Kategori: Nasional

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 perlu dibaca secara lebih hati-hati karena ditopang oleh stimulus fiskal jangka pendek dan menghadapi tekanan struktural yang semakin besar 17 Mei 2026.

Menanggapi tulisan Anggito Abimanyu yang sebelumnya mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026, Ariyo menyebut sejumlah kritik dari INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup dijawab hanya melalui pembelaan metodologi data statistik, melainkan perlu dilihat dari sisi kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.

Ia menyoroti bahwa perbandingan perubahan inventori yang digunakan dalam argumentasi sebelumnya tidak tepat. Menurutnya, lonjakan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi secara kuartalan, bukan tahunan sebagaimana disebutkan. Secara tahunan, perubahan inventori hanya meningkat dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026 atau sekitar 22 persen.

Ariyo menjelaskan bahwa kenaikan inventori belum tentu mencerminkan pelemahan permintaan domestik. Kenaikan tersebut bisa dipengaruhi persiapan stok menjelang Ramadan dan Idulfitri, ekspektasi peningkatan konsumsi, maupun impor antisipatif.

Selain itu, ia menilai kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen. Menurutnya, data penjualan listrik industri justru menunjukkan ekspansi.

“Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS,” tulis Ariyo.

Ia menjelaskan bahwa basis perbandingan Triwulan I-2025 dipengaruhi kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang meningkatkan konsumsi rumah tangga secara temporer. Ketika diskon dicabut pada 2026, konsumsi kembali normal sehingga menciptakan efek statistik terhadap pertumbuhan sektor listrik.

Lebih jauh, Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 secara mendasar lebih lemah dibanding angka headline 5,61 persen. Konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan disebut menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.

“Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah,” tulisnya.

Ariyo juga menyoroti perbedaan antara pertumbuhan PDB manufaktur dan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di level 49,1 pada April 2026 atau memasuki zona kontraksi.

“Jika Pak Anggito serius dengan pertanyaan keberlanjutan, argumen ini paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan beliau melewatkannya,” ujarnya.

Dalam analisisnya, Ariyo menyebut biaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.

Selain tekanan fiskal, ia juga menyoroti lonjakan subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.605 per dolar AS, serta penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.

Menurut Ariyo, depresiasi rupiah turut menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS dan menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Setiap pelemahan 1% mengurangi PDB per kapita USD sekitar USD52, setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” tulisnya.

Ia juga menilai struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel. Di sisi lain, surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, yang menurutnya menunjukkan lemahnya daya saing ekspor manufaktur nonkomoditas.

“Indonesia bertumpu pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di batubara, pertanian, dan migas,” ujarnya.

Dalam sektor domestik, Ariyo mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) kredit pemilikan properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026, sementara pertumbuhan sektor real estat hanya mencapai 3,54 persen.

“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” tulisnya.

Sebagai alternatif kebijakan, Ariyo mendorong pemerintah mempercepat belanja modal produktif dan mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah.

Ia menilai langkah tersebut lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan instrumen stabilisasi pasar obligasi atau stimulus jangka pendek untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi.

“Pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas,” tulis Ariyo.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa perdebatan utama seharusnya bukan sekadar mengenai validitas angka pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang menanggung biaya dari pertumbuhan tersebut.

“Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini,” tutupnya.(Red)

NGANJUK -(deklarasinews.com)— Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan pekerja Indonesia sekaligus pengingat pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Peresmian dilakukan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan museum tersebut didedikasikan untuk mengenang perjuangan kaum buruh di Indonesia. Menurutnya, keberadaan museum buruh merupakan peristiwa yang langka dan memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

“Museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang, pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden lebih lanjut mengatakan, perjuangan Marsinah merupakan simbol perjuangan masyarakat kecil dan mereka yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun kekuasaan.

Presiden mengatakan, peristiwa yang menimpa Marsinah seharusnya tidak perlu terjadi karena Indonesia dibangun di atas falsafah Pancasila yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung nilai kekeluargaan dalam Pancasila yang mengajarkan bahwa pihak yang kuat harus membantu yang lemah, serta seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama sebagai anak bangsa.

“Buruh adalah anak-anak bangsa, petani adalah anak-anak bangsa, nelayan adalah anak-anak bangsa. Semuanya,” katanya.

Presiden pun berharap peristiwa yang dialami Marsinah tidak terulang kembali di masa mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa gagasan pendirian Museum Marsinah berawal dari aspirasi kalangan buruh yang mengusulkan agar Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Menurut Presiden, para pimpinan serikat pekerja sepakat mengusulkan nama Marsinah sebagai tokoh perjuangan buruh yang layak mendapatkan penghormatan dari negara.

Usai peresmian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Museum Marsinah berfungsi sebagai ruang edukasi yang mendokumentasikan arsip sejarah ketenagakerjaan, termasuk perjuangan penetapan upah minimum, hak cuti hamil, serta hak berserikat. Museum ini juga diharapkan menjadi pusat studi hukum ketenagakerjaan bagi generasi pekerja baru.

Ia menambahkan, keberadaan museum tersebut juga menjadi pengingat penting mengenai perlindungan hak asasi pekerja, baik bagi penegak hukum maupun dunia usaha agar tragedi kekerasan terhadap pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta pimpinan Konfederasi/Federasi Serikat Pekerja (SP), International Labour Organization (ILO), ATUC, dan ITUC.(Red)

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi lampung mengikuti Diklat Nasional Tani Merdeka Indonesia Angkatan I yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada 14–17 Mei 2026 itu diikuti seluruh pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi dan konsolidasi nasional.

Dalam diklat tersebut,dan pelatihan peserta mendapatkan materi terkait berbagai program strategis nasional, mulai dari swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, hingga penguatan sektor pertanian berbasis kemandirian pangan.

Wakil Ketua Organisasi dan Kaderisasi DPW Tani Merdeka Indonesia propinsi lampung ,aliunsyah mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran organisasi dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian, dan kegiatan ini akan terus berlanjut ketingakatan DPD (kabupaten) dan semua itu sudah terjadwal di dpn tani merdeka Indonesia, dan allhamdulilah DPW tani mederka. Propinsi lampung bisa ikut walau pun tidak semua pengurus DPW ujarnya.(Arnandes)

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan Program TKM Pemula dirancang untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

“Program TKM Pemula menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Estiarty dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, pendaftaran Bantuan TKM Pemula 2026 dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform SIAPkerja dan Bizhub. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diimbau segera melengkapi dokumen dan melakukan pendaftaran secara daring.

Adapun persyaratan penerima bantuan meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun, serta memiliki KTP atau e-KTP. Dalam satu Kartu Keluarga (KK), bantuan hanya dapat diterima oleh satu anggota keluarga. Selain itu, pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan setara SMA/SMK atau sederajat, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun pensiunan ASN, serta tidak sedang terikat hubungan kerja baik dengan pemerintah maupun swasta.

Peserta juga dipastikan belum pernah menerima bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak sedang menerima bantuan program Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker pada tahun berjalan.

Syarat lainnya, peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan vokasi yang diterbitkan UPTP/UPTD bidang pelatihan vokasi atau sertifikat layanan kewirausahaan yang diterbitkan UPTP bidang Perluasan Kesempatan Kerja, yakni BPKK Bekasi, BPKK Kendari, dan BBPKK Bandung Barat, pada periode 2025 hingga 2026.

Peserta juga wajib memiliki ide usaha atau usaha yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan kelurahan/desa atau Nomor Induk Berusaha (NIB), disertai foto lokasi atau kegiatan usaha. Selain itu, pendaftar wajib memiliki akun SIAPkerja.

Dalam program tersebut, Kemnaker menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta per orang yang dapat digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan/atau bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan. Adapun sektor usaha yang dapat dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Seluruh proses pendaftaran dan pengajuan bantuan dilakukan secara digital melalui platform SIAPkerja dan Bizhub tanpa dipungut biaya. Karena itu, masyarakat diimbau waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Program TKM Pemula maupun Kemnaker.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak mana pun. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan atau meminta imbalan tertentu dalam proses seleksi.

Apabila terdapat pihak yang meminta biaya dengan mengatasnamakan Program TKM Pemula, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui kanal resmi Kemnaker agar dapat segera diproses sesuai ketentuan.

Setelah proses pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian substansi usaha, dan wawancara guna memastikan kelayakan calon penerima bantuan. Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Dalam pelaksanaan Program TKM Pemula, Kemnaker mengatur mekanisme penyaluran bantuan, penggunaan dana, hingga pelaporan pertanggungjawaban secara rinci. Penerima bantuan diwajibkan menggunakan dana sesuai proposal usaha serta menyampaikan laporan penggunaan bantuan paling lambat 31 Desember 2026.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga memperkuat sistem keamanan setiap transaksi pertanahan. Melalui implementasi Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses verifikasi data pertanahan kini dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan minim risiko manipulasi.

“Ketika akan membuat akta jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib memindai _barcode_ yang ada di Sertipikat Elektronik. Sistem kami lalu akan mengeluarkan _secret code_. Kode ini hanya bisa diakses melalui pemindaian dokumen digital (melalui Sentuh Tanahku) dan tidak tersedia pada dokumen cetak,” jelas Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Gede Ketut Ary Sucaya, dalam keterangannya pada Rabu (13/05/2026).

_Secret code_ atau _e-code_ akan tertera pada Sertipikat Elektronik yang muncul di dalam aplikasi Sentuh Tanahku setelah pemindaianan _barcode_ dilakukan. Posisi _e-code_ berada di bagian kanan atas tampilan Sertipikat Elektronik.

Sejak Sertipikat Elektronik diterapkan, proses verifikasi digital menjadi tahap yang wajib dilakukan PPAT dalam setiap proses pembuatan akta jual beli. PPAT tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen fisik, namun juga wajib mencocokkannya dengan data digital yang tersimpan dalam Sentuh Tanahku.

Data yang perlu dicocokkan antara lain data bidang tanah beserta informasi kepemilikan tanah. Mekanisme validasi berlapis ini menjadi pengaman tambahan untuk memastikan keaslian data sekaligus menutup ruang terjadinya pemalsuan maupun manipulasi dokumen saat masyarakat hendak melakukan jual beli tanah.

“PPAT harus benar-benar memeriksa data digital kita. Jadi tidak hanya sekadar membaca buku tanah hasil cetakannya. Setelah itu akan dicocokkan, apakah benar elemen-elemen yang ada di sertipikat cetak sama dengan yang ada di elektronik, di data digital,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.

Sertipikat Elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku pada akhirnya memperkuat aspek keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam layanan pertanahan. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Benar-benar untuk mempermudah masyarakat,” pungkas I Gede Ketut Ary Sucaya.(red)