Kategori: Daerah

JAKARTA – (deklarasinews.com)– Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melaksanakan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 secara hybrid. Kegiatan dibuka oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Iwan Kurniawan mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pada arahannya, Iwan Kurniawan menegaskan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 perlu menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah ke depan. “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program, percepatan pencapaian target kinerja, serta optimalisasi realisasi anggaran guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih optimal,” ungkap Iwan, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (20/6/2026).

Lebih lanjut, Iwan mengatakan RKPD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen penyelarasan tema, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu berpedoman pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan RKP Tahun 2027, termasuk mendukung pelaksanaan Asta Cita, hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026, serta berbagai program strategis nasional.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan melakukan pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian program prioritas nasional, termasuk memastikan keselarasan RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Iwan juga menekankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru, menjaga ketepatan waktu penetapan RKPD, serta meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

“Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dokumen perencanaan daerah mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” jelas Iwan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 yang telah melalui seluruh tahapan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh dokumen persyaratan fasilitasi telah diselesaikan dan diunggah melalui SIPD Fasilitasi sehingga Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan siap mengikuti proses fasilitasi.

Secara umum, kondisi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang positif. Stabilitas pertumbuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup, serta berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menjadi landasan dalam penyusunan target pembangunan daerah Tahun 2027 yang selaras dengan target pembangunan nasional. (*)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Menjelang perhelatan musyawarah provinsi (Musprov) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung mulai muncul beberapa kandidat yang akan bertarung.

Hingga kini sudah ada dua kandidat yang mengambil berkas pendaftaran. Pertama Tatang Rohadi dan Junaedi. Keduanya mengambil berkas secara langsung ke panitia pendafataran.

Ketua Panitia Pendaftaran dan Penjaringan Calon Ketua Apindo Lampung, Mico Periyando membenarkan sudah ada dua kandidat yang mengambil berkas pendaftaran.

“Yang sudah menghubungi berniat menjadi calon sudah ada 5 orang. Tapi yang sudah mengambil berkas baru dua orang,” ungkap Mico.

Menurut Mico pengambilan berkas calon dibuka sampai tanggal 19 Juni 2026 pukul 00.00 WIB. S

Namun untuk pengembalian bisa dilakukan sampai tanggal 21 Juni 2026.

Usai mengambil berkas, pengusaha rumah malan minang indah grup, Junaedi, mengaku ingin meramaikan bursa pencalonan ketua Apindo Lampung karena melihat Apindo selama ini memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan UMKM dan menjaga dunia usaha.

“Atas saran dan dorongan dari kawan-kawan, dan saya lihat memang banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan di Apindo, makanya saya berniat maju sebagai calon,” ujar Junaedi.

Sementara, Tatang Rohadi yang dikenal pengusaha yang banyak bergerak di bidang pelabuhan enggan berkomentar banyak soal niatnya maju sebagai calon.

“Bismillah atas izin Allah SWT dan support dari kawan-kawan saya mengambil berkas. Soal lain-lainnya saya belum bisa bicara banyak ya. Kota fokus dlu menyiapkan semua persyaratan,” tutupnya.

(pelitaekspres.com) –BLITAR KOTA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kabupaten Blitar, Mohammad Iskandar Zulkarnaen memastikan, akan menempuh jalur hukum terkait persoalan yang melibatkan Koperasi Setya Bhakti yang beralamat di Jalan Kenari, Kota Blitar.

Keputusan tersebut diambil setelah berbagai upaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan LPK-RI dinilai belum menghasilkan solusi yang konkret.

Pernyataan tersebut disampaikan ketua DPC LPK-RI Kabupaten Blitar setelah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Dinas Koperasi Kota Blitar pada Jumat (19/6/2026). Sementara itu, menurut LPK-RI, selama proses pendampingan dan komunikasi yang telah dilakukan selama ini dengan pihak koperasi, belum ada solusi yang dapat memberikan kepastian penyelesaian terhadap persoalan yang diadukan masyarakat.

“Kami sudah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Koperasi Setya Bhakti. Namun hingga saat ini belum ada solusi yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Maka langkah hukum menjadi opsi yang perlu kami tempuh, demi mendapatkan kepastian dan kejelasan bagi pihak yang kami dampingi,” ujarnya usai pertemuan dengan Dinas Koperasi Kota Blitar.

Lanjut, M Iskandar Zulkarnaen menegaskan, bahwa langkah hukum yang Ia ambil, itu merupakan bagian dari upaya perlindungan hak-hak masyarakat dan merupakan bentuk keseriusan lembaganya dalam mengawal setiap pengaduan yang diterima.

“Kami, dari LPK-RI Kabupaten Blitar  secepatnya melanjutkan kasus koperasi ini ke jalur hukum.

Dengan rencana pelaporan ke aparat penegak hukum tersebut, kasus yang melibatkan Koperasi Setya Bhakti ini diperkirakan akan memasuki babak baru, setelah upaya komunikasi dan mediasi yang kami lakukan sebelumnya belum membuahkan solusi yang terbaik diharapkan semua pihak terkait,” pungkasnya.

Terakhir Ia menambahkan, Dinas Koperasi Kota Blitar telah menerima penyampaian perkembangan persoalan tersebut. LPK-RI juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan proses penyelesaian kasus berjalan secara transparan dan akuntabel. (Mst)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- adanya pembiyaran Menjamur, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan terlihat meningkat. Seperti di Jl Sindang Terusan, Rawa Badak, Utara Koja, Jakarta Utara.

Padahal, dengan banyaknya PKL yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan memicu terjadinya kemacetan serta menimbulkan kesemrawutan.Salah seorang pejalan kaki, kardi  (26) mengaku hampir setiap hari khususnya pagi sore dimana pedagang menggelar lapak atau gerobak dagangannya di atas trotoar. Bahkan pejalan kaki seperti dirinya terpaksa harus mengalah.

“Bagaimana mau lewat kalau lapak dagangannya ditaruh di trotoar, kadang kalau kita lewat juga malah sewotan dia (pedagang). Jadi pejalan kaki kayak saya terpaksa harus melintas di bahu jalan dengan ancaman tertabrak kendaraan,” keluhnya, kamis (18 /6).

Kardi pun menginginkan agar pihak terkait seperti kelurahan RBU atau Satpol PP segera melakukan penertiban agar fungsi trotoar jalan kembali. Kardi beralasan fasilitas tersebut dibangun bukan untuk berjualan Keberadaan para PKL telah membuat kawasan jadi kumuh. Macet Saya berharap segera ditertibkan,” tegasnya.

Lurah dan Satpol PP kecamatan dan Kelurahan. Kalau sudah mengganggu ketertiban umum dan merusak fasum ya harus ditertibkan,” tandasnya. ( SW )

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Palembang, H.Yustin Kurniawan Zendrato, SE.,MM membuka dimulainya program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang hari ini. Senin (15/06/26)

Bantuan ini diberikan untuk memperbaiki kediaman Ibu Resturi yang terletak di Jalan Padang Selasa Rt.17 Rw.06 Kel.Bukit Lama Kec.Ilir Barat Satu. Acara penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya proses perbaikan rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Yustin Kurniawan atas nama DPRD kota Palembang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak. Beliau mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dan membantu, sehingga program bedah rumah ini dapat terlaksana dengan baik pada hari ini. Program ini diharapkan dapat memberikan hunian yang lebih layak dan nyaman bagi Ibu Resturi dan keluarga,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Yustin Kurniawan, menegaskan bahwa bantuan ini bukanlah yang pertama kali disalurkan di wilayah Padang Selasa. Beberapa warga sebelumnya sudah merasakan manfaat dari program BAZNAS, salah satunya berupa bantuan modal usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS kota Palembang untuk tidak hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga mengangkat perekonomian warga, jelas sekretaris fraksi Golkar DPRD kota Palembang.

Sementara itu, pihak keluarga Ibu Resturi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas bantuan pemugaran rumah mereka yang kini resmi mulai dikerjakan.

Hadir secara langsung dalam program bedah rumah dari Baznas Kota Palembang hari ini, Ketua BAZNAS Kota Palembang, Kgs. M Ridwan Nawawi, S.Pd.I., MM, Camat Ilir Barat Satu, Alexander, S.IP., M.Si, Ketua RW.06, Drs. Rusli, Ketua RT.17, Ipong Ramadhani,S.Sos, serta masyarakat setempat.

Ketua BAZNAS Kota Palembang, Kgs. M Ridwan Nawawi, S.Pd.I., MM, dalam sambutannya, permohonan bantuan program bedah rumah menjadi pilihan paling favorit yang diajukan oleh masyarakat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang. Ia menyebut jumlah pengajuan program ini terus melonjak setiap tahunnya

Ustad Ridwan Nawawi mengucapkan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Ia juga meminta dukungan moral dari semua pihak agar Baznas kota Palembang dapat menjalankan tugas mulia ini dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baznas menegaskan bahwa seluruh program bantuan dari Baznas kota Palembang sama sekali tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi, pungkasnya. (Ags)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pringsewu mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Bulan Dana PMI yang menjadi salah satu program utama dalam mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan. Pembahasan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Kerja Triwulan II PMI Kabupaten Pringsewu yang digelar di Graha Pamungkas, Pringkumpul, Pringsewu, Sabtu (13/6/2026).

Dalam rapat tersebut, para pengurus membahas sejumlah strategi untuk menyukseskan pelaksanaan Bulan Dana PMI, mulai dari pembentukan kepanitiaan, penyusunan jadwal kegiatan, metode penggalangan dana, hingga upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, instansi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Ketua PMI Kabupaten Pringsewu, Rahayu Pamungkas, mengatakan Bulan Dana PMI merupakan program yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan berbagai layanan kemanusiaan yang dijalankan PMI. Karena itu, diperlukan persiapan yang matang serta dukungan dari seluruh pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan maksimal.

Menurutnya, dana yang berhasil dihimpun nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, pembinaan relawan, pelayanan donor darah, hingga bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Bulan Dana PMI bukan sekadar kegiatan penggalangan dana, tetapi merupakan bentuk kepedulian bersama dalam mendukung misi kemanusiaan. Manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program yang dijalankan PMI,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Ali Subagiyo, S.ST., Ners., menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Bulan Dana PMI. Ia menilai program tersebut menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam membantu sesama melalui kegiatan kemanusiaan yang nyata dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan Bulan Dana PMI membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, PMI akan semakin mampu menjalankan berbagai program sosial dan kemanusiaan secara optimal.

Melalui persiapan yang dilakukan sejak dini, PMI Kabupaten Pringsewu optimistis pelaksanaan Bulan Dana PMI tahun 2026 dapat berjalan sukses, mencapai target yang ditetapkan, serta semakin memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat di Kabupaten Pringsewu. (* Mulia Mega)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Musyawarah Wilayah (Musywil) XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Lampung yang berlangsung pada 9–11 Juni 2026 di Kota Bandar Lampung resmi menghasilkan kepengurusan baru. Agustiar Rinaldi Al-Qaida terpilih sebagai Ketua Umum PW IPM Lampung periode 2026-2028, didampingi Yogi Daumar Jaya sebagai Sekretaris Umum dan Siti Khomsatun sebagai Bendahara Umum.

Terpilihnya Agustiar merupakan hasil dari proses musyawarah demokratis yang melibatkan 13 formatur terpilih dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Adapun 13 formatur terpilih tersebut beserta jumlah perolehan suaranya sebagai berikut:

1. Agustiar Rinaldi Al-Qaida (231 suara)
2. Siti Khomsatun(228 suara)
3. M. Arju Royan (208 suara)
4. Adi Julis Nain Rais (189 suara)
5. Irsyadu Ibad Salam Alfiron (176 suara)
6. Yogi Daumar Jaya (169 suara)
7. Salman Amar Raif (167 suara)
8. Daffa Hani Syahirah (162 suara)
9. Umi Hamidah (156 suara)
10. Rifky Ferdiansyah (144 suara)
11. Kens Geo Danuarta (142 suara)
12. Fitra Yoga (125 suara)
13. Fahrian Akbar Hidayah (117 suara)

Terpilihnya kepemimpinan baru ini menjadi babak baru bagi perjalanan IPM Lampung dalam meneguhkan era baru gerakan pelajar Muhammadiyah di Provinsi Lampung. Dengan komposisi kepemimpinan yang mencerminkan keterwakilan dari berbagai daerah, PW IPM Lampung periode 2026-2028 diharapkan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih inklusif, inovatif, dan berdampak nyata bagi pelajar Muhammadiyah di Lampung.

Musywil XXIII IPM Lampung yang berlangsung selama tiga hari penuh ini menjadi momentum bersejarah dalam proses regenerasi kepemimpinan pelajar Muhammadiyah di Provinsi Lampung, sekaligus menegaskan komitmen organisasi untuk terus hadir sebagai gerakan pelajar yang progresif dan berintegritas.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung di Bandar Lampung pada 10–11 Juni 2026 berakhir dengan penetapan Ade Jona Prasetyo sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029 secara aklamasi.

Penetapan tersebut menjadi puncak rangkaian agenda Munas yang diikuti pengurus HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia. Selain memilih kepemimpinan baru, forum ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dan perumusan arah gerak pengusaha muda dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional”, Munas XVIII HIPMI menempatkan penguatan jejaring usaha, penyelarasan program organisasi, serta peningkatan kontribusi pengusaha muda terhadap pembangunan ekonomi sebagai agenda utama.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Munas pada Rabu, 10 Juni 2026, menjadi salah satu sorotan kegiatan tersebut.

Presiden hadir didampingi sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Dewan Kehormatan HIPMI Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari forum bisnis, business matching, sidang pleno, pembahasan kebijakan organisasi, hingga tahapan pemilihan ketua umum.

Usai ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, Ade Jona mengajak seluruh kader untuk mengakhiri kontestasi dan kembali memperkuat persatuan organisasi.

“Kontestasi telah selesai. Saatnya kita kembali bersatu. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kandidat, seluruh kader, BPP, BPD, dan BPC HIPMI di seluruh Indonesia untuk bersama-sama memajukan HIPMI dari pusat hingga daerah. HIPMI adalah rumah besar kita bersama,” kata Ade Jona.

Pesan tersebut dinilai penting mengingat HIPMI selama ini menjadi salah satu organisasi pengusaha terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan hingga tingkat daerah. Soliditas internal dinilai menjadi modal untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong lahirnya pengusaha baru dan memperluas investasi di berbagai sektor.

Ketua Organizing Committee Munas XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung, mengatakan penyelenggaraan Munas tidak hanya berfokus pada agenda organisasi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ruang kolaborasi antarpelaku usaha dari berbagai daerah.

Menurut dia, forum tersebut menjadi wadah bagi pengusaha muda untuk membangun kemitraan bisnis sekaligus bertukar gagasan mengenai peluang ekonomi yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Munas XVIII HIPMI, Tri Febrianto Damu, menegaskan seluruh proses persidangan dan pemilihan kepemimpinan berjalan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. Ia menyebut semangat demokrasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi prinsip yang dijaga sepanjang pelaksanaan Munas.

Bagi HIPMI, keberhasilan penyelenggaraan Munas XVIII tidak hanya menandai proses regenerasi kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat posisi organisasi sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui kepengurusan baru, HIPMI menargetkan peningkatan peran pengusaha muda sebagai pencipta lapangan kerja, penggerak ekonomi daerah, serta aktor penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global. (*)