Kategori: Nasional

Nasional

Jelang Lebaran, Kemnaker Koordinasikan Mudik Gratis bagi 12.690 Pekerja dan Ojol

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengoordinasikan program mudik gratis bagi 12.690 pekerja/buruh dan keluarganya pada Lebaran 2026. Tahun ini, program tersebut juga melibatkan pengemudi ojek online (ojol) agar lebih banyak pekerja dapat pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan selamat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja/buruh sekaligus dorongan agar dunia usaha terus menghadirkan dukungan nyata bagi pekerjanya menjelang hari raya.

“Alhamdulillah hari ini kita melepas mudik gratis bagi pekerja/buruh dan ojol di Kemnaker. Ini baru satu titik dari sekian titik yang kita koordinasikan,” kata Yassierli saat pelepasan mudik gratis bagi pekerja/buruh di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Program mudik gratis bagi pekerja/buruh Tahun 2026 bertema “Mudik Aman, Berbagi Harapan” ini memberangkatkan 230 armada bus dari sejumlah titik menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumate ra.

Menurut Yassierli, kehadiran pemerintah dalam berbagai pelepasan mudik gratis juga menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan yang memberi perhatian lebih kepada pekerjanya.

“Kami sangat mengapresiasi ketika perusahaan memberikan fasilitas di luar kewajiban, seperti mudik gratis, daycare, dan fasilitas lainnya. Kepedulian seperti ini penting karena membuat pekerja merasa diperhatikan, dan pada akhirnya juga berdampak positif bagi perusahaan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan mudik gratis tahun ini, Kemnaker bersinergi dengan sejumlah mitra strategis, antara lain BPJS Ketenagakerjaan, PT HM Sampoerna Tbk., PT Kayaba Indonesia, PT United Tractors, PT Pama Persada, PT Freeport Indonesia, Bank BNI, Bank BRI, PT PLN, PT TASPEN, PT Tirta Investama, PT Indofood CBP Sukses Makmur, Paguyuban Jambi, serta sejumlah serikat pekerja/serikat buruh.

Yassierli menambahkan, pelaksanaan mudik gratis tahun ini memiliki perluasan manfaat karena tidak hanya menyasar pekerja for mal, tetapi juga menjangkau pengemudi ojol.

“Tahun ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita juga melibatkan teman-teman ojol untuk menikmati manfaat dari program mudik gratis ini,” katanya.

Selain memfasilitasi keberangkatan pemudik, Kemnaker juga menaruh perhatian pada aspek keselamatan perjalanan melalui pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pengemudi bus dan kernet. Kegiatan pemeriksaan awak angkutan ini dilaksanakan di enam titik wilayah pemantauan mudik, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Medan, dan Makassar termasuk di berbagai tempat keberangkatan mudik gratis yang dikoordinasikan oleh Kemnaker.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kemnaker, Perhimpunan Ergonomi Indonesia, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, dilakukan pengecekan kesiapan pengemudi bus dan kernet mulai dari pemeriksaan kesehatan, wawancara, hingga pengujian berbasis komputer untuk mengukur kesiapan kerja, te rmasuk waktu reaksi. Menaker menegaskan, kondisi fisik pengemudi sangat menentukan tingkat kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika beban kerja meningkat pada masa mudik.

Di sisi lain, Menaker menegaskan pelindungan pekerja/buruh menjelang lebaran tidak berhenti pada fasilitasi mudik gratis dan K3 pada pengemudi bus serta kernet, tetapi juga melalui pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026. Hingga Selasa (17/3/2026) pukul 10.00 WIB, Posko THR Keagamaan 2026 Kemnaker menerima laporan aduan pembayaran THR di 1.121 perusahaan. Dari laporan tersebut, terdapat 975 aduan THR tidak dibayar, 378 aduan THR tidak sesuai ketentuan, dan 302 aduan THR terlambat dibayarkan. Seluruh laporan saat ini sedang dalam tindak lanjut pengawas ketenagakerjaan.

“Sekarang posko-posko kami dijaga oleh para pengawas ketenagakerjaan yang akan menindaklanjuti aduan. Jadi silakan sampaikan aduan jika pekerja seharusnya mendapatkan THR, tetapi tidak dibayarkan,” ujar Yassi erli.

Ia menegaskan, Posko THR tidak hanya tersedia di pusat, tetapi juga di daerah dan kawasan industri. Setiap pengaduan yang masuk akan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Setiap pengaduan harus kita cek. Kita hubungi, datangi, atau panggil perusahaannya. Kalau benar terjadi pelanggaran, kita lakukan pembinaan dan pengenaan sanksi tegas,” tegasnya.

Yassierli menambahkan, perusahaan yang terlambat membayarkan THR Keagamaan setelah batas waktu paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

“Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh,” tegas Yassierli.(Red)

Nasional Pemkab

Peringati Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, BPN Tangerang Tetap Berikan Pelayanan Pada Masyarakat

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tetap membuka layanan pada pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB.

Adapun layanan yang tersedia pada hari tersebut adalah Pelayanan Informasi dan Konsultasi, guna membantu masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan pertanahan.

Kami berharap layanan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan informasi maupun arahan terkait pelayanan pertanahan.

Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kami senantiasa berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.

#NusronMENTERIATRBPN
#KementerianATRBPN
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador
ATRBPNkinilebihbaik
ATRBPNMajudanModern
MelayaniProfesionalTerpercaya
KanwilBPNBanten
BapakKakanFebriEffendi
MajuDanModern
MenujuPelayananKelasDunia

Humas ATR/BPN Kabupaten Tangerang
JI. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Situs Web : kab-tangerang.atrbpn.go.id
Instagram : kantahkabtangerang
Facebook : kantahkabtangerang
Twitter : kantahkab(Nan)

Daerah

Cek Langsung ke Pasar, Sekda Supriyanto Pastikan Harga Sembako di Lampung Selatan Masih Terkendali

KALIANDA – (deklarasinews.com)– Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan mendapat kabar baik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, yang turun langsung melakukan pemantauan di Pasar Inpres Kalianda, Selasa (17/3/2026).

Dalam kegiatan itu, Sekda didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tri Umaryani serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Tim melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan bahan pangan sekaligus memantau pergerakan harga di lapangan.

Supriyanto mengatakan, pemantauan tidak hanya dilakukan di Pasar Kalianda, tetapi juga di sejumlah pasar lain di wilayah Lampung Selatan guna memastikan kondisi pasokan menjelang Lebaran tetap terkendali.

“Kami ingin memastikan dua hal utama, yaitu ketersediaan barang dan perkembangan harga. Secara umum, stok kebutuhan pokok masih cukup dan harga cenderung stabil,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Daging tercatat naik sekitar Rp5.000 per kilogram, sementara telur mengalami kenaikan berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000.

Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan tidak signifikan dibandingkan lonjakan harga yang biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Alhamdulillah, beberapa hari menjelang Lebaran ini, kebutuhan pokok masih tersedia cukup banyak dan harga relatif stabil. Kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditas dan tidak terlalu besar,” jelas Supriyanto.

Selain melakukan pemantauan, Sekda juga berdialog langsung dengan para pedagang. Ia memberikan semangat agar aktivitas jual beli semakin meningkat seiring mendekatnya Idulfitri.

“Semoga pembeli semakin ramai, apalagi ini sudah mendekati Lebaran. Insyaallah pasar akan semakin hidup,” katanya.

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan lebih tenang. (Red)

 

Nasional

Menaker Yassierli Tinjau Posko Peduli K3 Mudik, Pastikan Awak Angkutan Sehat demi Mudik Aman

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, meninjau Posko Peduli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Mudik Aman: Pos Layanan Pemeriksaan Awak Angkutan (pengemudi dan kernet) pada masa mudik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin (16/3/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengemudi dan kernet yang membawa masyarakat mudik berada dalam kondisi sehat, bugar, dan siap bekerja, sehingga perjalanan Lebaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan selamat.

Bagi masyarakat, langkah ini penting karena keselamatan mudik tidak hanya ditentukan ole h kondisi kendaraan dan jalan, tetapi juga oleh kesiapan fisik serta kewaspadaan awak angkutan. Oleh karena itu, pemeriksaan K3 awak angkutan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan risiko selama masa mudik.

Kegiatan pemeriksaan awak angkutan ini dilaksanakan di enam titik wilayah pemantauan mudik, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Medan, dan Makassar. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Perhimpunan Ergonomi Indonesia, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Melalui kolaborasi tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan para pengemudi mulai dari pemeriksaan kesehatan, wawancara, hingga pengujian berbasis komputer untuk mengukur kesiapan kerja, termasuk waktu reaksi.

Menaker menekankan bahwa kondisi fisik pengemudi sangat menentukan tingkat kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika beban kerja meningkat pada periode mudik.

“Program pengujian K3 bagi awak angkutan umum ini merupakan program terbaru dari Kemnaker dan ini sangat penting. Kita tau pada masa mudik beban kerja pengemudi cukup berat. Dengan adanya pengujian K3 bagi awak angkutan ini, kami mengharapkan pengemudi yang berada dalam kondisi fit akan lebih waspada dalam menjalankan tugasnya,” kata Yassierli.

Ia menjelaskan, penurunan kewaspadaan juga dapat terdeteksi melalui aplikasi yang dikembangkan tim, sehingga kecukupan waktu istirahat sebelum mengemudi menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan perjalanan. Dalam peninjauan tersebut, Menaker menemukan masih ada pengemudi yang waktu istirahatnya belum optimal.

“Tadi saya lihat ada pengemudi yang akan membawa bus tetapi baru beristirahat sekitar dua jam. Ada juga yang tekanan darahnya cukup tinggi. Pemeriksaan ini dapat menjadi masukan bagi pengemudi dan perusahaan angkutan. Jika istirahatnya kurang, maka harus diminta beristirahat terlebih dahulu atau diganti dengan pengemudi cadangan,” kata Yassierli.

Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan pelak sanaan mudik Lebaran tahun ini berjalan aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat dengan memastikan para pengemudi berada dalam kondisi sehat dan cukup beristirahat.

“Kita harus pastikan pengemudi memiliki kesehatan yang prima serta istirahat yang cukup. Jangan sampai pengemudi dipaksakan bekerja saat kondisi tubuh tidak fit, karena keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya adalah yang utama,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari para pengemudi. Salah seorang pengemudi bus, Saktiawan (43), mengaku sangat mendukung penyelenggaraan Posko Peduli K3 Mudik Aman dan berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, pemeriksaan seperti ini membantu memastikan awak angkutan yang melayani masyarakat benar-benar berada dalam kondisi siap bertugas.

“Sebaiknya sering diadakan. Ini sangat bermanfaat. Kami sebagai pengemudi yang melayani masyarakat, khususnya bus umum yang membawa banyak penumpang, wajib dalam kondisi sehat agar bi sa memberikan keselamatan bagi masyarakat,” ujar Saktiawan.

Saktiawan mengatakan dirinya telah mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan di posko tersebut dan hasilnya menunjukkan ia dalam kondisi siap untuk mengemudikan bus.(Red)

Daerah

Pererat Silaturahmi Ramadan, PWI Pagaralam Gelar Buka Bersama Anggota

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Momentum buka bersama pengurus dan anggota Persatuan wartawan Indonesia (PWI) kota Pagaralam menunjukan makin solid dan kompaknya PWI kota Pagaralam.

Acara buka bersama (bukber) Senin (16/03) dilaksanakan di Zayan Coffee and Resto di Jalan Air Perikan Pagaralam Selatan.

Buka bersama ini merupakan agenda rutin PWI kota Pagaralam  pada bulan Suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan.

Ketua PWI kota Pagaralam Agustinus Gusti menjelaskan,agenda rutin ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar anggota  PWI. ‘hari hari kerja kita sibuk dengan tugas masing masing,tak jarang ada yang kejar proyeksi dan sebagainya, moment ini tentu dinantikan untuk kumpul bareng agar makin kompak dan solid.”ungkapnya.

Buka bersama yang jauh dari kesan mewah tapi khidmat dan sarat makna ini ditutup dengan fose bersama. (Rep)

Daerah

PMI Lampung Tunjuk dr. Zam Zanariah sebagai Plt Kepala UDD

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) provinsi Lampung melakukan penataan sementara pada kepemimpinan Unit Donor Darah (UDD) Pembina Provinsi Lampung seiring dengan proses pendalaman terhadap hasil audit internal yang sedang berlangsung. Dalam rangka memberikan ruang bagi proses evalusi tersebut, dr. Mars Dwi Tjahjo, Sp.U., untuk sementarat tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala UDD hingga proses pendalaman hasil audit internal selesai dilakukan.

Dalam keterangannya di Markas PMI Provinsi Lampung pada Senin (16/3/2026) Wakil Ketua PMI Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menyerahkan Surat Keputusan (SK) terkait penugasan sementara kepempimpinan di UDD sekaligus menunjuk dr. Zam Zanariah Ibrahim, Sp.S., M.Kes., sebagai Pelaksana Tugas Lanjutan (PLT) Kepala UDD guna memastikan kelangsungan operasional pelayanan darah tetap berjalan dengan baik. Rudy menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan Satuan Pengawas Internal (SPI) PMI Provinsi Lampung yang merekomendasikan perlunya penelaahan lebih lanjut terhadap beberapa aspek tata kelola di lingkungan UDD.

“Berdasarkan hasil audit internal SPI PMI Provinsi Lampung, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait pelaksanaan sejumlah kebijakan strategis yang dalam mekanismenya berada pada kewenangan pimpinan PMI Provinsi Lampung,” ujarnya.

Selain itu, audit internal juga mencatat adanya sejumlah penggunaan anggaran yang perlu di telaah kembali kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, PMI Provinsi Lampung memandang perlu untuk melakukan pendalaman audit secara menyeluruh guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga menyampaikan bahwa kondisi keuangan UDD PMI Lampung saat ini sedang dalam proses evaluasi, dengan kewajiban keuangan yang tercatat sekitar Rp27 Miliar serta posisi kas yang terbatas. Kondisi tersebut mendorong organisasi untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen pembiayaan, termasuk penghitungan kembali tunjangan kinerja pegawai agar selaras dengan kemampuan keuangan lembaga. Meski demikian PMI Provinsi Lampung memastikan bahwa hak-hak dasar pegawai tetap menjadi perhatian utama organisasi.

“Gaji pegawai dari bulan Januari hingga Februari, serta gaji bulan Maret termasuk gaji ke-14, telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menutup keterangannya, pengurus PMI Provinsi Lampung mengimbau seluruh jajaran UDD untuk tetap menjaga profesionalitas kerja, memperkuat kebersamaan, serta tetap fokus pada misi kemanusiaan dalam memberikan pelayanan darah kepada masyarakat.

PMI Provinsi Lampung menegaskan bahwa Langkah pembenahan internal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan pelayanan darah kepada masyarakat Lampung dapat terus berjalan secara profesional dan berkelanjutan.(red)

 

Daerah Lampung Selatan Pemkab

Arus Mudik Lebaran Makin Ramai, Bupati Egi Pastikan Pemudik Aman dan Nyaman di Jalur Trans Sumatra

BAKAUHENI -(deklarasinews.com) –Menjelang puncak arus mudik Idulfitri, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan kesiapan layanan bagi para pemudik yang melintas di jalur Trans Sumatra. Lonjakan kendaraan yang terus meningkat menjadi perhatian utama dalam pemantauan tersebut.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung meninjau langsung sejumlah posko pelayanan mudik di titik-titik vital jalur lintas Sumatra, Senin (16/3/2025).

Rombongan yang turut diikuti Pangdam XXI/Radin Inten, Kapolda Lampung, Wakapolda Lampung, serta Danrem 043/Gatam tersebut menyambangi beberapa lokasi strategis, mulai dari Rest Area KM 49, Rest Area KM 20, hingga Pelabuhan Bakauheni.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus kesiapan fasilitas pelayanan bagi pemudik, terutama di jalur utama yang menjadi pintu gerbang masuk Pulau Sumatra.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga memeriksa kesiapan Posko Pelayanan Kesehatan yang disiagakan di rest area KM 49 dan KM 20. Posko tersebut disiapkan untuk memberikan penanganan medis bagi pemudik yang mengalami kelelahan selama perjalanan maupun membutuhkan pemeriksaan kesehatan ringan.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan di tiga titik utama tersebut, kondisi arus lalu lintas masih terpantau aman dan kondusif meski volume kendaraan terus mengalami peningkatan signifikan.

“Data pantauan menunjukkan tren peningkatan. Pada tanggal 13 tercatat sekitar 5.000 kendaraan, hari berikutnya naik menjadi 11.000 kendaraan, tadi malam mencapai 19.000 kendaraan, dan hari ini menyentuh sekitar 20.000 kendaraan, baik roda dua maupun roda empat,” ujar Helfi.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah penumpang kapal penyeberangan rata-rata mencapai 2.000 hingga 2.500 orang per perjalanan.

Untuk menjaga keamanan pemudik, khususnya pengendara roda dua, pihak kepolisian telah melakukan pengawalan sebanyak empat kali dari pelabuhan menuju jalur reguler.

Koordinasi tersebut akan terus dilakukan secara serentak bersama seluruh pemangku kepentingan selama masa arus mudik.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan layanan mudik tahun ini.

Menurutnya, berbagai fasilitas pelayanan yang disiapkan, mulai dari pengamanan hingga layanan kesehatan, menunjukkan kesiapan yang matang dalam menghadapi lonjakan pemudik.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda, Polres Lampung Selatan, serta tim kesehatan dari provinsi dan kabupaten yang telah bersiaga. Persiapan pelayanan mudik ini sudah sangat matang,” kata Egi.

Bupati Egi juga mengingatkan para pemudik agar selalu menjaga kondisi tubuh dan memastikan kendaraan dalam keadaan laik jalan selama perjalanan.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri berkendara ketika merasa lelah dan memanfaatkan posko istirahat yang telah disediakan di sepanjang jalur mudik.

“Saya berpesan kepada seluruh pemudik untuk selalu menjaga kesehatan agar kondisi tubuh tetap prima, pastikan kendaraan dalam keadaan laik jalan, dan yang terpenting jangan memaksakan diri. Jika lelah, istirahatlah sejenak di posko yang tersedia,” ujarnya.(Red)

Nasional

Nonjob 95 Pejabat Tidak Sesuai Prosedur, BKN Tangguhkan Layanan ASN di Sulbar

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Sebagai bentuk penegakan tata kelola manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil langkah tegas terhadap pembebasan jabatan (nonjob) yang dilakukan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat beberapa waktu lalu. Tercatat sebanyak 51 Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pengawas dibebaskan dari jabatan strukturalnya. Terkait itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Hardianawati, menyebutkan pembebasan jabatan yang dilakukan tidak melalui pemberitahuan dan rekomendasi dari BKN sehingga dinilai menyalahi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN.

Oleh karena itu, BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN (Wasdal), mengambil langkah administratif dengan menangguhkan sementara layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui pemblokiran akses layanan pada sistem ASN Digital, dengan pengecualian terhadap layanan pensiun. “Penangguhan layanan ini dilakukan sebagai upaya penertiban terhadap proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi BKN dalam menegakkan NSPK manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas Deputi Wasdal BKN, Hardianawati, Senin (16/03/2026) di Jakarta.

Di samping itu, Direktur Wasdal I, Andi Anto, menyampaikan bahwa blokir layanan kepegawaian bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dibuka kembali setelah pemerintah daerah melakukan penataan ulang pengisian jabatan, yakni diantaranya dengan mengangkat kembali pejabat yang dinonaktifkan ke jabatan semula atau jabatan lain yang setara, dan mengajukan permohonan rekomendasi kepada BKN sesuai prosedur yang berlaku. Melalui langkah ini, diharapkan tata kelola manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat kembali berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan NSPK manajemen ASN.

Fungsi pengawasan dan penegakan NSPK ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, yakni BKN memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN, termasuk memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian di instansi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan. Melalui kewenangan tersebut, BKN dapat melakukan langkah pengendalian administratif apabila ditemukan kebijakan manajemen ASN di suatu instansi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN.

Nasional

Kepala BKN Dorong Peningkatan Karier Guru hingga Jenjang Ahli Utama

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Dalam percepatan reformasi birokrasi yang berdampak pada pelayanan publik, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menyampaikan peningkatan kualitas guru sebagai faktor penting dari tata kelola ASN. Prof. Zudan, sebut guru memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, upaya reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan, tetapi juga harus berdampak langsung pada sektor-sektor pelayanan publik yang vital, seperti pendidikan.

“Reformasi birokrasi tidak hanya tentang tata kelola administrasi, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada layanan publik. Dalam konteks pendidikan, peningkatan kualitas guru menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum BKN Menyapa yang digelar secara daring pada Kamis (12/03/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan mendorong agar pengelolaan manajemen ASN, khususnya bagi para guru, semakin responsif terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengembangan karier. Hal ini menurutnya penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Prof. Zudan juga menekankan pentingnya penguatan karier pada jabatan fungsional di bidang pendidikan. “BKN meminta seluruh pihak untuk mendorong pengembangan profesi jabatan fungsional, seperti guru dan pengawas sekolah sehingga dapat berkembang hingga mencapai jenjang Ahli Utama,” ungkapnya. Menurutnya, penguatan jabatan fungsional merupakan bagian dari strategi pengembangan karier ASN berbasis kompetensi sekaligus bentuk pengakuan terhadap profesionalitas para pendidik dalam sistem birokrasi.

“BKN berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang memperkuat kapasitas guru sebagai garda terdepan pendidikan. Melalui manajemen ASN yang efektif dan berbasis sistem merit, kita ingin memastikan peningkatan kualitas guru dapat terwujud dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambah Prof. Zudan.

Program BKN Menyapa sendiri merupakan agenda rutin yang diselenggarakan BKN sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan edukasi dengan para pemangku kepentingan kepegawaian di seluruh Indonesia. Forum ini diperuntukkan untuk memperkuat pemahaman mengenai kebijakan dan pengelolaan ASN secara nasional.

Daerah

IWAPI Lampung Kembali Gelar Webinar Srategi Manajemen, Aspek Hukum dan Relasi Transformasi Digital

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Di Minggu terakhir di bulan Ramadan, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha (DPD IWAPI Provinsi Lampung, kembali menggelar webinar yang mengangkat tema ‘Smart Women 2026 : Strategi Manajemen, Aspek Hukum dan Relasi Transformasi Digital’ di pandu oleh moderator, Dra. Hj. Syarifah., MH dengan narasumber para pakar dibidangnya yaitu Rahmawati Dzaelani dan Fatmawati, SH., MH melalui zoom, Senin (16/3).

Webinar kali ini implementasi program kerja bersama dari WKU I, WKU VIII dan WKU IX DPD IWAPI Provinsi Lampung.

Rahmawati Dzaelani, yang dalam kesehariannya menjabat sebagai WKU bidang IT dan Digitalisasi DPP IWAPI, mengangkat materi tentang Strategi Bangun Personal/Produk. Branding yang Powerfull.

“Memilih niche yang jelas membantu meningkatkan ‘retention rate’, karena audiens relevan dan membangun loyalitas pelanggan karena penawaran yang lebih personal,”paparnya.

Lebih lanjut Rahmawati menjelaskan Niche adalah topik, tema, atau segmen pasar yang spesifik dan terfokus, dipilih untuk dibahas secara mendalam dalam konten salah satunya pada blog/media sosial atau target bisnis. Niche bertujuan memenuhi kebutuhan unik audiens tertentu, membangun personal branding yang kuat, serta membedakan diri dari kompetitor di pasar yang lebih luas.

“Teknik SMART Goals adalah metode perumusan tujuan yang efektif, terstruktur, dan terukur, terdiri dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Pendekatan ini membantu mengubah tujuan abstrak menjadi rencana kerja konkret yang jelas, terfokus, serta meningkatkan motivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan tepat waktu,”ujarnya.

Narasumber selanjutnya di sampaikan oleh, Fatmawati,SH., MH, membahas topik Perlindungan Hukum dan Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Dalam paparannya, wanita yg menjabat WKU VIII bidang Hukum dan HAM DPD IWAPI Lampung menyampaikan proses lahirnya Kekayaan Intelektual (KI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah berawal dari kemampuan daya pikir, rasio, karya, cipta, dan karsa manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya.

“Karya-karya intelektual ini mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, hingga teknologi yang dihasilkan melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga memiliki nilai ekonomi,”jelasnya.

Selanjutnya, Fatmawati menjelaskan poin-poin penting proses lahirnya kekayaan intelektual.

“Secara historis, perlindungan HAKI pertama kali muncul di Venice, Italia, pada tahun 1470 yang menyangkut masalah paten. Di Indonesia, perkembangan HKI mengikuti konvensi internasional (TRIPs) dan mencakup berbagai undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, dan lain sebagainya,”lanjutnya.

Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Lampung mengapresiasi program kerja dari WKU I, WKU VIII dan WKU IX DPD IWAPI Lampung yang diimplementasikan dalam bentuk webinar.

“Dunia usaha saat ini tidak lagi berjalan linear. Kita berada di tengah arus perubahan yang sangat cepat. Sebagai Smart Women, kita dituntut tidak hanya sekadar ‘bertahan’, tetapi harus mampu melakukan lompatan strategis. Tema hari ini Strategi Manajemen, Aspek Hukum, dan Transformasi Digital adalah tiga pilar utama yang akan menentukan seberapa jauh bisnis kita bisa melaju di masa depan,”kata Bunda Reny, sapaan akrabnya.

Wanita yang kesehariannya menjabat sebagai Rektor Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) dan Koordinator Global Surya Islamic School menyampaikan transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Namun, digitalisasi bukan hanya soal memiliki media sosial atau berjualan di marketplace, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, menyederhanakan rantai pasok, dan memperluas jejaring pasar hingga ke kancah global.

“Perempuan mandiri secara ekonomi adalah pilar kekuatan bangsa. Dan perempuan yang cerdas teknologi serta hukum adalah pemimpin masa depan. Saya berharap webinar ini menjadi wadah diskusi yang tajam dan aplikatif. Jangan ragu untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya dari para narasumber kita. Mari kita buktikan bahwa anggota IWAPI adalah pengusaha yang cerdas, tangguh, dan siap menyongsong ekonomi digital dengan penuh percaya diri,”pungkasnya.

Saat sesi tanya jawab, WKU IX, Bidang Humas, Promosi dan IT, Yuliantari, SE berpesan kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar, bahwa seluruh medsos IWAPI, bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan informasi bagi pengurus dan pelaku UMKM dibawah naungan IWAPI.

Webinar yang di gelar oleh IWAPI Lampung selalu diminati, dibuktikan dengan jumlah participants yang tergabung dalam zoom hingga lebih dari 150 peserta. (rls/*)