Kategori: Nasional

Daerah

Warga Bukit Kemuning Gelar Protes: Puluhan Tahun Jalan AK Gani Rusak Parah, Tak Tersentuh Pembangunan

BUKIT KEMUNING – (deklarasinews.com)– Kekecewaan mendalam menyelimuti warga Lingkungan 4 dan Lingkungan 9, Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Puluhan warga turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kondisi Jalan AK Gani yang merupakan jalan provinsi namun kini kondisinya sudah tidak layak lagi disebut sebagai jalan raya.

Jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar Kabupaten Lampung Utara menuju Kabupaten Way Kanan ini kondisinya hancur lebur. Padahal, jalur ini merupakan akses utama bagi pengangkutan hasil bumi seperti kopi, lada, jagung, dan komoditas pertanian lainnya.

Sindir Pergantian Kepemimpinan

Salah satu warga setempat Reki mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap pengabaian pemerintah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyoroti betapa banyaknya pergantian pemimpin yang telah dilalui, namun kondisi jalan mereka tetap luput dari perhatian.

Aksi Swadaya: Cor Jalan Secara Mandiri

Sebagai bentuk protes sekaligus upaya menjaga keselamatan pengguna jalan, warga akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Secara gotong royong, warga Lingkungan 4 dan 9 mengumpulkan dana swadaya untuk melakukan pengecoran pada bagian tanjakan yang paling membahayakan.

“Kekecewaan ini kami tunjukkan dengan kerja nyata. Kami mengecor tanjakan ini atas nama warga. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ingin menyampaikan bahwa kami ini warga negara dan jalan ini milik negara. Apa bedanya dengan jalan-jalan lain yang selalu mendapatkan anggaran pembangunan dari pemerintah?” tambah warga lainnya.

Tuntutan Warga

Warga Bukit Kemuning berharap Pemerintah Provinsi Lampung segera membuka mata dan memasukkan perbaikan Jalan AK Gani ke dalam skala prioritas anggaran tahun ini. Mereka merasa dianaktirikan karena infrastruktur di wilayah lain terus bersolek, sementara jalur distribusi ekonomi di wilayah mereka dibiarkan menyerupai kubangan dan batu terjal.

Kondisi ini tidak hanya menghambat perputaran ekonomi hasil panen warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengendara yang melintas setiap harinya. Warga menegaskan akan terus menyuarakan kondisi ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang. (Zainal)

Nasional

Dorong Perencanaan Inklusif, Kemendagri Luncurkan Panduan Parmas & Masyarakat Rentan dalam Musrenbang

MAKASSAR -(deklarasinews.com)- Keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih menjadi perhatian. Aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga lansia dinilai belum selalu terakomodasi secara optimal dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menjawab isu tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah meluncurkan Surat Edaran Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD serta Musrenbang Tematik di Makassar, Rabu (8/4).

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Kemendagri, Iwan Kurniawan, mengatakan panduan tersebut disusun untuk memastikan partisipasi kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa aspirasi kelompok rentan benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD,” ujar Iwan.

Menurutnya, dokumen RKPD memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus acuan dalam penyusunan APBD. Karena itu, proses penyusunannya perlu mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara inklusif dan tepat sasaran.

Melalui panduan ini, Kemendagri memberikan arahan yang tidak hanya menjelaskan prinsip partisipasi, tetapi juga panduan teknis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Musrenbang yang lebih inklusif.

Di dalamnya mencakup mekanisme pelibatan kelompok rentan, penguatan Musrenbang Tematik sebagai ruang afirmatif, serta integrasi usulan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Peluncuran panduan tersebut diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai daerah, baik secara luring maupun daring, serta menjangkau lebih dari 1.000 penonton melalui siaran langsung.

Peserta terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan melalui kolaborasi dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang merupakan kemitraan Australia–Indonesia.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA) Bappenas, Qurata A’yun, menilai panduan tersebut menjadi langkah penting karena selama ini belum tersedia pedoman teknis yang operasional untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara inklusif.

“Selama ini kita belum memiliki panduan teknis yang operasional untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara inklusif. Kehadiran panduan ini menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan,” tegas Qurata.

Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, turut mengapresiasi peluncuran panduan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

“Saya mengapresiasi kegiatan peluncuran panduan ini yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh daerah untuk mendorong partisipasi yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Melalui kemitraan Australia–Indonesia, termasuk program SKALA, kami terus mendukung upaya pembangunan yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan,” ujar Todd.

Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga didorong untuk memastikan usulan masyarakat, khususnya dari kelompok rentan, dapat terintegrasi dan terpantau dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi panduan ini secara sistematis dalam penyelenggaraan Musrenbang, termasuk melalui penguatan Musrenbang Tematik sebagai ruang afirmatif bagi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.(Red)

Ekonomi Nasional

IMIP Raih Nusantara CSR Awards 2026

MOROWALI -(deklarasinews.com)– PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali meraih penghargaan Nusantara CSR Awards (NCSRA) ke-17 tahun 2026. Ajang ini sekaligus memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan terbaik nasional serta 100 manajer program terbaik Indonesia 2026, yang dinilai sebagai penggerak utama keberhasilan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR).

NCSRA 2026 memperkenalkan paradigma baru sebagai mekanisme perlindungan nilai ekonomi perusahaan. Pendekatan ini tidak berhenti pada narasi, melainkan dibuktikan melalui metodologi La Tofi ESG Rating yang diperkuat dengan Corporate Economic Protection Index (CEPI), sebuah instrumen yang secara langsung mengukur kontribusi CSR dalam menurunkan risiko dan melindungi nilai bisnis.

Usai menerima penghargaan di Jakarta, Rabu (8/04/2026), Head of Department CSR PT IMIP, R. Tommy Adi Prayogo, menjelaskan bahwa melalui CEPI, program CSR dinilai berdasarkan kemampuan perusahaan dalam mencegah potensi kerugian ekonomi, menjaga stabilitas operasional, dan melindungi keberlanjutan nilai perusahaan. “Dengan demikian, CSR tidak lagi berdiri di pinggiran strategi bisnis, melainkan menjadi bagian dari struktur perlindungan perusahaan itu sendiri,” kata R. Tommy Adi Prayoga, Jumat (10/04/2026).

IMIP diketahui menerima platinum alignment dan CEPI platinum performance pada kategori ketahanan operasi dan risiko lokal melalui program gerakan masyarakat sehat, edukasi serta pemeriksaan kesehatan gratis di Kecamatan Bahodopi.

Kemudian pada kategori ketahanan ekonomi masyarakat dan rantai nilai melalui program jejak alam dalam kain yaitu pemberdayaan perempuan  ecoprint dan menanam kemandirian hortikultura berbasis komunitas di Desa Lele. Dua program tersebut meraih platinum alignment dan CEPI champion candidat.

“Mayoritas program yang dinilai menunjukkan tingkat keselarasan tinggi antara risiko dan aksi mitigasi. CSR dirancang dengan presisi bukan hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menjadi pelindung nyata bagi keberlanjutan perusahaan,” sambung Tommy Adi Prayogo. Diakui, Nusantara CSR Awards 2026 menghadirkan sebuah arah baru bagi dunia usaha Indonesia bahwa di tengah ketidakpastian global, ketahanan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan finansial, tetapi juga kemampuan mengelola risiko sosial, lingkungan, serta kemanusiaan secara strategis. “CSR dalam paradigma ini, bukan lagi “biaya” yang dikeluarkan perusahaan, melainkan investasi perlindungan nilai yang menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang,” jelasnya.

Ini kali kedua PT IMIP meraih penghargaan Nusantara CSR Awards. Tahun sebelumnya, 2025, PT IMIP juga meraih penghargaan yang sama untuk tiga kategori. Pertama, pada kategori Community Recycling Empowerment Award, diberikan atas program pemberdayaan Bank Sampah KSM Ara Sinergi Berdaya yang telah berjalan sejak 2023 di 10 titik unit. Kedua, kategori Quality Education Award, diberikan atas kontribusi dalam bidang pendidikan berkualitas, dan ketiga untuk kategori Marine Ecosystem Award, diberikan atas inisiatif perlindungan lingkungan pesisir dan ekosistem laut. (Rpdm)

Nasional

Antusiasme Tinggi, Menaker Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang Nasional 2026

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Tingginya minat masyarakat, terutama lulusan baru, terhadap program magang mendorong Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajukan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) tahun 2026. Usulan ini ditujukan untuk memperluas akses pengalaman kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja yang lebih siap kerja.

“Program Magang Nasional saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran. Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Bidang Perekonomian, kami berharap program ini bisa dilaksanakan sehingga harapan para calon peserta magang untuk memperoleh kesempatan ikut program ini dapat terwujud,” ujar Yassierli usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Yassierli, pelaksanaan Program Magang Nasional 2026 tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta. Program ini harus dirancang lebih merata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari Indonesia bagian Barat, Tengah, hingga Timur.

“Dalam pelaksanaannya nanti, Kemnaker berkomitmen menjunjung prinsip pemerataan. Daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan dapat memperoleh proporsi kuota magang yang lebih besar,” katanya.

Penambahan kuota ini dinilai penting, terutama bagi lulusan baru yang kerap terkendala minim pengalaman kerja. Di sisi lain, industri juga akan memperoleh talenta yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Sejalan dengan pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, program ini juga dirancang sebagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka, dengan fokus pada daerah berpengangguran tinggi serta sektor-sektor strategis yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Kami pastikan bidang magang akan dibuat beragam, tidak terfokus pada satu sektor saja. Namun, rencana ini masih dalam proses pembahasan lanjutan dan koordinasi lintas sektoral sebelum diputuskan secara final,” ujar Yassierli.

Melalui Program Magang Nasional 2026, pemerintah menargetkan semakin terbukanya akses pengalaman kerja, meningkatnya kesiapan lulusan memasuki pasar kerja, serta semakin kuatnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri.(Red)

Daerah

JMSI Lampung Tegaskan Arah Transformasi Digital, Dorong Ekosistem Media Inovatif dan Berintegritas

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung periode 2025–2030 resmi dilantik di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (10/4/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi pers, serta pemangku kepentingan daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, serta sejumlah tokoh organisasi media, akademisi, dan unsur Forkopimda yang mewakili instansi masing-masing.

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran JMSI Lampung dalam membangun ekosistem media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Novriwan: Perkuat Organisasi dan Tiga Program Digital JMSI Lampung

Ketua JMSI Lampung Achmad Novriwan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan organisasi secara berkelanjutan sebagai fondasi utama penguatan peran media di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap tiga inisiatif program digital JMSI Lampung yang digagas oleh pengurus bidang platform digital, Andri Supriyandi.

Tiga program tersebut meliputi:

  1. Pengembangan aplikasi agregator news untuk meningkatkan nilai dan distribusi media lokal Lampung
  2. Pembangunan aplikasi ojek online sebagai bagian dari ekosistem digital berbasis daerah
  3. Pembangunan sistem “single hosting media JMSI” sebagai portal terintegrasi media di Lampung

Novriwan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi tempat pelantikan serta seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai unsur organisasi dan lembaga.

Teguh Santosa: Dorong Kemandirian Platform Digital Nasional

Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap inovasi JMSI Lampung, khususnya kepada kepemimpinan Achmad Novriwan yang dinilai aktif melahirkan berbagai program strategis yang sejalan dengan agenda JMSI nasional.

Ia menegaskan pentingnya membangun platform digital alternatif agar Indonesia tidak terus bergantung pada platform global seperti Google. Menurutnya, sejumlah negara maju seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah lebih dahulu membangun ekosistem digital mandiri.

Selain itu, Teguh juga mengajak insan JMSI untuk menghadirkan informasi yang produktif dan konstruktif di tengah tantangan disinformasi global, serta menghindari konten yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sekdaprov Lampung: Media Harus Adaptif dan Berintegritas

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dalam kesempatan tersebut mengajak JMSI untuk bijak menghadapi tantangan transformasi digital, khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Ia menekankan pentingnya verifikasi dan integritas media dalam menyajikan informasi kepada publik. Selain itu, ia mendorong JMSI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi publik terhadap program pembangunan di Lampung.

“Media harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penguat literasi publik dan pembangunan daerah,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Dihadiri Berbagai Unsur Strategis

Kegiatan pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Ketua TP Pembangunan Provinsi Lampung Nurhasanah, Ketua Sikambara Lampung Junaedi, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa, Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo, Ketua Laskar Merah Putih Lampung Johan Nasri, serta perwakilan bupati/wali kota se-Lampung, rektor perguruan tinggi, KPU, Bawaslu, Forkopimda, hingga kepala OPD dan lembaga vertikal lainnya.

Acara berlangsung khidmat dan menjadi penanda penguatan kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan seluruh elemen pembangunan daerah dalam menghadapi era digital yang semakin dinamis. (*).

Nasional

Prof. Zudan: Jadikan KORPRI Penggerak Kesejahteraan dan Peningkatan Kompetensi ASN

‎JAKARTA -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026-2031 pada Rabu (08/04/2026) di Aula Balaiagung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Pengukuhan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 06 Tahun 2026. Dalam prosesi tersebut, Prof. Zudan mengarahkan agar para pengurus yang baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan kontribusi konkret bagi organisasi.

Dalam sambutannya, Prof. Zudan menegaskan pentingnya optimisme dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. “Berdasarkan arahan Presiden dalam rapat kerja bersama para Menteri dan Kepala Lembaga, kondisi ekonomi dan politik Indonesia dinilai menunjukkan tren yang positif. Oleh karena itu, KORPRI memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional

Daerah

Koordinator Pendidikan Bukitkemuning Angkat Bicara Terkait Perselisihan di SDN 1

BUKITKEMUNING -(deklarasinews.com)- Perselisihan yang terjadi antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah dengan jajaran dewan guru di SDN 1 Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara, pada Jumat (10/4/2026), mendapat perhatian serius dari Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Bukitkemuning.

Koordinator Pendidikan Kecamatan Bukitkemuning menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa semacam ini semestinya tidak terjadi, terlebih di dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keteladanan.

Peristiwa bermula saat pihak Korwil menerima laporan telepon dari warga yang mengabarkan adanya keributan di SDN 1 Bukitkemuning. Laporan tersebut menyebutkan situasi di sekolah sempat tegang hingga membuat para guru merasa ketakutan.

Merespons laporan tersebut, Koordinator Pendidikan langsung terjun ke lokasi. Di tengah perjalanan, didapat informasi bahwa salah satu pihak yang bertikai tengah berada di Puskesmas Bukitkrmuning untuk melakukan visum, karena mengalami luka gigitan pada lengan kiri nya.

“Saya langsung menuju Puskesmas dan bertemu dengan Ibu Maisarih selaku Plt Kepala Sekolah. Di sana juga sudah ada Kanit Patroli, Kanit Reskrim, serta Babinkamtibmas Kelurahan Bukitkemuning,” ungkapnya.

Langkah Penanganan

Usai dari Puskesmas, Koordinator Pendidikan segera bergegas menuju SDN 1 Bukitkemuning untuk memastikan situasi sekolah kembali tenang. Prioritas utama adalah menjamin proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan kondusif bagi para siswa.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil antara lain:

Laporan ke Dinas: Melaporkan kronologi kejadian secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara untuk ditindaklanjuti.

Imbauan Cooling Down: Memohon kepada kedua belah pihak yang berselisih untuk menenangkan diri dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh suasana sembari menunggu keputusan dinas.

Pendekatan Persuasif: Mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.

Permohonan Maaf kepada Masyarakat

Selaku Koordinator Satuan Pendidikan, beliau juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para wali murid, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh insiden ini.

“Terkait penyelesaian masalah, sepenuhnya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan selaku instansi yang menaungi kami. Apapun keputusan yang akan dikeluarkan oleh dinas nantinya, kami berharap kedua belah pihak dapat menerima dengan lapang dada atau legowo demi kebaikan dunia pendidikan di Bukitkemuning,” pungkasnya.zainal

Daerah

Baru Dilantik, Dirut Tirta Musi Langsung Tancap Gas! Siapkan Aplikasi Online Untuk Percepat Layanan

‎PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang yang baru, Ir. Teddy Andrian, ST., IPM., ASEAN Eng., langsung bergerak cepat usai resmi dilantik oleh Wali Kota Palembang pada Senin (6/4/2026).

‎‎Komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh pun ditegaskan sejak awal masa jabatannya.

‎Hal tersebut disampaikan Teddy saat agenda perkenalan sekaligus silaturahmi bersama insan media di Gedung Graha Tirta Musi, Jumat (10/4/2026).

‎‎Ia menekankan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kinerja nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎‎“Target kita jelas, Tirta Musi harus lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi layanan maupun kontribusinya bagi daerah,” ujar Teddy.

‎‎Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Teddy memprioritaskan peningkatan pelayanan pelanggan, khususnya dalam penanganan keluhan masyarakat yang selama ini menjadi sorotan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pengembangan aplikasi layanan pelanggan berbasis digital.

‎‎Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menyampaikan laporan gangguan secara real time. Pelanggan nantinya dapat mengirimkan informasi lengkap mulai dari lokasi, waktu kejadian, hingga memantau langsung proses penanganan oleh petugas di lapangan.

‎‎“Setiap laporan akan terpantau secara sistem, mulai dari diterima hingga diselesaikan. Ini penting untuk memastikan layanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

‎‎Selain fokus pada digitalisasi, Perumda Tirta Musi juga tengah mempercepat program penambahan sambungan rumah baru. Dalam tiga bulan ke depan, ditargetkan sebanyak 15.000 sambungan baru dapat terealisasi. Hingga saat ini, sekitar 2.000 sambungan telah terpasang di sejumlah wilayah, termasuk Kalidoni dan sekitarnya.

‎‎Namun demikian, Teddy menegaskan bahwa pemasangan jaringan bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Ia memastikan akan turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi apakah air benar-benar mengalir ke rumah pelanggan.

‎‎“Bukan sekadar terpasang, tapi harus dipastikan airnya mengalir. Itu yang akan kita cek langsung di lapangan,” tegasnya.

‎Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Kota Palembang saat ini mencapai sekitar 1,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, cakupan layanan air bersih telah mencapai 85 persen atau sekitar 1,5 juta jiwa, dengan total 320 ribu sambungan rumah.

‎‎Untuk mencapai target layanan 100 persen, dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Teddy mengakui, tantangan tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan kemampuan internal perusahaan.

‎‎Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga terkait, guna mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh masyarakat.

‎‎“Kita harus menggandeng pihak luar. Tidak mungkin target ini tercapai jika hanya mengandalkan internal,” katanya.

‎Tak hanya fokus pada layanan eksternal, pembenahan internal perusahaan juga menjadi perhatian serius. Mulai dari perbaikan tampilan kantor pusat hingga standarisasi pelayanan di seluruh unit akan dilakukan secara bertahap.

‎‎Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat citra perusahaan sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam mengakses layanan.

‎‎“Kita mulai dari hal mendasar, termasuk wajah kantor dan standar pelayanan. Semua harus berubah ke arah yang lebih baik,” tutup Teddy. (Ning/ril)

Ekonomi Nasional

IMIP Dorong Kesetaraan Gender, Ribuan Perempuan Berkarier di Industri Nikel Morowali

MOROWALI -(deklarasinews.com)- Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta memberi kesempatan setara bagi seluruh karyawan, termasuk bagi perempuan. Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, pengembangan kompetensi, dan dukungan fasilitas. Semua diterapkan demi memastikan karyawan perempuan dapat berkontribusi secara aman dan produktif dalam berbagai bidang pekerjaan di kawasan industri.

Data terbaru Departemen Human Resources PT IMIP per 7 Maret 2026 mencatat, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kawasan IMIP mencapai 90.923 orang. Dari jumlah tersebut, 7.557 orang atau sekitar 8,31 persen adalah karyawan perempuan, sedangkan 83.366 orang (91,69 persen) laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas di kawasan industri mineral terintegrasi dengan produk utama nikel tersebut terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap karyawan profesional di beragam sektor manufaktur.

Tenaga kerja perempuan di kawasan IMIP berkontribusi pada posisi teknis dan strategis, termasuk tugas-tugas administratif. Dari total 7.557 karyawan perempuan tersebut, 639 orang (sekitar 8,25 persen) menduduki posisi strategis, meliputi jabatan wakil foreman, foreman, asisten supervisor, wakil supervisor, supervisor, hingga level wakil manajer dan manajer.

HR Head PT IMIP, Achmanto Mendatu, menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang ada membuka kesempatan luas bagi perempuan untuk berkarier di berbagai bidang pekerjaan, termasuk operator teknis yang identik dengan aktivitas laki-laki. Salah satu contohnya adalah operator hoist crane atau alat berat untuk memindahkan produk metal dalam area produksi. Data Departemen HR PT IMIP Maret 2026 mencatat terdapat 280 karyawan perempuan yang mengoperasikan hoist crane dari total 1.684 operator hoist crane di kawasan IMIP.

“Banyak juga dari operator hoist crane perempuan yang sebenarnya berlatar belakang pendidikan kebidanan. Namun, setelah direkrut dan ditempatkan di perusahaan tertentu, mereka mendapatkan pembinaan dan pelatihan agar mampu menjalankan pekerjaan teknis dengan baik,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, karyawan di bidang teknis mendapatkan bermacam program pelatihan profesional. Diantaranya pelatihan pengoperasian hoist crane kelas dua, pengoperasian tanur atau furnace kelas dua, ahli K3 umum, teknisi K3 deteksi gas, dan pelatihan petugas penyelamat atau rescue di ruang terbatas. Pelatihan diberikan agar setiap karyawan memiliki kompetensi dan standar keselamatan yang memadai sesuai karakteristik industri di kawasan IMIP, sekaligus mencetak tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing global.

Membangun Lingkungan Kerja Inklusif

Di samping membuka kesempatan luas bagi perempuan di beragam posisi pekerjaan, kawasan IMIP memerhatikan upaya penegakan standar K3 di berbagai bidang jabatan. Mengingat risiko pekerjaan tertentu cukup tinggi, beberapa jabatan operator kendaraan alat berat menerapkan persyaratan khusus bagi karyawan perempuan. Salah satunya, posisi operator alat berat bagi perempuan lebih difokuskan untuk menjalankan kendaraan jenis hoist crane sebab berkarakteristik lebih sesuai dioperasikan oleh perempuan.

Untuk dapat menjalankan pekerjaannya, karyawan diwajibkan memenuhi kualifikasi, antara lain berpengalaman minimal dua tahun dan memiliki Surat Izin Operator (SIO) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Meski begitu, peluang bagi perempuan tetap terbuka bila perusahaan membutuhkan tenaga tambahan dan kandidat memenuhi syarat yang ditetapkan.

“Bila calon karyawan belum memenuhi kualifikasi tersebut, mereka dapat memulai dari jenjang kru terlebih dahulu. Secara bertahap, mereka juga menjalani proses pelatihan dan peningkatan kompetensi,” ungkap Mendatu. Perusahaan di kawasan IMIP juga terus berupaya membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan. Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan diterapkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja.

Salah satunya, kawasan IMIP menyediakan sejumlah fasilitas penunjang bagi karyawati, seperti layanan kesehatan, ruang istirahat, dan sarana-prasarana transportasi dalam kawasan industri. IMIP juga menyediakan layanan penjemputan dan mobil khusus bagi karyawati hamil guna mendukung kenyamanan dan keselamatan di area kerja. “IMIP berkomitmen terus menyelenggarakan kesempatan yang sama bagi semua pekerja dalam lingkungan kerja inklusif, termasuk memerkuat peran perempuan dalam pertumbuhan industri.” tegas Mendatu. (Rpdm)

Daerah

Plt. Kepala SDN 01 Bukitkemuning Angkat Bicara Terkait Insiden Perselisihan dengan Guru

BUKIT KEMUNING- (deklarasinews.com)– Menanggapi pemberitaan di media online Deklarasi News tertanggal 8 April 2026 mengenai perselisihan internal di SDN 01 Bukitkemuning, Plt. Kepala Sekolah, Ibu Maisaroh Spd, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan kronologi peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan salah satu guru, Ibu R, Rabu (9/4/2026).

Ibu Maysaroh menjelaskan bahwa akar permasalahan bermula dari tuntutan jam mengajar oleh Ibu R. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, selama masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya (Ibu Riasih ), Ibu R diketahui jarang hadir untuk mengajar karena kesibukannya saat menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah di salah satu SD di Desa Kebun Dalam, Kecamatan Abung Tinggi.

“Saya menerima SK sebagai Plt. Kepala SDN 01 Bukitkemuning per tanggal 31 Maret 2026. Sejak saat itu, Ibu R memang mempertanyakan jam mengajarnya. Namun, karena posisi tersebut sudah diisi oleh guru lain, kami meminta beliau bersabar hingga tahun ajaran baru mendatang,” ujar Maisaroh.

Pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Lampung Utara melalui Kabid SD, yang menyarankan hal serupa, yakni menunggu penyesuaian di tahun ajaran baru. Meski sempat ada kesepakatan awal, situasi memanas pada Rabu, 8 April 2026.

Menurut Maysaroh, pada hari tersebut Ibu R kembali mempertanyakan masalah yang sama dengan nada tinggi sembari merekam menggunakan ponsel.

“Secara spontan, saya mencoba menghalangi kamera ponselnya dengan tangan kiri. Namun, Ibu R justru menggigit tangan saya. Untuk melepaskan gigitan tersebut, secara refleks saya menarik kerudungnya agar gigitan itu terlepas,” ungkapnya.

Akibat tindakan kekerasan fisik tersebut, Ibu Maisaroh telah melakukan visum di Rumah Sakit Bukitkemuning sebagai langkah antisipasi dan bukti hukum jika diperlukan di kemudian hari.

Permohonan Maaf dan Tindakan Selanjutnya

Terkait kelanjutan masalah ini, Ibu Maisaroh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Dinas Pendidikan Lampung Utara dengan harapan adanya penyelesaian yang bijaksana bagi semua pihak.

“Sebagai manusia biasa, saya menyadari adanya kekhilafan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung Utara, warga Bukitkemuning, dan khususnya para wali murid SDN 01 Bukitkemuning atas kegaduhan yang terjadi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini diharapkan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa-siswi di sekolah. “Kami mengambil hikmah mendalam dari kejadian ini agar ke depannya lingkungan sekolah tetap kondusif dan profesional,” tutupnya.(zainal)