Perwakilan Masyarakat Bartim Sampaikan Aspirasi Dan 14 Poin Evaluasi Terhadap Pemda

TAMIANG LAYANG – (deklarasinews.com) – Sampaikan Aspirasi dan 14 poin Evaluasi/Penilaian terhadap Pemerintah daerah (Pemda) Bartim atas kinerjanya, Perwakilan Masyarakat Kabupaten Barito Timur (Bartim) Prov.KalTeng, saat hadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bartim dan Pemda Bartim.

RDPU tersebut beragendakan “Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terkait Kinerja Pemda Bartim” yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Bartim. Senin (22/02/2021).

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio didampingi Wakil Ketua, Ariantho S Muler dan Depe, dan diikuti anggota DPRD lainnya serta Sekretaris Daerah Bartim, Asisten I, II, dan III serta beberapa kepala SOPD terkait dan masyarakat serta undangan lainnya.

14 poin Evaluasi/Penilaian yang disampaikan oleh masyarakat tersebut yaitu :

  1. Penyerapan anggaran APBD dalam kurun waktu 7 tahun dari 2013 s/d 2020 kepemerintahan Bupati Bartim  terbukti kurang lebih Rp 500 M silpa negatif.
  2. Tiga tahun berturut-turut Kabupaten Barito Timur mendapatkan sertifikat WTP adalah sebuah rekayasa administrasi agar bupati mendapatkan insentif kinerja.
  3. Terbukti pembangunan insfrastruktur di segala bidang dinilai mangkrak.
  4. Terbukti tidak adanya upaya menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD (3 tahun minus), PAD paling rendah se kabupaten provinsi kalimantan tengah (14 kabupaten).
  5. Tidak ada upaya penciptaan lapangan kerja di segala bidang.
  6. Ketidakmampuan dalam mengelola kepegawaian daerah atau ASN.
  7. Tidak adanya laporan pertanggung jawaban dana CSR dari seluruh perusahaan tambang batu bara yang ada di Barito Timur.
  8. Tidak adanya perhatian pemerintah dalam membantu memfasilitasi masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit terkait masalah plasma.
  9. Lambatnya penanganan bantuan dari dana covid-19.
  10. Tidak adanya tindakan perhatian dari pemerintah atas banyaknya warga masyarakat Bartim yang mengalami PHK tanpa pesangon.
  11. Nepotisme meningkat di segala bidang.
  12. Sosial Politik.
  13. Pemindahan dana daerah atau APBD dari satu bank ke bank lain guna upaya mendapatkan bunga besar bawah tangan.
  14. Tidak diurusnya tapal batas antara kabupaten sehingga menyulitkan warga untuk memperoleh keabsahan aset tanah dan lain sebagainya.

Purdiono yang didampingi oleh Jumudi menjelaskan, apa yang kita sampaikan ini terjadi di masyarakat, baik keadaan, permasalahan dan program pemerintah.

“Apakah sudah tercapai atau belum jadi kita memberikan masukan akan hal tersebut,” jelasnya

Misal, dari program tersebut salah satunya seperti program terhadap pemberdayaan masyarakat, tidak bisa segampang itu untuk dijalankan. “Harus perlu ada pendamping agar hal tersebut berhasil, seperti tenaga ahli profesional terhadap suatu program, jadi kita memberikan masukan itu menurut dari hasil yang kita lihat dilapangan,” tegasnya

Dari pihak kami berterimakasih kepada pihak DPRD Bartim, karena sudah mensuport dengan baik, dan menyambut baik apa yang kita sampaikan, Mudah-mudahan apa yang tidak benar dan belum tercapai bisa cepat diperbaiki untuk kedepannya,” tutupnya (DH)

DIBACA - 8 KALI

Check Also

BPBD Bartim Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Rutan Dan Pasar Tamiang Layang

TAMIANG LAYANG -(deklarasinewss.com)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi kalimantan Tengah, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *