Anggaran Serta Bantuan didesa Kesadaran Pemerintah Desa dan Masyarakat diperlukan

INDRAMAYU-(deklarasinews.com)-Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah setempat, yang di gulirkan untuk desa sebagai salah satu amanat undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagai salah satu program kerja Joko Widodo yang duduk sebagai presiden dari masyarakat  sipil pertama yang tertuang  dalam nawacitanya.

Adapun anggaran pada Tahun 2019 yang didapat oleh desa, khususnya di kabupaten Indramayu, Jawa barat. Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Provinsi (BANPROV), Pemberian sertifikat gratis yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Instalasi Air dari PDAM untuk masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)

BACA:   DPW LPPKI DKI Jakarta Terima Kunjungan Tim Monitoring Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI

Hasil investigasi dilapangan, banyaknya anggaran yang digulirkan menjadi tantangan untuk kepala desa. Kesadaran Pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan untuk pengawasan serta keterlibatan langsung ketika perencanaan, pengerjaan, serta pelaporan sebagai bentuk kesadaran yang telah terbangun.

Desa Larangan dan Desa Waru  kecamatan Lohbener, Desa Kasmaran dan Desa Leuwigede kecamatan widasari, dengan civitas desa yang cukup sepi. Awak media berusaha untuk konfirmasi terkait segala macam bentuk  bantuan yang diterima oleh desa, Kamis (27/06), tidak mendapatkan hasil informasi yang baik.

Menurut Agus, sebagai Kliwon Desa Larangan mengatakan, bahwa terkait segala macam bantuan dan untuk mendapatkan informasi tersebut langsung kepada sekretaris desa atau kepala desa (Kuwu), namun yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat.

Untuk Desa waru, ketika awak media diterima oleh Bowo selaku Kliwon, ia menerangkan bahwa segala informasi pembangunan yang ada di desanya telah terpasang melalui papan informasi yang di pasang di depan kantor Desa. Dan jika awak media ingin menanyakan bantuan lainnya, Bowo mempersilahkan untuk berkunjung kembali. Jelas Bowo disela-sela jam yang mendekati sore.

BACA:   Ganjar Bayari Belanjaan Salah Satu Warga di Pasar Pecangan Jepara

Beda persoalan didesa Kasmaran yang pada saat itu diterima oleh Warkana selaku Kliwon juga, dengan sedikit sigap, pihaknya langsung menawarkan kepada awak media untuk bertemu dengan Kuwu. Sebab, ia kurang memahami langsung dengan pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media.

Sedangkan untuk didesa leuwigede, yang kuwunya bernama Evi Fatmawati, dan diterima oleh Warjo selaku staf Tata usaha (TU), dengan sedikit kebingungan, Warjo langsung menegaskan bahwa langsung kepada sekretaris desa atau dengan Ibu Kuwu. Tegas Warjo didepan pintu ruangan kerjanya.

Sementara itu untuk desa Legok kecamatan Lohbener, awak media diterima langsung oleh Sugiarto sebagai Kuwu. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diterimanya saat ini hanya Rutilahu sebanyak 40 Kepala keluarga (KK), untuk BSPS ia masih bingung untuk membedakan antara program rutilahu, BSPS strategis dan BSPS snvt. Yang pasti, menurut Sugiarto, ia mendapatkan itu hanya 40 KK. Untuk jalan, desanya mendapatkan aspirasi dari fraksi Gerindra, yaitu dari dari Kasan Basari, sepanjang 100 meter dengan kelebaran 2 meter. Lebih lanjut, untuk bantuan hibah dari daerah yang berbentuk instalasi air melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Sugiarto menerangkan bahwa desanya tahun lalu mendapatkan bantuan itu, namun, secara spesifik ia lupa berapa jumlahnya, yang jelas program tersebut telah terpasang di RW 01 hingga RW 03, imbuhnya.

BACA:   Rayakan HARGANAS Melalui Gerai Kencana Pemkot Capai Jutaan Akseptor

Sejauh ini menurutnya, untuk program yang digulirkan ke desa cukup relevan dan dirasakan masyarakat langsung, adapun intervensi atau di selewengkan, ia rasa kurang mengetahui, jika pun mengetahui, ia akan menolak keras. Apalagi jika terjadi Mark up anggaran untuk pembangunan rutilahu dan biaya pemasangan instalasi air didesanya. (GTR/Tim)

Tinggalkan Balasan