoblosan ulang. Fakta ini menguatkan dugaan penggelembungan suara, penggunaan KTM ganda, serta manipulasi absensi pemilih.

“Itu bukan kelalaian. Jarinya sudah bertinta. Fakta ini tidak bisa dibantah dan menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam proses pemungutan suara,” ujar Zidan.

Situasi semakin memburuk ketika saksi Paslon 01 yang menjalankan fungsi pengawasan justru mengalami intimidasi, tekanan psikologis, hingga pemaksaan untuk menandatangani berita acara. Bahkan, terdapat dugaan teror dari pihak tak dikenal terhadap saksi di lapangan.

Koalisi Satu Cita menilai kondisi ini menunjukkan adanya pembiaran, bahkan dugaan keterlibatan oknum dari Bapra, Panra, dan DPM, yang seharusnya menjamin netralitas dan keamanan jalannya Pemira.

“Ketika saksi dibungkam dan dipaksa menandatangani berita acara, maka demokrasi sudah mati di tempat,” kata Zidan dengan nada keras.

Sebagai bentuk penolakan dan perlawanan terhadap proses yang dinilai busuk dan tidak berintegritas, Koalisi Satu Cita menarik seluruh saksi dari Fakultas Teknik. Penarikan ini dilakukan agar Koalisi tidak ikut melegitimasi hasil Pemira yang lahir dari intimidasi dan manipulasi suara.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Tim Pemenangan Koalisi Satu Cita secara resmi mengajukan tuntutan tegas:

Pertama, menuntut penghapusan dan pembatalan seluruh suara Fakultas Teknik, karena dinilai cacat prosedural dan tidak sah secara demokratis akibat praktik penggelembungan suara dan intimidasi terhadap saksi.

Kedua, menuntut dilaksanakannya pemilihan ulang Pemira Universitas Lampung, karena proses yang berjalan telah kehilangan legitimasi dan tidak dapat diperbaiki hanya melalui evaluasi administratif.

Ketiga, menuntut pembentukan panitia Pemira yang baru oleh pihak Rektorat Universitas Lampung, mengingat adanya indikasi kuat bahwa panitia sebelumnya tidak netral dan gagal menjaga integritas serta independensi Pemira.

“Tuntutan ini bukan permintaan. Ini keharusan demokratis. Jika diabaikan, maka Pemira Unila 2025 akan tercatat sebagai preseden runtuhnya demokrasi mahasiswa,” tegas Zidan.

Koalisi Satu Cita menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas melalui seluruh jalur resmi dan mekanisme hukum yang tersedia. Penolakan hasil Pemira ini disebut sebagai langkah penyelamatan demokrasi kampus, bukan upaya menciptakan kegaduhan.

“Jika kecurangan seperti ini dibiarkan, maka ke depan Pemira hanya akan menjadi sandiwara kekuasaan. Kami berdiri di pihak kebenaran dan keadilan,segala cara akan kami lakukan agar permintaan kami dapat diindahkan demi menjaga nilai nilai demokrasi yang sesungguhnya” pungkas Zidan.

Teks: Andri Bagas Irawan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Panitia Konferensi Kabupaten (Konferkab) IX Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Selatan (Lamsel) menunjukkan ketegasannya dalam menjalankan tahapan verifikasi administrasi calon ketua.

Proses seleksi yang ketat ini mengungkap adanya kejanggalan signifikan pada berkas salah satu kandidat, M. Amir Syarifudin, sementara calon lainnya, Edwin Apriandi, dinyatakan memenuhi syarat setelah melengkapi administrasi yang diperlukan.

Ketua Panitia Konferkab PWI Lampung Selatan, Muslim Pranata, menegaskan komitmen panitia untuk menjalankan proses seleksi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan organisasi.

“Kami telah melakukan verifikasi secara cermat terhadap seluruh berkas pendaftaran calon ketua,” ujar Muslim Pranata, dalam keterangannya, di Sekretariat PWI Lamsel, Selasa 23 Desember 2025.

“Prinsip kami jelas, tidak ada toleransi untuk ketidaksesuaian data. Aturan organisasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambah Muslim.

Muslim menjelaskan, dalam proses verifikasi berkas M. Amir Syarifudin, panitia menemukan diskrepansi fatal terkait identitas diri.

Menurutnya, terdapat perbedaan tahun lahir yang tercantum antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama milik Amir.

“Menyikapi temuan tersebut, kami selaku panitia telah secara resmi meminta Amir Syarifudin untuk segera memperbaiki dan mengklarifikasi data yang bermasalah tersebut dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, berkas milik calon lainnya, Edwin Apriandi, relatif tidak menemui hambatan berarti. Panitia hanya meminta Edwin untuk melengkapi satu persyaratan administrasi minor berupa lampiran Surat Keputusan (SK) kepengurusan PWI sebelumnya, yang telah dipenuhi dan diserahkan kembali oleh Edwin.

Dengan adanya proses verifikasi yang ketat ini, Muslim berharap  Konferkab IX PWI Lamsel dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas, yang didukung oleh kelengkapan administrasi yang sah dan valid. (*)

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Terganggunya fasilitas layanan Kesehatan masyarakat akibat bencana banjir di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, mendorong PT Medco E&P Malaka (Medco E&P) bersama Medco Foundation, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Aceh Timur, UPTD Puskesmas Lokop, dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh Timur menggelar layanan kesehatan bagi warga terdampak, Sabtu (13/12).

Banjir yang melanda wilayah tersebut menyebabkan kerusakan rumah-rumah penduduk dan sejumlah fasilitas umum dan sosial. UPTD Puskesmas Lokop menjadi salah satu fasilitas terdampak cukup parah sehingga layanan kesehatan tidak dapat berjalan optimal. Sejumlah peralatan medis dan obat-obatan dilaporkan hilang terbawa arus banjir.

Merespons kondisi tersebut, tim gabungan memberikan layanan kesehatan darurat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Layanan diberikan oleh enam dokter umum dan tujuh dokter spesialis di bawah naungan IDI Cabang Aceh Timur, dengan dukungan bidan dan perawat dari UPTD Puskesmas Lokop serta tenaga medis dari Medco Foundation.

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Polisi Subsektor Lokop ini bertujuan memastikan keberlangsungan akses layanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.

Kegiatan di Serbajadi ini merupakan bagian dari program Mobile Medical Services yang dijalankan Medco E&P dan Medco Foundation untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak bencana, sekaligus mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat.

General Manager Block A Medco E&P, Tutu Paniji, mengatakan bahwa kegiatan ini bagian dari respons tanggap darurat perusahaan terhadap bencana alam. “Kami berharap layanan kesehatan ini dapat membantu masyarakat Serbajadi yang terdampak banjir, khususnya menjaga kondisi kesehatan pascabencana,” ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi lintas fungsi menjadi faktor penting penanganan dampak bencana. “Sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga medis, dan relawan memungkinkan layanan kesehatan bisa terlaksana dengan baik,” kata Tutu. (Ami/Rls)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Ancaman banjir di Jakarta semakin nyata akibat kombinasi faktor alam dan antropogenik, dengan data  terkini menunjukkan banjir besar pada Maret 2025 yang lalu menewaskan 9 orang dan korban yang mengungsi lebih dari 90.000 jiwa di Jabodetabek.

Ketua Manifes Juang Indonesia (Maju Indonesia) Wilayah DKI Jakarta , Ayomi Mahayu menjelaskan bahwa Banjir di Jakarta sudah terjadi sejak zaman Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4. Rajanya, Purnawarman yang memerintah pada saat itu untuk melakukan upaya mengatasi banjir dengan menggali Sungai Candrabhaga dan Sungai Gomati. Perintah itu tercatat dalam Prasasti Tugu, yang ditemukan di Kampung Batutumbuh, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara.

Ayomi Mahayu sebagai Alumni ITB mengajak semua pihak untuk melihat kembali ke belakang agar menjadi acuan Pemerintah DKI ke depannya pentingnya memelihara dan menjaga fungsi sungai sebagai tempat  penampung air di musim penghujan, Ayomi juga mengatakan bahwa “Prasasti Tugu merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara yang paling terkenal, didalamnya berisi tentang penggalian sungai-sungai untuk mencegah banjir dan kekeringan di wilayah Tarumanegara dan

Wilayah itu sekarang telah mengalami transformasi besar namanya sepanjang sejarah, dari Sunda Kelapa (1527) , Batavia, Jayakarta, hingga menjadi Jakarta (berumur 498 tahun) sampai seperti sekarang ini yang kita lihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Di era Batavia, Pada tahun 1621, Jan Pieterszoon Coen meminta Simon Stevin merancang kota di muara Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir, mirip seperti “kota Amsterdam di Belanda.”

Baru di pemerintahan Era Orde Reformasi, Sodetan Sungai Ciliwung terealisasi yaitu proyek yang bertujuan untuk mengurangi banjir di Jakarta dengan mengalihkan sebagian debit air dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) melalui Sungai Cipinang. Proyek ini menggunakan teknologi terowongan ganda dengan diameter dalam 3,5m dan diameter luar 4,05m, serta panjang total 1.161m. Selesai diresmikan tahun 2023, menyerap 500 orang tenaga kerja, dan menghidupkan UMKM setempat. Sodetan itu juga mengurangi luas genangan banjir dari 464 Ha menjadi 211Ha termasuk debit banjir sebesar 187 m³/s.

Sekarang ini, penurunan permukaan tanah hingga 25 cm/tahun di pesisir utara serta proyeksi PBB bahwa seperempat wilayah kota Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 semakin memperburuk situasi.

Curah hujan ekstrem selama  bulan Desember-Maret mendatang menyebabkan luapan sungai Ciliwung dari hulu di Bogor, ditambah dengan topografi dataran rendah di mana 24.000 Ha wilayah utama berada di bawah permukaan laut.

Faktor keterlibatan manusia terkait konversi lahan hijau menjadikan bangunan, erosi, sedimentasi, dan penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah, yang meningkatkan luasan banjir diperkirakan hingga 110,5 km²  di tahun 2050.

Kerugian ekonomi dari banjir tahun 2025 mencapai Rp1,69 triliun, terutama di sektor perumahan. Dampak banjir tahun 2025  telah merendam 114 RT di Jakarta, dengan ketinggian hingga 3,1 meter, berdampak pada 11.000 jiwa di Jakarta, Bekasi  61.000 jiwa, dan 3 orang meninggal dunia akibat sengatan listrik.

Ancaman rob saja  puncaknya terjadi pada 5 Desember 2025 kemarin di 12 wilayah, dengan populasi manusia diproyeksi naik 10 juta jiwa dalam 25 tahun ke depan. Dampak turunannya termasuk penyakit pasca-banjir dan lumpuhnya aktivitas kota.

Adapun solusi yang bisa ditawarkan saat ini adalah menerapkan Nature-Base Solutions (NBS), seperti merestorasi kawasan mangrove, mengembalikan ekosistem sungai, mengevaluasi drainase, dan melakukan penghijauan untuk meningkatkan retensi air. Hentikan pembangunan di zona hijau, berkoordinasi dari hulu ke hilir dengan Pemprov Jabar dan Banten, serta memastikan infrastruktur seperti pompa banjir optimal melalui pendekatan antisipatif, produktif, cerdas, dan terpadu. Libatkan masyarakat secara partisipatif melalui peraturan UU 30/2014 untuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.

Ayomi mengkritik Pemerintah DKI Jakarta gagal menanggulangi banjir karena kurangnya “political will” untuk mengoreksi kebijakan ruang eksploitatif, meskipun banjir hidrometeorologi mendominasi bencana di Indonesia. Disamping itu, kata Ayomi,

pembangunan yang dilakukan akan terus menggerus lahan resapan tanpa ada kesepakatan memperbaiki di hulu-hilir agar efektif ditangulangi sehingga kejadian banjir tahun 2020, tidak terulang kembali.

Desakan para aktifis lingkungan, mahasiswa, NGO, dan komunitas lingkungan untuk penanganan terintegrasi dan partisipatif diabaikan, hal ini menunjukkan ketidakbecusan dalam tata kelola banjir di Ibu kota.

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui Panitia Anugerah Jurnalistik PWI (AJP) 2025 menyiapkan total hadiah Rp300 juta sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik terbaik dari seluruh Indonesia yang mengangkat kinerja dan peran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Penghargaan ini diharapkan mendorong liputan yang lebih masif, berimbang, dan berperspektif kemanusiaan, khususnya terkait bencana dan kebutuhan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Panitia AJP Award 2025, Eddy Iriawan, menjelaskan bahwa panitia telah menyampaikan secara lisan dan menindaklanjuti dengan surat resmi kepada pengurus PWI di tiga provinsi tersebut untuk mengajak wartawan setempat berpartisipasi dalam AJP Award 2025.

“Ajakan ini dilakukan dengan pendekatan empatik, mengingat wilayah tersebut masih dalam proses pemulihan pascabencana,” jelas Eddy saat rapat panitia di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

AJP Award 2025 melombakan enam kategori lomba, yakni :

1. karya tulis media cetak,
2. Karya tulis media siber,
3. karya vidio media televisi,
4. karya foto jurnalistik,
5. karya info grafis, dan
6. karya media sosial yang merupakan official perusahaan pers.

Untuk setiap kategori, panitia menyediakan hadiah dengan rincian sebagai berikut: juara pertama sebesar Rp20 juta, juara kedua Rp15 juta, juara ketiga Rp10 juta, dan dua nomine masing-masing Rp2,5 juta. Dengan enam kategori karya yang diperlombakan, total hadiah yang disediakan Rp300 juta.

Menurut Eddy, anugerah jurnalistik hasil kerjasama dengan Polri ini tidak dimaksudkan menjadikan bencana sebagai objek lomba, melainkan membuka ruang bagi karya jurnalistik yang merekam kerja-kerja kemanusiaan di lapangan, khususnya peran aktif anggota Polri.

“AJP diharapkan mendorong publikasi yang lebih luas tentang kondisi riil warga terdampak bencana di Sumatera. Banyak kebutuhan mendesak di lapangan yang perlu terus disuarakan agar tidak luput dari perhatian publik dan pengambil kebijakan,” ujar Eddy.

Ia menambahkan bahwa wartawan di daerah bencana memiliki kedekatan langsung dengan realitas masyarakatnya, sehingga karya yang lahir dari sana kerap memiliki kedalaman makna dan nilai kemanusiaan yang kuat. Namun demikian, panitia menegaskan tidak ada kewajiban bagi wartawan di daerah terdampak untuk mengikuti lomba ini.

“Ini murni undangan partisipatif. Kami menerima seluruh karya berita dari seluruh wilayah di Indonesia serta menghormati sepenuhnya situasi rekan-rekan wartawan di daerah,” kata Eddy.

Eddy juga menekankan melalui AJP Award, PWI bersama Polri ingin membuka ruang agar wartawan dapat menulis Polri dari dua sisi, yakni menampilkan wajah pengabdian yang humanis sekaligus mengkritisi praktik yang perlu diperbaiki demi terwujudnya institusi yang lebih transparan, berintegritas, dan presisi.

“Dalam kerja kepolisian ada pengorbanan yang sering tak tampak di layar berita. Namun di sisi lain, ada pula penyimpangan yang harus dikoreksi dengan jujur dan tegas,” ujarnya.

Peserta terbuka untuk seluruh wartawan Indonesia. Pengumpulan karya AJP 2025 berlangsung hingga 10 Januari 2026 dan akan dilanjutkan dengan sidang dewan juri pada 11–28 Januari 2026.

Panitia AJP 2025 Award sendiri berasal dari unsur pengurus PWI Pusat, yakni Eddy Hasibuan selaku Dewan Pakar, Eddy Iriawan dan Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM, serta Musrifah sebagai Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri.

Puncak penganugerahan akan digelar pada perayaan Hari Pers Nasional 2026 yang dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan lomba dapat diakses melalui akun Instagram resmi @anugerah_jurnalistik.pwi.