Made Sukentre Menyangkal Seluruh Tuduhan Pelapor dugaan Penyimpangan Bantuan di PHDI Lamsel

WAY PANJI  – (deklarasinews.com) – Mantan Ketua Parisade Hindu Dharma (PHDI) Lampung Selatan Made Sukentre, S.Pd MM mennyangkal seluruh tuduhan penyimpangan bantuan sosial yang dituduhkan kepada dirinya.

Pernyataan itu disampaikan Made Sukentre, Rabu (27/10/2021) di Kantor PHDI Lampung Selatan Jl Raya Way Panji Lamsel, terkait laporan beberapa ummat Hindu ke Polda Lampung beberapa waktu yang lalu.

Kepada para awak media dijelaskan bahwa, sejak dirinya menjabat ketua PHDI Lampung Selatan 2010-2015 dan 2016-2021 dirinya selalu memberikan laporan pertanggung jawaban saat pelaksanaan pemilihan ketua PHDI dan diterima oleh seluruh anggota

” Setiap akhir masa jabatan, saya selalu membuat laporan pertanggung jawaban dan diterima oleh seluruh anggota ”

Kalau saya melakukan hal-hal yang melanggar AD/ART atau melakukan penyimlangan dalam penggunaan anggaran, pasti LPJ saya akan ditolak oleh anggota ” Ungkapnya.

Made Sukentre yang didampingi oleh Ketua PHDI Lamsel Wayan Sugriwa serta para ketua PHDI kecamatan ini juga menjelaskan bahwa, seluruh bantuan yang diterima sudah kami realisasikan  dan kami buat laporanya secara tertulis, dan bisa dilihat oleh seluruh anggotanya ”

” Laporan tertulis sudah saya buat , termasuk barang-barang milik PHDI sudah kami serahkan  beserta surat-suratna ”

Oleh karena itu apabila ada salah satu ummat Hindu yang merasa ada bantuan yang kami selewengkan  dan membuat laporan kepada kepolisian adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada saat ini ” Imbuhnya.

Saya rasa itu hak mereka untuk memberikan laporan, tapi kalau ternyata itu tidak benar, saya juga punya hak untuk memberikan balik

” Silahkan saja membuat laporan ke polisi, itu hak mereka sebagai warga negara, namun dirinya juga punya untuk melaporkan pelapor apabila itu ternyata tidak benar ” Ucapnya.

Sebelum menutup dan menunjukkan bukti LPJ dan surat-surat berharga milik PHDI, Sukentre juga menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapinya ini adalah murni masalah internal PHDI, oleh karena itu apabila ada iktikat baik dari pelapor untuk mencabut  laporanya, maka dirinya membuka pintu untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan ini. ” Tutupnya.

Sejunlah bantuan yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Made Sukentre, sehingga berlanjut dilakukanya  Laporan ke Polda Lampung diantaranya.

  1. Laporan pertanggung jawaban Hewan sapi berjumlah 12 ekor (10 ekor sapi betina dan 2 ekor sapi jantan), dari LM3 kementerian tahun 2011.
  2. Laporan pertanggung jawaban bantuan Bali Post (dari Bali) saat kejadian kerusuhan Napal, sebesar Rp. 103.000.00,-
  3. Laporan pertanggung jawaban Bantuan APBD Lampung Selatan tahun 2013, sebesar Rp. 30.000.000,-
  4. Laporan pertanggung jawaban bantuan Dirjen Bimas Hindu 2014, sebesar Rp. 30.000.000,-
  5. Laporan pertanggung jawaban bantuan APBD tahun 2014, sebesar Rp. 50.000.000,-
  6. Laporan pertanggung jawaban bantuan dari Calon DPR-RI Reza Pahlevi, sebesar Rp. 5.000.000,-
  7. Laporan pertanggung jawaban bantuan dari Calon DPR Tony Eka Candra, Sebesar Rp. 5.000.000,-
  8. Laporan pertanggung jawaban bantuan dari APBD Lampung selatan tahun 2015, sebesar Rp. 25.000.000,-
  9. Penjualan (bagi hasil) 4 ekor anak sapi, sebesar Rp. 12.000.000,-
  10. Laporan pertanggung jawaban bantuan Bali Post, kejadian kerusuhan Bali Nuraga , tahun 2012, sebesar Rp. 15.000.000,- ( cak Ton)
DIBACA - 4 KALI

Check Also

Bupati Lamsel Buka Diskusi KAHMI

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto membuka secara resmi diskusi Korps Alumni Himpunan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *